Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.47
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia JHR (Jurnal Hukum Replik) Cakrawala Repositori Imwi Indonesian Journal of Law and Policy Studies Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Ijtimā`iyya: Journal of Muslim Society Research Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)
Suartini
Universitas Al Azhar Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
LEGAL PROTECTION OF WIFE AND CHILDREN IN SELF MARRIAGE Nizla Rohaya; Suartini Supendi
Jurnal Hukum Replik Vol 8, No 2 (2020): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v8i2.3580

Abstract

This study aims to contribute ideas in the form of knowledge to the public regarding the efforts that can be made by the parties to provide legal protection for wives and children in unregistered marriages, where unregistered marriages are generally known as valid marriages under sharia but are not recorded in administration. The state creates legal uncertainty for wives and children born in unregistered marriages. The research method used is the normative research method, where the author examines several positive laws governing marriage with various types. The contradiction in legal regulations that the authors found in the research results was then processed and analyzed. The authors found several solutions for wives and children born in unregistered marriages to obtain legal protection following the provisions of laws and regulations that are still valid but not known to the public. It is hoped that, from this research, there will be no more wives and children who are denied their rights because of the uncertainty of the status of Siri marriages.Keywords: Legal Protection, Wife, Children, Unregistered Marriage, Marriage Law
LEMBAGA PEREKONOMIAN DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN EKONOMI DESA Suartini Suartini; Nizla Rohaya
Indonesian Journal of Law and Policy Studies Vol 2, No 1 (2021): Indonesian Journal of Law and Policy Studies
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/ijlp.v2i1.4453

Abstract

Penguatan ekonomi desa sudah menjadi pembicaraan pemerintah terbukti dengan lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pembentukan lembaga perekonomian desa seperti Lembaga Perkreditan Desa di Bali dan Lumbung Pitih Nagari di Sumatera Barat ditambah dengan pendirian badan usaha milik desa yang mulai diatur pada tahun 1999 hingga kini Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kedua lembaga perekonomian baik LPD maupun LPN mampu eksis hingga kini dan menopang perekonomian desa sehingga terbentuknya penguatan ekonomi desa dengan adanya kedua lembaga tersebut. BUM Desa yang didirikan saat ini pun sudah mampu menguatkan ekonomi desa dengan bentuk badan usaha yang hingga kini desa-desa berlomba untuk memajukan BUM Desa dan berusaha menguatkan ekonomi desa melalui BUM Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doctrinal research sebagaimana dimaksud oleh Terry Hutchinson penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan (field research) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai libbary based focusing on reading and analysis of primary and secondary material. Hasil penelitian ini adalah bahwa penguatan ekonomi desa dapat dilakukan melalui lembaga perekonomian desa dan badan usaha milik desa karena keduanya adalah penopang ekonomi desa sehingga mampu menyejahterakan desa.
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Dwi Ayu Rahmadani; Suartini Suartini
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jpm.v4i2.960

Abstract

Mayarakat umum khususnya wanita secara keseluruhan masih belum memahami apa saja yang tergolong kedalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga sampai pada tahun 2021 ini masih sering terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan dampak yang besar. Masyarakat  di Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang masih menganggap bahwa perbuatan kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan ranah privat/pribadi yang tidak perlu untuk diceritakan dan cenderung menutupi atau bahkan enggan melaporkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami warga Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang kepada pihak berwajib. Oleh karena itu, sangat diperlukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang guna meningkatkan kesadaran warga bahwa perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan suatu tindak kejahatan yang harus diantisipasi dengan baik melalui metode penyuluhan dengan cara memberikan pemaparan dan konsultasi terkait dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Dengan diadakannya penyuluhan ini, para peserta terlihat sangat antusias dan cukup memahami berbagai materi yang disampaikan oleh pemateri dalam penyuluhan. Kaum perempuan di Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang dijelaskan mengenai penyadaran terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang(PKDRT).  Kata kunci: Kesadaran, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hak-Hak Perempuan.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BINAAN RUMAH TAHANAN PONDOK BAMBU, JAKARTA DALAM PEMENUHAN HAK-HAK TERSANGKA Amoury Adi Sudiro; Suartini Suartini
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jpm.v2i2.383

