Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Suara Hukum Risalah Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Emilda Kuspraningrum
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Tinjauan Atas Upaya Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Sesuai UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Emilda Kuspraningrum; Mahendra Putra Kurnia
Jurnal Risalah Hukum Volume 1, Nomor 1, Juni 2005
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Human being behavior very influence the continuity of human being prosperity and also the other mortal in an environment, positive human being behavior perhaps will affect positive also for continuity of environment, however if human being behavior instruct at negative behavior such as contamination or environmental mutilation perhaps will affect negativity for continuity of environment and harm other party. In This Case, contamination or environmental mutilation often cause incidence of environment dispute which in the end the harmed by party of effect the contamination or mutilation of environment will claim indemnation for grief which feeling of. Hitting problem of dispute of environment and indemnify, UU Nomor 23 Tahun 1997 about Pengelolaan Lingkungan Hidup provide alternative of solving of extrajudical dispute, which way of this looked into more effective, quickly and cheap compared to by the solving of through jurisdiction institute. Solving of this extrajudical dispute aim to to determine the level of indemnation and certain action utilize to guarantee do not recure of negative impact to environment. Key words : Environment,Environmental Dispute,The Parties,Extrajudicial Dispute Resolution, Service Institution
Tanggung Jawab Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) Nomor 1 Tahun 1995 dan Perbandingannya Dengan KUHD Emilda Kuspraningrum
Jurnal Risalah Hukum Volume 1, Nomor 1, Juni 2005
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebutuhan akan proteksi atas risiko-risiko yang mungkin menimpa manusia dan harta benda yang dimilikinya, merupakan stimulan bagi perkembangan dan eksistensi bisnis asuransi. Dalam perkembangannya, laju pertumbuhan bisnis asuransi di Indonesia, diiringi pula dengan kuantitas dan kualitas sengketa antara insurance company dengan nasabah. Penyelesaian sengketa bisnis yang lazim dilakukan melalui jalur litigasi, dalam perkembangannya dipandang kurang efektif karena proses penyelesaiannya yang berjenjang, mulai dari Pengadila Negeri sampai ke Mahkamah Agung, apabila diantara para pihak ada yang tidak puas dengan putusan pengadilan sebelumnya.. Berlakunya UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, merupakan suatu langkah strategis di bidang regulasi hukum yang ditempuh oleh pemerintah dalam upaya memberikan alternatif kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa bisnisnya di luar pengadilan. Implementasinya pada penyelesaian sengketa bisnis asuransi, Alternative Dispute Resolution (ADR), dipandang cukup efektif dalam rangka mewujudkan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa, karena proses dan kesepakatan yang dicapai merupakan kehendak bersama dari para pihak. Disamping itu, efisiensi waktu, biaya, tenaga dan pikiran, serta kerahasiaan para pihak lebih terjamin. Fenomena ini akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi, yang pada akhirnya berdampak positif bagi perkembangan dan eksistensi bisnis perasuransian. Keywords: Insurance, Business, Dispute, Parties, Alternative Dispute Resolution.
Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Emilda Kuspraningrum
Jurnal Risalah Hukum Volume 2, Nomor 1, Juni 2006
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The status of extra marital children can be seen in Kitab Undang – Undang Hukum Perdata and Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. The status of extra marital children is only considered having legal and familial relationship, with all the consequences, with the mother or the woman giving birth to the child. This also happens concerning the matters pertaining to inheritance. Extra marital children can obtain the legal status only if their biological or surrogate fathers acknowledge them legally through a formal certificate. Key words : anak (children) orang tua (parents) pengakuan anak luar kawin (acknowledgement of an extra marital child)
Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita Dan Anak Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Haris Retno Sumiyati; Emilda Kuspraningrum
Jurnal Risalah Hukum Volume 3, Nomor 1, Juni 2007
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

