Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Suara Keadilan
Sukresno Sukresno
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN GUGATAN REKONPENSI HARTA BERSAMA DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt.) DI PENGADILAN AGAMA PATI M. Arwani; Sukresno Sukresno; Subarkah Subarkah
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i1.5553

Abstract

Wanita di Indonesia pada dasarnya mendapat perhatian khusus, banyak undang-undang dan peraturan yang mendukungnya, namun ternyata masih ada permasalahan hukum, antara lain kasus perceraian di Pengadilan Agama, istri punya hak untuk mengajukan klaim pembagian harta bersama, tetapi setelah keputusan itu diberikan dan putusannya mengikat secara hukum, ternyata Putusan itu dibatalkan karena suami tidak membuat janji cerai, sehingga putusan gugatan rekonpensi juga jatuh. Putusan semacam ini merupakan masalah, yang tidak sejalan dengan prinsip kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu perlu ada temuan hukum sebagai terobosan progresif tanpa menyimpang dari hukum yang berlaku, tetapi sebaliknya mendukung dan berkontribusi untuk kepentingan hukum. Penulis mencoba untuk menyusun penelitian ini dengan harapan dan tujuan memberikan solusi kepada istri yang berurusan dengan hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendapat para ahli hukum, yang terkait dengan masalah dibahas, maka penulis juga melakukan survey perceraian pada kasus perkara nomor: 1735 / Pdt.G / 2015 /PA.Pt. di Pengadilan Agama Pati dan perkembangannya setelah kekuatan hukum tetap. Pada penelitian penulis menemukan tindakan rekonpensi harta bersama tidak boleh jatuh dengan kematian kasus perceraian yang bercerai, karena gugatan tersebut merupakan kasus asli yang kontroversial, yang keputusannya bersifat konstitusional, maka jika gugatan baru diajukan termasuk gugatan "nebis in idem", sedangkan kasus perceraian asli adalah kasus sukarela dan aturannya diklasifikasikan, maka setelah putusan dapat diajukan lagi tanpa mengetahui "nebis in idem", maka perkembangannya kehidupan antara suami dan istri masih belum bisa akur, baik hidup berpisah dan saling membiarkan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan rekonpensi harta bersama yang memiliki kekuatan hukum tetap, tetap berlaku, tidak jatuh bersamaan dengan berakhirnya vonis cerai perceraian dimana Pemohon tidak membuat janji cerai. Sehingga putusan gugatan rekonpensi harta bersama dapat dieksekusi.
PENERAPAN LAYANAN RAWAT INAP DI RSUD RAA SOEWONDO PATI BERDASARKAN MAKLUMAT PELAYANAN SESUAI PERMENPAN NO. 138 TAHUN 2017 Prihati Murdayanti; Sukresno Sukresno; Subarkah Subarkah
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 2 (2020): SUARA KEADILAN
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i2.5691

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dengan judul Penerapan Layanan Rawat Inap di RSUD RAA Soewondo Pati Berdasarkan Maklumat Pelayanan Sesuai Permenpan No 138 Tahun 2017. Kualitas pelayanan harus diukur dan dinilai oleh masyarakat hal ini untuk dapat mengetahui apakah pelayanan umum yang diberikan pihak rumah sakit sesuai dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan atau tidak, termasuk dalam hal ini RSUD RAA Soewondo Pati. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan layanan Rawat Inap di RSUD RAA Soewondo Pati Berdasarkan Maklumat Pelayanan Sesuai Permenpan No 138 Tahun 2017.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan pengambilan datanya dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan lokasi penelitian di RSUD RAA Soewondo Pati. Metode penentuan sampel digunakan dengan purposive sampling, sedangkan hasil pengolahan datanya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RSUD RAA Soewondo Pati telah melakukan penerapan Maklumat Pelayanan Permenpan No. 138 Tahun 2017 dengan baik hal ini dilihat komunikasi yang terbina antara manajemen dengan pasien terbina cukup baik, sumber daya manusia cukup handal tersedia dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, manajemen dapat mengimplementasikan dengan baik pelayanan yang ada di maklumat karena adanya Standar Operasioanal Prosedur yang rinci dan sistematis. RSUD RAA Soewondo Pati diharapkan melakukan sosialisasi lebih intensif kepada para pegawai mengenai penerapan Maklumat Pelayanan Permenpan No. 138 Tahun 2017, sehingga pelaksanaan lebih terkoordinir dengan baik.Kata kunci : Penerapan, Layanan Rawat Inap, RSUD RAA Soewondo Pati, Permenpan No 138 Tahun 2017.
OPTIMALISASI PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI Sumarna Sumarna; Sulistyowati Sulistyowati; Sukresno Sukresno
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i1.5557

