Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

2.727

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Medium : Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah

Sampara Lukman

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Author-ID : 3762917

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

MODEL BARU PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN PILKADA ERA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI BANTEN Dairul .; Bahrullah Akbar; Aries Djaenuri; Sampara Lukman
Jurnal Education and Development Vol 9 No 3 (2021): Vol.9.No.3.2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.292 KB)

Pemilihan kepala daerah merupakan perwujudan kedaulatan fungsi perwakilan rakyat. The International Encyclopedia of Social Sciences sejauh ini telah mengumpulkan pengertian partisipasi politik, bahwa partisipasi publik adalah partisipasi aktif pemilih dalam berbagai pemilu. Dalam penelitian ini, model pelibatan masyarakat baru akan diimplementasikan di masa wabah COVID-19 dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Konsep ini diberi nama DAIRUL, dimana D adalah singkatan dari demokrasi, A adalah agility, I adalah inovasi, R adalah relevansi, U adalah urgent dan L adalah Luber. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN APLIKASI LAPOR! DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Akhmad Gibran Akbar; Khasan Effendy; Sampara Lukman
Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Vol 9 No 2 (2021): Medium Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau
Publisher : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/medium.2021.vol9(2).10072

This research aimed to reveal how is the use of LAPOR! as an Information System in the Ministry of Home Affairs to manage Public Complaints.Researchers used qualitative methods to describe and gain a thorough and in- depth understanding of the use of the LAPOR! in the management of public complaints within the Ministry of Home Affairs. Based on the concept of the effectiveness of the use of information systems using the DeLone and McLean Model, the researcher can conclude that the LAPOR! have a positive impact and have proven effective in handling public complaints. Because with various technological features that allow accurate and real time communication between the reporter and the manager. The LAPOR! application! It is also considered to provide many benefits to the community, seen from the number of complaints received by the Ministry of Home Affairs from year to year which tends to increase.

INOVASI DAN EFEKTIVITAS PELAYANAN MELALUI MOBILE JKN PADA BPJS KESEHATAN DI JAKARTA SELATAN Meigy Angelita; Sampara Lukman; Irwan Tahir
Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Vol 9 No 2 (2021): Medium Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau
Publisher : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/medium.2021.vol9(2).10073

The development of technology-based health services is one of the public service innovation in the context of reforming the bureaucracy of Indonesian government. This study aims to provide an overview and analyze the assessment of the success, and effectiveness of the application of technology-based services through Mobile JKN at BPJS Kesehatan at the South Jakarta Main Branch Office. Researchers used qualitative methods to describe and gain a thorough and in- depth understanding of technology-based public service innovations focused on the use of the JKN mobile application as a form of innovation in national health insurance services at the Health Social Security Administering Body (BPJS). The JKN-KIS Mobile Application can be categorized as an innovation because it has the attributes of relative advantage, compatibility, complexity, triability, and observability. Researchers use the theory of service effectiveness according to David Krech, Richard an Egerton and mention that the innovations implemented by BPJS in this case, especially the Mobile JKN-KIS innovation at the South Jakarta Branch Office, have been effective.

E-READINESS DALAM PENERAPAN E-PLANNING DI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PROVINSI PAPUA Nesty Epa; Sampara Lukman; Ella Wargadinata
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur E-Readiness Kabupaten Mamberamo Tengah Dalam Penerapan E-Planning. Kabupaten Mamberamo Tengah secara geografis termasuk daerah yang memiliki keterbatasan akses, namun Di sisi lain harus melakukan inovasi yang tidak biasa untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya. Penelitian ini akan membahas eksisting kondisi serta syarat-syarat apa saja yang harus disiapkan oleh Kabupaten Mamberamo Tengah untuk menerapkan pelaksanaan perencanaan berbasis elektronik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam mengukur e-readiness yaitu metode e-readiness yang dikembangkan dari model hubungan variabel e-readiness menurut Musa (2010). Indikator-indikator yang diintegrasikan ke dalam kerangka pengukuran e-readiness dalam tool dipetakan ke dalam tiga faktor penting yang memengaruhi e-readiness yaitu faktor teknologi, faktor manusia dan faktor institusional khususnya di tingkat lokal (pemerintah daerah). Hasil pengukuran e-readiness menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah belum siap dalam menerapkan e-planning baik diukur dari faktor teknologi, faktor manusia maupun faktor institusional, sehingga ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah agar lebih serius dalam mempersiapkan pembangunan infrastruktur dan juga pemerintah daerah perlu membangun kerja sama antarpemerintah, pihak swasta dan juga masyarakat serta perlu adanya regulasi yang secara khusus berbicara tentang Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) agar lebih baik ke depannya dan pelaksanaan e-planning dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku secara efektif dan efisien.

