Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Peningkatan Kualitas Data Kependudukan melalui Program Kemitraan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan Nafsiatun -
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM) Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM) (DOAJ & SINTA 3 Indexed)
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (720.795 KB)

Abstract

Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu desa yang sedang berkembang. Oleh karena itu memerlukan penataan di bidang administrasi kependudukan terutama administrasi kelahiran, kematian, dan pernikahan. Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura bekerjasama dengan Pemerintah Desa Punggur Kecil melakukan kegiatan PKM Tertib Administrasi Kependudukan. Kegiatan PKM meliputi sosialisasi, penyuluhan dan pendampIngan perbaikan administrasi kependudukan meliputi kelahiran, kematian dan pernikahan. Kegiatan ini mampu memperbaiki ketertiban administrasi kependudukan di Desa Punggur Kecil. Peningkatan ketertiban administrasi kependudukan ini memberikan efek pada pemetaan kependudukan Desa Punggur Kecil sehingga bisa melakukan strategi pemberdayaan penduduknya untuk peningkatan kesejahteraannya. Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan menunjukkan peningkatan 77% pemahaman masyarakat Desa Punggur Kecil terthadap tertib administrasi kependudukan. Sebelum kegiatan PKM 97% masyarakat mengatakan belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang administrasi kependudukan. Setelah kegiatan PKM ini sebanyak 77% masyarakat Desa Punggur Kecil merasa puas. Sebanyak 23% masyarakat tidak puas karena waktu pelaksanaan PKM kurang lama. Hal ini dibuktikan dengan 100% masyarakat meminta Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura melakukan PKM lagi di Desa Punggur Kecil dengan tema yang berbeda sehingga Desa Punggur Kecil makin maju.
PENINGKATAN PERILAKU PEDULI HUKUM DAN LINGKUNGAN MELALUI PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT PEDULI HUKUM Kamarullah; Nafsiatun; Muhammad Irfani Hendri; Ari Widiyantoro
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2019): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v3i1.2056

Abstract

Law enforcement requires firm assertiveness and public awareness. Law enforcement will guarantee the life of a safe nation and state. Communities need high legal awareness so that they have high legal behavior. The province of West Kalimantan is one of the provinces that experiences land and forest fires every year. Factors of land and forest fires include natural and human factors. Natural factors, especially the dry season is a difficult factor to control, so one of the preventive steps is to control human factors. Control of human factors through increasing the care of law and the environment so that humans do not violate the law, especially the burning of land and forests. The Community Care Law Partnership Program (PKM) is one way to improve legal and environmental care behavior. The method for implementing PKM activities was through socialization and counseling, demonstrations and training, and assistance to partners, namely the people of Rasau Jaya III village, including farmers, PKK women and youth groups. The results of the activity showed that the Rasau Jaya III village officials and the community were enthusiastic in following this activity. The activity was carried out on the sidelines of the busy work of the people of Rasau Jaya III village. Activities are carried out with a persuasive approach so that interaction with the community becomes comfortable. This is done so that the transfer of knowledge and skills goes well. Based on the results of the questionnaire before and after the activity showed that the law and environment care behavior of the community of Rasau Jaya III increased. This condition is very important to create law enforcement and environmental care for a comfortable human life.
PENINGKATAN PENGETAHUAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI KELOMPOK PELAKU EKONOMI DI DESA RASAU JAYA UMUM MELALUI PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT Nafsiatun; Kamarullah; Priyo Saptomo; Subiyatno
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - SNPPM2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.425 KB)

Abstract

Abstract Rasau Jaya Umum Village, Rasau Jaya District, Kubu Raya Regency, West Kalimantan Province is one of the villages that often experiences forest and land fires. Rasau Jaya Umum Village is experiencing rapid development so that waste becomes one of the problems that need to be resolved properly. During the Covid-19 pandemic, environmental cleanliness is very important. The purpose of this community partnership program is to increase the knowledge of the economic groups in Rasau Jaya Umum Village so that they understand better environmental management so that it provides meaningful benefits to the community. Implementation of community service is carried out with a periodic extension approach for 5 months. Increasing knowledge is carried out by means of a questionnaire before and after the activity is carried out. The results of the activity show that groups of economic actors consisting of farmers, traders and ranchers have increased knowledge of the environment by 56%, waste management 54% and prevention of forest and land fires by 50%. This condition is expected to be able to change the mindset of the group of economic actors in Rasau Jaya Umum Village to better protect the environment so that they can live healthier lives. Abstrak Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu desa yang sering mengalami kebakaran hutan dan lahan. Desa Rasau Jaya Umum sedang mengalami pembangunan yang pesat sehingga sampah menjadi salah satu persoalan yang perlu diselesaikan dengan baik. Saat pandemi Covid-19, kebersihan lingkungan sangat penting. Tujuan program kemitraan masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan kelompok pelaku ekonomi di Desa Rasau Jaya Umum agar lebih memahami pengelolaan lingkungan hidup dengan baik sehingga memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat. Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan pendekatan penyuluhan secara berkala selama 5 bulan. Peningkatan pengetahuan dilakukan dengan kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kelompok pelaku ekonomi yang terdiri atas petani, pedagang dan peternak mengalami peningkatan pengetahuan tentang lingkungan hidup sebesar 56%, pengelolaan sampah 54% dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan 50%. Kondisi ini diharapkan mampu mengubah pola pikir kelompok pelaku ekonomi di Desa Rasau Jaya Umum untuk lebih menjaga lingkungan hidup sehingga bisa hidup lebih sehat.
PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI JAHE DESA RASAU JAYA UMUM MELALUI PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN TANAMAN OBAT TRADISIONAL Ari Widiyantoro; Muhammad Akib Yuswar; Uray Ristian; Nafsiatun
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 (2022): PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - SNPPM2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The Ginger Farmer Group in Rasau Jaya Umum Village is a ginger farmer group that only produces ginger rhizomes which are directly sold to collectors. This results in the farmers being less empowered to improve their welfare. Therefore, training and assistance is needed to improve the knowledge and skills of the Ginger Farmer Group in Rasau Jaya Umum Village in understanding various medicinal plants and their processing so as to increase the selling value of agricultural products. The implementation of activities is carried out in the form of training and assistance regarding medicinal plants and their processing. Based on observations made during the activity and then giving a questionnaire, data obtained that members of the ginger farmer group in Rasau Jaya Umum Village were enthusiastic about participating in the activity by 100%, increasing their knowledge by 30%, skills in processing medicinal plants increased by 40%. This condition is a trigger for improving the welfare of the ginger farmer group in Rasau Jaya Umum Village. Abstrak Kelompok Tani Jahe Desa Rasau Jaya Umum merupakan kelompok tani jahe yang hanya menghasilkan rimpang jahe yang langsung dijual ke pengepul. Hal ini mengakibatkan para petani kurang berdaya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu diperlukan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kelompok Tani Jahe Desa Rasau Jaya Umum dalam memahami berbagai tanaman obat dan pengolahannya sehingga dapat meningkatkan nilai jual hasil pertanian. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan mengenai tanaman obat dan pengolahannya. Berdasarkan observasi yang dilakukan selama kegiatan kemudian dilakukan pemberian kuisioner diperoleh data bahwa anggota Kelompok Tani Jahe Desa Rasau Jaya Umum antusias mengikuti kegiatan sebesar 100%, meningkat pengetahuannya sebesar 30%, dan keterampilan pengolahan tanaman obat meningkat 40%. Kondisi ini menjadi pemicu peningkatan kesejahteraan Kelompok Tani Jahe Desa Rasau Jaya Umum.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN PERTANIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 196/PID.B/LH/2021/PN,MPW Nafsiatun Nafsiatun; Sharach Septiarni Dewi; David Dino Sipahutar; Alber Manurung; Muhammad Bayu Segara; Susana Herpena
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3360

