Articles
<![CDATA[Pemahaman Islam dan Dampaknya terhadap Keharmonisan dan Keragaman Indonesia : Analisis Kritis terhadap Publikasi Jurnal Tahun 2010 sampai 2020 ]]>
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>;
<![CDATA[Mardani Mardani]]>;
<![CDATA[Prasetyono Hendriarto]]>;
<![CDATA[Aslan Aslan]]>
<![CDATA[ Al-Ulum Vol. 21 No. 1 (2021): Al-Ulum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (725.829 KB)
|
DOI: 10.30603/au.v21i1.2188
<![CDATA[This article discusses the correct understanding of Islam that will impact harmony and the development of life in the Unitary State of the Republic of Indonesia. This article also wants to gain a deeper understanding of the above understanding through the findings of socio-religious and civic studies and their impact on community harmony. This study collects data from online publications, and then we analyze it by involving a careful coding system. Not to forget the critical evaluation and interpretation of the data we obtained to obtain findings that we believe are appropriate to answer all the problems we pose in this study of religion and citizenship. From the results of the discussion and interpretation with a phenomenological approach, finally, this study can conclude that citizen harmony occurs when citizens have and live religious understanding objectively and correctly to build more harmonious relationships in a country that adheres to diversity. The results of this study are beneficial for many parties for the sake of increasing Islamic brotherhood and the unity of Indonesian citizens.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional ]]>
<![CDATA[Author: Mardani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 16 No. 2 (2009) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/iustum.vol16.iss2.art7
<![CDATA[For the purpose of the development of national legal system, Islamic law has paid significant contribution, at least in terms of the spirit. During decades, Islamic law has experienced significant development. The opportunity for the penetration of more aspects of Islamic law into Indonesian legal system is in positive trend.Keywords: Islamic Law, Islamic/Religious Court, National Legal System]]>
<![CDATA[Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Mardani Mardani]]>
<![CDATA[ BINAMULIA HUKUM Vol 8 No 2 (2019): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v8i2.63
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang motivasi, tujuan, jenis, syarat, prinsip, status hukum, dan akibat hukum pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam dengan pendekatan studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Ada beberapa alasan seseorang mengajukan penetapan permohonan pengangkatan anak, yaitu karena orang tua belum dikaruniai anak, karena orang tua kandung tidak mampu secara ekonomi untuk membiayai anaknya. Kasus permohonan penetapan anak di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sejak tahun 2000-2015 terdapat dua kasus, yaitu kasus Nomor Register 08/Pdt.P/2011/PAJP dan Penetapan Nomor 036/Pdt.P/2010/PAJP. Penetapan Pengadilan Agama Nomor 08/Pdt.P/2011/PAJP dan Penetapan Nomor 036/Pdt.P/2010 sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kata Kunci: anak angkat, adopsi, tabbanni, nisbah.]]>
<![CDATA[The Effectiveness of Al-Quran Memorization Methods for Millennials Santri During Covid-19 in Indonesia ]]>
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>;
<![CDATA[Mardani Mardani]]>;
<![CDATA[Aslan Aslan]]>
<![CDATA[ Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam Vol 4 No 2 (2021): Islamic Education ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Pendidikan Islam Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (577.002 KB)
|
DOI: 10.31538/nzh.v4i2.1334
<![CDATA[This research discussed the effectiveness of memorizing the Koran online for the Muslim millennial generation in Indonesia. The success of memorizing Allah's word for the Muslim generation in the millennial era is greatly influenced by the learning and training system. One aspect of learning is selecting and applying methods that are believed to be useful in memorizing the Koran. To obtain material for discussing this theme, we have conducted a series of data searches through Google Scholar and the Education Research Information Center. After the data is collected, it is then analyzed critically, involving in-depth coding and interpretation systems. The data analysis process begins with an understanding of the problem's theme and is then linked with data that will answer questions before being taken as findings with validity and reliability principles. By paying attention to the literature and publication review data about the effectiveness of the memorization method, it can be concluded that our findings include that the method of memorizing the Koran is practically very useful in learning in the Quran memorization foundation with all the advantages of this online web application. Thus these results will add new knowledge for many parties.]]>