According to Asean Development Bank (ADB) report that for about one to two million people had been sold. Most of them are from poor country, 150.000 from West Asia country and 225.000 from North West Asia Country. The main problem in reducing trafficking in women and child is the weaknesses of law enforcement. Solvement of this case is an ice mount fenomena where the tripe case which accord is more than success to solve and brought to the law process by assosieted party. Key words : penegakan hukum (law enforcement), tindak pidana (criminal), perdagangan wanita dan anak (trafficking in women and children), kepolisian (police department).
Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce Emilda Kuspraningrum
Jurnal Risalah Hukum Volume 7, Nomor 2, Desember 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Saat ini transaksi perdagangan dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli tanpa harus bertemu. Transaksi perdagangan semacam itu lazim disebut dengan transaksi perdagangan elektronik. Diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud Pemerintah Indonesia untuk merespon sistem perdagangan elektronik. Akan tetapi UU ITE masih menyimpan persoalan bahwa dari perspektif Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL, UU ITE belum menjamin kepastian hukum dan ketegasan mengenai keabsahan kontrak elektronik. Konsep yang ditawarkan adalah melakukan perubahan atas UU ITE dan memasukkan pengaturan keabsahan kontrak elektronik secara tegas dan jelas. Alternatif terhadap pengaturan keabsahan kontrak elektronik dalam UU ITE adalah menggabungkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL. Kata Kunci: keabsahan, kontrak elektronik, kecakapan.
Hak Tolak Seorang Ahli Waris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam EMILDA KUSPRANINGRUM
Jurnal Risalah Hukum Volume 4, Nomor 1, Juni 2008
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The inheritance process refers to a natural process in following after the death leavinga wealth, either asset or liability, to the beneficiary. But two different laws of inheritanceremain in the Indonesia due to the different views on it. The most prominent relates to theRights of Rejection by the beneficiary. Indonesian positive law admits the rights of rejectionby the beneficiary, but Islamic Law underlines the responsibility of the beneficiary toward theheir considering the matter of mundane and divinity.Key words: hak tolak (rejection rights), waris (inheritance), pewaris (heir), ahli waris (beneficiary).
Provisions for The Use of Foreign Workers in Indonesia Suci Flambonita; Emilda Kuspraningrum; Suartini
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.82

Abstract

The use of foreign workers in Indonesia is intended to transfer knowledge and SKILL. Various requirements must be met as a condition if the entrepreneur/company wishes to bring in foreign workers. The purpose of placing foreign workers in Indonesia; first, is to meet the need for skilled and professional workers in certain fields that cannot be filled by Indonesian Migrant Workers; second, accelerating the process of national development by accelerating the process of technology transfer or knowledge transfer, especially in the industrial sector; third, provide expansion of employment opportunities for Indonesian Migrant Workers; fourth, increase foreign investment as a support for development capital in Indonesia. This type of research uses normative methods by analyzing legal provisions with statutory and case approaches, is descriptive analysis in nature which aims to describe, inventory, and analyze regarding the provisions governing foreign workers in Indonesia through library research. The discussion in this study is an effort to avoid legal problems and the excessive use of foreign workers, the government must carefully determine the policies to be taken in order to maintain a balance between foreign workers and domestic workers. The manpower aspect, especially in terms of the obligation to use Indonesian workers and the necessity to hold industrial training, transfer of knowledge and technology as well as work permits for foreign workers is an absolute requirement in relation to the use of labor.
Implementasi Penarikan Royalti Pengguna Lagu/Musik Pada Usaha Mikro, Kecil, Kafe di Kota Samarinda Andi Lolo Gunawan; Emilda Kuspraningrum; Febri Noor Hediati
Jurnal Suara Hukum Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Song/Music users who use songs for commercial purposes are required to pay royalties after the issuance of Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Royalties for Copyright of Songs/Music. The problems studied in this study are how the regulation of the withdrawal of royalties for song/music users in micro, small cafes and how the implementation of the regulation of the withdrawal of royalties for song/music users in micro, small businesses in Samarinda City. This research uses a sosio legal research. The results showed that first, Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Royalties for Copyright of Songs/Music regulates the obligation to pay royalties and the institution authorized to collect royalties for songs/music, namely the National Collective Music Management Institute (LMKN), then also regulates payment relief for business actors with the Micro Business category. But there is no sanction regulation explicitly stipulated in Government Regulation No. 56 of 2021 for song/music users who use songs/music for commercial purposes illegally. Second, awareness of the obligations and how to pay song and/or music royalties is still low even though the National Collective Management Institute (LMKN) has conducted socialization about song/music royalties. The absence of the Song and Music Information System (SILM) makes the National Collective Management Institute (LMKN) set a priority scale in collecting song/music royalties to commercial users of songs/music with the priority of large and medium users, for users with small National Collective Management Institution (LMKN) has not been able to reach because it requires large operational costs.
Co-Authors Andi Lolo Gunawan Febri Noor Hediati Flambonita, Suci Haris Retno Susmiati Mahendra Putra Kurnia Suartini