Rosmaida Sinaga
History Education Program, FKIP, Cenderawasih University, Jayapura

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

TERRITORIAL REGULATION OF THE DUTCH COLONIAL GOVERNMENT IN NEDERLANDS NIEUW GUINEA 1898-1962 Sinaga, Rosmaida
Paramita: Historical Studies Journal Vol 23, No 2 (2013): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v23i2.2678

Abstract

This study discussed about the regulation of the Dutch colonial administration for its expansion in Nederlands Nieuw Guinea (NNG) between 1898 and 1962.  The arrangement covered the expansion area, uniting and abolition of the government. This process began with the exploration activities, construction of infrastructure facilities and transportation/communication and recruitment of government officials. Construction of transportation and communication made local economy was increase. Government officials who stationed in the region must meet the specific requirements such as familiar with the area and experienced in their duties as well as having a high spirit of devotion. Territorial structuring was based on consideration of geographic/transportation access, culture, economic and political values of such area. Government policy on regional growth aims to shorten the span of colonial government control over territory and population of NNG and governments services that closer to the territory’s population.Key words: Territorial regulation, expansion, NNG  Penelitian ini mengkaji tentang peraturan pemerintahan kolonial Belanda atas segala bentuk ekspansi di Nederlands Nieuw Guinea (NNG) pada tahun 1898 dan 1962. Peraturan ini meliputi perluasan wilayah, menyatukan dan penghapusan pemerintah. Proses ini dimulai dengan kegiatan eksplorasi, pembangunan fasilitas infrastruktur dan transportasi / komunikasi dan perekrutan pejabat pemerintah. Pembangunan transportasi dan komunikasi membuat perekonomian lokal meningkat. Pejabat pemerintah yang ditempatkan di wilayah tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu seperti akrab dengan daerah dan berpengalaman dalam tugas-tugas mereka serta memiliki semangat  pengabdian tinggi. Penataan wilayah didasarkan pada pertimbangan geografis / akses transportasi, budaya, ekonomi dan nilai-nilai politik daerah tersebut. Kebijakan pemerintah mengenai pertumbuhan regional bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintah kolonial atas wilayah dan penduduk NNG dan jasa pemerintah yang lebih dekat dengan penduduk wilayah itu. Kata kunci: pearaturan teritorial, perluasan wilayah, NNG
TERRITORIAL REGULATION OF THE DUTCH COLONIAL GOVERNMENT IN NEDERLANDS NIEUW GUINEA 1898-1962 Sinaga, Rosmaida
Paramita: Historical Studies Journal Vol 23, No 2 (2013): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v23i2.2678

Abstract

This study discussed about the regulation of the Dutch colonial administration for its expansion in Nederlands Nieuw Guinea (NNG) between 1898 and 1962.  The arrangement covered the expansion area, uniting and abolition of the government. This process began with the exploration activities, construction of infrastructure facilities and transportation/communication and recruitment of government officials. Construction of transportation and communication made local economy was increase. Government officials who stationed in the region must meet the specific requirements such as familiar with the area and experienced in their duties as well as having a high spirit of devotion. Territorial structuring was based on consideration of geographic/transportation access, culture, economic and political values of such area. Government policy on regional growth aims to shorten the span of colonial government control over territory and population of NNG and government's services that closer to the territory’s population.Key words: Territorial regulation, expansion, NNG  Penelitian ini mengkaji tentang peraturan pemerintahan kolonial Belanda atas segala bentuk ekspansi di Nederlands Nieuw Guinea (NNG) pada tahun 1898 dan 1962. Peraturan ini meliputi perluasan wilayah, menyatukan dan penghapusan pemerintah. Proses ini dimulai dengan kegiatan eksplorasi, pembangunan fasilitas infrastruktur dan transportasi / komunikasi dan perekrutan pejabat pemerintah. Pembangunan transportasi dan komunikasi membuat perekonomian lokal meningkat. Pejabat pemerintah yang ditempatkan di wilayah tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu seperti akrab dengan daerah dan berpengalaman dalam tugas-tugas mereka serta memiliki semangat  pengabdian tinggi. Penataan wilayah didasarkan pada pertimbangan geografis / akses transportasi, budaya, ekonomi dan nilai-nilai politik daerah tersebut. Kebijakan pemerintah mengenai pertumbuhan regional bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintah kolonial atas wilayah dan penduduk NNG dan jasa pemerintah yang lebih dekat dengan penduduk wilayah itu. Kata kunci: pearaturan teritorial, perluasan wilayah, NNG
PERANAN PELABUHAN BELAWAN SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN PADA TAHUN 1915-1942 Fadillah, Nur; Sinaga, Rosmaida
Puteri Hijau : Jurnal Pendidikan Sejarah Vol 5, No 1 (2020): Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah Vol.5 No.1
Publisher : Department of History Education, Faculty of Social Science, Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/ph.v5i1.18281

