Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Diversi Pada Tingkat Penyidikan Sebagai Upaya Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yulianus Pabassing; Kadir Katjong
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM STIH Umel Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i3.28

Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang perlindungananak. Adanya perangkat hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak sudahseharusnya diimplementasikan secara nyata yang memandang anak bukan saja sebagaibagian dari manusia seutuhnya namun juga perlindungan terhadap generasi bangsa yangmemiliki Hak Asasi. Anak yang melakukan pelanggaran akn dilakukan proses diversi. Tujuandalam penulisan ini untuk mengetahui implementasi diversi pada tingkat penyidikan sebagaiupaya pelindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Metode penelitian yang dilakukanyakni dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatanyuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapahal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum. Hasil dalam penelitian iniberdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak semua tindak pidana yang yangdilakukan oleh anak dapat didiversi, hanya tindak pidana tertentu saja. Implementasi diversibagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan.Kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan dalam hal ini dilihat dari kategori kenakalanatau kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Kejahatan dapat dikategorikan dalam tigakategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak–anak yang melakukankenakalan ringan sedapat mungkin diversi dilakukan. Untuk kejahatan berat maka diversibukanlah pilihan. Kata kunci: Diversi, Perlindungan Anak, Tindak Pidana

TINJAUAN YURIDIS PENYELUNDUPAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI JASA EXPEDISI PENGIRIMAN BARANG Wilhelmus Renyaan; Yulianus Pabassing; Muhammad Rijal Taha
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM STIH Umel Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v2i2.17

Penyelundupan dan peredaran narkotika melalui jasa ekspedisi pengiriman barang di KotaJayapura merupakan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pengedar narkoba melalui jasaekspedisi pengiriman barang memang terbilang baru dan membutuhkan kerjasama para pihakuntuk mengungkap kasus tersebut. Metode penelitian ini dengan mengunakan metode yuridisnormatif dan empirik, Modus yang digunakanpun oleh pengedar adalah dengan caramenggunakan/memesan secara online shop dan mengirim menggunakan ekspedisi JNE dalam halini pelaku melanggar Pasal 113 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 132 ayat (1) Undang-undangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Upaya yangdilakukan antara lain : Preventif dari Pihak Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional ProvinsiPapua, Represif dari Pihak Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan. Sedangkan upayaRepresif dari BNN antara lain : Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalamrangka ungkap jaringan kejahatan penyalahgunaan narkotika, Melaksanakan pertemuan denganeks pecandu dan melaksanakan pendampingan kepada korban penyalahgunaan narkoba danmantan penyalahgunaan narkoba.

FUNGSI KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK UTAMA (Studi Identifikasi Sidik Jari Dalam Kasus Pidana) Sri Iin Hartini; Yulianus Pabassing; Supriyagung
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM STIH Umel Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i4.29

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jayapura khususnya di Kantor Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Jayapura, dan Instansi Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura. Fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana sangat penting untuk mengungkap atau membuktikan korban dan pelaku secara ilmiah. ldentifikasi sidik jari berfungsi sebagai sarana atau alat bukti pembantu alat bukti lain. Sedangkan fungsi lain dari identifikasi sidik jari adalah temasuk dalam alat bukti keterangan ahli (yang memberikan keterangan dari hasil identifikasi). Akibat hukum bagi pelaku / terdakwa (yang salah identitas akibat salah dalam mengidentifikasi sidik jari pada saat penyelidikan dan penyidikan) dalam persidangan yaitu dakwaan batal demi hukum (Pasal 143 ayat 3 KUHAP) dan dikembalikan ke Kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan ulang terhadap kasus yang sama. Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana adalah : (1) faktor di TKP yang terdiri dari : cuaca buruk, binatang buas atau mikroorganisme, masyarakat yang merusak TKP, kecerobohan penyidik atau petugas identifikasi, tersangka yang merusak TKP, kurangnya data warga/masyarakat di kepolisian; dan (2) faktor di luar TKP.

