Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

CRITICAL THINKING SKILL OF THE ELEVEN SCIENCE STUDENTS ON CHEMICAL EQUILIBRIUM IN THE SENIOR HIGH SCHOOL OF INTERNATIONAL SCHOOL PREPARATION PROGRAMS (RSBI) setiowati setiowati; ila rosilawati; noor fadiawati
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Kimia Vol 1, No 2 (2012): Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Kimia
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.168 KB)

Abstract

This study purpose to describe critical thinking skill of the eleven science  students in senior high school of international school preparation programs (RSBI) on chemical equilibrium leason.  This study is qualitative study to the type of phenomenological study.  This study is used essaies test, questionnaires, dan interviews manual.  Subjects of this study are 32 students in class XI science 1 of  Senior High School State 1 Kotagajah, 25 students in class XI science 6 of  Senior High School State 1 Metro and 30 students in class XI science 5 of  Senior High School State 9 Bandar Lampung.The result of this study show that four idicators of critical thinking that are answer question “Why”, judging the credibility of procedures, interpretation of statements, and making conclusion base on facts get average-value in a row 66,89; 68,26; 68,25 and 72,22 that all of it are in good criteria and thenindicator of making conclusion base on facts get the highest average-value.  Students in high category, medium category and low category get average-value in a row 75,14; 69,77 and 62,47 all of it are in good criteria and then students in high category have critical thinking skill better than the other category. Critical thinking abilities rate of the eleven science  students in senior high school of international school preparation programs (RSBI)  are in good criteria. Keyword: Critical Thinking Skill, Chemical Equilibrium, International School Preparation Programs (RSBI)
Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kelurahan Bintarore Sam, Irsal Marsudi; Setiowati, Setiowati; Riyadi, Rakhmat
Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v3i2.112

Abstract

Abstract: Most of the land beach border Village Bintarore has been controlled and owned by the community. The purpose of this research are (1) to know the kind of land tenure, land ownership, land use and land utilization; (2) Land Office Policy in Bulukumba Regency granting land rights; (3) the suitability of the land use and land utilization with RTRW. The research was conducted using qualitative methods for data analysis, survey and interview methods for data collection and the use of the census method. Based on the results of the study are known: (1) land on the beach border Village Bintarore is controlled by the Government, the public and legal entities. Types of landholdings consists of State land and land ownership rights. Type of land use consists of the use of the open land for housing, services, government agencies, religious services, rental services, workshop, warehousing, graves, sports field, industry, trade and services mix. Land utilization type consists of utilization as a place of residence, mix, economic, social, agricultural and not utilized; (2) Bulukumba District Land Office do policies to keep providing land rights in the area of the border of the Bintarore Village beach, (3) there are 87,19% mismatch between the use and utilization of land at Bintarore Village beach border with RTRW.Keywords: IP4T, RTRW, beach border. Intisari: Sebagian besar tanah sempadan pantai Kelurahan Bintarore telah dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui (1) Jenis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; (2) Kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba dalam pemberian hak atas tanah; (3) Kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan RTRW. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei dan wawancara serta menggunakan metode sensus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui: (1) Tanah di sempadan pantai Kelurahan Bintarore dikuasai oleh pemerintah, masyarakat dan badan hukum. Jenis pemilikan tanah terdiri dari tanah negara dan tanah hak milik. Jenis penggunaan tanah terdiri dari penggunaan untuk perumahan, tanah terbuka, jasa instansi pemerintah, jasa peribadatan, jasa sewa, perbengkelan, pergudangan, kuburan, lapangan olahraga, industri, jasa perdagangan dan kebun campuran. Jenis pemanfaatan tanah terdiri dari pemanfaatan sebagai tempat tinggal, campuran, ekonomi, sosial, pertanian dan tidak dimanfaatkan; (2) Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba melakukan kebijakan untuk tetap memberikan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai Kelurahan Bintarore (3) Terdapat 87,19% ketidaksesuaian antara penggunaan dan pemanfaatan tanah di sempadan pantai kelurahan Bintarore dengan RTRW.Kata Kunci: IP4T, RTRW, sempadan pantai. 
Potensi Pengadaan Tanah Berbasis Kebencanaan di Kota Palu Rakhmawan, Mokhamad Usman; Sutaryono, Sutaryono; Setiowati, Setiowati
Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v2i3.41

