Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI DANA DESA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DESA LOBUSIREGAR II KECAMATAN SIBORONG-BORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA) Rinsofat Naibaho; Hisar Siregar; Tri Dennis Boy Silitonga
Nommensen Journal of Legal Opinion Vol 02 No 01 Januari 2021
Publisher : Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/njlo.v2i01.211

The presence of the Law on Villages, namely Law No.6 of 2014 strengthens the status of the Village as a community government as well as a Village power to build infrastructure and prosper the Village community. Villages receive transfer funds from the regions in the form of Village Fund Allocation (ADD). This research was conducted in Lobusiregar II Village, Siborongborong District, North Tapanuli Regency. This study aims to analyze village financial management in managing the Village Fund Allocation. This type of research is a juridical-emipirical legal research with a descriptive analysis approach. This research was conducted using documentation techniques and interviews with parties involved in ADD management. The results of the description are obtained through the analysis of Permendagri No. 113 of 2014 by comparing the realization in the field.

PERANAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN MELALUI KEKUASAAN KEHAKIMAN Rinsofat Naibaho; Indra Jaya M. Hasibuan
Nommensen Journal of Legal Opinion Vol 02 No 02 Juli 2021
Publisher : Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/njlo.v2i02.388

Judicial power is an independent power to conduct justice and to uphold law and justice. One of the executors of the judicial power was carried out by the Supreme Court. The role of the Supreme Court as the executor of judicial power is urgently needed as a suppressor of any violation of the law, the last place is seeking truth and justice, and the guardian of citizen freedom from all forms of violations of Human Rights. This Research has a formulation of the problem what is the role of the Supreme Court in upholding law and justice and what are the driving factors and obstacles to the Supreme Court in carrying out its role throught the judicial authority. The purpose of this study is to know and understand the extent to which the independence and independence of the Supreme Court at this time, to understand the role of the Supreme Court in upholding law and justice, and to know the driving factors and obstacles of the Supreme Court in carrying out its role through judicial power. Based on the analysis carried out, it was concluded that the Supreme Court in carrying out its duties and functions has 2 (two) roles, that is as the the Supreme Court Judiciary that carries out the judicial function of making regulations to fill the vacancy in order to smooth the judicial process as a State High Institutions that carries out non-judicial functions, which includes providing legal considerations/advice to other State High Institutions.

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT SIMALUNGUN) Andrew Siburian; Rinsofat Naibaho; Kasman Siburian
Jurnal Hukum PATIK Vol. 10 No. 1 (2021): Edisi April 2021
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/patik.v10i1.219

Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan atau tidak sesuai dengan standart pengobatan. Kepolisian yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana dan menjadi ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Hal tersebut menjadi tantangan bagi aparat polri untuk menanggulangi dan membasmi peredaran narkotika yang sudah menyerang keseluruh kalangan umur. Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Studi di Kepolisian Resort Simalungun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode wawancara dan metode studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan peratuan perundang-undangan, buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa upaya dan hambatan kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah kepolisian resort simalungun yaitu dengan upaya represif dan preventif.

TINJAUAN YURIDIS ATAS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA PADA PT. NAULI SAWIT Dian Pertiwi Silaban; Besty Habeahan; Rinsofat Naibaho
Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 1 (2020): Edisi April 2020
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/patik.v9i1.228

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan PT. Nauli Sawit terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, dan untuk mengetahui Tindakan Pencegahan yang dilakukan PT. Nauli Sawit. Penelitian ini berlatar belakang tentang perlindungan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang dan penerapan jaminan perlindungan pada perusahaan yang merupakan kewajiban perusahaan. Dalam kenyataannya masih banyak perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya dalam menerapkan perlindungan tenaga kerja. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian peneltian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research) dan pengumpulan data dengan melakukan penelitian lapangan (field research). Hasil yang diperoleh dari tujuan penelitian, nomor satu adalah tanggung jawab perusahaan PT. Nauli Sawit terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah melaksanakan tanggung jawab prosedur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, kemudian dari hasil tujuan penelitian nomor dua Tindakan Pencegahan Yang Dilakukan PT. Nauli Sawit Untuk Mencegah Tidak Terjadi Kecelakaan Kerja sebagai tindakan preventif untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja adalah satu menyediakan fasilitas perlindungan kerja dan kedua menyediakan fasilitas peningkatan kerja.

TINJAUAN YURIDIS REGULATORY SANDBOX TERHADAP MEKANISME TEKNOLOGI FINANSIAL (FINTECH) DI INDONESIA Kristin Kartini Romaito sitanggang; Rinsofat Naibaho; Uton Utomo
Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 2 (2020): Edisi Agustus 2020
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/patik.v9i2.237

