Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research
Tatok Sudjiarto
Universitas Kristen Indonesia
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Efektifitas Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Program Sambang Desa/Kelurahan Elfrida Manurung; Hendri Jayadi Pandiangan; Tatok Sudjiarto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i5.5626

Abstract

Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam masyarakat adalah menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Adapun permasalahan penelitian ini adalah 1) Sejauh mana peran Bhabinkamtibmas terlibat dalam Program Sambang Desa/Kelurahan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Metro Kelapa Gading? dan 2) Pengimplementasian analisis deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas? Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris dengan mengutamakan data lapangan (field research) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitiannya yaitu 1) Peran dan kemampuann Bhabinkamtibmas Polsek Metro Kelapa Gading masih perlu ditingkatkan untuk mendorong dan mengupayakan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kamtibmas di lingkungan masing-masing warga Kelapa Gading 2) Berbagai faktor yang mempengaruhi Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan tindak pidana ringan ataupun non pidana/masalah social lainnya, misalnya ada campur tangan pihak ketiga, para pihak yang masih menang sendiri sehingga sulit tercapai pemecalahan masalah secara win win solution, dan masih banyak anggota Bhabinkamtibmas yang tidak memahami dalam membuat laporan administrasi, dan 3) Faktor-faktor keterbatasan sarana, prasarana dan jumlah sumber daya manusia yang ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas masih sangat jauh dari jumlah ideal.
Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN PTK) Basar Purba; Wiwik Sri Widiarty; Tatok Sudjiarto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i5.5874

Abstract

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program penguatan modal yang menjadi andalan pemerintah dari Tahun 2014, program KUR memiliki target untuk mensejahterakan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui Bank-Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk pemerintah. Skema program ini adalah pemerintah memberikan subsidi bunga yang diambilkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada prakteknya program ini dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana korupsi salah satu contohnya perkara yang telah diputus Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk, kemudian menjadi pertanyaan Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak korupsi dalam kejahatan penyaluran kredit usaha rakyat. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Majelis Hakim terhadap dalam Putusan Nomor : 16/Pid.Sus -TPK/2019/PN Ptk dalam meminimalisir tindak pidana korupsi. Penelitian tesis ini bersifat analitis dan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang didapat adalah penyaluran kredit usaha rakyat merupakan bagian dari APBN sehingga tindak pidana yang dilakakukan melalui Penyaluran KUR merupakan tindak pidana korupsi contohnya perkara yang telah diputus Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk melepaskan terdakwa dikarenakan terdakwa hanya melankukan pelanggaran administratif dan putusan tersebut dianulir oleh Mahkamah Agung yang kemudian terdakwa dijatuhi pidana selama 4 tahun 3 bulan.
Efektivitas Penanganan Korupsi Dana Desa yang Menghambat Pembangunan Infrastruktur Desa di Kabupaten Manggarai yang Dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Manggarai Deny Ch. Colly Lelang; Mompang L. Panggabean; Tatok Sudjiarto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i5.5878

Abstract

Adanya kasus yang menyeret oknum aparatur desa di Kabupaten Manggarai, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan di Kabupaten Manggarai. Polres Manggarai ditantang untuk menyelesaikan semua laporan tentang korupsi dana desa ini agar kejadian ini tidak terjadi di masa mendatang sehingga tujuan kesejahteraan masyarakat desa dapat terpenuhi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian yaitu Polres Manggarai. Adapun sumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden seperti penyidik Polres Manggarai melalui wawancara, pengumpulan dokumentasi an observasi penanganan dan diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dampak korupsi dana desa yang menghambat pembangunan infrastruktur desa di kabupaten manggarai yaitu korupsi yang rentan terjadi di desa, menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa. Kerugian tersebut diantaranya terdiri atas beberapa hal. Pertama, melanggengkan kemiskinan di desa. Bahwa kemiskinan di desa sampai saat ini masih tinggi, yakni 12,81% atau 15,26 juta penduduk desa masih dalam kondisi miskin. Kinerja dari kepolisian Resort Manggarai patut di apresiasi karena dengan adanya aparatur Negara ini segala tindak kejahatan dapat diatasi walaupun masih banyak kekurangan setidaknya kasus seperti ini dapat diatasi dan di berantas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa salah satu prinsip penyidikan yaitu efektif dan efesien. Efektif dan efesien yang dimaksud ialah penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.
Co-Authors Basar Purba Deny Ch. Colly Lelang Elfrida Manurung Hendri Jayadi Pandiangan Mompang L. Panggabean Wiwik Sri Widiarty