Garuda - Garba Rujukan Digital

PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ATAS KETERLAMBATAN PEKERJAAN KONTRAKTOR DI BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN NO: 014.PJ/PT/DAN.02.01/SLBA/2017 (STUDI KASUS CV PUTRI MANDIRI SEJATI MEDAN) christin Tambunan; Marthin Simangungsong; Uton Utomo
Jurnal Hukum PATIK Vol. 10 No. 1 (2021): Edisi April 2021
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/patik.v10i1.224

Keterlambatan pekerjaan kontraktor di bidang pengadaan barang dan jasa sering menimbulkan permasalahan. Perjanjian pengadaan barang dan jasa disusun terlebih dahulu oleh pemberi pekerjaan, Tanggungjawab Kontraktor CV Putri Mandiri Sejati Medan dalam pengadaan barang dan jasa yaitu lahir berdasarkan prestasi yang diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kewajiban utama yaitu melakukan pembayaran sesuai dengan nilai kontrak dari pihak pemborong jika pemborong telah menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan Kewajiban tambahan tambahan meliputi Membayar uang muka pekerjaan (down payment) kepada pihak pemborong setelah menerima jaminan pelaksanaan dari pihak pemborong. Keputusan badan arbitrase ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul bersama. Apabila putusan Badan Arbitrase tidak dapat diterima oleh para pihak maka perselisihan akan diteruskan dan diputuskan melalui Pengadilan Negeri setempat. Dalam prakteknya selama ini, setiap perselisahan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat diantara para pihak dan belum pernah diselesaikan melalui Badan Arbitrase atau pengadilan

TINJAUAN YURIDIS REGULATORY SANDBOX TERHADAP MEKANISME TEKNOLOGI FINANSIAL (FINTECH) DI INDONESIA Kristin Kartini Romaito sitanggang; Rinsofat Naibaho; Uton Utomo
Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 2 (2020): Edisi Agustus 2020
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/patik.v9i2.237

Penelitian hukum ini melihat isu-isu dan faktor lainnya yang muncul dari implementasi uji coba ruang terbatas di Indonesia dan Inggris. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui indikator-indikator apa saja untuk model bisnis lolos di uji coba ruang terbatas yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga bagaimana implementasinya dan seberapa jauh perbedaannya dengan uji coba ruang terbatas yang dilakukan oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris sebagai uji coba ruang terbatas terpandang di dunia. Penelitian hukum ini diambil dari pendekatan hukum normative-yuridis. Pendekatan ini akan menggabungkan data yang berasal dari penelitian perpustakaan dan data yang didapatkan di lapangan. Data normatif akan bersumber dari literatur hukum, legislasi, jurnal, dan materi lainnya. Penelitian hukum ini akan memberikan jawaban terhadap indikator-indikator apa saja untuk model bisnis lolos di uji coba ruang terbatas, sejauh mana koordinasi antara beberapa lembaga yang berwenang terhadap uji coba ruang terbatas di Indonesia, dan perbedaan dalam mengimplementasikan uji coba ruang terbatas dari kedua negara dengan membandingkan beberapa aspek. Pada akhir penelitian hukum ini juga akan mencari cara bagaimana Indonesia untuk bersiap menghadapi perkembangan teknologi finansial yang sangat pesat khususnya pada sistem pembayaran.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG SENGAJA MENJUAL OBAT-OBATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU (Studi Putusan No: 1335/Pid.Sus/2018/PN Medan) Adytya Lumbantobing; Besty Habeahan; Uton Utomo
Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 3 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/patik.v9i3.249

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dengan sengaja menjual obat-obatan yang tidak memenuhi standrat mutu dan penyelesaian hukum oleh penegak hukum atas pelaku dengan sengaja menjual obat-obatan yang tidak memenuhi standar mutu untuk mendapatkan data metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan menganalisa kasus nomor : 1335/Pid.Sus/2018/PN Medan tentang penjualan obat-obatan yang tidak memenuhi standart mutu dan data juga diperoleh dengan cara membaca mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, internet dan dokumen lain yang ada kaitannya dengan ini. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap pelaku atas perbuatan dengan sengaja menjual obat-obatan yang tidak memenuhi standar mutu (Studi Putusan No: 1335/Pid.Sus/2018/PN Medan) telah benar dengan dengan memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan oleh terdakwa sehingga ada efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulanginya kembali.

TINJAUAN KEABSAHAN ARISAN ONLINE OLEH SEKELOMPOK MAHASISWA DENGAN PERJANJIAN Magdalena malau; Tulus Siambaton; Uton Utomo
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 1 (2019): Edisi April 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Keabsahan perjanjian arisan online yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab owner jika terdapat anggota arisan melakukan wanprestasi pada Arisol Trivan. Arisan online merupakan suatu perjanjian tidak tertulis, karena kesepakatan antara para pihak disetujui secara lisan melalui transaksi elktronik dan teknologi informasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kepustakaan. Metode kepustakaan adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan bahan yang ada diperpustakaan seperti buku buku, jurnal ilmu hukum atau artikel, majalah hukum, perundang undangan, data yang diperoleh dari karya ilmiah dan internet, dengan permasalahan yang akan dibahas untuk menyempurnakan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika seseorang memutuskan mengikuti arisol trivan dan sepakat melaksanakan rules dari arisan maka pihak tersebut sudah mengikat dirinya dalam perjanjian arisan (pasal 1313 KUHPER). Perjanjian dalam arisol trivan bersifat perjanjian yang lisan dengan unsur saling percaya antara satu sama lainnya dan perikatan tersebut menimbulkan hubungan hukum yang mana terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, hal ini berlandaskan pasal 1320 KUHPER. Saat melakukan pembayaran arisan slip dari hasil transaksi merupakan alat bukti yang sah bagi para pihak arisan, hal ini berlandaskan pasal 5(1) UU ITE.