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dari Pelabuhan Belawan yang ada di Belawan sebagai pusat perdagangan pada tahun 1915-1942. Sebelumnya kita harus mengetahui bagaimana sejarah Pelabuhan Belawan tersebut. Kemudian kita akan mengetahui peranan Pelabuhan Belawan sebagai pusat perdagangan pada tahun1915-1942. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan menerapkan penelitian lapangan (field Research) dan penelitian Pustaka (Library Research) yang bertujuan untuk mendapatkan sejarah yang diinterpretasikan menjadi historiografi sejarah. Berdasarkan sumber informasi yang relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh dikelompokkan melalui verifikasi dan kritik sumber, interpretasi dan historiografi (menyusun hasil-hasil penelitian berdasarkan fakta) Menjadi naskah laporan penelitian. Dari hasil penelitian, dapatlah diketahui bahwa Pelabuhan Belawan didirikan pada tahun 1915 oleh Belanda. Selain menjadi pusat perdagangan, Pelabuhan Belawan sudah membuka angkutan kapal untuk membawa penumpang yang ingin ke luar negeri. Sebagai bagian dari transportasi laut nasional, Pelabuhan Belawan sangat memegang peranan penting, terutama dalam menunjang perekonomian nasional. Belawan merupakan salah satu dari 4 pelabuhan utama di Indonesia, dan dikategorikan sebagai pelabuhan terbesar di Pulau Sumatera.Kata Kunci : Pelabuhan Belawan, Pusat Perdagangan
Peran Pemuda Sebagai Agen Transformasi Sosial dalam Pergerakan Nasional Azmy, Fauzan; Sianipar, Marliana; Sinambela, Marshal Gilbert; Sinaga, Rosmaida
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i2.14899

Abstract

Peran pemuda sebagai agen transformasi sosial dalam pergerakan nasional memiliki peran yang penting dalam upaya memajukan bangsa. Pemuda memiliki potensi untuk menjadi motor penggerak perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Melalui keterlibatan aktif pemuda dalam pergerakan nasional, diharapkan mampu menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan demi kemajuan sosial dan politik suatu negara. Pemuda telah lama diakui sebagai kekuatan utama dalam pergerakan sosial dan politik. Dalam konteks pergerakan nasional, peran pemuda menjadi lebih penting karena mereka merupakan agen transformasi sosial yang mampu mengubah paradigma dan membawa perubahan yang signifikan dalam masyarakat. Tulisan ini menguraikan peran pemuda dalam pergerakan nasional sebagai pembawa perubahan sosial, agen inovasi, dan pembentuk identitas nasional. Melalui partisipasi aktif mereka dalam berbagai kegiatan sosial, politik, dan budaya, pemuda mampu memobilisasi massa, menggalang dukungan publik, dan memperjuangkan cita-cita nasional. Namun, tantangan yang dihadapi pemuda, seperti pendidikan yang tidak merata, pengangguran, dan ketidakpastian ekonomi, mempengaruhi efektivitas mereka sebagai agen transformasi sosial. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan dukungan dan peluang yang memadai bagi pemuda agar mereka dapat melaksanakan peran mereka dengan efektif dalam memajukan pergerakan nasional.
Development Of Historical Map Using Padlet To Improve Students' Chronological Thinking Skills Sinaga, Rosmaida; Sumanti, Solihah Titin; Nababan, Surya Aymanda; Soriente, Antonia; Mulyani, Fini Fajri
JETL (Journal of Education, Teaching and Learning) Vol 9, No 1 (2024): Volume 9 Number 1 March 2024
Publisher : STKIP Singkawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26737/jetl.v9i1.5240