Abstract

Pembakaran lahan atau ladang tidak dibenarkan secara hukum, selain dapat merusak lingkungan juga dapat menyebabkan pencemaran yang menggu kesehatan. bagi yang melanggarnya akan dikenakan tindak pidana sesuai dengan undang-undangan yang berlaku. Untuk itu masyarakat berkewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan. Dalam putusan perkara nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN.Mpw. Pelaku yang melakukan pembakaran lahan majelis hakim setelah memeriksa dan mengadili menyatakan terbukti dengan sah melakukan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang melakukan pembakaran lahan pertanian. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan normatif. Bahwa dari studi yang dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat bahwa dalam memutuskan kasus tersebut, keadilan dan kepastian hukum telah terpenuhi. Hal ini dikarenakan oleh fakta bahwa selama persidangan, unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli serta pengakuan dari terdakwa. Dengan demikian majelis hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana karena telah melanggar peraturan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 108 bersama dengan Pasal 69 ayat 1 huruf h dan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 terkait perkebunan. Serta tidak memperhatikan peraturan menteri lingkungan hidup nomor 10 Tahun 2010. Sehingga menetapkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman penajra selama 8 (delapan) bulan dan menetapkan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dengan demikian, Peneliti berpendapat bahwa majelis hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang adil dan memeberikan kepastian hukum.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG Arya Suhendra; Kamarullah Kamarullah; Nafsiatun Nafsiatun
EnviroScienteae Vol 19, No 3 (2023): ENVIROSCIENTEAE VOLUME 19 NOMOR 3, AGUSTUS 2023
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/es.v19i3.17262

Abstract

Gold mining without a permit is one of the activities that results in a decrease in environmental quality, because gold mining activities use mercury to separate gold ore from rocks until the refining process. The purpose of this study is to identify and analyze the implementation of law enforcement against gold mining without a permit and controlling the environmental impact of gold mining without a permit in Sintang District, Sintang Regency. The type of research is sociological juridical. Data collection by interview and observation was then analyzed by qualitative methods. Unlicensed gold mining is caused by economic factors, education and the community feels they have the right to manage natural resources. Gold mining law enforcement without a permit applies criminal law with the imposition of fines and is still not optimal due to several constraints on the location of miners moving around, the absence of regional regulations related to PETI and community resistance. The government's efforts to control environmental impacts on water pollution from PETI activities are monitoring water quality conditions on a regular basis.
Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan/Berkelanjutan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nur Aliuddin; Petrus; Nafsiatun
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 5 No 3 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i3.264

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Green Public Procurement (GPP) di Kalimantan Barat menggunakan perspektif teori Meter dan Horn (1975). Teori ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil jika perubahan kecil dan konsensus tujuan tercapai. Namun, implementasi GPP di Kalimantan Barat belum optimal karena standar kebijakan masih generik, kurangnya kolaborasi antar organisasi, koordinasi yang lemah, dan kurangnya komitmen dari para pelaksana. Penulis mengembangkan Model Implementasi Kebijakan GPP Berkelanjutan yang mencakup dimensi instrumen normatif, sumber daya kebijakan, kegiatan pelaksanaan, dan kepatuhan aktor kebijakan. Model ini menambahkan komponen leadership dan kolaborasi yang penting dalam implementasi kebijakan. Penulis memberikan beberapa saran untuk meningkatkan implementasi GPP, termasuk memperkuat kerangka hukum, memberikan insentif bagi pelaksana kebijakan, menyusun prosedur operasional yang komprehensif, dan menjalin kemitraan dengan akademisi untuk penelitian lebih lanjut.