Abstract

AbstrakRumah Tahanan Pondok Bambu terletak di Jalan Pahlawan Revolusi, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Data penghuni rumah tahanan tersebut adalah dihuni 401 orang terdiri atas 380 narapidana, 16 tahanan dan lima orang anak di bawah umur. Permasalahan yang terjadi pada rumah tahanan adalah belum seluruhnya penghuni mengetahui hak-hak yang dia harus dapatkan ketika mereka dijadikan tersangka dan menjadi penghuni rumah tahanan. Hal ini disebabkan oleh karena ketidakpahaman mereka terkait undang-undang yang telah mengatur hak-hak tersebut. Negara melindungi warganya termasuk orang yang melakukan tindak pidana, dan mereka tetap memiliki hak-hak sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan selama masa tahanan atau ketika mereka menghadapi persidangan sampai pasca putusan hakim. Penyuluhan hukum dibutuhkan oleh para tersangka atau terdakwa karena terdapat banyak hak-hak yang seharusnya mereka peroleh, tetapi mereka tidak tahu bahkan mereka mengabaikannya karena ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan mereka terhadap hak-hak tersebut. Metode penyuluhan itu dilakukan dengan cara memberikan pemaparan dan konsultasi serta pendampingan terhadap hak-hak tersangka dengan tujuan pembinaan bagi tersangka atau terdakwa yang melibatkan para pemberi bantuan hukum sehingga nantinya dapat menghasilkan semangat pembinaan bangsa melalui pemenuhan hak-hak mereka.Kata Kunci: Pembinaan, Masyarakat, Rumah TahananAbstractPondok Bambu Detention House is located on Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu Village, Duren Sawit District, East Jakarta. Data on the occupants of the detention house is inhabited by 401 people consisting of 380 inmates, 16 detainees, and five underage children. The problem that occurs in a detention house is that not all residents know the rights that they must get when they are made suspects and become residents of detention. This is due to their lack of understanding regarding the laws governing those rights. The state protects its citizens including those who commit a criminal offense, and they retain the rights as stipulated in the legislation during the detention period or when they face trial until after the judge's decision. Legal counseling is needed by suspects or defendants because there are many rights that they should have, but they do not know even they are ignoring them because of ignorance or lack of knowledge about these rights. The counseling method is carried out by providing exposure and consultation as well as assistance to the rights of suspects to faster suspects or defendants involving legal aid providers so that later they can produce the spirit of national development through the fulfillment of their rights.Keywords: Coach, Detention house, Community.
(ARTICLE RETRACTED) The Relation of Gender and Feminism in Islamic Jurisprudence Fokky Fuad Wasitaatmadja; Susianto susianto; Suartini Supendi
Ijtimā iyya Journal of Muslim Society Research Vol. 5 No. 2 (2020)
Publisher : Postgraduate Program, State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.325 KB) | DOI: 10.24090/ijtimaiyya.v5i2.4011

Abstract

This article is RETRACTED, because has been publish before at Center for Open in Science (COAS) Open Journal for Legal Studies (OJLS) on Vol. 3 No. 2, 2020. if you want to read and cite this article, please visit http://centerprode.com/ojls/ojls0302/coas.ojls.0302.04125w.html
Persepsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Tentang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Suartini Suartini; Yusup Hidayat
JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA Vol 7, No 2 (2022): Juli 2022 (Edisi Khusus MBKM)
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/sh.v7i2.1021

Abstract

AbstrakKementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  Republik Indonesia mencanangkan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka dengan delapan kegiatan. Program ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar dapat menyiapkan  lulusan dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja serta menyiapkan lulusan yang mampu mengembangkan pribadi yang unggul dan memiliki kompetensi praktis untuk kebutuhan dunia kerja. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui secara valid tentang persepsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Alazhar Indonesia terhadap program merdeka belajar kampus merdeka. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengambil data sampel sebanyak  mahasiswa 466 dari jumlah seluruh populasi sebanyak 669 mahasiswa aktif . Hasil penelitian ini menunjukan persepsi mahasiswa tentang program MBKM adalah minimnya informasi dan pengetahuan terhadap program MBKM namun persepsi terhadap seluruh kegiatan MBKM mahasiswa beranggapan bahwa kegaiatan tersebut adalah kegiatan yang positif dalam rangka memenuhi kebutuhan lulusan dimasa mendatang yang sesuai dengan kebutuhan industri kerja.Keywords – Persepsi, MBKM, FH UAI
Dampak Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kepada Mahasiswa Di Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Zuhad Aji Firmantoro; Suartini Supendi
JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA Vol 8, No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/sh.v8i1.1020

Abstract

The Merdeka Learning-Independence Campus Program in Indonesian is abbreviated as MBKM. MBKM, which was initiated by the Minister of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia has been running for one year. The aim is to increase the competency of graduates so that they are better prepared to respond to the needs of the times. This research was conducted with the aim of knowing more accurately the impact of holding the MBKM program on students at the Faculty of Law, University of Al Azhar Indonesia. The research method used was descriptive statistics and Spearman’s coefficient by taking a sample of 340 students from a total population of 600 students. The sampling technique was carried out by using random sampling, i.e., taking samples from members of the entire population at random, without regard to the existing strata in the population. The results of this study show that, first, students interest in participating in the MBKM program is in line with their level of knowledge of MBKM. After conducting a survey of 340 students out of 600, it was found that 93 students were interested in joining the MBKM program. Second, the small number of students participating in MBKM (93 students) was caused by technical selection factors, which limited the MBKM quota. Third, the problems faced by blended students are not resolved, causing a small number of blended students to join MBKM Keywords – MBKM, FH UAI, Students
Provisions for The Use of Foreign Workers in Indonesia Suci Flambonita; Emilda Kuspraningrum; Suartini
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.82

