Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan Narip Aripin; Hyronimus Rowa; Etin Indrayani
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 3, No 2 (2021): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v3i2.2355

Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kecamatan Setiabudi yang menjajakan dagangannya tanpa mengindahkan aturan yang ada. Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yakni sebuah peninjauan penelitian yang mengumpulkan fakta-fakta sosial atau permasalahan hukum secara terstruktur dan materi hukum positif dapat diperoleh dari kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait. Pemerintah Daerah DKI Jakarta melakukan sosialisasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima kepada Dinas atau Instansi terkait diantaranya Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM, dan Dinas Perdagangan dan Pasar DKI Jakarta. Dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di DKI Jakarta disesuaikan dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 yang meliputi penentuan lokasi usaha pedagang kaki lima, pemberian izin lokasi bagi pedagang kaki lima, dan pemberian hak, dan kewajiban bagi pedagang kaki lima di DKI Jakarta. Pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di DKI Jakarta perlu dilakukan karena melihat kondisi pedagang kaki lima yang semakin bertambah dan berkembang dan masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu: Banyak pedagang kaki lima di DKI Jakarta yang berjualan tidak pada tempatnya dan tidak tertata. Masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha. Tidak ada lahan atau tempat khusus bagi pedagang kaki lima. Masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengerti dan kurang paham tentang Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007. Belum ada jaminan pengganti lokasi usaha bagi pedagang kaki lima dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Manpower Planning Based on Digital Economy Horticultural Agriculture Sector in Cianjur Regency, West Java Province Gatiningsih Gatiningsih; Ika Sartika; Etin Indrayani; Sadu Wasistiono
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.4924

This study aims to analyzegovernment policies in development planning based on the industrial revolution 4.0 (RI 4.0), analyzing labor planning for the horticultural agricultural sector based on RI 4.0 and formulating scenarios for planning for the horticultural agricultural sector based on RI 4.0. This type of research is exploratorywith a qualitative approach the data were collected through interviews. The research informants are the head of farmer groups, managers of private farms, department heads and academics. Informants were selected purposively with certain criteria. Data were analyzed usingTAIDA (Tracing, Analyzing, Imaging, Deciding and Acting). The results of this study found thatThe policy for implementing RI 4.0 has not been accommodated in district regional planning documents, as well as for labor planning for the agricultural sector, especially for horticulture based on RI 4.0, it has not been accommodated in either the RPJMD or Strategic Plan. The workforce requirement for the 2021-2024 period is 12,028 people. The largest proportion of labor absorption is at the maintenance stage 44.02% and the lowest is 0.69% in marketing. The implementation of RI 4.0 still considers social, technical and physical aspects. Mondy's theory needs to be sharpened per cultivation stage so that the reduction in labor can be suppressed. Suggestions, the policy for implementing RI 4.0 is contained in the RPJMD and the Strategic Plan of each service, it is necessary for the role of inter-regional government institutions in planning the workforce of the industrial revolution 4.0.

PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH (Studi Kasus di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat) 1. Fakhrur Robiya, 2. Dety Muliaty, 3. Etin Indrayani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dugaan tentang permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, Provinsi Aceh dan bertujuan untuk mendeskripsikan peran camat dalam keterkaitannya. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Samatiga tahun 2017; 2) Bagaimana peran Camat Samatiga tahun 2018 dalam pengelolaan Dana Desa; dan 3) Bagaimana hambatan dan strategi yang dilakukan oleh Camat Samatiga tahun 2018 dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan 1) akuntabilitas pengelolaan dana pada 32 desa se-Kecamatan Samatiga tahun 2017 bermasalah. 2) Camat Samatiga Tahun 2018 berperan dalam tahapan maupun kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan dana Desa. 3) Camat samatiga tahun 2018 dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhambat oleh faktor kualitas sumber daya manusia, yaitu a) 5 kepala desa telah melampaui batas usia produktif, dan b) pendidikan formal kepala Desa; 9 dari 32 kepala desa hanya lulusan SLTP dan 21 di antaranya lulusan SLTA. Dan krisis kepercayaan masyarakat lantaran masalah laporan penerapan APBDes pada 2017. Untuk itu, 3) Camat samatiga 2018 menekankan kepada 32 Desa setempat untuk melaporkan hasil penerapan APBDes kepada Masyarakatnya di akhir tahun berjalan, membina kepala desa beserta para aparaturnya secara bergilir, dan membentuk tim khusus untuk menanggulangi krisis kepercayaan masyarakat pada beberapa titik kawasan. Rekomendasi penelitian ini adalah pemerintah kabupaten aceh barat perlu mendukung penanggulangan masalah yang tengah dilakukan oleh Camat Samatiga.

