Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jounal of Education and Teaching (JET) Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Amaliah: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Muryanto Lanontji
Progam Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Sosialisasi Kesadaran Hukum kepada Siswa SMA Swasta Kartika VII-2 Kendari Arifai Arifai; Muryanto Lanontji; Ma’ruf Akib
Amaliah: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2017): Edisi 2017
Publisher : LP3M, Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.811 KB)

Abstract

Dalam hidup di lingkungan masyarakat maupun sekolah tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas. Seperti yang ditulis di atas, negara Indonesia masih banyak orang-orang yang melanggar hukum atau peraturan. Peraturan-peraturan yang sudah disepakati dan ditulis ternyata masih banyak yang dilanggar. Hal tersebut tidak hanya di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke instansi-instansi termasuk lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah. Kegiatan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat (HPM) Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) dalam bentuk Sosialisasi Kesadaran Hukum Siswa Siswi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diselenggarakan di SMAS Kartika VII-2 Kendari yang diikuti oleh gabungan siswa siswi kelas XII IPA 1, 2 dan 3 sebanyak 62 orang dengan didampingi oleh guru BK, kegiatan ini berlangsung dengan sangat baik yang diawali dengan pemaparan materi oleh narasumber tentang kajian Peraturan Perundang KDRT & Penelantaran Anak, membedah kasus-kasus KDRT dan pergaulan anak di Kota Kendari kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab secara interaktif dan komunikatif. Dengan adanya program Hibah Pengabdian kepada Masyarakat (HPM) yang dilaksanakan Tim Pelaksana dalam bentuk sosialisasi di SMAS Kartika VII-2 Kendari dapat memberikan bahan pendidikan hukum terkait peraturan perundang-undangan tentang Kesadaran Hukum untuk Siswa-Siswi meliputi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Penelantaran Anak. Dengan bekal Sosialisasi Kesadaran hukum membentuk pola pikir, pola tingkah laku serta sikap siswa dan siswi SMAS Kartika VII-2 Kendari untuk lebih disiplin sehingga pengetahuan (knowledge) yang telah diterima dapat menjadi cikal bakal siswa-siswi yang sadar hukum di lingkungan sekolah dan tidak hanya itu dapat juga menjadi pilot project terhadap sekolah-sekolah yang ada di Kota Kendari khususnya dan umumnya di Provinsi Sulawesi Tenggara
Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi sebagai Dampak Reformasi Keuangan dalam Bidang Pendidikan di Indonesia Adam Adam; Muryanto Lanontji
Journal of Education and Teaching (JET) Vol 2 No 1 (2021): JET Juni 2021
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhhammadiyah kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/jet.v2i1.106

Abstract

Tujuan penelitian untuk mendiskripsikan kebijakan otonomi perguruan tinggi sebagai dampak reformasi keuangan dalam bidang pendidikan. Kebijakan otonomi sudah dianggap final, tetapi masih menjadi perdebatan sebab kebijakan otonomi belum diketahui arahnya akan kemana. Banyak kalangan menilai bahwa kebijakan otonomi sebagai bentuk reformasi keuangan dalam penyelenggaraan pendidikan agar perguruan tinggi lebih mandiri dalam urusan keuangan. Perguruan tinggi diberikan tanggung jawab untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak melalui instrumen pendidikan. Kebijakan otonomi untuk menciptakan transparansi maupun akuntabilitas justru menimbulkan dampak dalam tataran pengelolaannya. Dampaknya perguruan tinggi berusaha secara mandiri untuk menambah income guna membiayai biaya operasional yang tidak memadai. Penelitian menyimpulkan: 1) kebijakan otonomi perguruan tinggi diarahkan untuk berkompetisi dalam berbagai bidang, agar dapat bersaing untuk menjadi universitas bergengsi dan berkelas. 2) perguruan tinggi menginginkan diberikan kebebasan secara desentralistik agar dikelola secara mandiri tanpa intervensi pihak lain. 3) perguruan tinggi dituntut mencari pendanaan untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak untuk membiayai biaya operasional yang tidak dialokasikan pemerintah. 4) dampak kebijakan otonomi menciptakan praktek komersialisasi, menyebabkan biaya pendidikan yang tidak terjangkau.
Manajemen Pembelajaran: Program Belajar Anak Binaan di Lapas Anak Kota Kendari Argita Argita; Candra Gunawan; Risnawati Risnawati; Syahrini Syahrini; Nasir Nasir; Muryanto Lanontji
Journal of Education and Teaching (JET) Vol 2 No 2 (2021): JET Desember 2021
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhhammadiyah kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/jet.v2i2.113

