Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.041
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan JURNAL CENDEKIA HUKUM Journal of RESIDU Unes Law Review Altius: Jurnal Ilmu Olahraga dan Kesehatan Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial International Journal of Management and Business (IJMB) Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research International Journal of Technology Vocational Education and Training (IJTVET)
Ratih Agustin Wulandari
Universitas Dharmas Indonesia
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PRINSIP GCG DALAM PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (STUDI KASUS PADA PT. BPR DHARMA NAGARI) Wulandari, Ratih Agustin
journal of residu Vol 3 No 17, Mey (2019): Journal of Residu, 2019
Publisher : RC-INSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1045.418 KB)

Abstract

Tata perusahaan yang baik dibutuhkan dunia perbankan terutama BPR untuk tetap bertahan, yang disokong Pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas jasa Keuangan nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Permasalahan yang diteliti, pertama bagaimana penerapan Good Corporate Governace (GCG ) pada PT. BPR Dharma Nagari. Kedua permasalahan serta usaha penyelesaian dilakukan PT. BPR Dharma Nagari dalam menerapakan prinsip GCG, Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisa tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dimana perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Hasil yang diperoleh PT. BPR Dharma Nagari setelah melaksanakan  GCG berpedoman pada Peraturan Otoritas jasa Keuangan nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, dengan lima prinsip dasar yaitu tranparansi, akuntabilitas, responsibility, fairnes dan indepedensi.Permasalahan yang ditemukan oleh PT. BPR Dharma Nagari dalam menerapkan prinsip GCG adalah penerapan hukum yang tidak efektif, lemahnya manajemen resiko, lemahnya sumber daya manusia dan budaya pada PT. BPR Dharma Nagari yang tidak mendukung. Hal-hal yang dilakukan oleh PT. BPR Dharma Nagari untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah PT. BPR Dharma Nagari melakukan pengawasan oleh SPI. Meningkatkan mutu sumber daya manusia, melaksanakan penerimaan karyawan secara terbuka.
The Function of Trademark and Legal Protection for MSME's in the Covid-19 Era: Fungsi Merek dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM di Era Covid-19 Ratih Agustin Wulandari; Raimon Efendi
International Journal of Management and Business (IJMB) Vol. 1 No. 1 (2020): IJMB Vol.1 No.1 (2020)
Publisher : Perkumpulan Doktor Indonesia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46643/ijmb.v1i1.8

Abstract

The free trade system requires UMKM to be able to compete, and made this moment to be able to introduce the best UMKM products in the global market. In the current era of global trade, the emergence of counterfeiting or piracy often appears, for this reason, legal protection is needed for Intellectual Property Rights, especially for UMKM over brands. The purpose of this study was to determine the function of the brand and legal protection provided by the State of the brand for UMKM. The research method used in this research is the method of legal sociology which is an approach that analyzes how reactions and interactions occur when the norm system works in society. The results of this study are the first Brand Function provides legal protection for business people, UMKM products will be better known to people, consumers' trust in their products will increase, can create personality, help promotion. Legal protection of trademarks based on Law Number 20 of 2016 concerning brands and geographical indications, legally protected marks are registered trademarks, protection is also in the form of civil damages or compensation. Legal protection for brands is also in the form of preventive and regrentive legal protection.
ANALISA HUKUM PERALIHAN HAK TANAH ULAYAT KAUM YANG BELUM DIDAFTARKAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA Ratih Agustin Wulandari; Muhammad Sukron; Raimon Efendi
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 6, No 1 (2020): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v6i1.274

