Garuda - Garba Rujukan Digital

Kebutuhan Meresepsi Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kedalam pengaturan Sistem Pengupahan bagi Para Pekerja di Indonesia Sundary, Rini Irianti
ETHOS (Jurnal Penelitian dan Pengabdian) Vol 3 No.1 (2005) Ethos: Jurnal Penelitian dan Pengabdian (Sains & Teknologi)
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

up to know, labour payment is still a major problem

Peran dan Tanggungjawab Notaris/PPAT dalam Meminimalisasi Tindakan Pemalsuan Bukti Setoran Perpajakan Peralihan Hak Atas Tanah Mustofa Abdul BASIR; Jilly Febrian Muhadi; Rini Irianti Sundary
Acta Comitas Vol 6 No 03 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i03.p11

Abstract The purpose of this research is to find out the important role and obligations of a Notary/PPAT in minimizing falsification of tax payments on the deed of transfer of ownership rights to the land he made. This analysis is a juridical normative study with a library research method with a legal approach. From this analysis and study, it is found that the role of the Notary/PPAT is to provide counseling regarding tax obligations that must be completed by the parties in terms of making a deed of transfer of ownership rights to land made before him. The legal counseling can be in the form of services to help pay or validate the payment of taxes owed by the parties. Meanwhile, the responsibility of the Notary/PPAT in minimizing the falsification of tax payments on the deed of transfer of ownership rights to the land he made is to sign the deed of transfer of ownership rights to the land by the Notary/PPAT after the parties actually pay the tax owed and verify beforehand so that the Notary/PPAT PPAT completely avoids problems that may occur in the future. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui peran penting dan kewajiban Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atas akta peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuatnya. Analisis ini merupakan telaah normatif yuridis dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum. Dari analisis dan telaah ini diperoleh bahwa peran Notaris/PPAT adalah memberikan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan oleh para pihak dalam hal pembuatan akta atas peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuat di hadapannya. Penyuluhan hukum tersebut dapat berupa pelayanan untuk membantu membayarkan atau memvalidasi pembayaran pajak terutang para pihak. Sedangkan, tanggung jawab Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atas akta peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuatnya adalah melakukan penandatanganan akta peralihan hak pemilikan atas tanah oleh Notaris/PPAT setelah benar-benar para pihak membayar pajak terutangnya dan memverifikasi terlebih dahulu agar Notaris/PPAT benar-benar terhindar dari permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Kebijakan Menerapkan ”Lembaga Paksa Badan (Gijzeling)” dalam Rangka Penegakan Hukum Pajak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam Rini Irianti Sundary
MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 19, No. 4, Tahun 2003
Publisher : Universitas Islam Bandung

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia tahun-tahun belakangan ini menyebabkan banyak perusahaan/lembaga industri di tanah air menghadapi permasalahan berat. Keadaan ini berpengaruh kepada pendapatan negara dari sektor pajak, karena banyak debitur pajak yang menunggak hutang pajaknya. Mengingat pentingnya pajak dalam memenuhi kebutuhan negara, maka pemerintah memberlakukan kembali lembaga gijzeling atau paksa badan, sebagai upaya penagihan kembali kepada debitur yang mampu yang utangnya besar namun tidak ada atau tidak cukup agunannya serta kewajibannya. Dalam penetapan lembaga gijzeling, ada hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan yaitu kebutuhan hukum, keadilan, dan perikemanusiaan (Hak Asasi Manusia), karena pada dasarnya lembaga tersebut mengandung unsur perampasan kebebasan. Dalam menghadapi masalah penerapan lembaga gijzeling digunakan juga analisis berdasarkan hukum Islam karena prinsip-prinsip hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang jelas tentang suatu hal. Dalam pandangan Islam lembaga gijzeling dapat diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan etika penyelesaian utang piutang menurut hukum Islam yang berdasarkan Al Qur'an dan Hadist, antara lain tidak boleh mengandung unsur penganiayaan atau kedzaliman.