Abstract

The use of foreign workers in Indonesia is intended to transfer knowledge and SKILL. Various requirements must be met as a condition if the entrepreneur/company wishes to bring in foreign workers. The purpose of placing foreign workers in Indonesia; first, is to meet the need for skilled and professional workers in certain fields that cannot be filled by Indonesian Migrant Workers; second, accelerating the process of national development by accelerating the process of technology transfer or knowledge transfer, especially in the industrial sector; third, provide expansion of employment opportunities for Indonesian Migrant Workers; fourth, increase foreign investment as a support for development capital in Indonesia. This type of research uses normative methods by analyzing legal provisions with statutory and case approaches, is descriptive analysis in nature which aims to describe, inventory, and analyze regarding the provisions governing foreign workers in Indonesia through library research. The discussion in this study is an effort to avoid legal problems and the excessive use of foreign workers, the government must carefully determine the policies to be taken in order to maintain a balance between foreign workers and domestic workers. The manpower aspect, especially in terms of the obligation to use Indonesian workers and the necessity to hold industrial training, transfer of knowledge and technology as well as work permits for foreign workers is an absolute requirement in relation to the use of labor.
Analisis Hukum Terhadap Tingkat Efektivitas Perjanjian Sewa-Menyewa Kios UMKM (Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Usaha Menengah) Pada Rest Area Jalan Tol Yang Dikelola Oleh PT Hutama Karya (Persero) Agil Aprilyanto Saputro; Fokky Fuad Wasitaatmadja; Suartini Suartini
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 5 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i4.407

Abstract

Salah satu upaya untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional dengan percepatan pembangunan dan perluasan ekonomi, pemerintah mendorong pengembangan Kawasan di Pulau Sumatera. Pemerintah memberikan penugasan pengusahaan Jalan Tol di Trans Sumatera kepada PT Hutama Karya (Persero) melalui Perpres No.100/2014, Perpres No.117/2015 dan telah mengalami perubahan terakhir yaitu Perpres No.131/2022 sebagai upaya mempercepat pembangunan Jalan Tol di Pulau Sumatera. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pemenuhan aspek hukum pada perjanjian sewa-menyewa kios UMKM pada rest area jalan tol yang dikelola oleh PT Hutama Karya (Persero) yang telah diterapkan, apakah sudah memenuhi aspek hukum perjanjian sewa-menyewa? Bagaimana efektivitas perjanjian sewa-menyewa yang telah berlaku/telah digunakan selama ini, dan apakah bisa perjanjian sewa-menyewa dilakukan secara elektronik? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative dan metode sosiolegal research. Teori yang digunakan adalah teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Penerapan perjanjian secara elektronik sebenarnya cukup efektif untuk menghadapi masalah banyak dan jarak kantor pusat PT HK dengan lokasi kios UMKM yang akan disewakan, namun banyaknya investasi yang diperlukan dan pemahaman teknologi masyarakat menjadi problem sendiri yang harus diselesaikan sebelum menggunakan perjanjian elektronik tersebut. Sehingga perjanjian yang efektif dan dapat diterapkan pada sewa-menyewa kios UMKM rest area jalan tol yang dikelola PT. Hutama Karya (Persero) adalah perjanjian yang berbentuk konvensional dan kuasa PT HK diwakili oleh seorang Branch Manager.
THIRD PARTY LEGAL PROTECTION AS A GOOD-INTENTION BUYER OF LAND WHICH IS INDICATED ABANDONED Agus Haryono Saputro; Fokky Fuad; Suartini Suartini
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.709

Abstract

The problem studied in this final assignment islegal protection for third parties as buyers with good intentions for indicated abandoned land, so that it is known how the procedures for possession of abandoned indicated land are known, what are the legal consequences for land indicated as abandoned if it is sold by the right holder to a third party, and what is the legal protection for third parties as a willing buyer either on land indicated as abandoned. Based on this research, it was found that the government's authority regarding state rights in carrying out control of abandoned land is the duty and function of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency. Land becomes an object of abandoned land tenure if it is deliberately not cultivated, used and utilized in accordance with the purpose of granting the rights obtained. The process of controlling abandoned land is carried out in several stages, including: evaluation of abandoned land, notification, warning of abandoned land, proposal for designation of abandoned land if after the expiration of the third warning period the land remains abandoned, and determination of abandoned land which includes abolition of land rights, termination of law between land rights holders and their land, and affirmation that the land is directly controlled by the state. The legal consequences for third parties who acquire land through buying and selling plots of land that are indicated as abandoned are because there is no prohibition in the implementation of land registration, where the prohibition on legal action only applies to objects that have been proposed to be designated as abandoned land.
Co-Authors Agil Aprilyanto Saputro Agus Haryono Saputro Amoury Adi Sudiro Dwi Ayu Rahmadani Dwi Yulia Sari Emilda Kuspraningrum Flambonita, Suci Fokky Fuad Fokky Fuad Fokky Fuad Wasitaatmadja Muh Basri Nanang Suhendar Nizla Rohaya Nizla Rohaya Susianto susianto Syahruddin Siregar Yusup Hidayat Zuhad Aji Firmantoro