Articles
<![CDATA[EKSISTENSI YURIDIS KEARIFAN LOKAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Rai Sukmadewi, Ni Wayan]]>;
<![CDATA[Subawa, I Made]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol. 04, No.02, Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.703 KB)
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Eksistensi Yuridis Kearifan Lokal Dalam Peraturan Perundang-Undangan” dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang menjadi bahan dari jurnal ini adalah menyangkut tentang eksistensi yuridis kearifan lokal dalam peraturan perundang-undangan. Kearifan lokal merupakan salah satu nilai yang hidup dalam masyarakat dan diikuti oleh anggota masyarakatnya, dan melihat arti penting kearifan lokal sebagai cerminan dari hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga perlu dilihat eksistensi yuridis kearifan lokal dalam peraturan perundang-undangan. Eksistensi yuridis kearifan lokal di dalam peraturan perundang-undangan diatur secara jelas. Pengaturannya tersebut bertujuan adalah bahwa di dalam peraturan perundang-undangan tersebut tetap mendasarkan kepada kearifan lokal yang merupakan bagian dari hukum adat.Kata Kunci : Eksistensi, Yuridis, Kearifan Lokal, Perundang-Undangan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kadek Widya Dharma Putra]]>;
<![CDATA[I Made Subawa]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”. Anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga kita perlu memberikan upaya perlindungan bagi setiap anak terutama bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun permasalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah upaya perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dikaji dari hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini berdasarkan pada penelitian yuridis normatif dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang ada. Upaya perlindungan anak ditandai dengan dideklarasikan Konvensi Hak Anak oleh majelis umum PBB dimana di dalamnya terdapat prinsip-prinsip umum perlindungan anak. Tindakan nyata yang dilakukan Indonesia terkait dengan perlindungan anak terbukti dengan dikeluarkannya berbagai macam peraturan yang mengatur secara tegas upaya perlindungan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Hukum Positif Indonesia]]>
<![CDATA[PERAN BPOM PROVINSI BALI DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT PENJUALAN DONAT TANPA DICANTUMKANNYA TANGGAL KADALUARSA ]]>
<![CDATA[Eka Paulina Suliswati Putri]]>;
<![CDATA[I Made Subawa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (540.687 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i04.p09
<![CDATA[Donat merupakan makanan yang bentuknya menyerupai cincin. Donat biasanya dibuat dengan campuran tepung terigu, telur, mentega dan yang lainnya. Pemasaran donat biasanya dijual di toko kue, warung pinggir jalan hingga ke sekolah-sekolah yang konsumennya merupakan anak-anak yang sangat menyukai rasa manis. Penjualan donat yang sangat laku dipasaran, tentu saja dimanfaatkan pelaku usaha yang curang dengan tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa. Metode penelitian empiris digunakan dalam penelitian ini. perlindungan konsumen terkait penjualan donat harus lebih ditingkatkan. Maka untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa peran Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bali sangat diperlukan. Perlindungan konsumen terkait dengan penjualan donat yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kerugian dari konsumen jika mengkonsumsi makanan tanpa adanya komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa, maka pelaku usaha wajib untuk bertanggung jawab. Kata kunci: Perlindungan, konsumen, donat, informasi]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENGUNGGAHAN KARYA CIPTA FILM TANPA IZIN PENCIPTA DI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Luh Mas Putri Pricillia]]>;
<![CDATA[I Made Subawa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 11 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (239.608 KB)