Pengembangan Program Kewirausahaan sebagai Langkah Strategis menuju Lulusan yang Kompetitif Rini Irianti Sundary
MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 24, No. 2, Year 2008
Publisher : Universitas Islam Bandung

The era of globalization has pose challenge for high education institution. The role of university is not limited as the site of learning anymore, but also to plan strategical movement for its students to anticipate competitive edge. The Faculty of Law of Unisba, in order to anticipate such changing, must adjust its system by leveraging capability, performance, and quality within its education domain. This paper offers a new approach to equip students of Law Faculty to overcome the new situation. A curriculum based on entrepreneurship was taken as alternative solution. By implementing program based on entrepeneurial ethos, the goal is producing Muslim law graduatees with ideal culture of law based on Islamic values and entrepreneurial spirit.

Makna Silaturahim dalam Membangun Lingkungan Kerja yang Demokratis di Perguruan Tinggi Rini Irianti Sundary
MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 18, No. 2, Tahun 2002
Publisher : Universitas Islam Bandung

Dalam konsep Islam hubungan antar manusia tidak hanya dimaksudkan untuk menjalin komunikasi antara sebagian manusia dengan manusia lainnya semata, tetapi juga menjalin hubungan antar manusia yang didasari dengan kasih sayang (disebut silaturahim) yang mempunyai makna tidak hanya sekedar saling bertegur sapa, tetapi menyiarkan amanat Allah untuk dalam hal keadilan, kebenaran, dan pemerataan sosial diantara manusia di lingkungan manapun. Lebih jauh, makna silaturahim dalam membangun demokrasi di lingkungan kerja (termasuk di perguruan tinggi) adalah membina hubungan antar individu yang terlibat di dalamnya berdasarkan kasih sayang, nilai keimanan, dan ketaqwaan untuk menghasilkan manusia-manusia intelektual yang bersifat cendekia dan beretika. Karena itu, silaturahim merupakan langkah awal yang harus dijadikan budaya untuk membangun kehidupan demokratis sebagai bagian dari pembangunan manusia keseluruhan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjalin hubungan silaturahim agar kehidupan demokratis dapat terpelihara, antara lain adalah dengan menumbuhkan kesadaran/kerelaan untuk bekerjasama pada semua pihak (pimpinan - bawahan, struktural – fungsional), dan meningkatkan cara-cara berkomunikasi yang baik, sehingga tujuan organisasi/lembaga dapat lebih terintegrasi dengan aspirasi dari orang-orang yang diajak bekerjasama. Pelaksanaan hubungan silaturahim akan lebih mudah dilakukan jika ada sarana yang menunjang antara lain misalnya dengan membentuk sebuah lembaga musyawarah yang dapat menampung segala keluhan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan kerja. Pengurus lembaga tersebut terdiri dari unsur pimpinan, dosen dan karyawan non akademik.

Construction Of Musyârakah Muntahiyyah Bi Al-Tamlȋk Contract In Sharia Principles-Based DSN-MUI Fatwa Panji Adam Agus Putra; Neni Sri Imaniyati; Neneng Nurhasanah; Rini Irianti Sundari
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

The legitimacy and pros and cons of multi-contract and wa’ad mulzim-based fatwa products receive serious attention from contemporary fiqh scholars. One of the multi-contract and wa’ad mulzim-based fatwas issued by National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) is fatwa Number 133 Year 2019 concerning Musyârakah Muntahiyyah bi al-Tamlȋk. This consists of a series of several contracts and contains the provisions of wa’ad mulzim. The purpose of the study was to examine the construction of Musyârakah Muntahiyyah bi al-Tamlȋk contract and explore sharia principles-based Musyârakah Muntahiyyah bi al-Tamlȋk contract. The method of this study was qualitative research using a normative juridical approach, and its data collection technique was library research. The result revealed that the construction of Musyârakah Muntahiyyah bi al-Tamlȋk contract in the fatwa is the allowed multi-contract, considering that the prohibition of multi-contract has legal reasons or legislature ratio. The wa’ad mulzim in the fatwa is a form of implementing the principle of benefit and providing the value of legal certainty in conducting a transaction. Thus, the fatwa of DSN-MUI regarding Musyârakah Muntahiyyah bi al-Tamlȋk is not out of sharia principles. The Implication of This Research That Ijtihad Products in the Field of Sharia Economic Law in the Form of Fatwas Can Be Used as Guidelines in Encouraging Product Innovation of Islamic Financial Institutions.

