Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Honeste Vivere
Mangisi Simanjuntak
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA

 1 
TNI ANGKATAN LAUT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DAN SEKALIGUS PENYIDIK TINDAK PIDANA DI LAUT Mangisi Simanjuntak
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.246 KB) | DOI: 10.35968/jh.v8i2.256

Abstract

TNI AL, selain sebagai penegak hukum di laut juga sebagai penyidik tindak pidana di laut. Kewenangan sebagai penyidik tindak pidana tidak dimiliki oleh matra lain bahkan seluruh Tentara di dunia hanya TNI AL lah yang mempunyai kewenangan sebagai penyidik. Kewenangan yang dimiliki oleh TNI AL selain berdasarkan undang-undang/ hukum nasional juga didasarkan oleh hukum internasional dalam hal ini Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 (United Convention On The Law Of The Sea 1982/ Unclos 1982). Kata kunci : TNI AL sebagai penyidik tindak pidana di laut.
MENOLAK KLAIM HISTORIS CHINA “NINE DASH LINE” DAN KEWENANGAN PENEGAKAN KEDAULATAN SERTA PENEGAKAN HUKUM DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA Mangisi Simanjuntak
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 10, No 2 (2020): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jh.v10i2.466

Abstract

Abstrak :Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia dibuat terkejut dengan masuknya beberapa kapal nelayan China yang dijaga kapal Coast Guard nya melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna Utara yang merupakan ZEE Indonesia (ZEEI). China sesuai klaim Historis “Nine Dash Line” nya mengklaim hampir semua perairan yang ada di Laut Cina Selatan merupakan perairan milik China. Akibat klaim China tersebut perairan seperti Malaysia, Brunei, Vietnam dan Philipina termasuk sebagian perairan  Natuna Utara (ZEEI) akan diambil oleh China padahal berdasarkan pasal 47 ayat (1), (2) Unclos 1982 tentang Hukum Laut, Penarikan garis pangkal kepulauan dinyatakan  bahwa “suatu negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan”, oleh karena itu secara yuridis peraian Natuna Utara yang diklaim China tersebut  merupakan ZEE Indonesia.
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DARI PEMBUKTIAN TERBALIK DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) Mangisi Simanjuntak
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.617 KB) | DOI: 10.35968/jh.v7i1.125

Abstract

In a formal criminal law system of Indonesia , especially the Code of Criminal Procedure , it is understandable that the burden of proof regarding the existence of criminal offenses committed by the accused is on the Prosecution . In its development , the burden of proof which was originally in the hands of the Prosecution and then shifted to the defendant the burden particularly on corruption.  In this case the defendant claimed that he played an active role not as a criminal . The defendant in the courtroom that will make all the burden of proof and if it can not prove the defendant was found guilty of committing a crime .   This concept was later called by the reversal of the burden of proof ( the reversal burdenof proof)
Co-Authors