Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

COVID-19 DAN IBADAH ( RESISTENSI PERUBAHAN HUKUM ISLAM DALAM MEMPERTAHANKAN RUTINITAS IBADAH) Sudirman Sudirman; Edi Gunawan; Muh Rusdi Rasyid
Aqlam: Journal of Islam and Plurality Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajip.v6i1.1583

Abstract

Abstract: This research examines Covid-19 and worship as a resistance to changes in Islamic law in maintaining routine worship. The study used a qualitative descriptive approach and obtained data through interviews, observation and documentation. The results showed that Covid-19 had an impact on changes in the law of worship. however, in the change in law in worship, various different practices were found. There are community groups who continue to carry out worship routines in the mosque in congregation by carrying out according to Health protocols such as maintaining distance and wearing masks. There are also people who are resistant to legal changes so that they maintain the practice of worship as before before the pandemic. There are also people who situationally follow the state of practice carried out by the local community and there are also people who completely close places of worship. from these results indicate that not all people are subject to the changes in law that occurred during the pandemic so as to maintain the routine of worship rather than submit to the new law which results in endangering themselves. Keywords: Rasistency, Legal Change, Worship, Covid-19 Abstrak: Penelitian ini mengkaji Covid-19 dan ibadah sebuah resistensi perubahan hukum islam dalam mempertahankan rutinitas ibadah. penelitian menggunakan pendekatan deskriktif  kualitatif dan memperoleh data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa C0vid-19 memberikan dampak terhadap perubahan ukum ibadah. namun dalam perubahan hukum dalam ibadah tersebut ditemukan berbagai praktik pengamalan yang berbeda. Terdapak kelompok masyarakat yang tetap menjalankan rutinitas beribadah dalam masjid secara berjamaah dengan menjalankan sesuai protokoler Kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker. Juga terdapat masyarakat yang rasisten terhadap perubahan hukum sehingga mempertahankan raktik beribadah sebgaimana dulu sebelum pandemi. Juga terdapat masyarakat yang situasional mengikuti keadaan praktik yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan juga terdapat masyarakat yang total menutup tempat ibadah. dari hasil tesebut menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat tunduk terhadap perubahan hukum yang terjadi saat ppandemi sehingga mempertahankan rutinitas ibadah ketimbang tunduk kepada hukum yang baru yang berakibat pada membahayakan dirinya.Kata Kunci: Rasistensi, Perubahan Hukum, Ibadah, Covid-19
Resolusi Maqasid Syariah Terhadap Penanggulangan Virus Covid-19 Sudirman Sudirman; Muhammad Rusdi Rasyid
TASAMUH: Jurnal Studi Islam Vol 12 No 2 (2020): Tasamuh: Jurnal Studi Islam
Publisher : LPPM IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/tasamuh.v12i2.249

Abstract

Abstrak This research try to examine the resolution of maqasid sharia against the Covid-19. This study uses a qualitative approach and make maqasid sharia as grand theory for analyzing the prevention of the Covid-19. The phenomenon in society who think that the Corona virus causes many effect in religious ritual, such as stopped a while for Friday prayers, recitation, silaturrahim, burial education and others. The results show that the view of maqasid sharia on the prevention of the Corona virus saw aspects of benefit. Leaving something maslahat that can lead to mafsadat is a requirement in maqasid sharia. So maqasid sharia makes religion easy to practice without endangering the five principles of human priority, likes; maintain religion, spirit, intellect, life, and property. Keyword: Resolution, Maqasid sharia, Covid-19. Abstrak Fokus penelitian ini mengkaji resolusi maqasid syariah terhadap penanggulangan virus Covid-19. Penelitian ini menggunakan metodependekatan diskriktif kualitatif menjadikan teori maqasid syariah sebagai grand teori untuk menganalisis penganggulangan virus Covid-19. Fenomena pada masyarakat yang berpandangan bahwa virus Corona membuat anjuran agama ditinggaalkan, seperti halnya salat jumat, pengajian, silaturrahim, pendidikan diluburkan dan lain-lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan maqasid syariah terhadap penanggulangan virus Corona melihat aspek kemaslahatan. Meninggalkan sesuatu yang maslahat yang dapat menimbulkan mafsadat adalah tuntutan dalam teori maqasid syariah. Sehingga teori mawasid syariah memberikan kemudahan dalam menjalankan agama dengan tidak membahayakan lima prinsip prioritas manusia, yaitu; menjaga agama, jiwa keturunan, akal, dan harta. Jika keli hal ini terjaga dengan baik maka manusia akan bahagia dunia dan akhirat. Kata Kunci: Resolusi, Maqasid al-syariah, Virus Covid-19.
Rekonstruksi Kepastian Hukum Terhadap Mahar Tanah dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Makassar Sudirman Sudirman
TASAMUH: Jurnal Studi Islam Vol 13 No 1 (2021): Tasamuh: Jurnal Studi Islam
Publisher : LPPM IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/tasamuh.v13i1.364

