Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Economic Development and Sustainable Human Resources by Supply Chain Managament in Government Towards in West Kalimantan Indonesia Martoyo Martoyo; Elyta Elyta; Herlan Herlan; Arifin Arifin
International Journal of Supply Chain Management Vol 9, No 2 (2020): International Journal of Supply Chain Management (IJSCM)
Publisher : International Journal of Supply Chain Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.505 KB)

Abstract

Abstract- The growth of global supply chains has changed the distribution of incomes across countries. Participation in these supply chains, initiated by the successful completion of low value-added manufacturing tasks, contributed to industrialisation and high rates of economic growth in several Asian developing economies. The quality of economic development and sustainable human resources in government can be seen from excellent service for the realization of a mental revolution. These qualities are demonstrated through the attitude of government officials who are friendly, polite, and a work ethic that is disciplined, productive, and innovative. But the service in Sungai Ambawang Kuala Village, West Kalimantan Indonesia, was allegedly not yet excellent. For this reason, the purpose of this study is to analyze excellent service leading to a mental revolution in the apparatus of Sungai Ambawang Kuala Village through a descriptive qualitative method. Data was collected through observations on the quality of services carried out by the apparatus in Sungai Ambawang Kuala Village, interviews with village heads, village secretaries, heads of government affairs, hamlet heads, and community leaders, and by collecting documents related to services in Sungai Ambawang Kuala Village. Based on research, it is known that until the end of 2016 the village profile as a village development planning document has not been realized and does not yet have clear service standards. It was found that the quality of service of the apparatus of Sungai Ambawang Kuala Village was fulfilled in the aspect of guarantee, real, empathy, and responsiveness but it was still lacking in the aspect of reliability. The conclusion of this study, to overcome the lack of service of government apparatus in serving the community, the concept of service apparatus is harmonized with the vision of a mental revolution that emphasizes the work ethic and the spirit of mutual cooperation. The recommendation given is the existence of a synergistic social movement between the government and the community in routine activities starting from the scope of the family, school to the community.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DESA DI DESA JUNGKAT KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH Ridhayati Ningrum; Martoyo Martoyo; Arifin Arifin
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2831

Abstract

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui, memahami dan mengungkapkan karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan variabel lingkungan, berikut faktor penghambat implementasi kebijakan pendampingan desa di Desa Jungkat. Penelitian ini permasalahan: Implementasinya di Desa Jungkat, Pendamping Lokal Desa (PLD), dan beberapa persoalan koordinasi, pendampingan, pemantauan/ monitoring atas program/kegiatan dana desa hingga pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Penelitian ini menggunakan teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sebatier (dalam Subarsono, 2005:43), meliputi 3 kelompok variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan publik yaitu 1. Karakteristik masalah. Implementasi kebijakan pendampingan desa belum optimal, karena masalah area kerja PLD melingkupi 3 desa dari ideal 1 desa 1 PLD. 2. Karakteristik kebijakan/undang-undang. Amanah Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa masih sebatas obyektifikasi kontribusi pembangunan desa. 3. Variabel lingkungan. Koordinasi yang kurang efektif dengan perangkat desa menjadikan partisipasi masyarakat dalam menopang pembangunan desa tidak tumbuh semestinya. Kondisi itu ternyata tidak luput dari keterbatasan penghasilan yang diterima, dan itu dianggap tidak seimbang dari beban kerjanya, sekaligus menjadi penghalang untuk bisa dikatakan sebagai tenaga profesional desa—hanya berdasarkan surat penugasan, tidak tersertifikasi. Saran dalam penelitian ini, PLD harus komitmen dan terus melakukan evaluasi sebagai tenaga pendamping lokal desa.  
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA AIR TERJUN RIAM JUGAN DESA LEMBANG KECAMATAN SANGGAU LEDO OLEH DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BENGKAYANG DEVA ROSMITA E1012161034; Martoyo Martoyo; Pardi Pardi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i4.2868

Abstract

Penelitian ini menggunakan teori Oka A. Yoeti 2016:48-49 yaitu 1) Transportasi,  sudah cukup memadai namun kondisi terdapat beberapa titik jalan harus diperbaiki; 2) Fasilitas Pelayanan, wisata yang tersedia masih minim di karenakan  kurangnya anggaran harus segera diperhatikan oleh pemerintah; 3) Informasi dan Promosi, yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang;  4) Kelembagaan Pariwisata,  kurangnya peran pemerintah terhadap objek wisata air terjun jugan ini belum melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal; 5) Atraksi, belum adanya kegiatan yang dapat dilakukan dilokasi air terjun jugan, sehingga perlu melakukan peningkatan sarana dan prasarana; 6) Wisatawan, kondisi yang masih belum memadai, sehingga potensi wisatawan sangat penting untuk diperhatikan dalam pengembangan objek wisata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Riam Jugan masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat belum adanya pelatihan khusus, serta pembentukan kelompok sadar wisata sehingga belum terlaksananya tata kelola yang optimal, terbatasnya anggaran dalam pengembangan potensi objek wisata air terjun riam jugan. Adapun saran yang direkomendasikan oleh penelitian ini adalah dapat menjaga dan meningkatkan kerjasama yang baik antara Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Pemerintah Desa serta Masyarakat, dikarenakan pengembangan objek wisata bukan hanya dilakukan satu pihak melainkan semua pihak terkait.Kata Kunci : Pengembangan, Objek Wisata, Air Terjun Riam Jugan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KETAPANG UTARI PRATIWI E1011161163; Martoyo Martoyo; Agus Eka
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i4.2864

