Garuda - Garba Rujukan Digital

Political Dynamics in Regional Legislative Election System to Strengthen Harmonization Political Participation Harnawansyah, M. Fadhillah; Nazsir, Nasrullah; Suwaryo, Utang; Mariana, Dede
International Journal for Educational and Vocational Studies Vol 1, No 7 (2019): November 2019
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/ijevs.v1i7.1780

Politics dynamics in regional legislative election system is found the problem there are conditions that are not in harmony between the format election system and the format regional government system. This problem can lead to low political representation of local communities by their legislators. This research contributes to gaining knowledge about the dynamics of regional politics and the ideal electoral system and harmony with local government systems that can be used in the future; with a high level of political representation, and to find out what factors are related to the regional legislative election system. This research uses ethnographic methods through in-depth interviews, direct participant observation, and documentation Data of 5 informants at the home of regional representatives, 5 political parties (in 2 different districts). His findings are that the electoral system still uses a semi-district model that is already out of proportion to the regional government system. Therefore this research is very important to change the improvement of the system which is also supported by a quality, integrity, professional, honest and fair election system; so that it will give birth to regional legislators who have a high level of political representation to their constituents; and at the same time can be effective in the administration of regional government.

PERUBAHAN SOSIAL DAN DINAMIKA PEMERINTAHAN Suwaryo, Utang
Governance Vol 1 No 1 (2010): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.938 KB)

Perubahan sosial tidak bisa dihindari pasti akan terjadi, oleh sebab itu harus diikuti oleh dinamika pemerintahan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Wujud dari dinamika pemerintahan adalah adanya perubahan institusi, reorganisasi pemerintahan, perubahan sikap dan perilaku birokrasi dan perubahan pola pikir untuk meningkatkan pelayanan publik yang optimal dan prima dengan menonjolkan paradigma yang sedang berkembang sekarang, yaitu reinventing government dan good governance.

MENGEMBALIKAN OTONOMI UNTUK DESA Suwaryo, Utang
Governance Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.246 KB)

Bagaimana memahami kembali eksistensi desa sebagai subyek dan obyek pembangunan, sehingga perubahan dan dinamika yang ada dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan zaman. Ada enam model penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan yang dapat dilakukan secara paralel atau kombinasi sesuai dengan kondisi lingkungan dimana mereka berada. Keenam model tersebut adalah: 1). Model desa murni adat, 2). Model desa administratif, 3). Model integrasi antara adat dan desa administratif, 4). Model dualisme adat dan desa, 5).Model kelurahan, 6).Model desa praja.

The Crisis of Democratic Governance in Contemporary Indonesia Marta, Auradian; Suwaryo, Utang; Sulaeman, Affan; Agustino, Leo
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol 8 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

This article attempts to discuss the practice of democratic governance in contemporary Indonesia. This study is essential since Indonesia is one of the countries transitioning from authoritarianism towards democracy following the fall of Suhartoâ€™s regime. This study shall answer whether democratic governance in Indonesia experiences a crisis, with a focus of analysis on the four dimensions of democratic governance, namely: (1) rule of law, (2) human rights, (3) civil society, and (4) elections and political process. This study applies a qualitative method by collecting data from document studies and literary studies. The findings in this study indicate that democratic governance in Indonesia experiences a crisis as evidenced by the remaining-weak legal supremacy in Indonesia, and the existence of violations of the implementation of human rights, eventually led to horizontal conflicts. The inability of civil society organizations to carry out their functions in democratization as an intermediary between the community and the state as well as to influence government policies for the public interest. Another recent weakness is there are still strong issues related to primordialism in the occasion of General Elections. This crisis of democratic governance shall bring Indonesia to "the decline of democracy" instead of democratic consolidation.

