<![CDATA[Abstract. Child labor is one of the problems that occur in West Java. There are data showing that West Java Province ranks first in the case of child labor. This is the case of child labor that occurred in Cianjur Regency. So, if the child works, it will interfere with his education. Education is the main thing that must be carried out by children. This study uses a normative juridical method, with descriptive analytical research specifications and qualitative normative data analysis. This study aims to determine the legal protection of child labor in West Java related to the right to education and to find out how the supervision of the local government in West Java in enforcing the West Java Provincial Regulations regarding the implementation of labor. The results of the research analysis that there is a prohibition against employers if they employ children with Article 108 letter K. Children should not work because the main thing is education. So, if the parent/guardian violates the administrative sanctions. The form of local government supervision is the existence of rules in granting work permits for children in accordance with Article 72 paragraphs 2 and 3. The imposition of sanctions if employing children is in accordance with Article 111 paragraph 1 of the West Java Provincial Regulation concerning the implementation of employment. Abstrak. Pekerja anak merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di Jawa Barat. Terdapat data yang menunjukan Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama dalam kasus pekerja anak. Hal ini terdapat kasus pekerja anak yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Maka, jika anak bekerja maka akan mengganggu pendidikannya. Pendidikan merupakan hal utama yang harus dijalankan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan analisa data normatif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Jawa Barat dihubungkan atas hak pendidikan dan untuk mengetahi bagaimana pengawasan pemerintah daerah di Jawa Barat dalam penegakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Hasil analisis penelitian bahwa terdapat larangan terhadap pemberi kerja jika mempekerjakan anak dengan Pasal 108 huruf K. Anak tidak seharusnya bekerja karena yang utama adalah pendidikan. Maka, jika Orang tua/wali melanggar adanya sanksi administratif. Bentuk pengawasan pemerintah daaerah yaitu dengan adanya aturan dalam pemberian izin kerja bagi anak sesuai dengan Pasal 72 ayat 2 dan 3. Penjatuhan sanksi jika mempekerjakan anak sesuai dengan Pasal 111 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.]]>