<![CDATA[Analisa Yuridis Penyelesaian Utang Jaminan Grosse Akta Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Penetapan Nomor 04/Eks.HT/PN.Jkt.Sel ]]>
<![CDATA[Jupriadi Jupriadi]]>;
<![CDATA[Murendah Tjahyani]]>;
<![CDATA[Mardani Mardani]]>
<![CDATA[ Krisna Law Vol 2 No 1 (2020): Krisna Law, Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (136.046 KB)
<![CDATA[Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan suatu pemberian jaminan atau kepastian seseorang mendapatkan yang menjadi haknya dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Terutama pada setiap pemberian kredit bank sering kali berhadapan pada permasalahan risiko wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur, di saat inilah perlunya bagi para pihak untuk kepastian hukum yang merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan bank sebagai pelepas uang (kreditur). Di mana salah satunya grosse akta pengakuan utang merupakan salah satu produk hukum yang mempunyai irah-irah di kepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” yang mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi perbankan dan debitur, di mana grosse akta itu sendiri sebagai alternatif penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan murah. Serta untuk menjamin penyelesaian sengketa utang piutang yang mempunyai kekuatan eksekusi. Dalam penelitian penulis berkesimpulan terhadap eksekusi grosse akta hak tanggungan yang dilakukan PT. Bank Parahyangan Nusantara dengan Susliyanto dalam Perkara Penetapan Nomor 04/Eks.HT/PN.Jkt.Sel, eksekusi yang dijalankan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Proses eksekusi yang telah memenuhi syarat-syarat serta tahapan-tahapan untuk melakukan eksekusi grosse akta hak tanggungan melalui ketua pengadilan yaitu penetapan peringatan (Aanmaning), penetapan sita eksekusi dan penetapan lelang. Kata Kunci: grosse, hak tanggungan, lelang, sengketa utang piutang.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang yang Membawa Senjata Tajam ke Muka Umum Tanpa Hak ]]>
<![CDATA[Muhamad Musonif]]>;
<![CDATA[M. Iman Santoso]]>;
<![CDATA[Mardani Mardani]]>
<![CDATA[ Krisna Law Vol 2 No 1 (2020): Krisna Law, Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (227.822 KB)
<![CDATA[Membawa senjata tajam pada saat ini dianggap sebagai suatu tindak pidana karena dianggap berbahaya dan membahayakan masyarakat di mana banyak sekali tindak pidana yang menggunakan senjata tajam sebagai alat untuk melakukannya, penulis memiliki rumusan masalah bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim? Bagaimana penerapan dari hukum yang berlaku dan solusi terhadap seseorang yang membawa senjata tajam ke muka umum agar tidak termasuk ke dalam suatu tindakan pidana? penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah bahan pustaka (data sekunder) yang ada. Dan penulis melakukan penelitian ini menunjukkan terdakwa jelas melakukan kesalahan dalam melakukan tindakan pidana membawa senjata tajam ke muka umum tanpa izin. Dengan demikian, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drth No. 12 Tahun 1951. Kata Kunci: tindak pidana, senjata tajam, pemidanaan, tanpa hak.]]>
<![CDATA[Izin Berpoligami Dengan Alasan Bersyahwat Tinggi Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ]]>
<![CDATA[Qonitah Elghina Dzakiyyah Kamilah]]>;
<![CDATA[Mardani Mardani]]>;
<![CDATA[Mutiarany Mutiarany]]>
<![CDATA[ Krisna Law Vol 3 No 2 (2021): Krisna Law, Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.304 KB)
|
DOI: 10.37893/krisnalaw.v3i2.395
<![CDATA[Poligami adalah pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan lebih dari dua, tiga sampai empat perempuan berdasarkan hal tersebut muncul permasalahan mengenai poligami, bagaimana ijtihad Hakim dalam mengabulkan izin berpoligami dengan alasan bersyahwat tinggi dan pembuktian hukum terhadap suami yang mengajukan poligami dengan alasan suami bersyahwat tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pengumpulan data kualitatif yang didasarkan dengan studi kasus putusan nomor perkara 2279/Pdt.G/2019/PA.Ckr, dalam hal tersebut menjadi topik menarik untuk dibicarakan yang timbul dari masyarakat baik dari yang pro maupun kontra. berdasarkan dengan analisis penulis di dalam kasus ini mengenai izin berpoligami yang dilakukan oleh suami penulis kurang setuju dengan alasan suami bersyahwat tinggi kurang relevan dengan Undang-Undang yang terkait serta istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri padahal sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta perlunya dilampirkannya surat dari dokter dalam permohonannya bahwa mempunyai syahwat tinggi agar untuk lebih meyakinkan untuk dapat dinyatakan benar suami bersyahwat tinggi.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (NIKAH SIRI) DAN SOLUSI HUKUMNYA ]]>
