Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK DAERAH (Studi Kasus Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Lingga Pranata; Muh. Ilham; Romi Saputra
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (747.455 KB) | DOI: 10.54783/jv.v11i3.216

Abstract

Pelaksanaan Otonomi Daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri, baik dari segi pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan. Hal ini menjadi persoalan bagi daerah untuk meningkatkan sumber-sumber keuangan yang memadai. Peningkatan PAD merupakan salah satu instrument untuk mengurangi ketergantungan Keuangan Daerah dari Pemerintah Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal dalam pengelolaan Pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bangka serta mengetahui strategi daerah dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak Minerba. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis SWOT, dengan melihat kebijakan pemerintah Kabupaten Bangka yang ada serta strategi apa yang akan diterapkan dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan. Berdasarkan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal dan alalisis SWOT maka determinan Faktor Kekuatan (Strength) yaitu SDM dilihat dari kuantitas, Badan Pengelolaan Pajak Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PAD, Struktur Organisasi yang jelas, dukungan anggaran, kedisiplinan pegawai, Faktor; Kelemahan (Weakness) SDM dilihat dari segi kulaitas, sarana dan prasarana yang terbatas, Ego masing-masing bidang, kurangnya pengawasan internal, Kurangnya pelaksaan diklat tentang perpajakan; Faktor Peluang (Opportunities) Yaitu dukungan Eksekutif dan DPRD, potensi Pajak Minerba yang belum digali secara optimal, Kondisi keaamanan yang kondusif sehingga berpeluang berinvestasi, kemajuan teknologi dalam mengakses informasi dan komunikasi; Faktor Ancaman (Treath) yaitu Belum adanya peraturan tentang Pajak Minerba, masih kurangnya koordinasi antar OPD, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mebayar pajak, akses internet yang belum merata dan belum optimal, masih ada petugas pajak yang melakukan penyimpangan terhadap pemungutan pajak. Simpulan dari penelitian ini adanya 3 isu yang sangat strategis yaitu membuat peraturan daerah tentang pajak Minerba, peningkatan komitmen pemerintah untuk memeberikan dukungan pelatihan atau diklat pada SDM yang ada, memberikan kemudahan berinvestasi bagi masyarakat yang ingin mengelolaa pasir dan batuan. Disarankan untuk segera membuat perda tentang pajak Minerba, memberikan peningkatan kapasitas SDM seperti PPNS Pajak dan Jurusita dan Mempermudah persyaratan pengajuan perizinan tentang pengelolaan pasir dan batuan.
PENGEMBANGAN WISATA PANTAI WAMSOBA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN BURU SELATAN PROVINSI MALUKU Ashari Tomia; Etin Indrayani; Romi Saputra
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.983 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i2.442

Abstract

Program pengembangan wisata berbasis kearifan lokal Pantai Wamsoba diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Kabupaten Buru Selatan adalah salah satu surga bagi divers. Salah satunya adalah Kota Maluku, yang tidak hanya indah alamnya tetapi juga indah pemandangan bawah lautnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengembangan wisata, mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan wisata, dan mengetahui strategi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pantai Wamsoba berbasis kearifan lokal di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku; Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang diperlukan berupa sumber data primer sekunder dan pemilihan informan, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan. Informan ditentukan melalui purposive sampling sebanyak 15 orang. Instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara mengacu pada konsep atau teori tentang pengembangan wisata Alister Matchieoson dan Geoffrey Wall yang dikutip dalam Sunaryo (2013: 53-54). Teknik analisis data menggunakan metode SWOT dengan tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (verifikasi); Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan wisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku Masih perlu dikembangkan agar menjadi salah satu objek wisata unggulan daerah di Kabupaten Buru Selatan. Hal ini terlihat dari kurangnya kepedulian masyarakat untuk menjaga kelestarian nilai kearifan lokal di kawasan wisata, fasilitas prasarana umum dan pelayanan wisatawan. Faktor-faktor pendukung pengembangan wisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku di antaranya adalah 1). Menentukan perwilayahan lokasi destinasi pariwisata untuk, lokal, nasional dan internasional dengan melalui pemetaan objek wisata dan membuat peta/jalur kawasan wisata, 2). Pembangunan daya tarik wisata (Atraksi wisata). 3). Prasarana umum, fasilitas umum dan pariwisata dan 4). Pemberdayaan masyarakat meliputi sadar wisata dan pengembangan kapasitas masyarakat. Strategi yang dilakukan dalam rangka pengembangan wisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku mencakup komponen-komponen yang akan berkontribusi pada keberhasilan suatu destinasi wisata secara khusus dan kepariwisataan secara umum, baik meliputi pemasaran, kelembagaan dan industri pariwisata.