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dihubungkan dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat R. Nayra Nada Maulidna; Rini Irianti Sundary
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 1, No. 1, Juli 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. Child labor is one of the problems that occur in West Java. There are data showing that West Java Province ranks first in the case of child labor. This is the case of child labor that occurred in Cianjur Regency. So, if the child works, it will interfere with his education. Education is the main thing that must be carried out by children. This study uses a normative juridical method, with descriptive analytical research specifications and qualitative normative data analysis. This study aims to determine the legal protection of child labor in West Java related to the right to education and to find out how the supervision of the local government in West Java in enforcing the West Java Provincial Regulations regarding the implementation of labor. The results of the research analysis that there is a prohibition against employers if they employ children with Article 108 letter K. Children should not work because the main thing is education. So, if the parent/guardian violates the administrative sanctions. The form of local government supervision is the existence of rules in granting work permits for children in accordance with Article 72 paragraphs 2 and 3. The imposition of sanctions if employing children is in accordance with Article 111 paragraph 1 of the West Java Provincial Regulation concerning the implementation of employment. Abstrak. Pekerja anak merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di Jawa Barat. Terdapat data yang menunjukan Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama dalam kasus pekerja anak. Hal ini terdapat kasus pekerja anak yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Maka, jika anak bekerja maka akan mengganggu pendidikannya. Pendidikan merupakan hal utama yang harus dijalankan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan analisa data normatif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Jawa Barat dihubungkan atas hak pendidikan dan untuk mengetahi bagaimana pengawasan pemerintah daerah di Jawa Barat dalam penegakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Hasil analisis penelitian bahwa terdapat larangan terhadap pemberi kerja jika mempekerjakan anak dengan Pasal 108 huruf K. Anak tidak seharusnya bekerja karena yang utama adalah pendidikan. Maka, jika Orang tua/wali melanggar adanya sanksi administratif. Bentuk pengawasan pemerintah daaerah yaitu dengan adanya aturan dalam pemberian izin kerja bagi anak sesuai dengan Pasal 72 ayat 2 dan 3. Penjatuhan sanksi jika mempekerjakan anak sesuai dengan Pasal 111 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dihubungkan dengan UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Muhammad Rasyiq Fadlan; Rini Irianti Sundary
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Termination of Employment Relationship (Layoff) is the termination of the employment relationship due to a matter that results in the termination of the rights and obligations between the worker/laborer and the entrepreneur as regulated in Article 1 Number 25 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The problem in writing this is, how the actions of employees against companies that do lay offs are not in accordance with the period of service written in Article 156 of Law No. 13 of 2003 concerning Employment, and how is the legal protection for workers in Termination of Employment (Layoff). The results of the study indicate that disputes over termination of employment must be resolved by Bipartite, Mediation, Conciliation, and Arbitration, if it does not produce results, then the lawsuit is submitted to the Industrial Relations Court. The settlement of disputes over termination of employment at the Industrial Relations Court is carried out in accordance with the provisions of Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes. This study uses a juridical approach with research specifications using analytical descriptive, the type of data used is secondary data, with library research data collection techniques and data analysis techniques using qualitative juridical. Based on the analysis, the results of this study: (1) Knowing the settlement of industrial relations disputes and (2) Knowing what legal protections are obtained by the workers and the company based on Decision Number 113/Pdt/SUS-P.H.l/2020/PN.BDG through the Court Industrial relations. Abstrak. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha diatur dalam Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah, bagaimana tindakan karyawan terhadap perusahaan yang melakukan PHK tidak sesuai dengan masa kerja yang tertulis di Pasal 156 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja harus di upayakan diselesaikan Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase, apabila tidak membuahkan hasil barulah gugatan ajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Penyelesaian perselisihan pemutusan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan teknik pengambilan data studi kepustakaan dan Teknik analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Berdasarkan analisis, hasil dari penelitian ini : (1) Mengetahui penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan (2) Mengetahui perlindungan hukum apa yang didapatkan oleh pihak pekerja dan pihak perusahaan berdasarkan Putusan Nomor 113/Pdt/SUS-P.H.l/2020/PN.BDG melalui Pengadilan Hubungan Industrial

