Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Peuradeun Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)
Muhammad Hasyem
Program Studi Administrasi Publik Universitas Malikussaleh
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Fenomena Pungli dan Patologi Birokrasi Muhammad Hasyem; Ferizaldi Ferizaldi
Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 14, No 2 (2020)
Publisher : Sociology Department Of Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jsu.v14i2.19521

Abstract

Extortion is an illegal levy or request for payment of an amount of money that is not appropriate or is not based on the prevailing laws. The root of and the widespread phenomenon of extortion in Indonesia is a form of legacy of the past, from the era of feudalism to the present modern era. The various forms, types, patterns, and colors of the extortion phenomenon have been entrenched as if they are normal, legal, lawful, permissible, and customary. The impact is that free extortion is carried out in society because the community views it as something normal, what it is, it has always been so, and even someone becomes alienated if they do not give tips/rewards for receiving a service. Sometimes someone also feels ashamed for not giving tips as a result of offering something or offering bribes or rewards so that it is facilitated, prioritized, privileged and other things to be served quickly. History records that the long phenomenon of corruption is increasingly rampant and increasingly difficult to detect in various cases in different time and space. AbstrakPungli atau pungutan liar adalah permintaan pembayaran sejumlah uang yang tidak sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Berakarnya dan merebaknya fenomena pungli di Indonesia adalah salah satu bentuk warisan atau peninggalan masa silam, dari masa feodalisme hingga masa modern sekarang ini. Berbagai bentuk, ragam, corak, dan warna fenomena pungli telah membudaya dimana seakan-akan hal tersebut adalah hal biasa, sah, resmi, halal, legal, diperbolehkan, dan dibiasakan. Dampaknya pungli bebas dilakukan dalam masyarakat dikarenakan masyarakat memandang sebagai sesuatu yang wajar, apa adanya, memang demikian dari dahulu, bahkan seseorang menjadi terasing bila tidak memberikan tip/imbalan setiap menerima suatu pelayanan. Terkadang seseorang juga timbul rasa malu karena tidak memberikan uang tip (uang pelicin, uang rokok, atau uang minum) akibat menyodorkan sesuatu atau menawarkan sogokan atau imbalan agar dipermudah, didahulukan, diistimewakan dan hal-hal lain agar dilayani dengan cepat. Sejarah mencatat bahwa fenomena panjang korupsi semakin merajalela dan semakin sulit terdeteksi di berbagai kasus dalam ruang dan waktu yang berbeda pula.
Bureaucratic Reform Resistance in Indonesia Muhammad Hasyem; Ferizaldi Ferizaldi; Syamsuddin Syamsuddin; Tarmidi Tarmidi
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 3, No 1 (2022): Memperkuat Politik Kebangsaan dan Keindonesiaan
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v3i1.6265

Abstract

Formulating, rearranging, and improving and perfecting bureaucratic behavior to become better, productive, professional, efficient, and effective for the formation of a pattern, mode, system and better governance. Commitment, good etiquette, seriousness, and hard work from all parties are absolute, and must be upheld. Our country's political leadership is very weak, there is a politicization of the bureaucracy, there is resistance (resistance) from the bureaucrats themselves and the competence of implementing bureaucratic reform. Political commitment needs to be emphasized and formulated into a solid policy, guide and guide in its implementation along with an evaluation of all activities and there must be an institution that is responsible for making and overseeing the bureaucratic reform policy. Focus, priorities and targets for achievement need to be set. Systematic, consistent, accurate, and controlled from an agenda that is carried out can avoid stagnation, saturation, and can also be separated from the image of mere pretense where every regime in power in the beginning always has a breakthrough or image.Penelitian ini membahas mengenai upaya pemerintah dalam merumuskan, menata kembali, dan meningkatkan serta menyempurnakan perilaku birokrasi menjadi lebih baik, produktif, profesional, efisien, dan efektif untuk pembentukan pola, modus, sistem, dan tata kelola yang lebih baik. Komitmen, etika yang baik, keseriusan, dan kerja keras dari semua pihak adalah mutlak, dan harus dijunjung tinggi. Kepemimpinan politik negara kita sangat lemah, ada politisasi birokrasi, ada resistensi (perlawanan) dari birokrat itu sendiri dan kompetensi pelaksana reformasi birokrasi. Komitmen politik perlu ditegaskan dan dirumuskan menjadi suatu kebijakan, pedoman dan pedoman yang kokoh dalam pelaksanaannya disertai evaluasi terhadap seluruh kegiatan dan harus ada lembaga yang bertanggung jawab membuat dan mengawasi kebijakan reformasi birokrasi. Fokus, prioritas dan target pencapaian perlu ditetapkan. Sistematis, konsisten, akurat, dan terkontrol dari sebuah agenda yang dijalankan dapat menghindari stagnasi, kejenuhan, dan juga dapat dipisahkan dari citra kepura-puraan belaka dimana setiap rezim yang berkuasa pada awalnya selalu memiliki terobosan atau citra.
The Effectiveness of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) during the Covid-19 Period in Bireuen Regency Ti Aisyah; Cut Sukmawati; Muhammad Hasyem; Nur Aklima
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 2, No 2 (2021): Multidimensi Problematika Masyarakat
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v2i2.5202