<![CDATA[Mardani Mardani]]>;
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>;
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>
<![CDATA[ Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman Vol. 10 No. 2 (2022): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH (IAIBAFA) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52431/tafaqquh.v10i2.1086
<![CDATA[This study aims to comprehensively describe the problems of unregistered marriages (sirri marriages) and their legal solutions. This study is a literature study that explains in detail the issues of unregistered marriages (sirri marriages) and their legal solutions. The data collection technique used in this research is the documentation technique. While the analysis technique used in this research is descriptive. After conducting in-depth research, an important conclusion was found that unregistered or unregistered marriages are events that still occur in society in the modern era as it is today. There are many factors that cause people not to register/register their marriage to the Office of Religious Affairs (KUA), including because they think that marriage is a personal matter so that the state does not need to interfere, they are worried that their pension money will be lost when registering their marriage, the marriage is carried out in minors, due to pregnancy out of wedlock. Unregistered marriages have negative impacts, including; The marriage does not have legal power and certainty, so it is difficult to claim his rights in the event of a divorce, and difficult in matters related to state administration, such as making a marriage certificate and others. Meanwhile, the positive impact is that a registered marriage can provide protection to the family and legal certainty. The role of the government to resolve cases of unregistered marriages is to carry out marriage istbat in an integrated and programmed manner for free.]]>
<![CDATA[Etika Bermedia Sosial Dalam Era Globalisasi ]]>
<![CDATA[Kusnadi Kusnadi]]>;
<![CDATA[Mardani Mardani]]>
<![CDATA[ Begawan Abioso Vol. 13 No. 2 (2022): Begawan Abioso ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4118.376 KB)
|
DOI: 10.37893/abioso.v13i2.190
<![CDATA[Etika berasal dari bahasa Yunani yakni Ethos yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan dan adat, akhlak perasaan serta tata berpikir. Dalam filsafat etika adalah ilmu yang bisa disebut sebagai ilmu mengenai adat kebiasaan mengenai hal yang biasa dilakukan orang yang telah melakukan pelanggaran etika telah diberikan label oleh masyarakat yang dikenal sebagai teori labeling dalam sosiologi seperti yang diungkapkan oleh Edwin M. Lemert. Media sosial oleh masyarakat dianggap sebagai pengganti komunikasi yang dilakukan secara langsung (komunikasi primer) yang terjadi antara orang per orang dengan melakukan tatap muka secara langsung tanpa melalui perantara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui etika-etika dalam bermedia sosial di era globalisasi dan untuk mengetahui dan mempraktikkan perbuatan yang sesuai dengan etika dalam bermedia sosial di era globalisasi. Globalisasi berasal dari dua kata global yang berarti seluruh dunia dan artinya adalah proses, sehingga globalisasi adalah proses yang menyatukan seluruh dunia. Pembahasan dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan fakta-fakta dan fenomena sosial yang terjadi dan kemudian oleh penulis dilakukan analisis peristiwa secara yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis dengan berbasis pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ini yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian analisis penulis sehubungan dengan menggunakan media sosial harus dilakukan dengan memperhatikan etika dalam bermedia sosial.]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM DELIK NARKOTIKA SECARA TERORGANISASI ]]>
<![CDATA[Mas Diding Eki Sukmadadi]]>;
<![CDATA[Siswantri Pratiwi]]>;
<![CDATA[Mardani Mardani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 24 No 2 (2023): Edisi Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Stikubank ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35315/dh.v24i2.9428
<![CDATA[This writing aims to find out the proof of the elements against the law in the case of organized narcotics offences. The method used is normative juridical with the acquisition of secondary data and analyzed based on applicable legal sources. The results obtained in the verdict were correct in stating that the Defendant M. Nofriadi mentioned above, was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act, "Without the right or against the law Receiving Narcotics Group I in the form of non-plants weighing more than 5 (five) grams in an organized manner" as stated in the first indictment of the Public Prosecutor.]]>
