Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi International Journal of Community Service
Agus Riwanto
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAWENGAN DALAM PROSES PENETAPAN PERATURAN DESA Sri Nurhayati; Agus Riwanto; Isharyanto ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17738

Abstract

AbstractThe Village Consultative Board (BPD) is a representative consisting of village leaders who function to protect the customs, make regulations in the village, accommodate and channel the aspirations of the community and conduct supervision on the implementation of village government. This research is intended to know about the supporting and inhibiting factors of the role of Village Consultative Board in the process of drafting and stipulating the Village Regulation, Case Study in Tawengan Village. The writing of this law employs empirical juridical methods. From the existing data, the Village Regulations are made, more Village Regulations relating to APBDes and LPJ Village Head. Implementation and effectiveness describes institutions that are building and developing Perdes, which Kadesh and BPD have not been able to formulate the Peres Retakdes (Raperdes) that can be received from the side of the design of legislation drafting (law drafting). In fact, most do not yet know firsthand what the Village Rule and its forms are.Keywords: Facto; Role Village Consultative Board (BPD); Village regulations.AbstrakBadan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan yang ada di Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor pendukung dan penghambat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa, Studi Kasus di Desa Tawengan. Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis empiris. Dari data yang ada mayoritas Peraturan Desa yang dibuat, lebih banyak Peraturan Desa yang berkaitan  dengan APBDes dan LPJ Kepala desa. Implementasi dan efektifitas menjelaskan bahwa lembaga-lembaga Desa yang berwenang menjalankan dan  membentuk Perdes, yakni Kades dan BPD belum mampu merumuskan Rancangan Perdes (Raperdes) yang dapat diterima dari sisi teknik perancangan peraturan perundang-undangan (legal drafting). Bahkan, sebagian besar belum tahu secara persis apa itu Peraturan Desa dan bentuk-bentuknya.Kata kunci : Faktor; Peran  BPD; Perdes.
KAJIAN MENGENAI KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT PASAL 28E AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MELALUI ORGANISASI KEMASYARAKATAN KAITANNYA DENGAN TEORI KEDAULATAN RAKYAT DAN HAK ASASI MANUSIA Bahar Elfudllatsani; , Isharyanto; Agus Riwanto
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29190

Abstract

AbstractToday there is an increasingly strong view that the organizational community in all three domains,namely the state, the society, and the business world must be in a balanced and mutually supportive position to sustain the dynamics of the nation’s progress. In this article will be discussed about the arrangement of freedom of assembly and association in Article 28E Paragraph (3) of the 1945 Constitution as well as the theory of people’s sovereignty and human rights view freedom of assembly and association. This study uses normative legal research. Legal, historical, conceptual, and philosophical approaches were made in this study. State arrangements on the various forms and types of the organization need to be taken into account the importance of (i) the principle of separation (decoupling) (ii) the principles of “legal and onstitutional organization”, (iii) the principles of “good governance”, and (iv) the need for “Organizational empowerment” (v) the embodiment of the principle of “freedom of association” (vi) ensures, reflects, and does not diminish the meaning of principles of freedom of thought, freedom of thought, and freedom of expression. The Asian values   referred to in freedom of association, assembly and expression areformulated through political concepts in these Asian countries. Keywords: civil organization; freedom of assembly and associaton; popular sovereignty theory and human rightsAbstrakDewasa ini berkembang pandangan yang semakin kuat bahwa komunitas organisasi di ketiga ranah, yaitu negara, masyarakat, dan dunia usaha itu haruslah berada dalam posisi yang seimbang dan saling menunjang satu sama lain untuk menopang dinamika kemajuan bangsa. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai pengaturan kebebasan berkumpul dan berserikat dalam pasal 28E ayat  (3) undang-undang dasar 1945 dan juga teori kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia memandang kebebasan berkumpul dan berserikat.Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual, dan filsafat dilakukan dalam penelitian ini. Pengaturan-pengaturan oleh negara terhadap aneka bentuk dan jenis organisasi tersebut, perlu diperhatikan pentingnya (i) prinsip pemisahan (decoupling) (ii) prinsip “legal and onstitutional organization”, (iii) prinsip “good governance”, dan (iv) kebutuhan akan “organizational empowerment” (v) perwujudan prinsip “freedom of association” (vi) menjamin, mencerminkan, dan tidak mengurangi arti dari prinsip-prinsip kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpikir, dan kebebasan berpendapat. Nilai-nilai Asia yang dimaksud dalam kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dirumuskan lewat konsep politis dalam negara-negara asia tersebut.Kata Kunci: Organisasi Masyarakat; Kebebasan berkumpul dan berserikat; teori kedaulatan rakyat dan Hak Asasi Manusia.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DI KABUPATEN NGAWI Suprianto ,; Agus Riwanto; Sunny Ummul Firdaus
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29206

