Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

TANTANGAN DESENTRALISASI FISKAL Ratna Ani Lestari
JURNAL ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK Vol 3, No 1 (2023): Juispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.82 KB) | DOI: 10.30742/juispol.v3i1.2890

Abstract

Decentralization policies must always be combined with the aim of democratizing governance, strengthening national integration, empowering local communities, respecting diversity, and improving people’s welfare. The progress of Regional Government can be seen from the ability to adapt according to current conditions, where accountability, distribution of power and authority that is used as optimally as possible is the key to the good of an area, by utilizing technology the government is required to be able to innovate, new colors and synchronize needs in society both in terms of service and product policy. On the other hand, if it is very difficult for an area to get regional income, there is nothing wrong with looking for investors for regional development, regional potential is something that can be prospected for regional progress, both potential natural resources, geography or a certain industry that requires a lot of workers who can be recruited in local community. With the HKPD Law 1/2022, the government is expected to be able to resolve the challenges of decentralization and realize an effective and efficient allocation of national resources. Key words: Decentralization policy, fiscal decentralization. 
PELAYANAN PUBLIK DALAM GOOD GOVERNANCE Ratna Ani Lestari; Agus Santoso
JURNAL ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK Vol 2, No 1 (2022): Juispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.156 KB) | DOI: 10.30742/juispol.v2i1.2134

Abstract

Pelayanan publik menjadi fokus disiplin ilmu dalam administrasi publik di Indonesia. Pelayanan publik dalam good governance setidaknya harus memenuhi kualitas yang harus dipenuhi. Pelayanan publik dalam mendorong praktik good governance adalah sangat penting dilaksanakan, agar perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholders yaitu: pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat dijadikan landasan bagi peningkatan pelayanan publik oleh aparatur sipil negara atau pemerintah. Harus diakui, bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaruan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu pelayanan publik yang profesional perlu diwujudkan dalam good governance. Hal ini penting mengingat dalam sistem pemberian layanan kepada masyarakat akhir-akhirini menunjukkan banyak permasalahan. Pelayanan publik yang menggambarkan good governance yaitu para pelaku penyelenggara pelayanan baik pemerintah, masyarakat, dan swasta dapat melakukan kegiatan pelayanan yang inovatif namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip good governance.Kata Kunci: Pelayanan Publik, Good Governance.