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DALAM PELAYANAN MUTASI PENDUDUK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA 1. Mea Krisnayaty Kwijangge, 2. Kusworo, 3. Etin Indrayani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Efektivitas sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dalam pelayanan mutasi penduduk di Kabupaten Mimika, dilihat dari sebelas indikator yang dikemukakan (Wilkinson, 1992) efektivitas sistem sangat dipengaruhi jaringan, SOP dinas yang belum tersedia serta perlunya kerja sama dengan pihak-pihak lain serta yang paling memengaruhi efektif tidaknya sistem, yaitu perangkat yang digunakan serta yang mengoperasikan perangkat tersebut. Penelitian ini menggunakan teori dari Wilkinson terkait efektivitas sistem yang dilihat dari sebelas indikator sistem, yaitu relevan, efisien, ketepatan waktu aksesibilitas sistem, keakuratan sistem, keamanan sistem, kapasitas sistem, fleksibilitas sistem, keandalan sistem, ekonomi, kesederhanaan sistem. diimbangi dengan faktor penghambat, yaitu faktor sumber daya manusia, faktor teknologi dan infrastruktur, faktor anggaran, faktor jarak tempuh. Kemudian untuk menentukan strategi Ke depan dalam rangka meningkatkan efektivitas SIAK dalam Pelayanan Mutasi Penduduk yang lebih baik, adalah menggunakan analisis SOAR dari Cooperrider, dkk, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara, dokumentasi serta triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas SIAK dalam pelayanan mutasi penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil cukup baik, namun masih perlu peningkatan sumber daya manusia, penetapan SOP dalam Peraturan Bupati maupun Peraturan daerah sebagai acuan pelayanan, serta koordinasi yang baik dari pihak dinas dan distrik-distrik maupun kepala daerah mengenai program dinas dalam setahun. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas SIAK dalam Mutasi Penduduk, yaitu: (1) Adanya Regulasi daerah tentang Administrasi Kependudukan dan juga tentang SOP Dinas; (2) Komitmen dari Kepala Daerah dan juga Dinas terkait dalam anggaran maupun Infrastruktur; (3) Adanya peningkatan SDM dengan memberikan pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan bimbingan teknis (Bimtek); (4) Membentuk UPT di setiap distrik serta; (5) serta adanya sosialisasi mengenai aturan yang terbaru dan proses pelayanan kepada masyarakat.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DALAM MANAJEMEN PEGAWAI DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU 1. S. Ridwan Para, 2. Rossy Lambelanova, 3. Etin Indrayani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi kebijakan penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) dalam manajemen pegawai di Pemerintah Kota Ambon, kemudian untuk mengetahui kendala yang ada di dalamnya, serta untuk mengetahui solusi apa yang dibutuhkan untuk mengatasi kendala tersebut, dalam rangka peningkatan fungsi manajemen pegawai pemerintahan daerah. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan penggunaan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi dari sumber data berupa person, palace dan paper. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan Simpeg di Pemerintah Kota Ambon belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan menurut teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, masih ada beberapa kendala yang ditemukan, yakni pada sumber daya yang dilibatkan, serta kepatuhan dan daya tanggap. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan kualitas manajemen pegawai, beberapa solusi yang dapat dilaksanakan adalah pengadaan sarana dan prasarana serta perlu pemantauan langsung dari para pimpinan agar proses implementasi kebijakan Simpeg ini dapat berjalan dengan baik.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1. Patrisius Klau Seran, 2. Hyronimus Rowa, 3. Etin Indrayani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian terfokuskan pada Implementasi Kebijakan tenang penilaian prestasi kerja PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, bukan hanya dijadikan sebagai suatu persyaratan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, tetapi juga untuk pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, promosi dan dapat digunakan juga untuk Pendidikan dan pelatihan. Sehingga tidak ada kesan bahwa implementasi kebijakan penilaian prestasi kerja PNS akan gagal dan tidak mampu merubah realita permasalahan pembinaan PNS. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975:463) dalam Hill dan Hupe (2002:47) yang memiliki 6 (enam) dimensi, yaitu standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan sikap pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penilaian prestasi kerja PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka belum dilakukan secara optimal. karena masih kurangnya pegawai yang memahami tentang bagaimana pengisian sasaran kerja pegawai (SKP) tersebut. Dilihat dari dimensi standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan sikap pelaksana. Saran dari penelitian ini, yaitu lebih meningkatkan komitmen dari pegawai dalam implementasi kebijakan penilaian prestasi kerja PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka dan harus adanya perubahan pola pikir dari pegawai yang ada, sehingga mampu untuk membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan tanggung jawab dalam pencapaian kinerja setiap tahunnya.

STRATEGI CAMAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Leo Amaltheus Laia; Etin Indrayani; Muh. Ilham
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini memfokuskan untuk mendeskripsikan strategi Camat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, menganalisis permasalahan pengelolaan sampah di Kecamatan Jatinangor, yaitu masih belum dikelola dengan baik, kurangnya sarana prasarana pendukung seperti tempat pembuangan sampah sementara, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Strategi Camat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan teori Strategi dalam pelaksanaan oleh Rangkuti (2014) serta melakukan analisis SWOT dan Litmus Test untuk menentukan Strategi. Penelitian ini menggunakan teori Kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis data secara induktif. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Camat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang masih belum berjalan dengan baik, maka dengan adanya kekuatan serta adanya peluang yang dimiliki oleh kecamatan Jatinangor dapat menjadi penunjang dalam mengatasi berbagai ancaman serta kelemahan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KAWASAN HUTAN GAMBUT KABUPATEN MUARO JAMBI OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) Muhammad Makky Yahusafat; Etin Indrayani; Kusw oro
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD Menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan pengendalian Kebakaran hutan dan lahan di provinsi jambi. Dengan adanya dasar hukum tersebut pemerintah Provinsi Jambi dapat melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dikoordinasikan Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Provinsi Jambi dengan ketersediaan personel, fasilitas, biaya yang ada. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian tentang implementasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut Kabupaten Muaro Jambi oleh BPBD Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Van Metter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Pencegahan dan Pengendalian belum terpenuhi, Kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana serta biaya, tidak adanya SOP teknis pencegahan dan pengendalian, komunikasi antarorganisasi belum maksimal, sikap pelaksana masih terbatas karena kekurangan fasilitas, dukungan sosial masyarakat dan politik cukup mendukung. Adapun hambatan-hambatannya, yaitu akses jalan ke kawasan hutan gambut yang tidak tersedia, kemudian keterbatasan ketersediaan sumber daya dan masih terdapatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pembukaan lahan yang di lakukan secara praktis. Kemudian beberapa strategi yang diusulkan, yaitu Meningkatkan kerja sama antara satgas dengan masyarakat, Mengadakan pelatihan kepada relawan karhutla, Meningkatkan usulan anggaran dan Konsolidasi/penguatan pencegahan, koordinasi sampai tingkat desa.

STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI KABUPATEN NAGANRAYA PROVINSI ACEH Rizki Hidayatullah; Etin Indrayani; Dadang Suwanda
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Minimnya pengembangan kompetensi ASN Kabupaten Naganraya baik dari aspek pendidikan maupun pelatihan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan kompetensi Manajerial ASN, menganalisis faktor internal dan eksternal serta untuk menganalisis strategi pengembangan Kompetensi Manajerial ASN di Kabupaten Naganraya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan menggunakan teori pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan menurut Busro (2018: 206) yang diukur dengan kesempatan dan peluang mengikuti pendidikan serta kesempatan mengikuti pelatihan. Hasil penelitian bahwa pengembangan kompetensi manajerial ASN melalui pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Naganraya belum dilakukan secara optimal, dikarenakan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang disediakan sangat sedikit, peluang beasiswa di luar APBD juga kurang dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah maupun ASN. Faktor internal 1) Peraturan perundang-undangan, 2) Visi misi Bupati Naganraya, 3) Kewenangan, 4) Belum adanya Perbup tentang tugas belajar dan izin belajar, 5) Keterbatasan anggaran, dan faktor eksternal 1) Adanya program beasiswa di luar APBD Naganraya, 2) Adanya sekolah tinggi di Kabupaten Naganraya, 3) Intervensi Politik, 4) Adanya mindset ASN yang menganggap tugas belajar di politisasi. Strategi pengembangan kompetensi manajerial ASN melalui pendidikan dan pelatihan 1) Menyusun Perbup sebagai rujukan tugas belajar dan izin belajar baik anggaran yang menggunakan APBD maupun di luar APBD, 2) Membentuk satuan tugas percepatan pengembangan kompetensi manajerial ASN dalam pemanfaatan beasiswa tugas belajar di luar APBD, 3) Membangun kerja sama dengan sekolah tinggi yang ada di Kabupaten Naganraya, 4) Meningkatkan sosialisasi, dan transparansi serta kepastian pelayanan, 5) Mendorong ASN untuk izin belajar di sekolah tinggi yang ada di Kabupaten Naganraya, 6) Memanfaatkan dan memfasilitasi ASN dalam mengikuti beasiswa di luar APBD, 7) Membangun komitmen bersama untuk bekerja secara profesional. Adapun saran 1) Perlunya memperbanyak kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memanfaatkan peluang beasiswa di luar APBD dengan maksimal, 2) Perlunya memanfaatkan secara maksimal kekuatan dan peluang, dan menutupi kelemahan serta mengatasi ancaman, 3) Perlunya mengoordinasikan, bekerja sama dan meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian untuk melaksanakan strategi pengembangan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERUBAHAN KEDUDUKAN KELURAHAN DARI PERANGKAT DAERAH MENJADI PERANGKAT KECAMATAN DI KELURAHAN MATAWAI KECAMATAN KOTA WAINGAPU KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Umbu Raya Paskah Kulandima; Layla Kurniawati; Etin Indrayani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perubahan kedudukan kelurahan dari perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan di Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, serta untuk menganalisis strategi dalam mengatasi masalah yang timbul akibat kebijakan tersebut. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, yakni analisis dengan pendekatan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Upaya penemuan solusi menggunakan analisis SOAR (strengths, opportunity, aspiration, result) serta menggunakan quantitative strategic planning matriks (QSPM) dalam menentukan alternatif strategi prioritas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yang bertujuan mencari pemahaman berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada di lokasi penelitian, kemudian dilakukan penelaahan agar diperoleh gambaran yang jelas dan sistematis dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi. Sumber data yang digunakan adalah person (orang), place (tempat), paper (data). Untuk pengambilan data dan informasi dilakukan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, observasi, dan triangulasi. Kemudian teknik analisis data meliputi data collection (pengumpulan data), data display (penyajian data), data reduction (reduksi data), dan conclusion drawing (penarikan simpulan). Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data diperoleh: 1) Secara umum pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kelurahan Matawai berjalan dengan baik, namun masih terdapat masalah yang timbul, yakni menyangkut sumber daya manusia, anggaran, kewenangan, tugas pokok dan fungsi, pengangkatan birokrat, insentif dan SOP. 2) berdasarkan hasil pengolahan data, alternatif strategi terpilih yang menjadi prioritas adalah Kelurahan Matawai harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia/staf.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search