Abstract

Berdasarkan hasil studi dari tim revisi peta gempa Indonesia (dalam Irsyam, M, dkk, 2010) struktur geologi aktif yang melewati Kota Palu adalah berupa PKF (Palu Koro Fault) dan MF (Matano Fault) keduanya merupakan sesar aktif yang banyak dijumpai disekitar lembah Palu. Rentetan bencana yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 disebabkan adanya pergerakan tektonik pada Patahan Palu  Korro. Oleh sebab itu Kota Palu diharuskan memiliki tindakan mitigasi bencana. Setelah adanya zonasi ruang rawan bencana di Kota Palu dan sekitarnya yang membagi Kota Palu menjadi 4 Zonasi yaitu ZRB 4, ZRB 3, ZRB 2 dan ZRB 1. Kemudian adanya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah yang direncanakan untuk dibangun hunian tetap untuk korban bencana yang bertampalan dengan ZRB 3, dimana dalam zonasi ini ada larangan untuk membangun hunian baru diatasnya serta ada yang bertampalan dengan hak kepemilikan masyarakat. Sehingga perlu adanya tindakan mitigasi bencana berupa Peta Potensi Pengadaan Tanah Berbasis Kebencanaan. Dalam peta ini memberikan informasi lokasi-lokasi yang berada diluar ZRB 4 dan ZRB 3 serta tidak bertampalan dengan Hak Kepemilikan Masyarakat.
Pencetakan Sawah Baru dan Penguatan Aset Tanah Petani untuk Ketahanan Pangan (Studi Desa Masta Kec. Bakarangan Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan) Ramadhani, Fahrullah; Setiowati, Setiowati; Luthfi, Ahmad Nashih
Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v2i1.19

Abstract

Abstract: New rice field creating ‘Pencetakan sawah’ is more often seen from the physical aspects of the creation of rice fields but has not touched on how to create Farmer's Communities which have a control power over their land.Land Arrangement that should become a control instrument of the land utilization unfortunately is not being used as a consideration towards making sustainable food crops land. This research usesa descriptive qualitative methodwith purpose to identifying the determined location and the prospective farmers, knowing the ownership pattern, and knowing the role of the Ministry of ATR/BPN inimplementation of the farmers' land assets affirmation.The results are,There is an incorrect location determination that causing 237 hectareof the new rice fields to be flooded and some farmers are not settled in Masta Village. The land tenure pattern after will tend to follow the land tenure pattern before the opening rice field program occurs. The Farmers' land assets affirmation is carried out to protect farmers, and also to become as the land function utilization convertion control.Keywords : new rice field creating, food security, sustainable, land arrangement.Intisari: Pencetakan sawah baru ini lebih sering dilihat dari aspek fisik terciptanya sawah tetapi belum menyentuh bagaimana terciptanya masyarakat tani yang memiliki hubungan penguasaan dengan tanahnya. Penataan pertanahan yang seharusnya menjadi instrumen pengendali pem-anfaatan tanah sayangnya tidak digunakan sebagai pertimbangan mewujudkan tanah untuk tana-man pangan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan mengetahui bagaimana penentuan lokasi dan calon petaninya, mengetahui pola pe-nguasaannya, dan mengetauhi peran ATR/BPN dalam penguatan aset tanah petani. Hasil penelitian ini didapat bahwa terdapat penentuan lokasi yang tidak tepat mengakibatkan 237 ha lahan sawah baru menjadi tergenang banjir dan beberapa petani tidak berdomisili di Desa Masta. Pola Penguasaan Tanah setelah dicetak akan cenderung mengikuti pola penguasaan tanah se-belum dicetak, dan penguatan aset tanah petani dilaksanakan untuk melindungi petani, juga se-bagai bentuk pengendali alih fungsi penggunaan tanah.Kata Kunci : cetak sawah baru, ketahanan pangan, keberlanjutan, penataan pertanahan.
Ekspektasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Faktor Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kurniawan, Wahyu Andi; Setiowati, Setiowati; Supriyanti, Theresia
Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v1i1.1

Abstract

Abstract: The implementation of the PTSL Program by the government annually has the objective that all land parcels in Indonesia can be fully registered by 2025. One of the products of the implementation of the PTSL Program is the ownership of a land titling certificate that has social and economic impact on the community. Given the social and economic impacts of land rights certificates, the public's expectation of the PTSL Program will increase. This study aims to analyze the relationship and the influence of social and economic factors felt by the community with expectations on the implementation of PTSL in 2017. The research method used is quantitative by using a measure of Likert scale which is then analyzed based on correlation coefficient and regression so it is known that the relationship and the influence of social and economic factors with expectations of private universities. The result of this research is there is a significant correlation between social factor and economic factor with expectation to PTSL equal to 0,531 so that can be categorized as strong relation with significance value 0,000 <0,05. There is a significant influence between social factors and economic factors with expectations of PTSL of 0.298 with a significance value of 0.000 <0.05.Keywords: complete systematic land registry, public expectations, social and economic factor Intisari: Pelaksanaan Program PTSL oleh pemerintah setiap tahunnya memiliki tujuan agar seluruh bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar seluruhnya pada tahun 2025. Salah satu produk dari pelaksanaan Program PTSL adalah kepemilikan sertipikat hak atas tanah yang memiliki dampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Dengan adanya dampak sosial dan ekonomi dari sertipikat hak atas tanah maka harapan masyarakat terhadap Program PTSL akan semakin meningkat.Penelitian ini bertujuanmenganalisis hubungan dan pengaruh faktor sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat dengan ekspektasi terhadap pelaksanaan PTSL pada tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan alat ukur berupa skala likert yang kemudian dianalisis berdasarkan koefisien korelasi dan regresi sehingga diketahui besar hubungan dan pengaruh faktor sosial dan ekonomi dengan ekspektasi terhadap PTSL.Hasil penelitian ini yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara faktor sosial dan faktor ekonomi dengan ekspektasi terhadap PTSL sebesar 0,531 sehingga dapat dikategorikan sebagai hubungan yang kuat dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor sosial dan faktor ekonomi dengan ekspektasi terhadap PTSL sebesar 0,298 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.Kata kunci: pendaftaran tanah sistematis lengkap, ekspektasi masyarakat, faktor sosial dan ekonomi
Problematika Dan Solusi Pada Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Bandara Yogyakarta Internasional Airport Enggartiasto, Deo; Setiowati, Setiowati; Martanto, Rochmat
Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v4i1.134

Abstract

The Yogyakarta International Airport Railway Project provides easier access for the public. The implementation of land acquisition for the YIA Airport Railroad has experienced obstacles, namely the length of time providing compensation to people who are entitled to LMAN financing. In addition, there is a problem with the proof of the right to compensation for the land parcels of the 2019 PTSL participants whose certificates were issued after the IPL. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, data comes from several parties who are considered important and are directly involved in the land acquisition process. The results showed that the process of paying compensation through LMAN was considered quite long by the community. This is due to the existence of a review and verification process according to separate standard operating procedure outside of Law Number 2 of 2012. Regarding these problems, it is important that land acquisition regulations with LMAN funding be issued. In addition, the delivery of information related to land acquisition to the community is the most important part for the community to cooperate. Proyek Jalur Kereta Api Bandara Yogyakarta International Airport memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat. Pelaksanaan pengadaan tanah Jalur Kereta Api Bandara YIA mengalami kendala yaitu lamanya pemberian uang ganti rugi terhadap masyarakat yang berhak pada pembiayaan LMAN. Selain itu terdapat permasalahan alas bukti hak untuk ganti rugi pada bidang tanah peserta PTSL 2019 yang sertipikatnya keluar setelah IPL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data berasal dari beberapa pihak yang dianggap penting dan terlibat langsung pada proses pengadaan tanah. Hasil penelitian menunjukkan proses pembayaran uang ganti rugi melalui LMAN dianggap cukup lama oleh masyarakat. Hal ini disebabkan adanya proses review dan verifikasi sesuai SOP tersendiri di luar Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012. Terhadap permasalahan tersebut, penting kiranya diterbitkan peraturan pengadaan tanah dengan pendanaan LMAN. Selain itu penyampaian informasi terkait pengadaan tanah kepada masyarakat menjadi bagian terpenting agar masyarakat kooperatif.Kata Kunci:  Pengadaan Tanah, LMAN, Review, Verifikasi.