<![CDATA[Penggunaan media sosial mengalami perkembangan pada saat ini yang dapat mempermudah masyarakat memperoleh informasi, khususnya sinematografi atau film yang termasuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual. Dampak positif dari penggunaan media sosial terhadap karya cipta film yaitu mempermudah masyarakat untuk dapat menikmati karya cipta film. Sedangkan dampak negatifnya masyarakat dapat dengan mudah menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan pribadi. Seperti merekam film lalu mengunggahnya ke media sosial seperti Instagram, Facebook dan yang lainnya, yang tanpa izin dari Pencipta. Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah apakah mengunggah karya cipta film tanpa izin pencipta di media sosial termasuk pelanggaran dan bagaimanakah konsekuensi yang didapat pengunggah karya cipta film tanpa izin pencipta di media sosial. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil dari analisis yaitu pengunggahan karya cipta film tanpa izin pencipta di media sosial termasuk pelanggaran karena mengumumkan karya cipta tanpa izin. Serta akibat hukum bagi pengunggah karya cipta film tanpa izin adalah pencipta dapat menggugat secara perdata dan pidana. Pihak media sosial yang telah mendapatkan pemberitahuan adanya pelanggaran dapat melalukan pemblokiran atau penutupan akun media sosial pengunggah karya cipta tanpa izin. Kata Kunci : Hak Cipta, Film, Internet]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM LAGU YANG DIUNGGAH TANPA IZIN PENCIPTA DI SITUS YOUTUBE ]]>
<![CDATA[P. Dina Amanda Swari]]>;
<![CDATA[I Made Subawa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 10 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (238.196 KB)
<![CDATA[Perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini menjadikan sarana untuk menikmati sebuah lagu tidak hanya melalui televisi atau radio namun dapat pula menikmatinya melalui internet. Hal ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah masyarakat dapat menikmati musik dengan semakin mudah. Sedangkan dampak negatifnya adalah semakin banyaknya orang yang justru menyalahgunakan teknologi untuk suatu kepentingan pribadi seperti mengunggah sebuah video lagu ke situs Youtube tanpa izin dari pencipta bahkan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini terjadi karena di dalam mengunggah video di situs Youtube setiap orang dapat dengan bebas mengunggah video apa saja, bahkan video lagu milik orang lain. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pencipta yang lagunya diunggah pihak lain melalui Youtube mendapatkan perlindungan hukum dan untuk mengetahui akibat hukum bagi Youtube yang menyiarkan lagu yang diunggah tanpa izin pencipta. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta mendapatkan perlindungan hukum berkaitan dengan lagu yang diunggah oleh pihak lain melalui Youtube yang berlaku dimanapun tidak tergantung pada media apapun yang digunakan untuk mengumumkan suatu lagu. Selain itu pencipta lagu mendapatkan perlindungan hukum dari Youtube yaitu Youtube akan menghapus video yang melanggar hak cipta, namun hal ini baru dilaksanakan oleh pihak Youtube apabila telah menerima pemberitahuan adanya pelanggaran hak cipta. Akibat hukum bagi Youtube yang tetap menyiarkan lagu yang diunggah tanpa izin pencipta adalah penutupan situs Youtube secara keseluruhan. Kata Kunci: Hak Cipta, Lagu, Youtube.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERTAMINI SEBAGAI PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ni Made Widiantari Riyasti]]>;
<![CDATA[I Made Subawa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (241.21 KB)
<![CDATA[Tulisan ini berjudul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertamini Sebagai Penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran di Kota Denpasar. Latar belakang masalah dari dibuatnya tulisan ini yakni, banyaknya pengendara roda dua maupun roda empat sangat mempengaruhi pemakai Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual di masyarakat. Terjadinya peningkatan pemakai Bahan Bakar Minyak (BBM) mengakibatkan peluang usaha bagi masyarakat yang harus mencukupi kebutuhannya sehari-hari dengan menjual BBM secara eceran menggunakan botol atau mesin menyerupai mesin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau biasa disebut dikalangan masyarakat dengan sebutan pompa bensin. BBM yang dijual oleh masyarakat secara eceran ini sangat merugikan para konsumen. kerugian yang diderita konsumen adalah pelaku usaha Pertamini menjual BBM dengan harga yang lebih mahal dari harga BBM yang dijual di SPBU Pertamina yang resmi dan menggunakan takaran yang sangat tidak akurat. Hal tersebut sangan merugikan masyarakat selaku konsumen. maka dari itu pelaku usaha Pertamini harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen. penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha Pertamini sebagai penjual BBM eceran di Kota Denpasar. Kesimpulan dari tulisan ini adalah tanggung jawab pelaku usaha Pertamini sebagai penjual BBM eceran ini menggunakan tanggung jawab dengan prinsip praduga selalu bertanggung jawab dan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha BBM eceran dengan melalui pengawasan serta penanggulangan yang dilakukan oleh PT. Pertamina dengan menyarankan untuk menggunakan produk G-Lite yang sudah resmi dikeluarkan oleh PT. Pertamina.Kata Kunci: Konsumen, Pelaku Usaha Pertamini, Bahan Bakar Minyak (BBM)]]>