Abstract

The focus of this research is the reconstruction legal certainty of land dowries in Makassar Bugis community marriages. The research method in this study uses descriptive qualitative. The findings in this study show that the existence of dowry land has been carried out by the Bugis Makassar people from the past to the present, so that it has become a habit. Although it is not practiced by all Bugis Makassar people. The status of giving dowries for land is often a problem due to the lack of legal certainty when the contract takes place. Authentic evidence such as certificates are still controlled by men, so that the handover is only symbolic. Moreover, the land used as a dowry is still under the control of the male family, and is still actively used by the male party, resulting in uncertainty of ownership. the land is for a wife on the transfer of rights due to dowry land. Until now, there has been no legal certainty that regulates the contracting of the dowry even though the initial evidence has been included in the marriage certificate. So it is very important for legal practitioners to formulate a legal basis for land dowries which are used as land dowries
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-COURT SEMASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA SORONG Suryani Thaba; Hamzah Hamzah; Sudirman Sudirman
Muadalah : Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2021): Muadalah : Jurnal Hukum
Publisher : Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/muadalah.v1i2.638

Abstract

Situasi pandemi Covid-19 yang tengah dialami seluruh warga dunia membatasi segala aktivitas dan interaksi masyarakat secara langsung, termasuk di antaranya aktivitas peradilan. Akan tetapi, dalam sistem peradilan era modern di Indonesia, terdapat e-Court yang memungkinkan aktivitas peradilan tanpa harus bertatap muka. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini berusaha mencari tahu bagaimana efektivitas pelaksanaan e-Court semasa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sorong. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris/yuridis sosiologis dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Sorong walaupun meningkat penggunaannya di tahun 2020 akan tetapi masih belum efektif. Pelaksanaannya hanya sebatas administrasi perkara meliputi e-Filing (pendaftaran perkara secara elektronik), e-Payment (pembayaran panjar biaya perkara elektronik) dan e-Summons (pemanggilan secara elektronik), sementara untuk e-Litigation atau persidangan secara elektronik pelaksanaannya masih sangat minim. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa Pengadilan Agama Sorong perlu melakukan sosialisasi secara utuh dan komprehensif terkait adanya e-Court termasuk di dalamnya e-Litigasi, menyediakan hotline bagi masyarakat yang ingin beracara dengan e-Court, merekrut SDM yang mumpuni, dan terakhir bagi Hakim Pengadilan Agama Sorong, untuk lebih membiasakan diri kepada acara persidangan secara elektronik.
REKONSTRUKSI FIKHI LINGKUNGAN TERHADAP KEADILAN LINGKUNGAN Sudirman Sudirman; Marilang Marilang; Ismail Suardi Wekke
Muadalah : Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2022): Muadalah : Jurnal Hukum
Publisher : Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/muadalah.v2i1.647

