Muhammad Amar Adly
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Studi Pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Terhadap Fatwa MUI Sumut Tentang Istbat Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama Nasrullah Abdul Rahim; Muhammad Amar Adly; Akmaluddin Syahputra
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i01.2445

Abstract

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Fatwa Nomor : 04/KF/MUI-SU/IV/2011 Tentang : Isbat Talak Terhadap Perceraian/Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama yang diputuskan pada tanggal 12 April 2011M/08 Jumadil Awal 1432H sebagai usulan kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan aturan terhadap isbat terhadap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agar pasangan yang telah bercerai di luar pengadilan mendapatkan legalitas terhadap status yang disandangnya. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 sudah jelas dinyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk menjawab bagaimana kedudukan talak di luar pengadilan, bagaimana kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hukum positif di Indonesia, bagaimana pandangan para Hakim Pengadilan Tinggi Agama  Medan terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 04/KF/MUI-SU/IV/2011 Tentang : Isbat Talak Terhadap Perceraian/Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama dan bagaimana penerapannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen, dan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analysis deskriftif. Penelitian ini menemukan bahwa: 1. Perceraian yang dilakukan di luar persidangan tidak dianggap ada dan tidak sah menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Tapi kalau ucapan cerai itu dilakukan di depan hakim atau di depan pengadilan, satu kali diucapkan maka perceraian itu diakui sah dan legal dengan bukti dikeluarkannya surat ikrar talak dari pengadilan (akta cerai). 2. Maka kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
The North Sumatra MUI’s Fatwas on Zakat: Analysis of Fatwa Methods and the Influence of School Thought Heri Firmansyah; Pagar Pagar; Muhammad Amar Adly
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 7, No 2 November (2022)
Publisher : Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (751.603 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v7i2.4552

Abstract

This paper examines the methodology of the North Sumatran MUI fatwas, especially those are relating to the influence of schools on the North Sumatran MUI fatwas related to the issue of zakat from 2000-2010. There are 3 samples of fatwas used in this study, namely: first, the fatwa on the law of issuing zakat fitrah with money (qimah) and the amount, second, on the law of paying zakat not to amil and third, the fatwa about zakat on agriculture and plantations. The method used is content analysis. In the study, it was found that from a methodological, the North Sumatra MUI in finding the fatwa law used three theories, namely bayani, ta'lili and istislahi. On the issue of the influence of schools of thought, in the fatwa of the North Sumatran MUI, it was found that the fatwa of the North Sumatran MUI was influenced by various schools of thought and not dominated by a particular school. In this study influenced by the Hanafi, Shafi'i and Hanbali schools. Although the North Sumatran MUI considers the importance of school thought to be taken into consideration, it does not mean that the North Sumatran MUI does not dare to leave the school of thought and issue new laws that come out of the school of thought by using various methods which in this study use the talfiq method.