Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia
Budiarsih Budiarsih
Unknown Affiliation
Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN WARIS DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM Harmawan Hatta Adam; Made Warka; Budiarsih Budiarsih
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Balai Harta Peninggalan merupakan Intansi Negara yang diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Keterangan Waris untuk Golongan Timur Asing, hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 Instructie voor de Gouvernements Landmeters Stbl. 1916 No. 517, dalam aturan tersebut meneyebutkan bahwa Balai Harta Peninggalan berwenang dalam penerbitan surat keterangan waris untuk golongan timur asing, nmaun tidak diatur mengenai apa saja yang diatur dalam surat keterangan waris tersebut, sehingga dalam penerapannya sering kali pembuatannya terkesan suka - suka Balai Harta Peninggalan sebagai yang berwenang dalam penerbitan surat keterangan waris. Terlebih lagi sering kali dalam penerbitan surat keterangan waris untuk golongan timur asing yang beragama islam, Balai Harta Peninggalan tidak menggunakan Kompilasi Hukum Islam dalam penerapan hukumnya, yang mana sebenarnya Balai Harta Peninggalan sering kali tidak berkompeten dalam hukum islam namun Balai Harta Peninggalan menerapkan Hukum Islam sesuai dengan batas kemampuan dan pengetahuannnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Balai Harta Peninggalan memang berwenang dalam penerbitan surat keterangan waris, namun seharusnya ada aturan perundangan yang baru yang mengatur mengenai pelaksaanaan dan peraturan yang mengatur secara detail terkait agama pemohon untuk tunduk dan patuh pada suatu aturan tertentu. Sehingga apabila pemohon surat keterangan waris beragama islam maka harus memakai Kompilasi Hukum Islam.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG PESAWAT UDARA ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN PADA BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA Yuristo Ardhi Hanggoro; Mare Warka; Budiarsih Budiarsih
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam konteks pengangkutan sebagai sebuah perjanjian, maka keterlambatan penerbangan merupakan sebuah peristiwa hukum yang selalu membawa dampak kerugian terhadap konsumen. Kerugian atas keterlambatan penerbangan tersebut kemudian menimbulkan konsekuensi hukum terutama bagi Badan Usaha Angkutan Udara atau pengangkut (carrier) terhadap penumpang dan pemilik barang, baik sebagai para pihak dalam perjanjian maupun sebagai konsumen. Sehingga menarik untuk diteliti bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penumpang pesawat udara atas keterlambatan penerbangan pada Badan Usaha Angkutan Udara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, berdasarkan asas-asas hukum, dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum penumpang pesawat udara. Perlindungan hukum terhadap penumpang sebagai konsumen yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan menurut Undang-Undang Penerbangan dan PM 89 Tahun 2015 dapat dibuktikan dengan tiket penumpang. Meskipun telah terdapat instrumen hukum berupa peraturan formil terkait perlindungan hukum dan tanggung jawab Badan Usaha Angkutan Udara, namun hal tersebut belum sepenuhnya menjamin hak-hak penumpang pesawat udara yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan..