KEDUDUKAN BANGUNAN DI ATAS TANAH WARISAN SAUDARA SEIBU (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 23/Pdt.G/2019/PN.Sbw) Cassandra Maria Pasaribu; Jinner Sidauruk; Uton Utomo
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 3 (2019): Edisi Desember 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hukum waris mana yang berlaku akan tergantung bagi pihak yang meninggal dunia. Dalam kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Sbw, bahwa di atas tanah warisan berdiri bangunan dan bangunan beserta tanah warisan tersebut dikuasai sepenuhnya oleh tergugat yang merupakan saudara seibu dari penggugat.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan bangunan di atas tanah warisan saudara seibu dan mengetahui cara mengeksekusi tanah yang di atasnya terdapat bangunan yang berasal dari pewaris yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, selanjutnya analisis yang dikemukan bersifat deskriptif. Bahwa kedudukan bangunan sesuai dengan hukum Perdata merupakan satu kesatuan yang dapat dimiliki secara bersama oleh ahli waris. Menurut hukum adat, kedudukannya adalah milik keturunan perkawinan kedua. Cara melakukan eksekusi sesuai dengan hukum perdata dapat dipakai eksekusi riil. Menurut hukum adat, karena menggunakan asas pemisahan horizontal, obyek sengketa bangunan bisa dinilai dengan uang.

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU YANG SENGAJA MEMBANTU MENTRANSMISIKAN DAN MEMBUAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 146/PID.SUS/2019/PN BJN) marganda tua lumbangaol; Besty Habeahan; Uton Utomo
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 1 (2018): Edisi April 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Praktik prostitusi online ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau online. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) melarang mereka yang mempunyai profesi sebagai penyedia sarana dan mereka yang mempunyai profesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) serta mucikari atau pelindung PSK (Pasal 296 KUHP). Mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacur (Pasal 297 KUHP). Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan 5 tahun penjara. Perbuatan mengenai praktik prostitusi diatur oleh Pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Dan Pornoaksi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang sengaja membantu mentransmisikan dan membuat di aksesnya informasi elektronik yang memiliki suatu kesusilaan (Studi Putusan No.146/ Pid.Sus/ 2019/ PN Bjn). Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yurudis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajiannya.

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PENYALAGUNAAN JABATAN DALAM BENTUK PENYUAPAN AKTIF (Studi Putusan Nomor : 195/PID.SUS/TPK/2017/PN SBY) hisar sitohang; Martono Anggusti; Uton Utomo
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 2 (2018): Edisi Agustus 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Korupsi adalah satu kata yang telah menjadi istilah yang populer di Indonesia sebagai suatu tindakan yang merugikan pemerintah dengan mengambil uang negara yang semestinya untuk kepentingan rakyat. Penyuapan atau suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Tujuan dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk suap kepada pejabat penyelenggara negara yang melakukan penyalahgunaaan jabatan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan aktif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (Normative law research) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel-artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori hukum dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 195/Pid Sus/TPK/2017/PN Sby dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN TERHADAP BARANG NIAGA MELALUI DARAT (STUDI PT. JASA TUNAS AGUNG, JL. SEMPURNA UJUNG NO. 148 MEDAN) roby darwis haloho; Jinner Sidauruk; Uton Utomo
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 3 (2018): Edisi Desember 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam perjanjian pengangkutan terkait dua pihak, yaitu pengangkut dan pengirim barang dan atau penumpang. Jika tercapai kesepakatan diantara para pihak, maka pada saat itu lahirlah perjanjian pengangkutan. Dari kewajiban itu timbul tanggung jawab pengangkut, maka segala sesuatu yang mengganggu keselamatan penumpang atau barang menjadi tanggung jawab pengangkut. Adapun yang menjadi focus penelitian adalah bagaimana pelaksanaan pengangkutan barang niaga melalui darat dan bagaimana tanggungjawab Perusahaan PT. Jasa Tunas Agung apabila terjadi kerusakan barang melalui jalur darat. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian bahwa tanggungjawab PT. Jasa Tunas Agung terhadap barang angkutan yaitu Apabila dihubungkan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut, maka PT. Jasa Tunas Agung menganut prinsip tanggung jawab karena praduga yaitu pengangkut selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakan, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan ia tidak bersalah, maka ia bebas dari kerugian. Tanggung jawab pihak pengangkut diatur juga dalam UULLAJ

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search