Penelitian hukum ini melihat isu-isu dan faktor lainnya yang muncul dari implementasi uji coba ruang terbatas di Indonesia dan Inggris. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui indikator-indikator apa saja untuk model bisnis lolos di uji coba ruang terbatas yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga bagaimana implementasinya dan seberapa jauh perbedaannya dengan uji coba ruang terbatas yang dilakukan oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris sebagai uji coba ruang terbatas terpandang di dunia. Penelitian hukum ini diambil dari pendekatan hukum normative-yuridis. Pendekatan ini akan menggabungkan data yang berasal dari penelitian perpustakaan dan data yang didapatkan di lapangan. Data normatif akan bersumber dari literatur hukum, legislasi, jurnal, dan materi lainnya. Penelitian hukum ini akan memberikan jawaban terhadap indikator-indikator apa saja untuk model bisnis lolos di uji coba ruang terbatas, sejauh mana koordinasi antara beberapa lembaga yang berwenang terhadap uji coba ruang terbatas di Indonesia, dan perbedaan dalam mengimplementasikan uji coba ruang terbatas dari kedua negara dengan membandingkan beberapa aspek. Pada akhir penelitian hukum ini juga akan mencari cara bagaimana Indonesia untuk bersiap menghadapi perkembangan teknologi finansial yang sangat pesat khususnya pada sistem pembayaran.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG – UNDANG DASAR 1945 Daniel sianipar; Kasman Siburian; Rinsofat Naibaho
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 2 (2019): Edisi Agustus 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial. Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. UUD 1945 sebagai Konstitusi mengatur mengenai tugas, posisi serta kewenangan yang dimiliki oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya. UUD 1945 membagi tugas, posisi serta kewenangan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normative, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau data yang bersifat kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan ilmiah. Hasil dari penelitian ini adalah dalam menjalankan roda pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden memiliki wewenang yang berbeda. Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan menjalankan UU, mengangkat Menteri dan memberhentikannya, memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia, menyatakan Wakil Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, Wakil Presiden mempunyai tugas seperti, membantu presiden menjalankan tugas sehari-hari, menjalankan tugas presiden kalau presiden berhalangan, dan menggantikan presiden kalau jabatan presiden lowong.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERSEKONGKOLAN DAN PERJANJIAN KARTEL DALAM IMPOR BAWANG PUTIH (ANALISIS KASUS PUTUSAN KPPU NO.05/KPPU-I/2013) idola cristin sihombing; Marthin Simangungsong; Rinsofat Naibaho
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 3 (2019): Edisi Desember 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan fungsi dan peranan KPPU terhadap persekongkolan dan perjanjian kartel dalam impor bawang putih. Dimana setiap tahun persaingan usaha tidak sehat khususnya mengenai perjanjian dan persekongkolan kartel semakin meningkat. Adapun yang menjadi masalah penelitian ini adalah, “Bagaimana Kedudukan Hukum (Legal Standing ) Pada Perkara Kartel Impor Bawang Putih Terkait Putusan Kppu No.05/KPPU-I/2013”,”Bagaimana Penerapan Hukum Kartel Menurut UU No 5 Tahun 1999 Dan Perarturan KPPU No 4 Tahun 2010 Dalam Putusan Kppu No.05/KPPU-I/2013”.Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang didasari pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu Analisis Yuridis Terhadap Persekongkolan Dan Perjanjian Kartel Dalam Impor Bawang Putih (Analisis Kasus Terhadap Putusan Kppu No.05/KPPU-I/2013) Selain itu, juga dipergunakan bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan yaitu Peranan KPPU Dalam Menegakkan Hukum Persaingan Usaha Khususnya Mengenai perjanjian dan persekongkolan kartel dalam impor bawang putih. Hasil penelitian ini adalah pertama,KPPU memiliki kedudukan dan peranan hukum yang penting dalam menegakkan hukum persaingan usaha Khususnya mengenai Perjanjian dan persekongkolan kartel impor bawang putih, .Kedua,akibat yang dapat diberikan oleh KPPU kepada pelaku usaha berupa sanksi administratif, sanksi pidana pokok dan pidana tambahan.

PERAN DAN UPAYA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM MEMINIMALISIR MENINGKATNYA TINDAK PIDANA KEPABEANAN (Studi kasus : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan) melisa anggia sitanggang; August Silaen; Rinsofat Naibaho
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 1 (2018): Edisi April 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perdagangan internasional merupakan bagian dari kepabeanan dan terjadi di daerah pabean. Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan membahas lebih lanjut studi kasus tentang peran dan upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam meminimalisir meningkatnya tindak pidana kepabeanan dengan pokok permasalahan tentang peran dan upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Belawan dalam meminimalisir meningkatnya tindak pidana kepabeanan dan apa saja yang menjadi kendala-kendala yang dihadapu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Belawan dalam meminimalisir meningkatnya tindak pidana kepabeanan. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dan pendekatan terhadap kasus dengan cara melakukan pencarian fakta langsung melalui wawancara di Kantor Pengawasan Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Belawan yang didapatkan penulis bahwa terkait peran dan upaya bea dan cukai Belawan dalam meminimalisir meningkatnya tindak pidana kepabeanan yakni sebagai pengawasan, pelayanan kepabeanan dan penindakan, yang dilakukan secara secara preventif dan secara represif.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS KARTEL MINYAK GORENG DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 24/KPPU-1/2009) Gaby Levina; Rinsofat Naibaho; Kasman Siburian
Jurnal Hukum PATIK Vol. 6 No. 3 (2017): Edisi Desember 2017
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dibalik praktik bisnis itu ada berbagai macam persaingan misalnya ada persaingan yang sehat dan persaingan yang tidak sehat. Rumusan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah Bagaimana dampak putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009 terhadap perusahaan-perusahaan minyak goreng di Indonesia dan Bagaimana penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada kartel minyak goreng di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Analisis data yang dilakukan adalah dengan cara Yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah. Berdasarkan analisa yang diperoleh maka kesimpulan bahwa dampak putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 memiliki dampak positif dan negatif bagi perusahaan-perusahaan minyak goreng di Indonesia dan juga pemerintah. Untuk penerapan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada kasus kartel minyak goreng di Indonesia masih belum dapat di laksanakan dengan baik.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search