Garuda - Garba Rujukan Digital

MODERNISASI POLITIK SISTEM PEMERINTAH KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 Yuningsih, Neneng Yani
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi kedudukan Pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia. Menurut UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kecamatan merupakan perangkat pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah kota. Sehingga dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah kecamatan mendapat pelimpahan tugas, fungsi, dan kewenangan yang luas dari pemerintah kabupaten. Akan tetapi, pelimpahan tersebut tidak disertai dengan perbaikan sumber daya baik secara suprastruktur maupun infrastruktur. Apalagi karakteristik wilayah Kecamatan Majalaya yang merupakan wilayah pengembangan industri di Kabupaten Bandung, sehingga pemerintah harus dikondisikan untuk menjadi bagian dalam proses industrialisasi. Salah satu tuntutan dalam proses industrialisasi adalah melakukan upaya modernisasi politik pada sistem pemerintah kecamatan. Temuan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Majalaya sesungguhnya memiliki kesiapan suprastruktur dalam proses modernisasi politik. Akan tetapi dari segi kesiapan infrastruktur, Kecamatan Majalaya belum mengalami modernisasi politik, karena pemberdayaan masyarakat belum dimanfaatkan oleh Ormas/LSM, pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri. Adapun partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivitas-aktivitas politik, terutama terkait dengan keberadaan partai politik, cukup memadai sebagai syarat modernisasi politik

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN (TRAFFICKING) PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN CIANJUR Fitriani, Dian; Yuningsih, Neneng Yani
CosmoGov Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Eksploitasi seksual dan tenaga kerja yang terjadi pada perempuan dan anak malalui perdagangan manusia merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Cianjur merupakan Kabupaten peringkat ke tiga untuk jumlah korban perdagangan manusia di Jawa Barat, dengan peningkatan jumlah korban setiap tahunnya.Analisis kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Kabupaten Cianjur pada tahun 2011-2013, menjadi judul dari penelitian ini. Melalui analisis kebijakan, penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis terkait nilai, fakta dan tindakan dari kebijakan pemerintah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan informan ditentukan secara purposive.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Cianjur telah mengeluarkan beberapa kebijakan namun faktanya hingga saat ini permasalahan perdagangan manusia belum terselesaikan dengan baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya koordinasi dan kerjasama antar sesama anggota Gugus Tugas. Sehingga dibutuhkan beberapa tindakan seperti peningkatan kualitas pejabat publik; adanya evaluasi, adanya punishment (hukuman); perbaikan dalam perumusan program; dan pemilihan media sosial. Langkah awal untuk merealisasikan ini semua adalah dengan penguatan kelembagaan P2TP2A.

KAPITALISME PEDESAAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) TANJUNG LESUNG KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN Kartini, Dede Sri; Mulyawan, Rahman; Yuningsih, Neneng Yani
CosmoGov Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Kebijakan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan berbagai kepentingan rakyat akan menumbuhkan kapitalisme di suatu kawasan. Dengan mengambil lokasi penelitian di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, propinsi Banten, peneliti melihat kawasan pedesaan dirubah menjadi tempat investasi bagi siapapun yang memiliki uang, pemilik modal menjadi pengendali arah perkembangan satu kawasan. Inilah inti kapitalisme, pemerintah hanya bisa membuat regulasi tanpa bisa mengintervensi arah perkembangan pedesaan. Ironisnya, kapitalisme ini justru dipayungi oleh kebijakan publik. Desa Tanjung Jaya yang merupakan wilayah pedesaan berubah menjadi kawasan eksklusif dengan dibangunnya vila, resort, wisata pantai, sejak ditetapkannya wilayah ini menjadi Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata pertama di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan kapitalisme oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu Kabupaten Pandeglang