Abstract

Ulayat land has a social function passed down from ancestors. Tanah Ulayat is a customary community right that cannot be transferred to outsiders, in the Minangkabau kinship system, it is only used for 4 things: gadang girly house, dead body lying in the middle of the house, unmarried girls, upholding the heirloom title. However, at the moment there are a lot of transfers of customary land rights, both sale and purchase. The research uses an empirical juridical approach. The data used are primary data obtained by interview and secondary data obtained through literature study. The results of research into the existence of the transfer of rights to customary land that have not been registered are increasingly high, namely in the form of buying and selling, which has an impact on the social function of customary land has been lost. The practice of buying and selling communal land for people in Koto Baru in the Dharmasraya Regency consists of buying and selling a plot of land and buying and selling a plot of land followed by a customary land grant. Collective Rights on customary land will change to individual rights if there is a transfer of rights to the communal land. This will result in ulayat land which will become private / individual land that will automatically cause harm to the people themselves. Customary philosophical values will fade both high pusako property and low pusako property. And no longer subject to the provisions of customary law.
Pengembangan e-modul pencak silat berbasis falsafah dan karakter pada peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama Muhammad Sukron; Ratih Agustin Wulandari; Bardisbah Bardisbah
Altius: Jurnal Ilmu Olahraga dan Kesehatan Vol 11, No 2 (2022): Altius: Jurnal Ilmu Olahraga dan Kesehatan
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/altius.v11i2.16972

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan e-modul pencak silat berbasis falsafah dan karakter pada siswa SMP yang valid, praktis, dan efektif. Target jangka panjang yang diharapkan adalah menyebarluaskan e-modul pencak silat berbasis falsafah dan karakter sebagai bahan referensi pembelajaran di SMP sehingga mampu menumbuhkan nilai-nilai karakter yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Target khusus yang ingin dicapai adalah mengintegrasikan nilai-nilai karakter melalui pembelajaran yang dikemas dalam suatu e-modul. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang terdiri dari empat tahap: pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Data uji validitas diperoleh melalui lembar validasi e-modul, data uji praktikalitas diperoleh melalui lembar praktikalitas e-modul dan data uji efektivitas diperoleh dari lembar tes kognitif dan angket karakter. Subjek uji coba lapangan adalah SMP Negeri 2 Pulau Punjung, Dharmasraya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-modul pencak silat berbasis falsafah dan karakter sangat valid, praktis dan sangat efektif digunakan dalam proses pembelajaran.
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Hilmy Nopra Mulya; Ratih Agustin Wulandari; Ainul Badri
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i1.387

Abstract

Penelitian ini bertujuan untukumengetahui bagaimanakah peran Polres Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidanaunarkotika, untuk mengetahui apa saja hambatan Polres Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidanaunarkotika dan untuk mengetahui bagaimanakah upaya Polres Dharmasraya untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Metode yang dipakai pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peranan Polres Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidana narkotika berupa upaya preventif dan upaya represif. 2) Hambatan yang dihadapi Polres Dharmasraya dalam menanggulangiytindak pidana narkotika yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.  
KAJIAN PERKEMBANGAN REGULASI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM Ratih Agustin Wulandari; Firdaus Firdaus
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.582

Abstract

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah membuat munculnya potensi untuk terjadinya Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah membuat munculnya potensi terjadinya sengketa perbankan syariah semakin tinggi, yang harapannya didukung regulasi untuk mengatasi setiap permasalahan yang muncul, agar tidak adanya kekosongan hukum dan terwujudnya kepastian hukum serta tidak bertentang dengan UUD 1945 sebagai dasar negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana produk hukum yang tediri dari peraturan perundang-undangan, norma, doktrin dan teori menjadi pokok kajiannnya. Penelitian ini bertujuan untuk menegtahui penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut hukum islam serta Perkembangan Regulasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia dalam perspektif Politik Hukum. Penelitian ini menyimpulkan Islam mengenal 4 cara penyelesaian sengketa yaitu : musyawarah, shulh (perdamaian), al-tahkim, dan alqadha.. Regulasi perbankan syariah semakin meningkat dan berkembang seiring dengan perkembangan perbankan syariah dibuktikan dengan berbagai peraturan perundang undangan yang diberlakukan. Konteks politik hukum dalam dimensi kebijakan pemberlakukan hukum (enactment policy) perbankan syariah dapat dijelaskan dalam dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal, hukum Islam diakui sebagai salah satu sumber dalam pembentukan sistem hukum nasional selain hukum adat (kebiasaan masyarakat) dan hukum Barat (Belanda) yang memiliki kedudukan yang sama dan seimbang.
Augmented Reality Based Competency Based Learning on Computer Network Learning in Vocational Education Vocational School Raimon Efendi; Gunawan Ali; Wulan Andang Purnomo; Iskandar Iskandar; Ratih Agustin Wulandari
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Vol. 7 No. 2 (2023): Juli
Publisher : LPPM Undiksha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jppp.v7i2.62263