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi tampaknya berseberangan dengan efek jera sebagaimana dimaksud oleh keberadaan dan tujuan hukum. Salah satu penyebabnya, dan ini yang sering jadi bahan "perbincangan publik" adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim untuk koruptor dianggap tidak sebanding dengan kejahatan luar biasa yang dilakukan  ini.          Formulasi masalah terdiri dari: Mengapa Hakim Pidana Korupsi Tidak Menjatuhkan Putusan Maksimal (Berat) Terhadap Koruptor dan Bagaimana Mengoptimalkan Keputusan Hakim Korupsi sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan hakim korupsi tidak membuat keputusan maksimal kepada Koruptor sebagai upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia, serta untuk memahami dan menganalisis bagaimana mengoptimalkan keputusan Hakim tentang korupsi sebagai upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia.          Metode Penelitian terdiri dari Pendekatan Masalah yaitu yuridis empiris, spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif analitis, Jenis Data dalam bentuk data Primer dan data sekunder, Metode Pengumpulan Data berupa wawancara dengan Hakim korupsi, serta metode analisis data kualitatif.          Faktor yang menyebabkan Hakim Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan putusan yang berat adalah prinsip menjatuhkan hukuman harus proporsional dengan kesalahan Tergugat, hukuman harus mencerminkan tujuan pembinaan dan tujuan pengajaran Terdakwa, yang mana Terdakwa dapat merefleksikan apa yang telah dilakukannya. Cara untuk mengoptimalkan keputusan Hakim Pidana Korupsi adalah penerapan beban pembuktian terbalik murni dalam hukum acara untuk membuktikan korupsi yang telah menggunakan beban verifikasi afirmatif. Hakim kejahatan korupsi harus dapat membedakan korupsi sebagai hal yang luar biasa, dan harus ditangani dengan cara yang luar biasa pula serta membuat keputusan maksimum terhadap koruptor untuk memberikan efek jera.
PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA BORDIR SECARA LISAN ANTARA PELAKU USAHA DENGAN PELANGGAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI Widjiarti Widjiarti; Sukresno Sukresno; Suciningtyas Suciningtyas
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v19i2.3231

Abstract

Tentang pelaksanaan perjanjian secara lisan antara pelaku usaha bordir dengan pelanggan dalam hal terjadi wanprestasi, tindakan yang diambil oleh pelaku usaha bordir dalam menyelesaikan pelanggan yang wanprestasi dan kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian secara lisan antara pelaku usaha bordir dengan pelanggan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analistis, metode penentuan sampel dengan non random sampling. Teknik pengumpulan data, dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dengan cara memeriksa dan meneliti data, dengan tujuan untuk menjamin akurasi data dan data tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa ketiga pengusaha bordir yaitu UD. Bimatex Embroidery, UD. Dua Putri dan CV. Barokhah dalam melaksanakan pengerjaan bordir dengan pelanggan menggunakan perjanjian secara lisan. Dari ketiga pengusaha bordir sebagaimana tersebut mempunyai pelanggan yang wanprestasi. Apabila ada pelanggan yang wanprestasi, maka, penyelesaiannya dengan cara pelanggan yang menunggak membayar dengan cara mengangsur, atau dapat juga dengan memberikan harta benda seperti sepeda motor dan mobil untuk membayar kekurangan pembayaran bordir. Adapun kendala yang muncul dalam perjanjian secara lisan antara pengusaha bordir dengan pelanggan adalah pelanggan mengingkari jika dirinya mempunyai hutang kepada pengusaha bordir, pelanggan pindah rumah, pelanggan susah dihubungi dan kurang bukti jika akan melakukan gugatan.
TELAAH UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI KRITIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NAWA CITA) Kasmi’an Kasmi’an; Subarkah Subarkah; Sukresno Sukresno
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v19i1.3221