INTERMEDIATE OUTCOMES PADA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM PEMAGANGAN NASIONAL DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015-2018 prastio, luki oka; Suwaryo, Utang; Yuningsih, Neneng Yani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3277

Penelitian ini dilatarbelakangi dari tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Karawang lebih tinggi di atas angka pengangguran nasional yang sebesar 5 Persen didominasi oleh angkatan kerja lokal. Kondisi tersebut berkontradiktif dengan citra Kabupaten Karawang sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Ihwal tersebut berdampak dari masifnya arus urbanisasi ke Kabupaten Karawang, dan diperparah dengan rekrutmen yang diskiminatif terhadap angkata kerja lokal Kabupaten Karawang. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis capaian saat ini dari collaborative governance pemerintah Kabupaten Karawang bersama APINDO, KADIN, dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2007) yang berfokus terhadap Intermediate Outcomes. Hasil penelitian menunjukkan capaian kolaborasi dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang dalam bentuk pemagangan belum dapat memangkas tingginya angka pengangguran, memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan memberi kepastian jaminan bagi tenaga kerja dengan pendapatan yang rendah di bawah upah minimum kabupaten (UMK), lemahnya daya tawar pekerja, dan rawan pelanggaran dalam praktiknya. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Collaborative Govenance, Tenaga Kerja.

INTERMEDIATE OUTCOMES PADA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM PEMAGANGAN NASIONAL DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015-2018 prastio, luki oka; Suwaryo, Utang; Yuningsih, Neneng Yani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3277

Penelitian ini dilatarbelakangi dari tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Karawang lebih tinggi di atas angka pengangguran nasional yang sebesar 5 Persen didominasi oleh angkatan kerja lokal. Kondisi tersebut berkontradiktif dengan citra Kabupaten Karawang sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Ihwal tersebut berdampak dari masifnya arus urbanisasi ke Kabupaten Karawang, dan diperparah dengan rekrutmen yang diskiminatif terhadap angkata kerja lokal Kabupaten Karawang. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis capaian saat ini dari collaborative governance pemerintah Kabupaten Karawang bersama APINDO, KADIN, dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2007) yang berfokus terhadap Intermediate Outcomes. Hasil penelitian menunjukkan capaian kolaborasi dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang dalam bentuk pemagangan belum dapat memangkas tingginya angka pengangguran, memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan memberi kepastian jaminan bagi tenaga kerja dengan pendapatan yang rendah di bawah upah minimum kabupaten (UMK), lemahnya daya tawar pekerja, dan rawan pelanggaran dalam praktiknya. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Collaborative Govenance, Tenaga Kerja.

PENGEMBANGAN DESA BERBASIS SMART VILLAGE (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang) Huda, Hafny Aisyatul; Suwaryo, Utang; Sagita, Novie Indraswari
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3406

Penelitian ini di latarbelakangi dari tren pembangunan di era otonomi daerah yang saat ini berlangsung dan menjadikan desa sebagai salah satu ujung tombak/titik sentral pembangunan nasional. Desa Talagasari yang terletak di Kecamatan Talagasari Kabupaten Karawang merupakan desa dengan predikat mandiri, yang telah melakukan transformasi perubahan dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat dan merupakan percontohan bagi desa-desa di Kabupaten Karawang khususnya. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis pengembangan Desa Talagasari dengan konsep smart village dengan menggunakan aspek smart governance yang dikemukakan oleh Santoso dkk (2019:15) dalam mengeksplorasi pelayanan di Desa Talagasari. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah Desa Talagasari sudah berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK) terlihat dari Akses kemudahan pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan media sosial facebook dan whatsapp yang membantu koordinasi antara perangkat desa dengan warga masyarakat. Di samping optimalisasi partisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, Desa Talagasari dalam pengelolaan dana desa tersebut dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat terkait kebutuhan rill dalam berbagai bidang. Guna terpenuhinya transparansi informasi publik Desa Talagasari telah menerapkan keterbukaan informasi dengan memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID), yang mana laporan terkait anggaran desa berbentuk soft file (PDF) secara langsung masuk dan disebarkan di group whatsapp yang artinya setiap masyarakat Desa Talagasari dapat melihat laporan perkembangan keuangan desa

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search