<![CDATA[PENGGUGURAN JANIN MASSAL SECARA PAKSA DALAM KONFLIK BERSENJATA ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Agung Nadia Srutia Jayanti]]>;
<![CDATA[I Made Subawa]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (236.065 KB)
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pengguguran janin massal secara paksa dalam konflik bersenjata. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan aturan hukum dan pendekatan fakta. Dapat disimpulkan bahwa pengguguran janin massal secara paksa oleh kombatan negara penyerang merupakan suatu tindakan yang dilarang dapat diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan genosida. Kata Kunci : Pengguguran Janin Massal Secara Paksa, Konflik Bersenjata, Hukum Internasional]]>
<![CDATA[PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERASAL DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 ]]>
<![CDATA[Tjokorda Alit Budi Wijaya]]>;
<![CDATA[I Made Subawa]]>;
<![CDATA[Ni Made Ari Yuliartini Griadhi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (330.303 KB)
<![CDATA[The fulfillment vacancy of Deputy Head of Regional from a Political Party orCoalition of Political Parties in several regions in Indonesia are often impressed allowedto drag filling by the authority holder particularly Regional Head along with thelegislature, although in essence the rules on charging mechanism of vacancy of the DeputyHead of Regional has been regulated in the written on law of Republic Indonesia Number12 year 2008 and supported by some of the legislation below. Therefore, this study willexplain how to fill the vacancy mechanism Deputy Head of Region from the political partyor coalition of political parties according to Regulation Legislation applicable. This studyalso explains that the filling of vacant position of Deputy Head of Region is still required inthe Regional Government system.]]>
<![CDATA[PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERASAL DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 ]]>
<![CDATA[Tjokorda Alit Budi Wijaya]]>;
<![CDATA[I Made Subawa]]>;
<![CDATA[Ni Made Ari Yuliartini Griadhi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The fulfillment vacancy of Deputy Head of Regional from a Political Party orCoalition of Political Parties in several regions in Indonesia are often impressed allowedto drag filling by the authority holder particularly Regional Head along with thelegislature, although in essence the rules on charging mechanism of vacancy of the DeputyHead of Regional has been regulated in the written on law of Republic Indonesia Number12 year 2008 and supported by some of the legislation below. Therefore, this study willexplain how to fill the vacancy mechanism Deputy Head of Region from the political partyor coalition of political parties according to Regulation Legislation applicable. This studyalso explains that the filling of vacant position of Deputy Head of Region is still required inthe Regional Government system.]]>
<![CDATA[FUNGSI LEGISLASI DPD-RI BERDASARKAN PASAL 22D UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ]]>
<![CDATA[I Putu Hendra Wijaya]]>;
<![CDATA[I Made Subawa]]>;
<![CDATA[Ni Made Ari Yuliartini Griadhi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (204.06 KB)
<![CDATA[Makalah ini berjudul "Fungsi Legislasi DPD-RI Berdasarkan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Makalah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang mengakomodir dan memperjuangkan kepentingan daerahnya di tingkat pusat. Dalam praktiknya, proses legislasi yang dijalankan oleh DPD mengalami ketimpangan dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini menyebabkan diperlukan judicial review terkait regulasi yang mengatur tentang keberadaan DPD dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.]]>
