Garuda - Garba Rujukan Digital

Syarifah Salmah

UIN Antasari Banjarmasin

Author-ID : 369419

Religion Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1

AKSESIBILITAS PENDIDIKAN BAGI KAUM DISABILITAS PADA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) DI KOTA BANJARMASIN Salmah, Syarifah; Tamjidnoor, Tamjidnoor
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 18, No 1 (2019)
Publisher : Pascasarjana UIN ANTASARI Banjarmasin

The government guarantees the equal and same rights to access education. But the problem is, is it true that education can be accessed by all levels of society without exception, including those with disabilities? We must look at the issue of education for individuals with special needs through its implementation or in other words whether schools really have accepted disabled people to enjoy regular education like other children. This study aims to find out how schools within the Ministry of Religion, especially at the level of State Islamic Elementary School (MIN), as an institution that is authorized to implement the government policies that provide easy and equitable access to education. This research is a survey research conducted on 5 state Islamic elementary schools with research time starting from July 2018 to December 2018. The target population is all MIN, and all of them will be observed in depth. From the results of the study we can conclude that all of the State Islamic Elementary School (MIN) in Banjarmasin are not responsive to disability. This is indicated by the absence of supporting facilities for this matter and there are no disability students who attend all these MIN. Then the socialization of the related legal basis is indeed unknown to the school as an executor who directly serves the community. Pemerintah menjamin hak yang sama untuk mengakses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah, apakah benar pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali termasuk bagi kaum disabilitas. Isu pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus ini harus kita lihat melalui dilihat dari implementasinya atau dengan kata lain apakah sekolah benar-benar telah menerima kaum disabilitas untuk menikmati pendidikan regular seperti anak-anak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sekolah yang berada di lingkungan Kementrian Agama khususnya pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, melakukan upaya akses pendidikan yang adil dan merata. Penelitian ini menrupakan penelitian survey serta dilaksanakan pada seluruh MIN di Kota Banjarmasin yang berjumlah 5 MIN dengan waktu penelitian mulai dari tanggal Juli 2018 sampai dengan Desember 2018. Populasi target adalah seluruh MIN yang berjumlah 5 dan semuanya akan di observasi secara mendalam. Dari hasil penelitian dapat kami simpulkan bahwa seluruh Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di Kota Banjarmasin dapat kami katakan tidak layak disabilitas. Hal ini ditandai dengan tidak adanya fasilitas pendukung hal tersebut dan tidak ada pula siswa disabilitas yang bersekolah di semua MIN tersebut. Kemudian sosialisasi dasar hukum terkait memang tidak diketahui oleh pihak sekolah sebagai pelaksana yang langsung melayani masyarakat.

AKSESIBILITAS PENDIDIKAN BAGI KAUM DISABILITAS PADA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) DI KOTA BANJARMASIN Syarifah Salmah; Tamjidnoor Tamjidnoor
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 18, No 1 (2019)
Publisher : Pascasarjana UIN ANTASARI Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/al-banjari.v18i1.2995

The government guarantees the equal and same rights to access education. But the problem is, is it true that education can be accessed by all levels of society without exception, including those with disabilities? We must look at the issue of education for individuals with special needs through its implementation or in other words whether schools really have accepted disabled people to enjoy regular education like other children. This study aims to find out how schools within the Ministry of Religion, especially at the level of State Islamic Elementary School (MIN), as an institution that is authorized to implement the government policies that provide easy and equitable access to education. This research is a survey research conducted on 5 state Islamic elementary schools with research time starting from July 2018 to December 2018. The target population is all MIN, and all of them will be observed in depth. From the results of the study we can conclude that all of the State Islamic Elementary School (MIN) in Banjarmasin are not responsive to disability. This is indicated by the absence of supporting facilities for this matter and there are no disability students who attend all these MIN. Then the socialization of the related legal basis is indeed unknown to the school as an executor who directly serves the community. Pemerintah menjamin hak yang sama untuk mengakses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah, apakah benar pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali termasuk bagi kaum disabilitas. Isu pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus ini harus kita lihat melalui dilihat dari implementasinya atau dengan kata lain apakah sekolah benar-benar telah menerima kaum disabilitas untuk menikmati pendidikan regular seperti anak-anak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sekolah yang berada di lingkungan Kementrian Agama khususnya pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, melakukan upaya akses pendidikan yang adil dan merata. Penelitian ini menrupakan penelitian survey serta dilaksanakan pada seluruh MIN di Kota Banjarmasin yang berjumlah 5 MIN dengan waktu penelitian mulai dari tanggal Juli 2018 sampai dengan Desember 2018. Populasi target adalah seluruh MIN yang berjumlah 5 dan semuanya akan di observasi secara mendalam. Dari hasil penelitian dapat kami simpulkan bahwa seluruh Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di Kota Banjarmasin dapat kami katakan tidak layak disabilitas. Hal ini ditandai dengan tidak adanya fasilitas pendukung hal tersebut dan tidak ada pula siswa disabilitas yang bersekolah di semua MIN tersebut. Kemudian sosialisasi dasar hukum terkait memang tidak diketahui oleh pihak sekolah sebagai pelaksana yang langsung melayani masyarakat.

Egaliterianisme Dalam Pandangan Islam: Potret Pemenuhan Hak Sipil Penghayat Kaharingan Syarifah Salmah; Shapiah Shapiah
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 21 No. 1 (2022)
Publisher : Pascasarjana UIN ANTASARI Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/al-banjari.v21i1.7260

Islam with its monotheistic teachings is very tolerant of differences in religious beliefs. We must show the equality to all people of all religions and beliefs. This article describes how Islam views egalitarianism by referring to the portrait of the fulfillment of rights for Kaharingan adherents in Palangka Raya City. This study used descriptive qualitative method. Kaharingan integration into Hindu Kaharingan provides convenience for its adherents. This convenience can be enjoyed by Kaharingan adherents because Hinduism is one of the religions recognized by the state, so that it has an impact on the ease of state administration. The fulfillment of the civil rights of adherents of the Kaharingan adherents cannot be separated from the role of the Kaharingan Hindu Religious Council (MBAHK) which is a bridge between its adherents and the government. With the integration process of Kaharingan into Hinduism, all basic rights of Kaharingan adherents can also be fulfilled by the state properly. Islam dengan ajaran tauhidnya sangat toleran terhadap perbedaan keyakinan beragama. Kita harus menunjukkan kesetaraan kepada semua orang dari semua agama dan kepercayaan. Artikel ini memaparkan bagaimana Islam memandang egalitarianisme dengan merujuk pada potret pemenuhan hak bagi penganut Kaharingan di Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Integrasi Kaharingan ke dalam Hindu Kaharingan memberikan kemudahan bagi penganutnya. Kemudahan tersebut dapat dinikmati oleh penganut Kaharingan karena agama Hindu merupakan salah satu agama yang diakui oleh negara, sehingga berdampak pada kemudahan penyelenggaraan negara. Pemenuhan hak-hak sipil penganut Kaharingan tidak lepas dari peran Majelis Agama Hindu (MBAHK) Kaharingan yang menjadi jembatan penghubung antara penganutnya dengan pemerintah. Dengan proses integrasi Kaharingan ke dalam agama Hindu, semua hak dasar penganut Kaharingan juga dapat dipenuhi oleh negara dengan baik.

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman