Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Honeste Vivere
Mangisi Simanjuntak
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
TNI ANGKATAN LAUT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DAN SEKALIGUS PENYIDIK TINDAK PIDANA DI LAUT Mangisi Simanjuntak
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.246 KB) | DOI: 10.35968/jh.v8i2.256

Abstract

TNI AL, selain sebagai penegak hukum di laut juga sebagai penyidik tindak pidana di laut. Kewenangan sebagai penyidik tindak pidana tidak dimiliki oleh matra lain bahkan seluruh Tentara di dunia hanya TNI AL lah yang mempunyai kewenangan sebagai penyidik. Kewenangan yang dimiliki oleh TNI AL selain berdasarkan undang-undang/ hukum nasional juga didasarkan oleh hukum internasional dalam hal ini Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 (United Convention On The Law Of The Sea 1982/ Unclos 1982). Kata kunci : TNI AL sebagai penyidik tindak pidana di laut.
MENOLAK KLAIM HISTORIS CHINA “NINE DASH LINE” DAN KEWENANGAN PENEGAKAN KEDAULATAN SERTA PENEGAKAN HUKUM DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA Mangisi Simanjuntak
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 10, No 2 (2020): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jh.v10i2.466

Abstract

Abstrak :Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia dibuat terkejut dengan masuknya beberapa kapal nelayan China yang dijaga kapal Coast Guard nya melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna Utara yang merupakan ZEE Indonesia (ZEEI). China sesuai klaim Historis “Nine Dash Line” nya mengklaim hampir semua perairan yang ada di Laut Cina Selatan merupakan perairan milik China. Akibat klaim China tersebut perairan seperti Malaysia, Brunei, Vietnam dan Philipina termasuk sebagian perairan  Natuna Utara (ZEEI) akan diambil oleh China padahal berdasarkan pasal 47 ayat (1), (2) Unclos 1982 tentang Hukum Laut, Penarikan garis pangkal kepulauan dinyatakan  bahwa “suatu negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan”, oleh karena itu secara yuridis peraian Natuna Utara yang diklaim China tersebut  merupakan ZEE Indonesia.
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DARI PEMBUKTIAN TERBALIK DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) Mangisi Simanjuntak
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.617 KB) | DOI: 10.35968/jh.v7i1.125

Abstract

In a formal criminal law system of Indonesia , especially the Code of Criminal Procedure , it is understandable that the burden of proof regarding the existence of criminal offenses committed by the accused is on the Prosecution . In its development , the burden of proof which was originally in the hands of the Prosecution and then shifted to the defendant the burden particularly on corruption.  In this case the defendant claimed that he played an active role not as a criminal . The defendant in the courtroom that will make all the burden of proof and if it can not prove the defendant was found guilty of committing a crime .   This concept was later called by the reversal of the burden of proof ( the reversal burdenof proof)
TINDAKAN KHUSUS BERUPA PEMBAKARAN DAN/ATAU PENENGGELAMAN KAPAL IKAN ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA Mangisi Simanjuntak
to-ra Vol. 3 No. 2 (2017): Agustus
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/tora.v3i2.1155

Abstract

Abstract In the research shows that the rampant illegal fishing causes Indonesia to lose its fish resources around Rp 30 trillion per year. Fishing vessels caught for committing a criminal offense are processed under applicable law. The legal process took so long that many fishing vessels that were moored at the base were damaged while the finished ones and the ship’s court had been auctioned off but in reality the fishing vessel was back to its owner.For the settlement of both the necessary special measures of burning and / or drowning with sufficient preliminary evidence and approval of the chairman of the district court as stated in Article 69 paragraph (1), (4) and Article 76A of Law Number 45 Year 2009 concerning Fisheries . Countries whose fishing boats conduct illegal fishing protest against such special measures and how prevention efforts for fishery crimes can be minimized? Specific acts for fishery crimes committed in ZEE Indonesia shall not be made as they are contrary to Article 73 paragraph (2), Article 194, Article 309 of the UN Convention 1982 (Unclos 1982) and Article 15 of Law Number 5 Year 1983 on ZEE Indonesia And Article 104 Paragraph (1) of Law Number 31 Year 2004 concerning Fisheries that permit fishing vessels to be exempted by a ransom of adequate security deposit, by way of a court application. Such application shall be filed by the ship’s captain and / or his or her representative.If the court rejects the aforementioned redemption application then the legal proceedings will continue and if the ship is not redeemed, the legal proceedings continue and there should also be a statement signed by the ship’s captain or the representative of his country stating that his fishing vessel will not be redeemed. Burning and / or The drowning of foreign fishing vessels committing fishery crimes in ZEE Indonesia can only be done if the case has a permanent legal force. To engage in the burning and / or drowning of foreign fishing vessels committing a fishery crime in ZEE Indonesia requires a new legal norm as described above. Keywords: Special Measures of Combustion and/or Drowning of Foreign Fishing Vessels
PEMBENTUKAN BINTARA PEMBINA POTENSI MARITIM DI POS ANGKATAN LAUT PERSPEKTIF HUKUM MARITIM Mangisi Simanjuntak
to-ra Vol. 4 No. 3 (2018): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maritime is a source of energy, a source of food and as a source of wealth as well as means of transportation and defense media that must be developed and maintained and secured for the bene t of the nation and the people of Indonesia. For the development, defense and security of the maritime potential, it is necessary to increase all work units in the agencies engaged in maritime potential, especially the Navy outpost. However, all of them do not have personnel or Maritime Potential Builders who are able to sharpen the implementation of the tasks of fos- tering human resources and developing natural resources in maritime potential through social communication methods, fostering regional resilience and social services. Faced with the increasingly complex problems and the growing challenges of developing all the more effective maritime potential in achieving the goal of making Indonesia a global maritime axis. Keyword : maritime; defense and security; the Navy; natural resources.
PEMBANGUNAN PANGKALAN MILITER CINA DI LAUT CINA SELATAN DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL (UNCLOS 1982) Mangisi Simanjuntak
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 10, No 1 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA VOLUME 10 NOMOR 1
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v10i1.103

Abstract

AbstrakKonvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau dalam bahasa inggrisnya dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, dalam UNCLOS 1982 telah diatur mengenai pembagianpembagian wilayah laut dan penggunaanya bagi masyarakat internasional, seperti halnya laut lepas yang telah dinyatakan sebagai wilayah laut yang tidak boleh berada dikedaulatan negara manapun termasuk digunakan untuk keperluan pribadi negara, seperti halnya Cina yang membangun Pangkalan Militernya di wilayah Laut Cina Selatan yang merupakan laut lepas. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah penelitian yuridis-normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan (Library Reasearch) yang berupa Perundang-undangan , buku-buku, serta jurnal maupun internet yang berkaitan dangan pokok permasalahan dalam peneilitian ini, serta menggunakan analisis data kualitatif. Cina menggunakan klaim historisnya yang dikenal dengan “Nine Dash Line”,dengan klaim ini Cina mengakui bahwa Laut Cina Selatan merupakan bagian dari yurisdiksinya dan Cina memiliki kehendak untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan di wilayah tersebut, untuk itu Cina melakukan pembangunan Pangkalan Militernya di Laut China Selatan tepatnya di Mischief Reef yang merupakan bagian dari Laut lepas bahkan hanya berjarak 250 mil dari Filipina dan jarak yang dimiliki dengan negara Cina cukuplah jauh, berdasarkan UNCLOS 1982 bahwa tindakan yang dilakukan oleh Cina tersebut telah bertentangan dengan UNCLOS 1982.Kata Kunci: Hukum Laut Internasional, Laut Cina Selatan, Laut Lepas, Pangkalan Militer, UNCLOS 1982Abstract1982 International Law of the Sea Convention or in English known as the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), in 1982 UNCLOS has regulated the division of marine areas and their use for the international community, such as the high seas which have been declared as sea areas that are not allowed to be under the sovereignty of any country, including those used for private purposes, such as China which builds its military base in the South China Sea which is the high seas. The research method used by the author in this study is juridicalnormative research with library research data collection methods in the form of legislation, books, journals and the internet related to the main problems in this research, and using qualitative data analysis. China uses its historical claim known as the "Nine Dash Line", with this claim China recognizes that the South China Sea is part of its jurisdiction and China has the will to carry out various activities in the region, for which China is building its military base in the China Sea. South, precisely on Mischief Reef which is part of the high seas, is even only 250 miles from the Philippines and the distance it has with China is quite far, based on UNCLOS 1982 that the actions taken by China were contrary to UNCLOS 1982.Keywords: International Law of the Sea, South China Sea, High Seas, Military Bases, UNCLOS 1982.
ANALISIS YURIDIS JERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU LESBIAN GAY BISEKSUAL TRANSGENDER DALAM UNDANG-UNDANG DI INDONESIA (TINJAUAN HUKUM PIDANA MILITER DAN HUKUM ADMINISTRASI PRAJURIT) mangisi simanjuntak
Honeste Vivere Vol 34 No 1 (2024): January In Press
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

LGBT acts are difficult for most people to accept, but along with the development of the era, LGBT groups are increasingly widespread even in Indonesia. Of course, it requires special attention in the field of law related to the existence of the group, therefore it is necessary to have legal regulations related to LGBT acts as an act or as a criminal act, taking into account that the law in Indonesia uphold Customary Law based on legal norms in the community. Regulations related to LGBT acts have not been specifically regulated by legislation in Indonesia, but it does not rule out cases related to LGBT acts that ultimately demand settlement through legal channels. Likewise, within the military sphere, LGBT acts in Indonesian legislation have not been specifically regulated so that elements that can be imposed as a criminal act cannot be subject to a criminal act itself (LGBT acts singly).
Co-Authors