PERLINDUNGAN HUKUM TERADAP PASIEN YANG MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS ONLINE Muhammad Asad Awaluddin; Made Warka; Budiarsih Budiarsih
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One part of telemedicine is the existence of a website-based health clinic service then written online clinic, in this online clinic patients can consult with doctors through the internet about the disease problems suffered by patients and even doctors can diagnose the patient's condition without doing anamesis and examination directly physical, but also can buy drugs directly from the online clinic with the advice of doctors who diagnose the patient concerned and the delivery of the drug was carried out by express delivery services. So it is interesting to study how the responsibility of doctors who have provided health services online if the patient receives a loss. The type of research I use is normative juridical, i.e. legal research conducted by examining library materials or secondary data. Normative legal research is carried out on laws and regulations relating to legal protection of patients who obtain online-based health services. This research is a kind of analytical descriptive research, which describes the applicable laws and regulations or positive law related to legal theory and practice of implementing positive law in society.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DALAM PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI BUKAN BENDAHARA Abraham Amda Adam; Made Warka; Budiarsih Budiarsih
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tuntutan masyarakat atas tata kelola pemerintahan yang baik dan tata pemerintahan yang bersih memaksa Aparatur Sipil Negara untuk bekerja secara professional. Tingginya harapan masyarakat atas akuntabuilitas pengelolaan keuangan negara/daerah memaksa penyelenggara negara untuk bekerja lebih baik dengan melakukan reformasi birokrasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dengan melakukan analisa yuridis atas tugas dan fungsi Inspektorat dalam melaksanakan penyelesaian kerugian negara/daerah. Analisa yuridis yang dilakukan yaitu dengan membandingkan kaidah hukum yang berlaku dalam pengaturan kewenangan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pembinaan dalam rangka memberikan penjaminan penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO. 16/Pdt.G/2011/PN.BJN TENTANG PERALIHAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN DENGAN PURA-PURA (SCHIJN HANDELING) Muhammad Masrofin; Made Warka; Budiarsih Budiarsih
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai konflik kepentingan di bidang pertanahan menyebabkan timbulnya sengketa kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah baik antar perorangan maupun badan hukum serta Instansi Pemerintah. Permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 16/Pdt.G/2011/PN.BJN Tentang Peralihan Jual Beli yang Dilakukan dengan Pura-pura (Schijn Handeling) dan analisis yuridis Putusan No. 16/Pdt.G/2011/PN.BJN Tentang Peralihan Jual Beli yang dilakukan dengan pura-pura tersebut. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisa substansi peraturan Perundang-undangan atas pokok permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Serta menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan interpretasi gramatikal dan interpretasi analogis. Bahan hukum yang digunakan terdapat tiga macam, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
KEDUDUKAN MANTAN NARAPIDAN DALAM MENGIKUTI PILKADA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019 Achmad Taufik; Slamet Suhartono; Budiarsih Budiarsih
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang dipilih oleh rakyat, Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia di era Reformasi. Pilkada secara lansung juga diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas lebih tinggi kepada rakyat. Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokrasi di daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. setiap hak warga negara dijamin oleh undang-undang sebagaimana di atur dalam UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Civil and Political Rights, (Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik. Salah satu pemenuhan syarat sebagia calon kepala daerah diantara tertuang dalam putusan nomor 56/PUU-XVII/2019, yaitu bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu waktu selama 5 (lima) tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi calon Kepala Daerah.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER ATAS KESALAHAN DALAM MENDIAGNOSIS DALAM PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT Budiarsih Budiarsih
Jurnal MHKI Vol 1 No 01 (2021): Volume 01, Nomor 01, April 2021
Publisher : Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.752 KB) | DOI: 10.53337/jhki.v1i01.5

Abstract

Increasing technological innovation today continues to experience unstoppable developments. Likewise, in the world of health, this is in line with the paradigm of people's lifestyle that tries to get it in instant ways that have direct implications for the condition of the people's immune system. The lifestyle of society which has undergone drastic changes and has an impact on the community's immune system, has resulted in the potential for the district to experience an unacceptable condition which has made the development of medical solutions in the medical world experience extraordinary stories, in line with the actions to be taken by doctors. The focus of research is on how is the legal responsibility of doctors for in-hospital misdiagnosis services. The methods used in this research are normative jurisprudence and literature review approaches. The results of the study found that the responsibility of a doctor who has full access and control of the medical service process towards ethically accountable patients is presented to the Honorary Medical Ethics Council (MKEK) and in a broader context, the victim's family who feels harmed by all the actions taken by the doctor can take legal action both civil and criminal.
Co-Authors Abraham Amda Adam Achmad Taufik Harmawan Hatta Adam Made Warka Mare Warka Muhammad Asad Awaluddin Muhammad Masrofin Slamet Suhartono Yuristo Ardhi Hanggoro