Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman MUAMALATUNA Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Isna Kartika Sari
Universitas Airlangga
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kedudukan State-Owned Enterprises dalam Investor-State Dispute Settlement Suci Mahabbati; Isna Kartika Sari; Rangga D. Saputra
MUAMALATUNA Vol 13 No 1 (2021): Januari-Juni 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v13i1.4652

Abstract

State-Owned Enterprises (SOEs) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan milik negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Tidak hanya mengejar keuntungan, SOEs juga memiliki kewajiban melayani tujuan sosial seperti menyelenggarakan kemanfaatan umum. SOEs tidak hanya beroperasi di dalam negeri tapi juga terus melakukan ekspansi dan merambah proyek-proyek investasi luar negeri. Terkait Foreign Direct Investment (FDI) terdapat risiko terjadi perselisihan antara investor asing dengan host state. Ketika terjadi sengketa, host state kerap berdalih dengan mengatakan bahwa SOEs mewakili negara sehingga SOEs tidak memiliki keabsahan untuk mengajukan gugatan ke lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa investasi antara investor dan host state. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doktrinal. Penelitian ini membahas ruang lingkup ISDS itu sendiri sehingga diketahui hambatan dan solusi agar tidak timbul kerancuan terhadap status SOEs dalam ISDS.
Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Suci Mahabbati; Isna Kartika Sari
Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 19 No. 01 (2019): Islamika : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32939/islamika.v19i01.422

Abstract

Dewasa ini, bentuk-bentuk kekerasan seksual semakin berkembang. Aturan hukum yang ada saat ini belum cukup mengatur terkait kekerasan seksual tersebut. Maka dibentuk Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk mengakomodasi perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual di Indonesia. Studi perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini bertujuan untuk mereformasi aturan hukum terkait kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan penulis adalah analytical method, yaitu memulai studi perbandingan dengan menganalisis perbedaan yang ada di antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait kekerasan seksual dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dipilih sebagai pembanding karena RUU ini dibuat untuk menjangkau kekerasan seksual yang bentuknya terus berkembang di Indonesia. Akan tetapi kehadiran RUU ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan kedua aturan ini perlu dianalisis agar dapat diketahui solusi terbaik di antara keduanya. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan aturan yang berperspektif korban. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual juga merumuskan upaya pencegahan dalam kekerasan seksual. Karena pencegahan kekerasan seksual merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menghapus kekerasan seksual. Dalam rangkaian penanggulangan dan upaya penghapusan kekerasan seksual, seluruh sektor termasuk masyarakat memiliki peran dalam penghapusan kekerasan seksual. Dari hasil studi perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat mengakomodasi penghapusan kekerasan seksual, sehingga sebaiknya dilakukan reformasi hukum untuk menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia.
Penerapan Regulasi Barrier To Trade Terkait Perlindungan Public Health Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Widya Rainnisa Karlina; Isna Kartika Sari; Febriyanto D. Rampengan; Rangga D. Saputra
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 19 No. 1 (2021): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (861.573 KB) | DOI: 10.32694/qst.v19i1.833

Abstract

Each country always tries to protect public health, one of which is by implementing trade barriers. Even during the current Covid-19 pandemic, many countries have imposed barriers to trade by issuing import and export restrictions and prohibitions on certain products. Trade barriers carried out by these countries certainly negatively impact supply chains during the pandemic and put countries that depend on the supply of imported goods in a difficult position in dealing with the health of their people. The WTO does not allow countries to apply barriers to trade. But on the other hand, the state is faced with the obligation to protect public health from the threat of transboundary disease transmission. This study aims to analyze the application of barriers to trade regulations related to the protection of public health from the perspective of international trade law. This type of research is doctrinal research with a legal approach. The author examines international conventions related to the problem so that it is known that the WTO allows the application of trade barriers to protect health. One of them refers to Article XX (b) of the GATT 1994. However, its implementation must comply with WTO provisions.
Co-Authors Febriyanto D. Rampengan Rangga D. Saputra Rangga D. Saputra Suci Mahabbati Suci Mahabbati Widya Rainnisa Karlina