Abstract

Non-Cash Food Assistance (BPNT) aims to reduce the burden of public spending in meeting basic needs. However, there are some problems with distribution. This research focuses on indicators of the effectiveness of the distribution of the BPNT assistance program, namely target accuracy, choice accuracy, and timeliness, as well as the benefits of the BPNT program for the community. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. The types of data used are primary and secondary data. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the study illustrate that the effectiveness of the distribution of non-cash food assistance in Bireuen Regency has not been fully running well because BPNT recipients are not on target. Meanwhile, KPM is not given the freedom to choose aid materials according to their needs, so it is not the right choice. In addition, the schedule for assisting is still not following the provisions so that it is not on time. The benefits of the program can be directly felt by the poor in improving food security and improving the economy for SMEs (e-Warung). Overall, the distribution of Non-Cash Food Assistance (BPNT) to KPM is still less effective. ABSTRAKBantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan mengurangi beban pengeluaran masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Namun dalam penyaluran terdapat beberapa permasalahan.  Penelitan ini berfokus pada indikator efektivitas penyaluran program bantuan BPNT yaitu ketepatan sasaran, ketepatan pilihan, dan ketepatan waktu, serta manfaat program BPNT bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa efektivitas penyaluran bantuan pangan non tunai di Kabupaten Bireuen belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena penerima BPNT tidak tepat sasaran. Sementara KPM tidak diberikan kebebasan dalam pemilihan bahan bantuan sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak tepat pilihan. Selain itu, jadwal pemberian bantuan masih belum sesuai dengan ketentuan sehingga tidak tepat waktu. Adapun manfaat program langsung dapat dirasakan oleh masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi bagi pelaku UKM (e-Warung).  Secara keseluruhan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada KPM masih kurang efektif.
Implementation of Distribution and Determination of Village Funds (Case Study in Syamtalira Bayu, Aceh Utara Regency) Muhammad Hasyem; Endang Larasati; Sri Suwitri; Hardi Warsono
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26811/peuradeun.v10i2.738

Abstract

Regent Regulation Number 39 of 2017 concerning Procedures for Distribution and Determination of Details of Gampong Funds is prioritized for community development and empowerment. This study aims to describe the implementation of the Aceh Utara Regent's Regulation and analyze the supporting and inhibiting factors in the implementation of the Aceh Utara Regent's Regulation. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. The results showed that all gampongs in Syamtalira Bayu sub-district had finished compiling the Village Fund Policy Plan (Qanun APBG) for the current year and reported the realization of the use of the Gampong Fund for the fiscal year; All Village Fund Policy Activities that have been determined (Qanun APBG) have been completed, although there are still villages that are late in completing them; All Gampong Funds have been completed, although reporting is still ongoing. factors that support and hinder the implementation of the bupati's policies include; communication, resources, attitude of implementers, objectives, environment, as well as steps and company policies. Solving this research problem is done by combining the theory of public policy implementation models from Grindle, Van Meter, and Van Horn, as well as the theory of Edward III.
EMPOWERMENT OF SALTED FISH PROCESSING BUSINESS IN INCREASING COMMUNITY INCOME IN LHOKSEUMAWE CITY Ti Aisyah; Murniati Murniati; Ahmad Yani; Muhammad Hasyem; Arinanda Arinanda
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v4i2.11754