AGENDA SETTING DALAM PROSES PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT Maman, Maman; Kartini, Dede Sri; Yuningsih, Neneng Yani
CosmoGov Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pemekaran di KabupatenBandung yaitu lahirnya Kabupaten Bandung Barat melalui Undang-Undang nomor12 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, dimana proseslahirnya Kabupaten Bandung Barat tak lepas dari proses politik dan juga isusubjektif yang senantiasa mewarnai proses pemekaran. Isu subjektif berupakepentingan elit politik, pemilik modal dan juga birokrasi senantiasa menjadi isuyang bergulir selama pemekaran ini terjadi dan lebih menarik dibanding isu objektifpemekaran itu sendiri. Dalam proses pembentukan Kabupaten Bandung Baratpada tahun 2007, terdapat agenda setting yang dilakukan oleh beberapa aktor yangterlibat dalam proses pembentukannya. Aktor tersebut bukan hanya aktorpemerintah saja, namun juga melibatkan aktor LSM, pengusaha, media dan jugamasyarakat pada umumnya yang memiliki kepentingan dalam pemekaran ini. Isusubjektif seperti kepentingan kekuasaan dan juga birokrasi tentu ada dalam prosespemekaran dan menambah dinamika dalam proses pemekaran

Komparasi Teori Marketing Politik 4p Menurut Niffenegger dan 3p Menurut Adman Nursal Sutrisno, Sutrisno; Yuningsih, Neneng Yani; Agustino, Leo
JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 6, No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Medan Area

This study describe, as well as analyze Comparative Political Marketing Theory 4p According Niffenegger and 3p According to Adman Nursal. The first is the marketing of politics that uses the theory of market approach strategy (Nursal 2004) called 3P terms are Pull Marketing, Push marketing, and Pass marketing. Then the second is marketing politics using marketing mix or marketing mix (Niffenneger 1989), known as 4P, product, promotion, price and place. This article will discuss the differences and similarities of both theories. Political marketing has been used as a winning strategy. Many of these strategies have their own to be well received by the public. Marketing concepts adapted in politics used to improve the efficiency and effectiveness of ideological transfers and work programs, from contestants to the public in a campaign. In this study researchers used literature study method. The literature study used library data collection methods, reading and recording, as well as managing research materials. The results of the study show that both theories can complement each other in the field. Niffenneger's theory for understanding political marketing maps. While Adman Nursery's theory is more about candidate promotion techniques at the grassroots.

SOSIALISASI POLITIK KPU PROVINSI JAWA BARAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018 Nurzaman, Cecep; Yuningsih, Neneng Yani; Manan, Firman
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 4 No 2 (2019): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

This research analyzes the political socialization carried out by the West Java Provincial KPU against disability voter groups in the election of the Governor and Deputy Governor of West Java in 2018. This was motivated by the low level of participation in disability voters as well as the importance of opening political access rights for persons with disabilities. The theory used in this study is the theory of political socialization from Rush and Althoff where there are three methods, namely imitation, instruction and motivation. The method in this study is a qualitative method. The result of this research is the importance of political socialization to disability voters, because it is mandated by the 1945 Constitution and its derivative regulations and to realize an ideal democracy according to the criteria of voting equality and political socialization carried out by the West Java Provincial KPU to persons with disabilities to increase participation its politics with imitation methods, instruction and motivation.

The Actor Domination in the Collaborative Governance in the Lampung Province Central Government Displacement Policy: An Ambivalent Mukhlis, Maulana; Nazsir, Nasrullah; Rahmatunnisa, Mudiyati; Yani Yuningsih, Neneng
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol 6 No 3 (2018): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

The objective of this article is to explain the ambivalent existence related to actor domination in the collaborative governance. As a precondition for the collaborative governance process, domination is a factor which must be prevented to maintain equality and mutual trust between actors. Therefore, the core question of this article is that is it true that the actor domination has negative effects to the collaboration sustainability? This article was written by using qualitative method. Data were collected with deep interviews, document studies, and literary studies and data were analyzed by using descriptive technique. The case of Lampung province central government displacement in 2004-2016 was made to be a research basis to answer the core question. The research finding showed that actor domination was dilemmatic. The collaboration process was in fact very dependent on the main actor who â€œcontrolâ€ the collaboration process, both in the planning stage (through Planning Coordination Team) and in implementation stage (through forum of Region Management Agency). This finding was very important because in spite of violating equality between actors, the actor domination in this policy case was beneficial. The inequality which was assumed to produce mutual untruths was not proven. In conclusion, actor domination is an ambivalent; something that must be prevented, but it then becomes a key factor. In what situation this actor domination gives a meaning? This article tries to answer it.

