Garuda - Garba Rujukan Digital

KEBIJAKAN RELOKASI PKL UDI TENTANG PROSES KEBIJAKAN RELOKASI PKL JALAN DIPAYUDA DAN MT. HARYONO KE PUSAT KULINER KABUPATEN BANJARNEGARA) Noviko, Sendy
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Serang Raya

Keberadaan PKL harus ditata dan dikelola. Salah satu upaya yang paling populer adalah dengan melakukan kebijakan relokasi PKL. Akan tetapi pada prakteknya, kebijakan tersebut sering menuai penolakan darI PKL itu sendiri. Hal yang sama terjadi di Jalan Dipayuda dan MT Haryono ke Pusat Kuliner. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan MT Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara dalam 3 sub fokus penelitian. Pertama, latar belakang munculnya kebijakan relokasi, kedua, partisipasi PKL kelompok sasaran kebijakan, dan ketiga, keterkaitan situasi politik yang melatarbelakangi proses kebijakan relokasi terhadap penolakan PKL kelompok sasaran. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner masih kurang baik. Kebijakan Relokasi tersebut ternyata tidak bertujuan untuk memecahkan permasalahan PKL, akan tetapi lebih merupakan proyek pemanfaatan bangunan mangkrak (eks-Terminal Lama), membangun pencitraan di akhir masa jabatan, dan mencairkan anggaran dari pusat. Partisipasi PKL kelompok sasaran dalam proses kebijakan pun harus pada taraf Therapy dan ini masuk dalam kelompok nonpartisipasi. Selain itu, Peneliti menangkap adanya indikasi bahwa kebijakan relokasi tersebut telah menjadi komoditas politik pemerintah baru terkait pemenuhan janji-janji politiknya saat kampanye. Jika ini dikaitkan dengan teori institusional, Pemerintah Kab. Banjarnegara selaku organisasi publik telah gagal menerapkan konsep-konsep yang ada dalam teori tersebut pada proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner (perilakunya belum proper dan adequatemanner). Hal ini mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan tidak mendapat legitimasi eksternal (terutama dari PKL kelompok sasaran), terlebih di tengah situasi politik yang terjadi saat itu (pilkada). Wajar jika kebijakan relokasi PKL tersebut mendapat penolakan.

Evaluasi Implementasi Sistem Zonasi Pendidikan (Studi Kasus di SMP Negeri 2 dan 7 Purwokerto) Irna Sulistiani; Alizar Isna; Sendy Noviko
Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Vol. 8 No. 1 (2020): Edisi Maret 2020
Publisher : Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47828/jianaasian.v8i01.28

Since the 2017/2018 school year the Banyumas Regency government has been organizing Acceptance of New Students at the junior high school level, one of which uses the zoning system. This is motivated because the quality of education in Banyumas Regency especially at the JHS level is uneven, as evidenced by the naming of favorite and non-favorite schools in the community. Since the implementation of the zoning system in Banyumas Regency has created new problems. This study aims to evaluate the implementation of education zoning policies in JHS 2 and 7 Purwokerto based on the applicable policy guidelines and to determine the supporting and inhibiting factors of JHS 2 and 7 Purwokerto in achieving the objectives of the education zoning system policy. The method used in this research is qualitative. The selection of informants uses purposive sampling technique. Data collection uses in-depth interviews, observation and documentation study. Data analysis method used is an interactive analysis method. The results showed that JHS 2 Purwokerto as a favorite school and JHS as a non-favorite school had complied with the applicable policy guidelines, there were supporting factors which were the decentralization of power from the central government to regional governments and there were inhibiting factors namely the presence of blank spots and the desire of the community to enter favorite schools. The findings of the study are that JHS 7 Purwokerto as a non-favorite school has not been able to capture children of good quality because it is inferior to the 15% quota for achievement paths so that children who have good grades prefer to enroll in schools that are considered favorites. The school should also do active socialization and publication related to the achievements obtained to prospective students and parents of students, it is hoped that in this way it can generate trust to attend school at the school.

KEBIJAKAN RELOKASI PKL UDI TENTANG PROSES KEBIJAKAN RELOKASI PKL JALAN DIPAYUDA DAN MT. HARYONO KE PUSAT KULINER KABUPATEN BANJARNEGARA) Sendy Noviko
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Keberadaan PKL harus ditata dan dikelola. Salah satu upaya yang paling populer adalah dengan melakukan kebijakan relokasi PKL. Akan tetapi pada prakteknya, kebijakan tersebut sering menuai penolakan darI PKL itu sendiri. Hal yang sama terjadi di Jalan Dipayuda dan MT Haryono ke Pusat Kuliner. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan MT Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara dalam 3 sub fokus penelitian. Pertama, latar belakang munculnya kebijakan relokasi, kedua, partisipasi PKL kelompok sasaran kebijakan, dan ketiga, keterkaitan situasi politik yang melatarbelakangi proses kebijakan relokasi terhadap penolakan PKL kelompok sasaran. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner masih kurang baik. Kebijakan Relokasi tersebut ternyata tidak bertujuan untuk memecahkan permasalahan PKL, akan tetapi lebih merupakan proyek pemanfaatan bangunan mangkrak (eks-Terminal Lama), membangun pencitraan di akhir masa jabatan, dan mencairkan anggaran dari pusat. Partisipasi PKL kelompok sasaran dalam proses kebijakan pun harus pada taraf Therapy dan ini masuk dalam kelompok nonpartisipasi. Selain itu, Peneliti menangkap adanya indikasi bahwa kebijakan relokasi tersebut telah menjadi komoditas politik pemerintah baru terkait pemenuhan janji-janji politiknya saat kampanye. Jika ini dikaitkan dengan teori institusional, Pemerintah Kab. Banjarnegara selaku organisasi publik telah gagal menerapkan konsep-konsep yang ada dalam teori tersebut pada proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner (perilakunya belum proper dan adequatemanner). Hal ini mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan tidak mendapat legitimasi eksternal (terutama dari PKL kelompok sasaran), terlebih di tengah situasi politik yang terjadi saat itu (pilkada). Wajar jika kebijakan relokasi PKL tersebut mendapat penolakan.