Abstract

This research aims to develop Historical Map media to improve students' chronological thinking skills. This research uses an R&D method which consists of four stages, namely. The research subjects consisted offrom 6 experts, 2 teachers, and 150 class students XI provided an assessment related to the media being developed. The collected data was analyzed through validity, reliability, T test and N-Gain tests. The research results show that the Historical Map media obtained a validation score of 3.65. Meanwhile, the practicality score for the Historical Map media obtained a score of 4.01, which indicates that the media developed can be easily implemented in history learning. The T test obtained a score of 0.000, which shows that there is an influence of using Historical Map media on students' chronological thinking skills. The results of the N-Gain Test indicate that the influence of using Historical Map media on students' chronological thinking skills increased by around 69%. Therefore, it can be concluded that the development of Historical Map media to improve students' chronological thinking skills has proven to be valid, reliable, practical and effective.
The Growth of Political Organizations During the Dutch Colonial Period Bella, Sinta; Sembiring, Marselinus Eprimsa; Sinaga, Rosmaida
Jurnal Nasional Holistic Science Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Nasional Holistic Science
Publisher : Lembaga Riset Mutiara Akbar NOMOR AHU-0003295.AH.01.07 TAHUN 2021

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56495/hs.v4i1.552

Abstract

Political organizations engaged in politics were a bonus to the ethical politics run by the colonial government. The emergence of educated elites opened up space for the movement towards an independent Indonesia and freedom from colonialism. In accordance with the purpose of writing, namely to find out the background of the emergence of political organizations, what were the political organizations during the colonial period and what influences resulted from the existence of these political organizations. The method used in the research is descriptive research based on literature study. With the results of his research, the background of the formation of political organizations is the emergence of an elite group of students who are not only from the nobility but have been evenly distributed due to easy access to education as a manifestation of ethical politics. These organizations include the Indische Partij, the Indonesian Association and the Indonesian Communist Party, as well as other political organizations. These political organizations have an influence on society, namely they have a forum for struggling to carry out movements, such as publishing writings in magazines that can be read by the public, speaking at forums both locally and internationally. The movements they carried out often made the Dutch worried so that inevitably the organization was limited and even disbanded.
The Role of the Volksraad in the Dutch East Indies Period Simarmata, Diva Nancy Audissa; Simanjuntak , Duana Angel; Simarmata, Rendi Rianto; Sinaga, Rosmaida
Jurnal Nasional Holistic Science Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Nasional Holistic Science
Publisher : Lembaga Riset Mutiara Akbar NOMOR AHU-0003295.AH.01.07 TAHUN 2021

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56495/hs.v4i1.559

Abstract

This article reviews the role of the Volksraad, the people’s representative body during the Dutch East Indies government.  Through a historical overview, this article discusses how the Volksraad influenced Dutch colonial policy and its relationship with political dynamics and aspirations of indigenous people.  Analysis was carried out on the role of the Volksraad in the context of colonial politics and social changes at that time.  By understanding the role of the Volksraad, this article aims to provide insight into the political and social dynamics of the Dutch East Indies.  The method used is literature with collect research materials in the form of books and relevant scientific articles.  The results of the research show how the Volksraad was born and its role in the Dutch East Indies government in Indonesia