PEMUTAKHIRAN DATA PROFIL DAN POTENSI DESA BERBASIS DATA DASAR KELUARGA Yuningsih, Neneng Yani; Saefulrahman, Iyep
ADI WIDYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 4, No 1 (2020): ADIWIDYA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

In village development, the availability of accurate village profile data has an impact on its consistency policy direction.Â However, there are some problems that are encountered to be able to update it including the quality of human resources, finance and infrastructure. Therefore, Community Service Program (PKM) activity is intended to provide knowledge about the importance of updating data in planning village development and helping the government update profile data and potential of their villages. The method used is training in updating basic data based on family data which is carried out by providing material and its implementation in the field. Community Service Program can be carried out according to the planned schedule, especially in the provision of training materials. Meanwhile, implementation of material in the training could not be carried out because it was constrained because lack of information technology. However, in general the Community Service Program in Neglasari Village was going well, marked by an increasing participant knowledge and an acceleration of online data updating assisted by students who were doing Community Service Program. Indirectly, this achievement at the same time show that the obstacles faced by Neglasari Village were not only on its human resources but rather on aspects of financial support and infrastructure. The actual presence from the government is needed to support the updating of the profile and potential data of this village because it is not only the village institution that requires it, but rather the central and regional governments.

INTERMEDIATE OUTCOMES PADA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM PEMAGANGAN NASIONAL DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015-2018 prastio, luki oka; Suwaryo, Utang; Yuningsih, Neneng Yani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3277

Penelitian ini dilatarbelakangi dari tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Karawang lebih tinggi di atas angka pengangguran nasional yang sebesar 5 Persen didominasi oleh angkatan kerja lokal. Kondisi tersebut berkontradiktif dengan citra Kabupaten Karawang sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Ihwal tersebut berdampak dari masifnya arus urbanisasi ke Kabupaten Karawang, dan diperparah dengan rekrutmen yang diskiminatif terhadap angkata kerja lokal Kabupaten Karawang. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis capaian saat ini dari collaborative governance pemerintah Kabupaten Karawang bersama APINDO, KADIN, dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2007) yang berfokus terhadap Intermediate Outcomes. Hasil penelitian menunjukkan capaian kolaborasi dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang dalam bentuk pemagangan belum dapat memangkas tingginya angka pengangguran, memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan memberi kepastian jaminan bagi tenaga kerja dengan pendapatan yang rendah di bawah upah minimum kabupaten (UMK), lemahnya daya tawar pekerja, dan rawan pelanggaran dalam praktiknya. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Collaborative Govenance, Tenaga Kerja.

INTERMEDIATE OUTCOMES PADA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM PEMAGANGAN NASIONAL DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015-2018 prastio, luki oka; Suwaryo, Utang; Yuningsih, Neneng Yani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3277

Penelitian ini dilatarbelakangi dari tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Karawang lebih tinggi di atas angka pengangguran nasional yang sebesar 5 Persen didominasi oleh angkatan kerja lokal. Kondisi tersebut berkontradiktif dengan citra Kabupaten Karawang sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Ihwal tersebut berdampak dari masifnya arus urbanisasi ke Kabupaten Karawang, dan diperparah dengan rekrutmen yang diskiminatif terhadap angkata kerja lokal Kabupaten Karawang. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis capaian saat ini dari collaborative governance pemerintah Kabupaten Karawang bersama APINDO, KADIN, dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2007) yang berfokus terhadap Intermediate Outcomes. Hasil penelitian menunjukkan capaian kolaborasi dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang dalam bentuk pemagangan belum dapat memangkas tingginya angka pengangguran, memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan memberi kepastian jaminan bagi tenaga kerja dengan pendapatan yang rendah di bawah upah minimum kabupaten (UMK), lemahnya daya tawar pekerja, dan rawan pelanggaran dalam praktiknya. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Collaborative Govenance, Tenaga Kerja.

Title

Found 35 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 35 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 35 Documents
Search