Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Innovative: Journal Of Social Science Research
Sodialman Daliwu
Universitas Kristen Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PANGAN Sodialman Daliwu
Jurnal Education and Development Vol 9 No 2 (2021): Vol.9.No.2.2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.696 KB)

Abstract

Banyak upaya untuk meminimalisasi tindak pidana di bidang pangan, salah satunya yaitu penjatuhan hukuman yang berorientasi pada pemberian efek jera kepada pelaku. Beberapa kasus tindak pidana pangan yang telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, di antaranya yaitu putusan pengadilan negeri nomor 333/Pid.Sus/2017/PN Ktb dan putusan pengadilan negeri nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Tnr. Pelaku pada kedua putusan tersebut dihukum karena melanggar ketentuan dalam Pasal 142 UU Pangan dan dijatuhkan pidana denda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana pangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku pada kedua putusan tersebut tidak memberikan efek jera karena pidana denda yang dijatuhkan sangat rendah. Biasanya pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki diri si pelaku atau memberikan efek jera baik kepada pelaku itu sendiri maupun kepada masyarakat. Oleh karena itu, mestinya hakim dalam menjatuhkan pidana denda kepada pelaku pada kedua putusan tersebut mempertimbangkan besarannya.
URGENSI LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG BERSIFAT DEMOKRATIS DI INDONESIA Sri Wahyuni Laia; Sodialman Daliwu
Jurnal Education and Development Vol 10 No 1 (2022): Vol.10. No.1 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.519 KB)

Abstract

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, maka wajib dilakukan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia. Namun tidak jarang ditemukan bahwa sebagian ketentuan dalam undang-undang justru mempunyai dampak yang negatif bagi masyarakat umum karena pembuat undang-undang tidak mengetahui arena kepentingan yang akan dipengaruhi oleh undang-undang tersebut. Sehingga masyarakat kerap kali menyebutkan suatu adagium yaitu “hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas”.Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Ketiga bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan pokok pikiran yang utama dalam pembentukan undang-undang. Dengan kata lain bahwa ketiga landasan tersebut merupakan dasar dari penyusunan materi yang diatur yang dijabarkan di dalam pasal demi pasal di dalam undang-undang, yang artinya bahwa ketiga landasan tersebut mendasari pembentukan undang-undang yang baik. Oleh karena itu, apabila pembentukan undang-undang betul-betul didasarkan pada ketiga landasan tersebut, maka partisipasi masyarakat tidak lagi diperlukan.Hal ini juga didasarkan karena masyarakat telah mendelegasikan secara penuh kewenangannya kepada DPR sebagai lembaga legislator.Namun karena di dalam pembentukan undang-undang masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan suatu kelompok, maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan.Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan undang-undang yang bersifat demokratis.Menurut penulis bahwa adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang menunjukkan bahwa masyarakat telah kehilangan sebagian kepercayaan kepada DPR.
Pertimbangan Yuridis Pada Tindak Pidana Pengancaman Dalam Perkara Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.B/2021/Pn Gst Sodialman Daliwu; Tatok Sudjiarto; Armunanto Hutahaean
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6623

Abstract

Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap suatu perkara pidana terkadang mengabaikan fakta-fakta persidangan. Salah satu putusan tersebut yaitu putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst di mana pelaku pada putusan tersebut dipidana karena telah melakukan tindak pidana pengancaman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan, menunjukkan bahwa sekilas hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa dalam putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst terkesan mengabaikan keterangan saksi korban, keterangan saksi lainnya, dan keterangan terdakwa di persidangan. Namun pengabaian tersebut didasarkan pada petunjuk yang kemudian dihubungkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti yang terungkap di persidangan. Sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.
Co-Authors Armunanto Hutahaean Laia, Sri Wahyuni Tatok Sudjiarto