Abstract

This research is motivated by the complexity of the subject matter of Computer Networks, the large number of teachers who teach these subjects with different backgrounds, and not all of them can be practised directly due to limited laboratory facilities, accompanied by a learning model that is not yet competency-based which also makes learning outcomes not optimal. This study aims to develop three-dimensional computer network learning media using Augmented Reality Assembly Edu software in vocational education. This type of research is created using the ADDIE model, which includes analysis, design, development, implementation, and evaluation. Collection methods using observation and interviews. The data collection instrument used a questionnaire. Data analysis techniques using qualitative and quantitative descriptive analysis. The results showed that Competency-based learning-based Augmented Reality media, validated by a team of media experts and material experts, was very valid. In contrast, students stated well because this media made it easier to understand the material and motivated them to try and learn. It was concluded that Competency-based learning-based Augmented Reality media could be used in learning.
Collateral Binding Principles in Sharia Banking Financing Agreements Wetria Fauzi; Ratih Agustin Wulandari
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 25, No 1 (2023): ARTICLE IN PRESS
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i1.17987

Abstract

Sharia Banking is based on these sharia principles, all operational activities must not conflict with sharia principles, including financing. The Financing has an important role in the development of Islamic banking. This is to anticipate various risks in bank financing to apply the obligation to provide collateral by customers. The binding of collateral must be clearly regulated and based on sharia principles to achieve sharia compliance. The purpose of this research is to find out and analyze the arrangement of binding collateral in Islamic banking financing, as well as the fulfillment of sharia principles in binding collateral in Islamic banking financing. This is a normative research whose subject matter is the rule of law, legal doctrine to answer certain legal issues. This study concludes that kafalah and rahn are guarantees in the concept of Islamic law, regulated by the DSN-MUI Fatwa Number: 11/DSNMUI/IV/2000 concerning Kafalah. Fatwa Number: 25/DSN/MUI/III/2022 concerning Rahn, Fatwa Number: 92/ DSNMUI/IV/2014 concerning Funding accompanied by Rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn). However, it has not been set forth in laws and OJK regulations, so that the collateral binding arrangements for Islamic banking use conventional banking guarantee institutions, namely. Pledges, mortgages, fiduciaries, mortgages and warehouse receipts. Not all substances in conventional guarantee institutions can be applied to Islamic banking which prioritizes Islamic principles, namely the values of justice, expediency, balance and universality  and does not carry out business activities that contain elements of usury, maisir, gharar, unlawful and unjust, and most importantly overrides the tabbaru principle in Islam. Perbankan Syariah berdasarkan kepada prinsip syariah, seluruh kegiatan operasionalnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah termasuk pembiayaan. Pembiayaan mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan Perbankan Syariah. Untuk mengantisipasi berbagai resiko dalam pembiayaan, bank menerapkan kewajiban memberikan agunan oleh nasabah. Pengikatan agunan tentunya harus diatur secara jelas dan berdasarkan prinsip syariah untuk mewujudkan syariah compliance. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis  pengaturan pengikatan agunan pada pembiayaan Perbankan Syariah, serta pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam pengikatan agunan pada pembiayaan Perbankan Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang pokok kajiannya adalah aturan hukum, doktrin hukum untuk menjawab isu hukum tertentu. Penelitian ini menyimpulkan kafalah dan rahn merupakan jaminan dalam konsep hukum Islam,  yang diatur pada Fatwa DSN-MUI Nomor : 11/DSNMUI/IV/2000 tentang Kafalah. Fatwa DSN-MUI Nomor : 25/DSN/MUI/III/2022 tentang Rahn, Fatwa DSN-MUI Nomor : 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily diperbolehkan adanya jaminan barang., Fatwa DSN-MUI Nomor : 92/DSNMUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn). Namun belum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan ataupun peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga pengaturan pengikatan agunan pada Perbankan Syariah menggunakan lembaga jaminan perbankan konvensional yaitu ; gadai, hipotik, fidusia, hak tanggungan, dan resi gudang. Tidak semua subtansi pada lembaga jaminan konvensional dapat diberlakukan pada Perbankan Syariah yang mengutamakan pinsip-prinsip keislaman yaitu; nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin) serta tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim, serta yang paling utama mengesampingkan prinsip tabbaru dalam islam.
Peran Orang Tua dalam Pendampingan Anak Usia Dini Bermain Gadget Ratih Agustin Wulandari; Erlina Purwaningsih; Darussalam Darussalam; Oktaviani Oktaviani; Wandira Wandira
SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/sosmaniora.v2i2.2203

