Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata Eman Sulaiman; Nur Arifudin; Lily Triyana
Jurnal Risalah Hukum Volume 16, Nomor 2, Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/risalah.v16i2.207

Abstract

Indonesia memasuki era globalisasi yang mendorong perkembangan teknologi dan kegiatan usaha para pelaku bisnis ke arah yang lebih efektif dan efesien yaitu e-commerce. Dalam perkembanganya, penggunaan Digital Signature mulai menggeser keberadaan tanda tangan konvesional yang biasa digunakan dalam perjanjian diatas media kertas. Penggunaan Digital signature dalam perdagangan elektronik untuk menjaga keutuhan dan keaslian data dalam suatu dokumen elektronik. Kegiatan perdagangan yang menggunakan media elektronik sebagai alat bukti di dalam sistem pembuktian di Indonesia masih terdapat kekurangan dalam proses pengadilan di Indonesia. Menurut sistem HIR/RGB (hukum acara yang berlaku) dalam acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang saja (HIR/RGB).Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, yaitu penelitian hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan menggunakan sumber data dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan, seperti perundang-undangan, buku-buku, jurnal atau karya ilmiah, serta internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang dibahas.Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Digital Signature bukan lah tanda tangan konvensional yang kemudian discan menggunakan scaner, melaikan menggunakan teknik Kripography. Adanya asas lex specialis derogate lex generalis maka penggunaan alat bukti Digital Signature dalam Hukum Acara Perdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik. Kata Kunci: Tanda Tangan, Digital, Alat Bukti.
Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata Eman Sulaiman; Nur Arifudin; Lily Triyana
Jurnal Risalah Hukum Volume 16, Nomor 2, Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/risalah.v16i2.207

Abstract

Indonesia memasuki era globalisasi yang mendorong perkembangan teknologi dan kegiatan usaha para pelaku bisnis ke arah yang lebih efektif dan efesien yaitu e-commerce. Dalam perkembanganya, penggunaan Digital Signature mulai menggeser keberadaan tanda tangan konvesional yang biasa digunakan dalam perjanjian diatas media kertas. Penggunaan Digital signature dalam perdagangan elektronik untuk menjaga keutuhan dan keaslian data dalam suatu dokumen elektronik. Kegiatan perdagangan yang menggunakan media elektronik sebagai alat bukti di dalam sistem pembuktian di Indonesia masih terdapat kekurangan dalam proses pengadilan di Indonesia. Menurut sistem HIR/RGB (hukum acara yang berlaku) dalam acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang saja (HIR/RGB).Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, yaitu penelitian hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan menggunakan sumber data dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan, seperti perundang-undangan, buku-buku, jurnal atau karya ilmiah, serta internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang dibahas.Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Digital Signature bukan lah tanda tangan konvensional yang kemudian discan menggunakan scaner, melaikan menggunakan teknik Kripography. Adanya asas lex specialis derogate lex generalis maka penggunaan alat bukti Digital Signature dalam Hukum Acara Perdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik. Kata Kunci: Tanda Tangan, Digital, Alat Bukti.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Aplikasi Spotify Atas Pencantuman Fitur Spotify Codes Secara Komersial Finna Noor Eka Ayu; Deny Slamet Pribadi; Lily Triyana
Jurnal Risalah Hukum Vol 18 No 2 (2022): Volume 18, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The sophistication of features in the Spotify application, namely Spotify Codes, is exploited by business actors by including them on products that are traded without the permission of the creator and/or copyright holder of the application. This act has violated the application's copyright, namely its economic rights. In addition, commercial inclusion or obtaining profits also causes losses in terms of economic rights to the creator and/or copyright holder of the Spotify application. This study uses a doctrinal research approach based on literature by analyzing primary legal materials and secondary legal materials. The results obtained from this study can be concluded that the legal protection of the copyright of the Spotify application in the form of preventive and repressive legal protection is contained in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Furthermore, the form of civil liability for the commercial inclusion of the Spotify Codes feature is compensation for any unlawful act in accordance with the provisions of Article 1365 of the Civil Code in the form of copyright infringement. However, the application of legal protection and civil liability has not been maximized due to the nature of the complaint, so it requires a complaint from the creator or copyright holder of the Spotify application to be followed up.
Pendampingan Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Masyarakat Desa Lily Triyana; Aryo Subroto; Sri Susansi; Haris Retno Susmiyati; Rahmawati Al Hidayah; Wiwik Harjanti; Alfian
FLEKSIBEL: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022): Edisi Oktober 2022
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) activities are an alternative to increase community economic growth, including rural communities. However, with the large potential of UMKM, there are problems that can weaken the rights of UMKM, one of which is trademark registration for products produced by UMKM activities. This condition also occurs in UMKM actors in Separi Village, Tenggarong Seberang District. Therefore, it is necessary to conduct socialization to increase legal understanding for the public on the urgency of trademark registration and assistance to UMKM actors in the process of registering their marks. The method used in this activity is counseling and mentoring which is carried out through three stages, namely mapping the potential of UMKM, delivering law informations, and assisting in trademark registration. The result is an increase in legal understanding for the community and UMKM actors regarding trademark registration, as well as the registration of product brands from 1 (one) UMKM actor in Separi Village. This shows that it is important to carry out an empowerment process by increasing the legal understanding capacity of the community