Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Suara Keadilan
Sulistyowati Sulistyowati
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DALAM PRESPEKTIF PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA KUDUS Syamsuri Syamsuri; Sulistyowati Sulistyowati; Iskandar Wibawa
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i1.5558

Abstract

      Fenomena permintaan dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan masalah dimana pernikahan dini harus dicegah karena perkawinan dini untuk wanita berdampak banyak hal, terutama masalah keselamatan ibu dan anak saat hamil dan melahirkan. Untuk anak dari pemohon atau calon pengantin yang sedang hamil di luar nikah, sedangkan usianya masih di bawah usia yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 menegaskan "... perkawinan hanya diizinkan jika pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Hasil penelitian yang ingin dicapai adalah bahwa dengan dispartias keputusan / penilaian tentang penentuan dispensasi pernikahan dapat membantu mencegah pernikahan pada usia dini dengan pendekatan hukum tanpa melanggar aturan dan norma lainnya, terutama untuk menjamin dan melindungi kehidupan pasangan di masa depan. Kesenjangan dalam pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah adalah solusi bagi suatu peristiwa dimana calon pengantin baik laki-laki dan perempuan di bawah umur sebagaimana ditentukan oleh hukum dan termasuk calon pengantin yang hamil di luar nikah untuk mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
PELAKSANAAN DIVERSI DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA ANAK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DI PENGADILAN NEGERI KUDUS (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kudus) Muhammad Munif; Hidayatullah Hidayatullah; Sulistyowati Sulistyowati
Jurnal Suara Keadilan Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v18i2.3201

Abstract

Anak merupakan amanah atau titipan dari Allah SWT, sehingga anak sebagai manusia mempunyai harkat dan martabat. Harkat dan martabat tersebut patut dijunjung tinggi, selain itu anak juga mempunyai hak. Namun anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap diproses sesuai hukum yang berlaku, yang mana proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 7 angka 2 UU SPPA tindak pidana anak yang dapat diselesaikan dengan diversi dan bukan tindak pidana pengulangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pada prinsipnya pelaksanaan diversi dapat dilakukan pada tingkat pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan pelaksanaan putusan hakim. Diversi merupakan wewenang penegak hukum selama memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU SPPA dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan tindak pidana pengulangan. Mahkamah Agung juga menanggapi permasalahan anak berhadapan dengan hukum, yaitu dengan mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Implementasi dari ide diversi tersebut dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan menerapkan peradilan restoratif.
OPTIMALISASI PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI Sumarna Sumarna; Sulistyowati Sulistyowati; Sukresno Sukresno
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i1.5557

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi tampaknya berseberangan dengan efek jera sebagaimana dimaksud oleh keberadaan dan tujuan hukum. Salah satu penyebabnya, dan ini yang sering jadi bahan "perbincangan publik" adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim untuk koruptor dianggap tidak sebanding dengan kejahatan luar biasa yang dilakukan  ini.          Formulasi masalah terdiri dari: Mengapa Hakim Pidana Korupsi Tidak Menjatuhkan Putusan Maksimal (Berat) Terhadap Koruptor dan Bagaimana Mengoptimalkan Keputusan Hakim Korupsi sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan hakim korupsi tidak membuat keputusan maksimal kepada Koruptor sebagai upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia, serta untuk memahami dan menganalisis bagaimana mengoptimalkan keputusan Hakim tentang korupsi sebagai upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia.          Metode Penelitian terdiri dari Pendekatan Masalah yaitu yuridis empiris, spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif analitis, Jenis Data dalam bentuk data Primer dan data sekunder, Metode Pengumpulan Data berupa wawancara dengan Hakim korupsi, serta metode analisis data kualitatif.          Faktor yang menyebabkan Hakim Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan putusan yang berat adalah prinsip menjatuhkan hukuman harus proporsional dengan kesalahan Tergugat, hukuman harus mencerminkan tujuan pembinaan dan tujuan pengajaran Terdakwa, yang mana Terdakwa dapat merefleksikan apa yang telah dilakukannya. Cara untuk mengoptimalkan keputusan Hakim Pidana Korupsi adalah penerapan beban pembuktian terbalik murni dalam hukum acara untuk membuktikan korupsi yang telah menggunakan beban verifikasi afirmatif. Hakim kejahatan korupsi harus dapat membedakan korupsi sebagai hal yang luar biasa, dan harus ditangani dengan cara yang luar biasa pula serta membuat keputusan maksimum terhadap koruptor untuk memberikan efek jera.
KEDUDUKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Ichsan Ramadhan; Sulistyowati Sulistyowati; Kristiyanto Kristiyanto
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i1.5560

Abstract

Penelitian dengan judul “Kedudukan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Sebagai Wujud Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance”, secara umum mengulas tentang kedudukan LKPJ Kepala Daerah dalam mewujudkan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dan mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ Kabupaten Kudus dalam rangka mewujudkan Good Governance.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data, dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengolahan data dengan cara memeriksa, meneliti dan analisa data.Berdasar hasil penelitian dapat diketahui bahwa LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD merupakan laporan tentang informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD. Tujuan LKPJ untuk mengetahui  keberhasilan atau kegagalan Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya selama satu periode atau periode tertentu sebagai peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pengawasan DPRD. Kinerja Pemerintah perlu mendapat pengawasan DPRD. Dengan adanya pengawasan, maka anggaran yang dikeluarkan dapat dikendalikan. Jika tidak dapat dikendalikan, maka Kepala Daerah dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Sebagai penilaian dalam penggunakan anggaran, maka Kepala Daerah harus memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran sebagai kontrol atas penggunaan anggaran.
Co-Authors Hidayatullah Hidayatullah Ichsan Ramadhan Kristiyanto Kristiyanto Muhammad Munif Sukresno Sukresno Sumarna Sumarna Syamsuri Syamsuri Wibawa, Iskandar