PENERAPAN BUDAYA ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH Muhammad Akbar Agung Pratama; Murtir Jeddawi; Sampara Lukman
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Dalam pembangunan nasional, aspek kependudukan merupakan dasar untuk tercapainya tujuan pembangunan. Akan tetapi, di Kabupaten Banjarnegara, ada puluhan ribu warga yang belum memiliki e-KTP. Hal ini disebabkan oleh berbelit-belitnya proses pelayanan administrasi kependudukan. Dalam konsep manajemen, salah satu upaya untuk mendorong kinerja adalah dengan memperhatikan budaya yang melekat pada organisasi tersebut yang mampu memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian terkait penerapan budaya organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Fokus kajian pada penelitian ini adalah penerapan budaya kerja, kinerja dinas, faktor penghambat dalam peningkatan kinerja dan penerapan budaya organisasi. Penelitian ini memilih partisipan dalam wawancara dengan menggunakan metode purposive sampling. Selain itu juga dilakukan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja dinas telah memenuhi target sasaran dari dinas yang dituangkan dalam RPJMD. Sasaran pertama adalah meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Sasaran kedua adalah meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat Banjarnegara. Sementara dalam konteks penerapan budaya organisasi Dinas secara umum telah melaksanakan komponen budaya organisasi sesuai dengan teori Robbins. Ada beberapa faktor penyebab hal tersebut bisa diterapkan, yakni pertama, adalah ukuran organisasi dinas yang tidak terlalu besar. Perputaran pegawai di lingkup dinas juga tidak terlalu sering dilaksanakan sehingga budaya organisasi tertanam dengan baik.

PENGARUH SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN Fitdina Aprianto; Ngadisah; Sampara Lukman
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Perubahan paradigm khususnya dalam otonomi daerah dilakukan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Upaya-upaya yang dilakukan untuk menunjang hal tersebut di antaranya adalah dengan menerapkan sistem informasi kepegawaian dan sistem pengendalian internal pada setiap SKPD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem informasi kepegawaian dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja aparatur sipil negara dan Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan sampel penelitian sebanyak 269 orang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dan statistik dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Kepegawaian berdasarkan analisis deskriptif dalam penelitian ini termasuk dalam kategori Efektif, dan berdasarkan analisis inferensial secara parsial berpengaruh sebesar 60,9% terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Sistem Pengendalian Internal berdasarkan analisis deskriptif dalam penelitian ini termasuk dalam kategori Diterapkan, dan berdasarkan analisis inferensial secara parsial berpengaruh sebesar 42,7% terhadap kinerja Aparatur sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Kinerja pegawai berdasarkan analisis deskriptif dalam penelitian ini termasuk dalam kategori Kompeten, dan berdasarkan analisis inferensial Sistem Informasi Kepegawaian dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh sebesar 78,5% terhadap kinerja Aparatur sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Tangerang.

EFEKTIVITAS PENERAPAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)-ONLINE DI LINGKUNGAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI Nila Apriani; Ngadisah; Sampara Lukman
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Fokus dari penelitian ini adalah melihat efektivitas penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)- Online di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, faktor penghambat serta upaya yang dilakukan dalam penerapan SKP-Online untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara secara optimal di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Penelitian menggunakan teori oleh Gibson, Donnelly, dan Ivancevich terkait efektivitas organisasi, kemudian dibatasi pada penerapan SKP-Online dan perilaku pegawai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen yang terkaitdalam penerapan SKP-Online di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SKP-Online di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi belum berjalan dengan baik dan optimal, terlihat dari proses pelaksanaannya dan pengawasan dalam penerapan sasaran kinerja pegawai (SKP)-Online. Kemudian lingkungan kerja yang kurang produktif dan sumber daya aparatur yang masih kurang kompeten serta rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam penerapan SKP-Online antara lain: 1. Membuat suatu inovasi dengan membentuk grup pegawai dalam satu aplikasi “Whatsapp”; 2. Melakukan sosialisasi kembali kepada seluruh pegawai dan menginformasikan adanya tutorial pengoperasian SKP-Online; 3. Memotivasi pegawai agar mau belajar cara penggunaan sarana teknologi. Akan tetapi upaya tersebut masih belum menunjukkan hasil yang signifikan sehingga perlu adanya upaya lain dalam meningkatkan kinerja pegawai agar penerapan SKP-Online dapat berjalan secara optimal.

EFEKTIVITAS PENERAPAN E-KINERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI MALUKU Muflihun Waliulu; Sampara Lukman; Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Penerapan E-Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, kemudian untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapannya, serta mengetahui solusi apa yang diberikan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut, dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan penggunaan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi dari sumber data berupa person, place,dan paper. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Penerapan E-Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku belum efektif. Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan, yaitu teori efektivitas menurut Makmur, masih ada beberapa faktor penghambat yang ditemukan, yaitu kemampuan adaptasi, belum adanya aturan khusus yang mengatur, dan kurangnya saran dan prasarana. Oleh karena itu, untuk mengatasi faktor penghambat penerapan E-kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur beberapa solusi yang dilaksanakan, yaitu penunjukan admin E-kinerja, aturan khusus terkait E-kinerja, dan pembaharuan E-kinerja berbasis androiddan IOS sehingga proses penerapan E-kinerja dapat berjalan efektif.

PEMBERDAYAAN REMAJA PUTRUS SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN DI BIDANG OTOMOTIF DI PANTI SOSIAL HITI-HITI HALA-HALA PROVINSI MALUKU Alifia Pinning; Sampara Lukman; Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pemberdayaan remaja putus sekolah di Panti Sosial Hiti-Hiti Hala-Hala. Melalui pendidikan setiap individu yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Pemberdayaan remaja putus sekolah di Provinsi Maluku ditangani langsung oleh dinas sosial Provinsi Maluku melalui Panti Sosial Hiti-Hiti Hala-Hala dengan kegiatan pelatihan kepada remaja putus sekolah sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan di bidang otomotif. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan remaja di Indonesia mengalami putus sekolah, namun dapat dipastikan faktor utama penyebab terjadinya remaja putus sekolah adalah faktor Ekonomi keluarga. Teori 5P (Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan) dari Suharto (2014: 67-68) digunakan sebagai alat penganalisis hasil penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengambilan data penelitian melalui wawancara dan observasi, serta tinjauan dari beberapa dokumen dan literatur dan dilanjutkan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan remaja putus sekolah dalam meningkatkan keterampilan di bidang otomotif di Panti Sosial Hiti-Hiti Hala-Hala Provinsi Maluku telah terlaksana cukup optimal. Hal ini tampak pada aspek: (1) Pemungkinan, memberdayakan remaja putus sekolah dengan baik melalui program-program yang telah disediakan; (2) Penguatan, kegiatan yang dilakukan Panti Sosial Hiti-Hiti Hala-Hala sangat berguna untuk remaja putus sekolah dan masyarakat di sekitarnya; (3) Perlindungan, berupaya untuk melindungi remaja putus sekolah dari kejahatan-kejahatan yang dapat mereka lakukan dengan cara pendekatan kemudian mengenalkan kegiatan yang ada di Panti Sosial; (4) Penyokongan, menyosialisasikan mengenai pelatihan yang mereka jalani dengan tujuan remaja putus sekolah lainnya dapat mengikuti pelatihan; (5) Pemeliharaan, melaksanakan monitoring ke setiap kabupaten/kota untuk melihat sejauh mana perkembangan remaja putus sekolah di bidang otomotif.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) PADA PUSKESMAS SUGIHMUKTI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT Melani Pusparani; Sampara Lukman; Devi Irena
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dapat terlaksana dengan baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang data yang digunakan penulis yakni triangulasi data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu menunjukkan bahwa adanya faktor penghambat seperti terlewatinya beberapa birokrat pengelola barang, ketidakkonsistenan komunikasi, adanya laporan penggandaan kepemilikan barang, keterbatasan staf, tidak adanya gudang, adanya rangkap jabatan pegawai, dan penatausahaan barang yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Puskesmas Sugihmukti sudah berjalan namun belum optimal. Hal ini dapat terlihat dari belum terpenuhinya empat indikator implementasi kebijakan yang mengacu pada teori Edwards III menunjukkan bahwa pertama mengenai komunikasi transmisi sering terjadinya miss dan adanya ketidakkonsistenan informasi yang dapat, kedua mengenai sumber-sumber yakni adanya ketidaklinieran Pendidikan pengelola BMD., ketiga yakni mengenai informasi terlihat adanya kesalahan informasi dalam pencatatan barang dan keempat yakni mengenai fasilitas-fasilitas yaitu belum adanya gudang kotor dan belum adanya SOP penatausahaan barang.

Co-Authors Akhmad Gibran Akbar Ali Rahman Rumaloak Alifia Pinning Aries Djaenuri Bahrullah Akbar Dairul . Darmawaty Darmawaty Devi Irena Ela Lesmanawaty Wargadinata Ermaya Suradinata Etin Indrayani Fitdina Aprianto Iis Sandra Yanti Irma Anitia Dinita Irwan Tahir Khasan Effendy Kusworo Kusworo Kusworo Layla Kurniawati Madjid, Udaya Maryam Trenggano Meigy Angelita Melani Pusparani Muflihun Waliulu Muhammad Akbar Agung Pratama Muhammad Ilham Muhammad Try Ardian Murtir Jeddawi Nesty Epa Ngadisah Nila Apriani R. Haitami Lutfiatus Sahlah Renald Christo Lembong Sonia Sugian Triyanto Triyanto

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search