Abstract

AbstractThis article aims to analyze the implementation of government regulation No. 18 of 2016 on the regional apparatus against the effectiveness of the performance of employees in the local secretariat of the regional parliament (DPRD) in the district Ngawi. The research is research law that is evaluative with the empirical approach and sociological approach.The theory used for the analysis in this research is the theory of Lawrence M. Friedman with its three legal structures, from the analysis it is known that the performance of the employees in the local secretariat environment The ngawi district representative board is quite good but needs many new innovations and improvements in some aspects, in both the legal aspect in the legal structuretheory of friedman found that only in the aspect of the element of law culture which is not appropriate to the implementation of Government Regulation No. 18 of 2016 on the Regional Devices in Ngawi District is less able to improve the effectiveness of the performance of the Secretariat staff of Ngawi Regency DPRD. The competence of employees who moved from the merger of other agencies and agencies in accordance with Government Regulation No. 18 of 2016 is not in accordance with the needs of the Secretariat of Ngawi Regency DPRD, while in the other two aspects are appropriate.Keywords: implementation of government regulation; effectiveness; law culture.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah terhadap efektivitas kinerja pegawai di lingkungan sekretariat daerah dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) di kabupaten ngawi. Berdasarkan bentuknya penelitian ini termasuk dalam evaluatif, yaitu “suatu bentuk penelitian yang dimaksudkan untuk menilai suatu program kerja. Teori yang dipakai untuk analisis dalam penelitian ini adalah teori dari Lawrence M. Friedman dengan tiga struktur hukumnya, dari analisis diketahui bahwa kinerja para pegawai di lingkungan sekretariat daerah Dewan perwakilan daerah kabupaten ngawi cukup baik namun perlu banyak inovasi baru dan peningkatan dibeberapa aspek, di kedua aspek hukum dalam teori struktur hukum dari friedman didapatkan bahwa hanya dalam aspek dari unsur kultur hukum saja yang tidak sesuai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Ngawi kurang mampu meningkatkan efektivitas kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi. Kompetensi pegawai yang pindah dari adanya penggabungan Dinas dan Badan lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tidak sesuai dengan kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi, sementara dalam kedua aspek lainnya sesuai.Kata kunci: implementasi peraturan pemerintah; efektivitas; kultur hukum.
PERANAN TNI DALAM PEMBERANTASAN TERORISME PERPEKTIF PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA Denny Puspitasari; Sunny Ummul Firdaus; Agus Riwanto
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17724

