<![CDATA[Abstrak Era distrupsi membuat perubahan besar-besaran di berbagai sektor kehidupan, termasuk adanya perubahan dalam sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Tetapi bersamaan dengan itu, era distrupsi menimbulkan permasalahan baru bagi kehidupan masyarakat, yakni terkait keamanan siber. Karena berbagai informasi masyarakat ada dalam big data yang dimiliki oleh pemerintah. Salah satu masalah nyata yang dialami ialah adanya kebocoran data yang dialami oleh berbagai instansi pemerintah, seperti KPU, BPJS, maupun eHAC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tindakan pemerintah dalam mengatasi kebocoran data yang terjadi dalam instansi pemerintah pada era distrupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini ialah (1) melakukan penguatan kepastian hukum dengan menghadirkan sebuah kebijakan tentang pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi yang didasarkan pada protokol internet, (2) mengadakan berbagai kegiatan yang akan mengembangkan prosedur dan penggunaan teknologi, diantaranya dengan melakukan workshop dan menghadirkan alat-alat evaluasi khusus, (3) meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan melakukan penjaringan ketat pada ribuan kadidat, guna meningkatkan kapasitas keamanan siber, (4) melakukan kerjasama dengan negara lain untuk meningkatkan sistem keamanan siber, serta menghadirkan BSSN yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemulihan, insiden, identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, persandian, dan hal-hal lain yang terkait dengan keamanan siber. Kata Kunci: siber, keamanan, data, bocor]]>
