Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Saefullah Saefullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Publika Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/publika.v9i1.5717
<![CDATA[Dalam pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan sangat erat dengan penentuan subyek hukum pidana. Sedangkan subyek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain atau korban. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memasukkan ketentuan pidana dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal. Untuk menghindari kesulitan dalam penegakan hukum lingkungan, maka peraturan perundang-undangan khususnya tentang hukum formal harus disusun secara jelas, tegas, tidak multitafsir.]]>
<![CDATA[Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional ]]>
<![CDATA[Saefullah Saefullah]]>
<![CDATA[ BINAMULIA HUKUM Vol 11 No 2 (2022): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v11i2.717
<![CDATA[Kontrak perdata internasional merupakan salah satu hubungan hukum yang digunakan untuk mempermudah kerja sama antar negara, namun terkadang kemudahan dalam kerja sama tersebut seringkali mengalami hambatan apabila terjadi sengketa. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut para pihak dapat membuat pilihan hukum, sehingga diharapkan dapat memperoleh putusan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam kontrak perdata internasional, sehingga terciptanya kemanfaatan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Selain itu penelitian mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini bahwa kontrak bisnis internasional yang tidak terdapat pilihan hukumnya, hukum yang seharusnya digunakan (lex cause) belum pasti karena masih harus dilakukan proses penentuannya dan tergantung hakim mendasarkan pada doktrin/teori yang mana untuk menentukan lex cause-nya. Ada beberapa teori dalam hukum perdata internasional yang dapat digunakan untuk menemukan hukum yang seharusnya berlaku (lex cause) bagi suatu hubungan pihak yang tidak ada pilihan hukumnya. Teori-teori itu adalah teori lex loci contractus, teori lex loci soluntionis, teori the proper law of contract, dan teori the most characteristic connection.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Brt.) ]]>
<![CDATA[Sugeng Teguh Santoso]]>;
<![CDATA[Siswantari Pratiwi]]>;
<![CDATA[Saefullah Saefullah]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.945
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang bentuk perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Pst dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Brt. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan data sekunder dan penelitian pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif serta mengacu pada konsep doktrinal hukum yang berlaku saat ini. Hasilnya tidak tepat di mana hakim tidak melakukan diversi yang harusnya wajib dilakukan bagi perkara pengadilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengambil langkah diversi. Untuk melaksanakan proses diversi agar anak dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan yang merupakan perwujudan dari Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak antara lain dengan memperbaiki hambatan penyidik unit perlindungan perempuan dan anak, diantaranya yaitu: tidak semua ABH memiliki status keluarga yang lengkap dan jelas atau bahkan tidak mengetahui keberadaan orang tua dan keluarganya dan belum banyak yang memahami semangat diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berdampak pada pihak korban yang sering mengajukan ganti rugi melebihi batas kemampuan keluarga anak sebagai pelaku.]]>
<![CDATA[UPAYA PEMBANGUNAN DESA MELALUI PROGRAM SAMISADE DI KABUPATEN BOGOR ]]>
<![CDATA[Mimin Mintarsih]]>;
<![CDATA[Saefullah]]>
<![CDATA[ Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 22 No 2 (2023): Vol 22 No 2 (2023): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXII:2:2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32816/paramarta.v22i2.282
<![CDATA[Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan Program Satu Milyar Satu Desa (SAMISADE) di Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Bupati No. 83 Tahun 2020 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. Program SAMISADE diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2020 yang sumber anggaranya dari APBD Kabupaten Bogor, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait pembangunan desa dan program SAMISADE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program SAMISADE telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 83 Tahun 2020 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat desa. Program ini juga telah mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis dan menguraikan bahwa program SAMISADE relevan dan sejalan dengan arah pengaturan Undang-Undang Desa. Dengan demikian, program SAMISADE sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Terhadap Tanah-Tanah Terlantar yang Dikuasai Dengan Cara Penipuan dan Penggelapan ]]>
<![CDATA[Karna Karna]]>;
<![CDATA[Saefullah Saefullah]]>;
<![CDATA[Waty Suwarty Haryono]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.5835
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa pertanahan terhadap tanah-tanah terlantar di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Pengaturan penyelesaian sengketa pertanahan terhadap tanah terlantar di Indonesia dilakukan dengan cara penertiban tanah terlantar yang merupakan salah satu bentuk kegiatan pemerintah untuk mewujudkan reforma agraria. Penertiban tanah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar dalam upaya pelaksanaan penertiban tanah terlantar, peraturan pemerintah tersebut ditunjang dengan dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar. Penyelesaian sengketa perdata formil dan materil pertanahan terhadap tanah-tanah terlantar yang dikuasai dengan cara penipuan dan penggelapan dilakukan melalui peradilan umum dengan peradilan TUN dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan pertanahan, yaitu dalam menguji keabsahan prosedur penerbitan sertifikat merupakan kompetensi Peradilan TUN dan terkait kepemilikan secara perdata merupakan kompetensi peradilan umum.]]>
<![CDATA[Legal Certainty in Providing Labor Protection Guarantees for Home Workers in Indonesian Labor Law ]]>
<![CDATA[Jan Parlindungan]]>;
<![CDATA[Anwar Budiman]]>;
<![CDATA[Saefullah Saefullah]]>
<![CDATA[ JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 5 No 3 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56371/jirpl.v5i3.239