Abstract

AbstracThis research aimed to analyze the identification of legislation about terrorism eradication by TNI (Indonesian Army) and to study the legal politics built by government regarding the policy of terrorism eradication by TNI viewed from state defense and security. The method employed in this research was normative one, the method using primary law materials including legislations and secondary law materials or literature including legal principles, legal procedure, vertical and horizontal synchronization (interrelated legislations). This research employed statute approach with comparative analysis on law concepts.  The statute approach was carried put by studying regulation or legislation related to legal issues, in this case, the role of TNI in eradicating terrorism in the State Defense and Security perspective to be analyzed. The result of research showed that the identification of legislation about terrorism eradication by TNI (Indonesian Army) still had relevance to the following law: Article 30 of UUD 1945 (1945 Constitution), Republic of Indonesia Police’s Law No. 22 of 2002, Law about Terrorism Crime No.15 of 2003, TNI (Indonesian Army) Law No.34 of 2004 and State Defense Law No.3 of 2002. The politics of law built by government should be able to create a responsive law product corresponding to t he ideals of Indonesian law as included in the 4th paragraph of Preamble of 1945 Constitution.Keywords: TNI, politics of law, terrorism, defense and security  AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis identifikasi peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan terorisme oleh TNI,kemudian mengkaji bagaimana politik hukum yangdibangun pemerintah tentang kebijakan pemberantasan terorisme oleh TNI ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan Negara.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif,yaitu metode yang menggunakan bahan bahan hukum primer seperti peraturan perundang- undangan dan bahan hukum sekunder atau kepustakaan,mencakup asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi vertical dan horizontal(peraturan perundang-undangan yang berkaitan).Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan,analisa konsep hukum,perbandingan hukum. Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi atau perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yaitu Peranan TNI dalam pemberantasan Terorisme perspektif Pertahanan Keamanan Negara yang akan di analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi hukum peraturan perundang-undangan tentang pemeberantasan Terorisme oleh TNI yang masih mempunyai relevansi hukum diantaranya adalah UUD 1945 pasal 30.,Undang-undang kepolisian Negara RepubliK Indonesia no 22 Tahun 2002,Undang-undang tentang Tindak Pidana Terorisme No 15 Tahun 2003,Undang-undang TNI no 34 tahun 2004 dan Undang-undang Pertahanan Negara no 3 tahun 2002.serta Politik Hukum yang dibangun Pemerintah harus mampu menciptakan produk hukum yang responsive sesuai dengan cita cita hukum Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea 4Kata Kunci: TNI;politik hukum; terorisme; pertahanan dan keamanan.
POLITIK HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI Gabriel Vian Mukti Hutomo Raharjo; Sunny Ummul Firdaus; Agus Riwanto
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18282

Abstract

AbstractThis article examine how important of Public Disclosure  to create good governance after the enactment Act of Public Disclosure Number 14 of 2008. This study also analyse Legal Policy of  Public Disclosure to create good governance at Regional Government of Wonogiri. This research is normative research that supported by empirics data. Base on this study showed that the Act of Public Disclosure is a consequense of nation task as mandated in 1945 Constitution. Public Disclosure fulfillment as one of Human Rights which is guaranteed and protected by the state. Fulfillment of Public Disclosure has a philosohical, sociological and juridical meaning. Good Governance is requirement for each goverment to realize the asporations of society and reach the goal as well as the aspirations of the nation. The implementation of Public Disclosure at Regional Government of Wonogiri depend on legal policy and publik policy. The nation that did good governance would have good public policy. Good public policy created the welfare for the citizens.Keywords: Law policy; public disclosure; good governance; and regional autonomy.AbstrakArtikel ini mengkaji tentang pentingnya Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penelitian ini menganalisis Politik Hukum berkaitan dengan Keterbukan Informasi Publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan data-data empiris. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa UU KIP merupakan perwujudan pelaksanaan tugas negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Pemenuhan Informasi Publik merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Pembentukan UU KIP mempunyai makna yang penting secara filosofis, soiologis dan yuridis. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Implementasi UU KIP di Kabupaten Wonogiri yang responsif tergantung dari politik hukum dan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah daerah. Negara yang melakukan tata kelola pemerintahan yang baik akan menghasilkan kebijakan publik yang baik. Kebijakan publik yang baik akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat.Kata kunci: politik hukum; keterbukaan informasi publik; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah.
Empowerment Of Anti-Money Political Villages To Create Elections With Integrity Sri Wahyuni; Agus Riwanto; Achmad; Sunny Ummul Firdaus
International Journal Of Community Service Vol. 3 No. 2 (2023): May 2023
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijcs.v3i2.186

Abstract

Pilkada is one form of democracy in the regions that need to be ensured that its implementation is in accordance with procedures so as not to lose the meaning of democracy itself. Bawaslu has an essential role in realizing elections with integrity without the practice of money politics. One of the tasks of Bawaslu is to prevent the practice of money politics. One of the crucial components in the implementation of regional head elections (Pilkada) is the village and its citizens. The village, which is the closest component to the community in the election, becomes a place for the practice of money politics. The integrity of the Pilkada can be destroyed because of the practice of money politics that occurs in the village. A strategy to prevent money politics is needed in the village by building an anti-money politics village in order to strengthen local democracy.
Co-Authors , Isharyanto Achmad Bahar Elfudllatsani Denny Puspitasari Gabriel Vian Mukti Hutomo Raharjo Isharyanto , Sri Nurhayati Sri Wahyuni Sunny Ummul Firdaus Suprianto ,