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI DESA KARANGLEWAS KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA Dini Lestariningrum Bayu Sejati; Anwaruddin -; Sendy Noviko
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 1 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Penelitian ini berjudul â€œImplementasi Program Kampung Iklim Di Desa Karanglewas Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalinggaâ€. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Kampung Iklim di Desa Karanglewas, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Model implementasi kebijakan yang digunakan adalah model implementasi milik Thomas B Smith dimana terdapat 4 (empat) aspek yaitu, Idealized policy,Target groups,Implementing organization,Environmental factor kemudian pendekatan yang digunakan adalah bottom-up. Teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah Triangulasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakansudahberhasil diidealkan namun masih terdapat pengurus program yang tidak bertempat tinggal di lokasi tersebut sehingga tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan Program Kampung Iklim. Kemudian pengurus program belum melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan yang seharusnya. Target groupdalam hal ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di RT.12 RW.06 Dusun IV, perangkat desa dan pengurus program dimana daya tanggap dan dukungan dari masyarakat penerima program cukup besar.Implementing organization dalam hal ini adalah pengurus Bank Sampah â€œSampah Maju Jayaâ€ serta Pemerintah Desa Karanglewas,berhasil menjalankan Program Kampung Iklim. Kemudian environmental factor, peneliti melihat tingkat pendidikan kelompok sasaran secara umum tidak mempengaruhi proses implementasi kebijakan kemudian pola kepemimpinan organisasi pelaksana menunjukan hal yang baik. Terdapat faktor penghambat dalam implementasi Program Kampung Iklim di Desa Karanglewas diantaranya terdapat panitia yang tidak bertempat tinggal di lokasi PROKLIM sehingga mengakibatkan proses pengawasan program tidak maksimal. Selain itu, belum adanya tindak lanjut dari kepala desa yang baru terhadap Program Kampung Iklim yang telah diimplementasikanmengakibatkan program tersebut tidak berjalanseperti sebelumya. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Kampung Iklim. ABSTRACT This study entitled "Implementation of the Climate Village Program in Karanglewas Village, Kutasari District, Purbalingga Regency". The purpose of this study was to implement the Climate Village Program in Karanglewas Village, Kutasari District, Purbalingga Regency. The policy implementation model used is Thomas B Smith's implementation model where there are 4 (four) aspects, namely, idealized policy, target groups, implementing organization, environmental factors, then the approach used is bottom-up. The technique of taking informants using purposive sampling. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The validity of the data used was data triangulation. The data analysis technique used was the interactive model of Miles and Huberman's analysis. The results showed that the policy had been successfully idealized but there were still program administrators who did not live in that location so that it was not in accordance with the guidelines for implementing the Climate Village Program. Then the program administrators have not carried out their duties as they should. The target group in this case is the people who live in RT.12 RW.06 Dusun IV, village officials and program administrators where the responsiveness and support of the program recipient communities is quite large. Implementing organizations in this case are the management of the Waste Bank "Sampah Maju Jaya "As well as the Karanglewas Village Government successfully running the Climate Village Program. Then the environmental factor researchers saw the level of education of the target group in general did not affect the policy implementation process then the leadership pattern of the implementing organization showed a good thing. There are inhibiting factors in the implementation of the Climate Village Program in Karanglewas Village, including the inhibiting factor, namely that there are committees who do not reside at the PROKLIM location, which results in the program monitoring process being not optimal and there is no follow-up from the new village head on the Climate Village Program that has been implemented so that resulting in the program not running as before. Keywords: Policy Implementation, The Climate Village Program.

ADMINISTRASI PUBLIK DI ERA DISRUPSI, BIROKRASI MASA DEPAN MEMANFAATKAN BIG DATA Sari Nurfatwa Hakim; Slamet Rosyadi; Sendy Noviko
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9785

Abstrak Era distrupsi membuat perubahan besar-besaran di berbagai sektor kehidupan, termasuk adanya perubahan dalam sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Tetapi bersamaan dengan itu, era distrupsi menimbulkan permasalahan baru bagi kehidupan masyarakat, yakni terkait keamanan siber. Karena berbagai informasi masyarakat ada dalam big data yang dimiliki oleh pemerintah. Salah satu masalah nyata yang dialami ialah adanya kebocoran data yang dialami oleh berbagai instansi pemerintah, seperti KPU, BPJS, maupun eHAC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tindakan pemerintah dalam mengatasi kebocoran data yang terjadi dalam instansi pemerintah pada era distrupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini ialah (1) melakukan penguatan kepastian hukum dengan menghadirkan sebuah kebijakan tentang pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi yang didasarkan pada protokol internet, (2) mengadakan berbagai kegiatan yang akan mengembangkan prosedur dan penggunaan teknologi, diantaranya dengan melakukan workshop dan menghadirkan alat-alat evaluasi khusus, (3) meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan melakukan penjaringan ketat pada ribuan kadidat, guna meningkatkan kapasitas keamanan siber, (4) melakukan kerjasama dengan negara lain untuk meningkatkan sistem keamanan siber, serta menghadirkan BSSN yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemulihan, insiden, identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, persandian, dan hal-hal lain yang terkait dengan keamanan siber. Kata Kunci: siber, keamanan, data, bocor

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search