Abstract

Penelitian ini ingin membahas dan menelaah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terkait dengan penerapan nawa cita, khususnya kedaulatan desa dari nawa cita presiden Jokowi-JK. Kedaulatan desa ini erat kaitannya dengan kewenangan atau wewenang yang dimiliki desa. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Adanya kewenangan desa dan belum adanya kejelasan peruntukan dana desa dalam pembagian dana sertastrategi target dan indikator Pembangunan Nasional Indonesia 2014-2019 berdasarkan Visi Misi Presiden Joko Widodo melalui Nawa Cita. Penelitian ini akan membahas tiga permasalahan yaitu apakah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa berpeluang menciptakan kedaulatan dalam pemerintahan desa, sejauhmana pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui implementasi kebijakan Nawa Cita Pemerintahan Jokowi, dan problematika yang timbul beserta alternatif penyelesaiannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dalah yuridis empiris yang mengandung arti pendekatan yang menganalisis hukum bukan sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif saja, tetapi hukum dilihat sebagai gejala perilaku dan pola masyarakat dalam kehidupan, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder dengan interpretasi perundang-undangan.
KEBIJAKAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) JAWA TENGAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN Lensa Sylviani Prasetyo; Suparnyo Suparnyo; Sukresno Sukresno
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i1.5556

Abstract

Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio sebagai media elektronik dimaksudkan untuk semua segmen masyarakat. Televisi dan Radio berfungsi sebagai media untuk informasi, pendidikan dan hiburan. Keberadaan program yang disiarkan di televisi dan radio sering terjadi pro-kontra di masyarakat, dan seringkali masyarakat mengikuti apa yang dilihat dan apa yang didengar dari acara yang disajikan oleh lembaga penyiaran. Studi ini membahas Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di Jawa Tengah dalam Mengawasi Pelaksanaan Lembaga Penyiaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan hukum yang dilakukan oleh KPID Jawa Tengah dalam berurusan dengan Lembaga Penyiaran terbukti melanggar konten-konten siaran / program yang disajikan.             Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil Penelitian Kebijakan yang dilakukan oleh KPID Jawa Tengah dalam mengawasi Lembaga Penyiaran dipandu oleh Undang-Undang Penyiaran, dan produk-produk Komisi Penyiaran Indonesia (Pusat) yaitu Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, dalam bentuk Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Penyiaran Standar Program (SPS). Hasil analisis Kebijakan KPID tentang Lembaga Penyiaran yang melakukan pelanggaran didasarkan pada isi P3/SPS. Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah aturan mengenai iklan yang tidak sesuai untuk usia dewasa sebagaimana Pasal 59 ayat (3) SPS, dan pemutaran lagu yang dilarang dan dibatasi dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2), serta tampilan iklan kesaksian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah (menyesatkan). Pada akhirnya, bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran, KPID memberikan sanksi berupa peringatan tertulis dengan prosedur sesuai dengan peraturan untuk mewujudkan penyiaran yang sehat. Berdasarkan studi di atas dapat disimpulkan bahwa KPID Jawa Tengah perlu terus memantau Lembaga Penyiaran, sehingga program yang disajikan bermanfaat untuk semua kelompok.
PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL BENDA JAMINAN SUDAH BERPINDAH TANGAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 109/ PID.SUS / 2016 / PN.KDS) DI PENGADILAN NEGERI KUDUS Agus Salim; Sukresno Sukresno; Suciningtyas Suciningtyas
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i1.5555

Abstract

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Hal Benda Jaminan Sudah Berpindah Tangan (Studi Kasus Perkara Nomor : 109/ Pid.Sus/ 2016/PN.Kds di Pengadilan Negeri Kudus), bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan eksekusi perkara No. 109/Pid.Sus/2016/PN.Kds, serta ingin  mengetahui kendala saat eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang telah berpindah tangan.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan data primer yang diperoleh dari lapangan tentang cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia serta pendekatan Yuridis Sosiologis dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder).Dari hasil penelitian yang diperoleh, disimpulkan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia terjadi karena proses awal debitor yang melakukan penyesatan data untuk mengharapkan proses pengajuan pembiayaan bisa disetujui oleh kreditor. Sehingga setelah proses pinjaman dikabulkan oleh kreditor, debitor tidak memenuhi kewajibanya dalam pembayaran angsuran, serta debitor juga mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga.Penyelesaian dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia secara non litigasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini sehingga proses litigasi yang dilaksanakan, kendala dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam perkara Nomor : 109/ Pid.Sus /2016/PN.Kds, terhambat karena objek jaminan fidusia sudah beralih kepihak ketiga tanpa ijin tertulis dari kreditor, sehingga penyelesaian perkara ini diselesaikan lewat jalur pengadilan karena merugikan kreditor sebagai penerima hak fidusia.
Co-Authors Agus Salim Kasmi’an Kasmi’an Lensa Sylviani Prasetyo M. Arwani Prihati Murdayanti Subarkah Subarkah Suciningtyas Suciningtyas Sulistyowati Sulistyowati Sumarna Sumarna Suparnyo Suparnyo Widjiarti Widjiarti