Abstract

Peneliti menganalisis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Charles O. Jones Jones (dalam Tahir, 2014:81) yang terdapat 3 aktivitas yang mempengaruhi yaitu; 1) Pengorganisasian, kesimpulannya adalah masih terdapatnya beberapa kendala yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran. 2) Interpretasi, yang menjadi hambatan dalam proses pembangunan kepariwisataan kabupaten Ketapang, yaitu lokasi tempat wisata yang dianggap masyarakat setempat milik pribadi sehingga pemeritah daerah kesulitan untuk melakukan pembangunan karena masyarakat tidak mau melepaskan lokasi tersebut. 3) Aplikasi, menurut analisis peneliti bahwa pihak pemerintah atau masyarakat harus saling bekerja sama guna mempermudah dalam melaksanakan tugas. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu 1) Harus lebih meningkatkan standar kebijakan dalam membangkitkan partisipasi masyarakat. 2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang agar lebih memperhatikan kebutuhan pembangunan kepariwisataan agar dapat berjalan lebih efektif lagi. 3) Mengingat banyaknya destinasi pariwisata di Kabupaten Ketapang anggaran yang ditetapkan harus lebih ditujukan untuk program yang benar-benar bisa dilaksanakan dengan efektif sehingga dapat menyesuaikan anggaran yang ada.Kata Kunci : Kepariwisataan, Implementasi , Kebijakan
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA AIR PAOH DI KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA JUMANI JUMANI E1011131118; Martoyo Martoyo; Ida Rochmawati
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i4.2877

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Pengembangan Wisata Air Paoh Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara dengan tujuan Mengidentifikasi strategi pengembangan yang dilakukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata kabupaten Kayong Utara untuk mengembangkan potensi objek wisata Air Paoh. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah. Subjek penelitian ini yaitu Kepala Dinas, Bidang Pariwisata, Seksi Pengembangan Destinasi Wisata, Seksi Promosi Wisata dan Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kayong Utara. Kesimpulan penelitian yang telah dilakukan yakni : Terkait dengan dimensi-dimensi strategi yakni: Tujuan, Kebijakan dan Program yang dilakukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kayong Utara termasuk ke dalam Strategi Sebagai Rencana, karena kita dapat melihat Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang mencoba untuk menetapkan arah organisasi menjadi lebih baik dengan berbagai perencanaan yang disusun secara matang dan segala tujuan, kebijakan dan program yang dilakukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang dikembangkan secara sadar dan sengaja. Kata Kunci : Strategi,Pengembangan,Pariwisata Air Paoh
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 DALAM FASILITASI PEMBENTUKAN KAWASAN PENGEMBANGAN USAHA Rizca Mayrani E1011131136; Martoyo Martoyo; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i3.2838

Abstract

Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau penjabat-penjabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. ImplementasiPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2016 TentangPenyelenggaraanPeternakan dan Kesehatan Hewandalamfasilitasipembentukankawasanpengembanganusahasebagaiupayameningkatkanmutupanganasalhewan, meningkatkanketersediaanbahanpanganasalhewan yang amansehatutuh dan halal, sertameningkatkanperanpemerintahdalamfasilitasipembentukankawasanpengembanganusahadibidangpeternakansapipotong di Kota Pontianak. Penelitianinidilakukan di DinasPanganPeternakan dan Perikanan Kota Pontianak. Metodepenelitianiniadalahpenelitiankualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakanadalahobservasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkananalisa data dilakukansecaradeskriptif. Penelitianinimengkajipenyelenggaraanpeternakan dan kesehatanhewan dan faktor-faktor yang mempengaruhiimplementasikebijakanpemerintah Kalimantan Barat dalampenyelenggaraanpeternakan dan kesehatanhewan yang ada di Kota Pontianak. Hasil penelitianinimenunjukanpelaksanaanimplementasipenyelenggaraanpeternakan dan kesehatanhewandalamfasilitasipembentukankawasanpengembanganusaha di Kota Pontianak Tahun 2018-2019 telahterlaksanasecaraefektif dan baik, terbuktidariaspekcapaianimplementasi dan faktorpendukungtercapainyaimplementasimenunjukkanPemerintah Kota Pontianak “berhasil” dalampenyelenggaraanpeternakan dan kesehatanhewansertafasilitasipembentukankawasanpengembanganusaha.