Abstract

Fokus penelitian ini adalah menemukan resolusi fikhi lingkungan terhadap keadilan lingkungan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan diskriktif kualitatif dengan pendekatan fikhi ligkungan. Lingkungan yang selalu dieksplaotasi baik berskala besar maupun kecil lambat laung memberikan dampak buruk terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Meskipun secara institusional ada kementrian dan lembaga khusus yang menangani kegiatan terhadap lingkungan, namun masih sering terdapat oknum yang memenfaatkan kelalaian aparat terkait. Terlebih lagi konsep keadilan lingkungan masih dianggap sebagai sesuatu yang sulit di wujudkan. Sehingga permasalahan lingkungan masih membutuhkan solusi dalam penanganannya. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam penanganan eksploitasi lingkungan adalam fikhi lingkungan. Sehingga dirumuskan beberapa hal berikut; (1) pembahasan lingkungan adalan pembahasan yang urgen dalam supremasi hukum islam khususnya dalam fikhi lingkungan; (2) kedilan lingkungan adalah amanat syaariat yang harus diwujudkan dalam mencapai kemaslahatan manusia.
Pendidikan Agama Berbasis Budaya Lokal Papua Suku Kokoda Di Maibo Kabupaten Sorong Dalam Pengenalan Nilai-Nilai Agama Pada Anak Muhammad Rusdi Rasyid; Efa Rubawati; Rosdiana Rosdiana; Sudirman Sudirman
Al-Riwayah : Jurnal Kependidikan Vol 15 No 1 (2023): Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan
Publisher : LPPM IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/al-riwayah.v15i1.906

Abstract

The purpose of this research is; firstly, analyzing and describing forms of local culture-based religious education conducted by the Kokoda Tribe, secondly describing the roles of parents, tribal chiefs and mosque imams in designing forms of religious education with a cultural basis and thirdly, analyzing and describing the challenges and opportunities for Kokoda children's religious education. This research is a qualitative descriptive study that aims to provide a real picture of religious education in the Kokoda tribe in Maibo. The data collection process uses in-depth interviews, documentation, and observation. The research results show that; first, the form of religious education of the Kokoda Tribe through the Syawat Tale tradition which contains stories of the Prophets and Apostles. Second, the role of parents and tribal chiefs in designing forms of religious education by upholding personal communication as a form of ethics and manners in interacting with tribal chiefs or people who are elder and respected. Third, the challenge for Kokoda's children's religious education is that there are no proper learning facilities available
Urgensi Pendampingan Metode Istinbath Hukum Penetapan Awal Dan Akhir Bulan Ramadan Pada Masyarakat Muslim Kampung Sailolof Sudirman Sudirman; Muh. Nur Ahmad
Al-Khidmah : Jurnal Pengabdian dan Pendampingan Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian dan Pendampingan Masyarakat
Publisher : LPPM IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/al-khidmah.v2i2.762

Abstract

Fokus penelitian ini adalah mengkaji tentang metode istinbath hukum penetapan awal dan akhir bulan ramadan pada masyarakat muslim kampung sailolof pulau salawati kabupaten sorong papua barat. Metode penelitian menggunakan metode kulitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode firasat yang dipraktikkan oelah masyarakat Kampung sailolof merupakan metode istinbat jukum yang telah dipraktikkan secara turun-temurun. penetapan awal bulan dilakukan hanya segelintir orang yang dianggap sebagai seseorang yang mampu merasakan dan mengatahui bahwa awal bulan ramadan telah jatuh pada keesioakan harinya, hal ini juga menjadikan awal bulan ramadan dilakukan selama 30 hari. Kehujjahan (keabsahan) metode firasat tidak ditemukan secara spesifik dalam metode penetapan awlal bulan seperti kehujjahan metode hisab dan rukyah yang terdapat dalam literatur hukum islam. metode firasat hanya ditemukan dalam pendekatan irfani, namun tidak daapat dijadikan sebagai hujjah karena dikhawatirkan adanya subjektifitas dan dorongan emosi personal serta kepentingan yang didahulukan. Sehingga metode firasat yang bersumber dari tradisi belum dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan awal bulan ramadan.