Abstract

The form of parental assistance provided is only in the form of advice, but there are also children who do not receive attention or assistance in their daily lives because parents are busy working. This study aims to analyze the role of parents in accompanying early childhood playing gadgets. This type of research is qualitative research. The study was conducted by parents and children aged 2 years and 7 months with the subject being 1 toddler and 1 toddler's parents in Jorong Sungai Atang, Kenagarian Batu Rijal, Padang Lawas District, Dharmasraya Regency. Methods of data collection using interviews, observation, and documentation. Data analysis using qualitative analysis. The results showed that the toddler's parents were busy working, namely sewing. The obstacle is that parents do not understand the dangers and effects of using gadgets for early childhood. The solution to overcome the obstacles faced by parents in assisting young children to play gadgets is to accompany children in every activity, invite them to talk, teach children to socialize with neighbors, invite children to play outside the home. Therefore, parents can set time limits for using gadgets, be selective in choosing applications for children, accompany children when using gadgets, train children to be responsible for using gadgets and parents try to supervise children in social interaction properly.
Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tebo) Renta Yuni Yanti; Ratih Agustin Wulandari; Muhammad Ikhwan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2568

Abstract

Penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Tebo masih banyak yang belum terlaksana dengan baik, bahkan tidak dapat diselesaikan sepenuhnya karena tidak adanya kesepakatan untuk melaksanakan diversi. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Tebo, lalu untuk mengetahui kendala yang di hadapi Pengadilan Negeri Tebo dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tebo dalam mengatasi kendala terhadap penerapan diversi, penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi: data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: studi pustaka dengan cara observasi, induksi, dedukasi, pengujian dan evaluasi, studi lapangan dengan cara wawancara. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan: Penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Tebo dapat dinyatakan belum efektif dapat dilihat dari banyaknya proses diversi yang tidak berhasil dan masih adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari tahun ke tahun, kendala dalam penerapan diversi di Pengadilan Negeri Tebo adalah kurangnya pemahaman dari para pihak terhadap konsep diversi serta orang tua pelaku atau anak pelaku yang sudah menyerahkan anaknya kepada pihak penegak hukum karena merasa sudah tidak sanggup untuk mendidik anaknya, Upaya-upaya dalam mengatasi kendala terhadap penerapan diversi di Pengadilan Negeri Tebo yaitu memberikan pemaham kepada kedua para pihak serta orang tuanya mengenai bagaimana konsep diversi serta dalam penerapan diversi mempertimbangkan hasil penelitian dari beberapa pihak misalnya BAPAS.
Co-Authors Ainul Badri Aji Tomi Rahmawan Bardisbah Bardisbah Darussalam Darussalam Efendi, Raimon Eliza Eliza Erlina Purwaningsih Fauzi Tri Yuniko Firdaus Firdaus Gisha Dilova Gunawan Ali Hilmy Nopra Mulya Iskandar Iskandar Izzati Afta Rizki Muhammad Adisyah Putra Muhammad Ihsan Muhammad Ikhwan Muhammad Sukron Oktaviani Oktaviani Renta Yuni Yanti Rila Ananda Putri Sri Wahyuni Wandira Wandira Wetria Fauzi Wulan Andang Purnomo