Abstract

Empowerment is essential for the salted fish processing community in Gampong Ujung Blang. Because the salted fish processing business is one of the main livelihoods of the Ujung Blang Gampong coastal community. The powerlessness of the community whose main livelihood is in the salted fish processing business with weaknesses in various aspects, both knowledge is still carried out in traditional Processing, skills are still limited, availability of infrastructure is still limited, capital is limited, and productivity results are still narrow, only enough to be marketed to local communities. The research focuses on empowering Salted Fish Processing Businesses to increase the Income of Gampong Ujung Blang Communities, Lhokseumawe City. The study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques by observation, interviews, and documentation. The data analysis technique was carried out by an interactive model: data reduction, data display, verification, and conclusion. The research results on empowering salted fish processing businesses in Ujung Blang village have been carried out by the Maritime Affairs and Fisheries Service of Lhokseumawe City through financial assistance, infrastructure assistance, and training. However, they are still constrained and unsustainable, yet to be evenly distributed among the community. The salted fish processing business which the people of Ujung Blang village occupy has yet to be able to increase Income because each salted fish processing production is limited with a limited workforce (5 people). With erratic wages with an average worker wage of Rp. 50,000/day. Meanwhile, the Income from the owner of the salted fish processing business is around Rp. 5 million/month is only enough for daily needs and business capital playback because capital and production are still low and marketing is limited (local area).Pemberdayaan penting dilakukan kepada masyarakat pengolahan ikan asin Gampong Ujung Blang. dikarenakan  usaha pengolahan ikan asin merupakan salah satu pencaharian utama masyarakat pesisir gampong Ujung Blang. Ketidak berdayaan masyarakat yang pencaharian utamanya bidang usaha pengolahan ikan asin dengan kelemahannya pada berbagai aspek baik pengetahuannya masih dilakukan proses pengolahan secara tradisional, ketrampilan masih terbatas, ketersediaan sarana prasarana masih terbatas, modal terbatas, dan hasil produktivitasnya masih terbatas hanya cukup dipasarkan untuk masyarakat lokal. Fokus penelitian bagaimana Pemberdayaan Usaha Pengolahan Ikan Asin Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat  Gampong Ujung Blang Kota Lhokseumawe. Metode penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan Tehnik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.   Tehnik analisis data dilakukan model interaktif yaitu reduksi data penyajian data (data display) verifikasi serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian pemberdayaan usaha pengolahan ikan asin di gampong Ujung Blang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Lhokseumawe dalam bentuk bantuan dana, bantuan sarana prasarana dan pelatihan namun masih sangat terbatas dan tidak berkelanjutan, belum merata kepada masyarakat. Usaha pengolahan ikan asin yang ditekuni mayarakat gampong Ujung Blang belum dapat meningkatkan pendapatan karena hasil produksi pengolahan ikan asin masing terbatas dengan penggunaan tenaga kerja yang terbatas (5 orang). Dengan upah yang tiidak menentu dengan upah pekerja rata-rata  Rp. 50.000/hari. Sedangkan Pendapatan dari pemilik usaha pengolahan ikan asin berkisar Rp. 5 juta/bulan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk pemutaran modal usaha, dikarena modal dan produksi masih rendah dan pemasaran yang terbatas (wilayah lokal).
Co-Authors Ahmad Yani Arinanda Arinanda Cut Sukmawati Endang Larasati Ferizaldi Ferizaldi Hardi Warsono Murniati Murniati Nur Aklima Sri Suwitri Syamsuddin Syamsuddin Tarmidi Tarmidi Ti Aisyah