<![CDATA[In Indonesia and in developed and even developing countries, labor is divided into two, namely, formal labor and informal labor. Homeworkers are considered not to be employed by “employers” directly because they are sub-contracted or in other words informal workers, they are not given the protection provided by law to other workers (workers in the formal sector). The purpose of this study is to determine and analyze the legal uncertainty in providing labor protection guarantees for home workers in Indonesian labor law and to understand and analyze a form of legal certainty in providing home worker protection guarantees in Indonesian labor law. This research method is a normative legal research with a normative juridical approach and analyzed qualitatively. The results of this study provide the conclusion that the current Manpower Law does not specifically and specifically address homeworkers causing legal uncertainty of protection guarantees for homeworkers and efforts that can be made to provide legal certainty for the protection of homeworkers are to ensure that homeworkers carry out their work based on work agreements, and the Government through the Ministry of Manpower must immediately make and pass laws that clearly and explicitly regulate the labor rights of homeworkers.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Zakir]]>;
<![CDATA[Siswantari Pratiwi]]>;
<![CDATA[Saefullah]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16692
<![CDATA[Penggunaan hukuman pidana seumur hidup dianggap kuno dalam upaya menangani kejahatan, dan aturan hukuman penjara seumur hidup, meskipun ada dalam Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak memberikan batasan resmi mengenai durasi penahanan. Secara umum, masyarakat cenderung mengartikan hukuman penjara seumur hidup sebagai penahanan sepanjang usia pelaku. Justifikasi pidana terletak pada keberadaan tindak pidana itu sendiri, dengan setiap kejahatan memerlukan hukuman. Pidana dipertimbangkan sebagai kewajiban mutlak menurut kategori imperatif untuk membalas perbuatan melanggar hukum. Tujuan pemidanaan adalah memelihara ketertiban masyarakat, menangkap penjahat, dan mendidik agar tidak mengulangi kesalahan. Pidana seumur hidup di Indonesia menjadi alternatif untuk pidana mati, seringkali dikaitkan dengan fungsi subsidair untuk kejahatan berat yang semula dapat dihukum mati. Kata kunci: pidana; penjara seumur hidup; sistem hukum penjara]]>
<![CDATA[Penerapan Keadilan Restoratif bagi Anak Pelaku Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[Alfonico Hirohito]]>;
<![CDATA[Saefullah Saefullah]]>;
<![CDATA[Mardani Mardani]]>
<![CDATA[ VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 4 No. 3 (2024): VISA: Journal of Vision and Ideas ]]>
Publisher : <![CDATA[IAI Nasional Laa Roiba Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47467/visa.v4i3.3968
<![CDATA[Nowadays, criminal acts are not only committed by adults. A child can do the same thing. For example, in the case of the Garut District Court decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Grt and the West Jakarta District Court Decision Number 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt, a case regarding the crime of theft with serious aggravating circumstances. done by children. The problems discussed in this research are the legal analysis of the implementation of restorative justice for children who have committed criminal acts in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Grt and Decision Number 24/ Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt In Result, the application of restorative justice in cases in Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Grt and in Decision Number 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.brt, as mandated by Law Number 12 of 2012 concerning the Juvenile Justice System has reflected the realization of restorative justice for children. The application of restorative justice has been a form of legal protection for children as perpetrators during this time. The restorative justice approach exists to provide protection for children who are in conflict with the law, as well as victims of criminal acts and the community to be involved in resolving criminal cases committed by children. ]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Ketentuan Hukum Pemungutan Pajak Restoran pada Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ]]>
<![CDATA[Arie Adhitiya]]>;
<![CDATA[Saefullah Saefullah]]>;
<![CDATA[Harry Budi Artono]]>
<![CDATA[ VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 4 No. 3 (2024): VISA: Journal of Vision and Ideas ]]>
Publisher : <![CDATA[IAI Nasional Laa Roiba Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47467/visa.v4i3.4400
<![CDATA[The potential for restaurant tax revenue in South Tangerang City is very large, but there are several issues that cause tax revenue to be suboptimal. One of the main problems is the manipulation of tax deposits by restaurant taxpayers, which harms the local government because the tax received is lower than it should be. Research using normative legal methods shows that many restaurants still use manual recording systems that are easily manipulated. The Extensification Team must be extra careful in determining the basic tax assessment value because many taxpayers try to deceive tax inspectors by manipulating revenue records. As a result, the reported monthly income is low, so the tax paid is also low, even though the restaurant's profits are high. Law enforcement against restaurant tax violations can be carried out in two ways: administrative sanctions, such as fines and reprimands, and criminal sanctions, which can include imprisonment for significant tax manipulation offenders. With strict law enforcement, it is hoped that restaurant tax revenue in South Tangerang City can be more optimal.]]>
<![CDATA[Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional ]]>
<![CDATA[Saefullah]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v11i2.296
<![CDATA[Kontrak perdata internasional merupakan salah satu hubungan hukum yang digunakan untuk mempermudah kerja sama antar negara, namun terkadang kemudahan dalam kerja sama tersebut seringkali mengalami hambatan apabila terjadi sengketa. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut para pihak dapat membuat pilihan hukum, sehingga diharapkan dapat memperoleh putusan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam kontrak perdata internasional, sehingga terciptanya kemanfaatan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Selain itu penelitian mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini bahwa kontrak bisnis internasional yang tidak terdapat pilihan hukumnya, hukum yang seharusnya digunakan (lex cause) belum pasti karena masih harus dilakukan proses penentuannya dan tergantung hakim mendasarkan pada doktrin/teori yang mana untuk menentukan lex cause-nya. Ada beberapa teori dalam hukum perdata internasional yang dapat digunakan untuk menemukan hukum yang seharusnya berlaku (lex cause) bagi suatu hubungan pihak yang tidak ada pilihan hukumnya. Teori-teori itu adalah teori lex loci contractus, teori lex loci soluntionis, teori the proper law of contract, dan teori the most characteristic connection.]]>