MEDIASI PENAL DALAM PRAKTIK PENANGANAN PERKARA PENELANTARAN RUMAH TANGGA Sri Iin Hartini; Salesius Jemaru; Yulianus Pabassing
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM STIH Umel Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i1.40

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikatakan telah menjadikan kekerasaan dalam rumah tangga yang pada awalnya merupakan bentuk kekerasan di ranah domestik menjadi kekerasan di ranah publik. Dengan demikian sudah ada sebuah sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar prosedur peradilan pidana atau menjadi bagian dari mekanisme peradilan pidana di Indonesia mempunyai prospek yang cukup baik berdasarkan beberapa pertimbangan, yang salah satunya adalah mediasi penal telah direkomendasikan oleh PBB sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan untuk mengatasi dampak negatif operasionalisasi peradilan pidana. Pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh penegak hukum sudah dipraktikkan sebagai penyelesaian sengketa alternatif yang membawa hasil yang positif, baik bagi korban, pelaku maupun masyarakat sehingga mediasi penal dapat dijadikan sarana penyelesaian perkara pidana yang sah dan hasil kesepakatannya bersifat mengikat terhadap para pihak, aparat penegak hukum dan masyarakat. Dalam perkara penelantaran rumah tangga putusan hakim hendaknya memperhatikan realitas sosial bahwa baik pelaku maupun korban menghendaki adanya perdamaian agar kehidupan mereka tetap berlangsung.

IMPLEMENTATION OF LAND REGISTRATION IN PROVIDING LEGAL CERTAINTY OVER LAND RIGHTS IN JAYAPURA CITY Yulianus Pabassing
Awang Long Law Review Vol 5 No 1 (2022): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

This study aims to find out how the implementation of land registration in providing legal certainty of land rights in Jayapura City and understand what factors hinder the system of implementing land registration to obtain legal certainty of land rights in Jayapura City. This research was conducted in Jayapura City as the capital of Papua Province. The city of Jayapura is seen as a service city and still has land issues, namely regarding the sale and purchase of land. The results of the study show that the implementation of land registration in order to provide legal certainty of land rights in Jayapura City is carried out in two ways, namely sporadic, that is, individual registration is carried out. Meanwhile, the factors that led to the implementation of land registration in Jayapura City not complying with regulations were: a) collection of juridical data and physical data; b) incomplete facilities and infrastructure; c) low integrity of the apparatus, and d) low awareness of the community itself. To understand how the implementation of land registration in providing legal certainty of land rights in Jayapura City requires legal counseling that is directly delivered by extension agents to the public, either through printed media (such as banners, brochures, leaflets).

PRAPENUNTUTAN DALAM PRAKTEK PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENYIDIK TIPIKOR KEPOLISIAN RESORT NABIRE Eren Arif Budiman; Yulianus Pabassing
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM STIH Umel Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i1.52

Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, belum mengalami perubahan yang signifikan. Berdasarkan “Indeks Persepsi Korupsi (corruption perception Index) Indonesia yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional, tiga tahun terakhir yakni tahun 2019 berada pada skala nilai 40, tahun 2020 mengalami penurun pada angka 37 dan pada tahun 2021 berada pada angka 38 dari skala 0–100, menempatkan posisi Indonesia barada pada urutan 96 dari 186 negara di dunia, sedangkan pada tinggat ASEAN posisi Indonesia berada pada peringkat ke-5, masih jauh berada dibawah negara Singapura dengan nilai IPK 85, Brunei Darusalam dengan IPK 60, Malaysia dengan IPK 51 dan Timor Leste dengan IPK 40. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu untuk mengetahui tentang praktek prapenuntutan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi oleh penyidik Tipikor Kepolisian Resort Nabire dan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang menjadi kendala dalam praktek prapenuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh penyidik Tipikor Kepolisian Resort Nabire. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dan penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang bersumber dari data pustaka atau data sekunder, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sikronisasi dengan judul dan rumusan masalah. Peneltian ini diharapkan memberikan manfaat bagi bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian maupun kejaksaan agar dapat menjalankan fungsi koordinasi dalam praktek prapenututan berkenaan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search