Penempatan Tenaga Kerja Asing di Proyek X berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20 tentang Cipta Kerja dihubungkan dengan Prinsip Alih Teknologi Tikko Reza Pahelvi; Rini Irianti Sundary
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The use of foreign workers in Indonesia is the most important thing for the advancement of a company that implements the use or employs foreign workers. The use of foreign workers itself is not an ordinary thing, but something that must be maintained, because the entry of foreign workers into Indonesia can have a positive impact on economic growth. On the other hand, the use of Foreign Workers can also have a negative impact if the placement of Foreign Workers is not carried out based on the laws and regulations that have been made by the relevant government. One of the purposes of using foreign workers (TKA) is to transfer technology and transfer skills that have not been implemented properly. "PLACEMENT OF FOREIGN WORKERS IN PROJECT X BASED ON LAW NUMBER 11 YEAR 20 CONCERNING CREATION OF WORK IN CONNECTION WITH THE PRINCIPLE OF THE TRANSFER OF TECHNOLOGY THESIS". Based on this phenomenon, the problems in this research are formulated as follows (1) How is the placement of foreign workers according to Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, is it related to improving job opportunities for TKI? And (2) How is the placement of foreign workers who do not have expertise in Project X related to the principle of Technology Transfer? This study uses a normative juridical approach which focuses on the use of secondary data in the form of legal principles and applicable legal norms associated with legal theories and practices of implementing positive law concerning problems. Sources of data on primary and secondary legal materials are based on statutory regulations relating to Employment Law and other tertiary materials including articles, internet and encyclopedia dictionaries. The conclusion is that the placement of foreign workers in Project X is not in accordance with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and is contrary to the principle of Technology Transfer, namely. Abstrak. Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia merupakan hal terpenting bagi majunya suatu perusahaan yang menerapkan penggunaan atau mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Penggunaan Tenaga Kerja Asing itu sendiri bukan merupakan sutu hal yang biasa, melainkan suatu hal yang harus dipertahankan keberadaannya, karena dengan masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia dapat memberikan dampak positf bagi pertembuhan ekonomi. Disisi lain penggunaan Tenaga Kerja Asing juga dapat memberikan dampak negatif jika penempatan Tenaga Kerja Asing tidak dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah terkait. Salah satu tujuan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut adalah untuk Alih teknologi dan Alih keahlian yang belum diterapkan secara benar. “PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING DI PROYEK X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 20 TENTANG CIPTA KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP ALIH TEKNOLOGI SKRIPSI”. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimana penempatan TKA menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dihubungkan dengan perbaikan kesempatan kerja bagi TKI? Dan (2) Bagaimana penempatan TKA yang tidak memiliki keahlian diproyek X dihubungkan dengan prinsip Alih Teknologi? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dimana menitik beratkan pada penggunaan data sekunder yaitu berupa asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Sumber data bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Ketenagakerjaan dan tertier bahan lain diantaranya artikel, internet dan kamus ensiklopedia. Kesimpulannya bahwa penempatan TKA di Proyek X tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan bertentangan dengan prinsip Alih Teknologi yaitu.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search