Abstract

The purpose of this study was to analyze the assisted child learning program in Kendari City Prison. Rooted by the Law of the Republic of Indonesia in Article 31 Paragraph 1 which every citizen is obliged to attend basic education and the government is obliged to finance it. The research method uses a qualitative approach. This qualitative data is obtained by making direct observations, with the aim of obtaining an overview of the implementation of child development activities in prisons. Meanwhile, observation and document analysis are used to validate data from interviews. The results showed that the education process in LPKA was carried out in accordance with the LPKA guidebook which was classified according to the law decided by the judge. Due to limited facilities and infrastructure, the education planning process in LPKA still uses minimal facilities, although not maximally. Even so, the assisted children can still experience education and experience many changes in both behavior and morals.
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Melalui Pembuangan Air Limbah Domestik di Teluk Kendari Rima Anggriyani; Muryanto Lanontji; Nofianti Rusdi; Denty Tri Septiawani Daoed
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 2 No. 1 (2020): Februari 2020, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/jimsh.v2i1.29

Abstract

domestik tetap saja menjadi ancaman pencemaran terhadap teluk Kendari. Pembuangan air limbah domestik secara serampangan tanpa mengindahkan prosedur berdampak pada pencemaran teluk Kendari. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris yaitu pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini dan pengambilan data langsung pada obyek penelitian. Kesimpulan penelitian ini terdiri dari: a). Meskipun telah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, pengelolaan air limbah domestik yang dibuang ke teluk Kendari terbukti tidak optimal. Telah terjadi pada titik tertentu terbukti adanya penurunan kualitas air selain itu drainase dimana para warga menyalurkan limbah domestiknya tanpa diolah terlebih dahulu bermuara ke teluk Kendari. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 16 Perda Nomor 3 Tahun 2016 ayat (1) dan (2)., b) Pengawasan pengelolaan limbah domestik di teluk Kendari sangat tidak efektif. Personil yang ada pada Seksi Kebersihan Teluk dan Pesisir Dinas LH Kota Kendari jumlanya 3 (tiga) orang. Sementara aparat SatPol yang menegakkan peraturan daerah selain jumlahnya terbatas juga tidak didukung parasana kendaraan yang cukup. Terbukti ditemukan adanya kendala yang terdiri dari: 1). Minimnya jumlah personil untuk mengawasi, 2). Jumlah anggaran yang terbatas, 3).Prasarana yang sudah tidak memadai baik dari segi kondisi maupun jumlahnya.
Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pekerja Pembuat Atap di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan Rima Anggriyani; Muryanto Lanontji
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 2 No. 2 (2020): Agustus 2020, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/jimsh.v2i2.33

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bisnis terhadap perempuan pekerja pembuat atap di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap perempuan pekerja atap. Metode penelitian ini berupa penelitian normatif empiris, penelitian dengan melihat peristiwa yang terjadi ditengah masyarakat berdasarkan peraturan perundangundangan sehubungan dengan tinjauan yuridis terhadap kesejahteraan perempuan pekerja pembuat atap di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan. Perlindungan hukum bisnis terhadap perempuan pekerja pembuat atap di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan bukan hanya sekedar dari hubungan antara perempuan pembuat atap dengan pembeli atap dalam sebuah perjanjian jual beli, tetapi peran pemerintah harusnya dapat turun langsung melalui aparat pemerintah desa dengan melakukan perlindungan dengan cara membuat kelompok-kelompok tani/usaha, sehingga haknya dapat maksimal diberikan perlindungan oleh hukum. Apakah itu mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), asuransi sosial, maupun keberlangsungan dari usaha serta kearifan lokal dapat tumbuh dan terjaga di desa tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap perempuan pekerja atap di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan adalah kurangnya kesadaran perempuan tentang pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam membuat atap, tidak adanya pelatihan yang diberikan pemerintah tentang usaha untuk membentuk kelompok pekerja/koperasi kepada perempuan pembuat atap serta daya saing kualitas dan kuantitas tidak mencirikan kearifan lokal dari Desa Amokuni. Rekomendasi yang peneliti berikan berupa: 1) Pemerintah daerah melalui kepala desa Amokuni, dapat mengakomodir perempuan pembuat atap untuk dibentuk kelompok tani/usaha yang berbadan hukum. 2) Perempuan pembuat atap dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam menghasilkan lembaran atap sehingga kekhasan daerah dan kearifan lokalnya dapat terjaga.
Co-Authors Adam Adam Argita Argita Arifai Arifai Candra Gunawan Denty Tri Septiawani Daoed Ma'ruf Akib Nasir Nasir Nofianti Rusdi Rima Anggriyani Risnawati Risnawati Syahrini Syahrini