Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Selat Jurnal Cahaya Keadilan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Dedikasi Hukum
Ukas Padrisan Jamba -
Univeritas Putera Batam
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA TERHADAP PEMANFAATAN PERAIRAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA DI KEPULAUAN RIAU Ukas Padrisan Jamba -
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (552.293 KB)

Abstract

Secara umum pengesahan Unclos 1982 membawa konsekuensi Negara untuk menata, memperbaiki untuklebih baikdan bermanfaat utamanya penempatan wilayah perairan/laut secara umum wilayah PerbatasanNegara Indonesia khususnya wilayah perairan/laut perbatasan Negara di wilayah Kepulauan Riau.Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada antara lain ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor4/Prp/1960 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Serta Undang-UndangNomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Perairan di perbatasan wilayah perairan perbatasan Negara. Lautadalah wilayah yang lebih luas dibanding wilayah daratan, hanya saja kadang menjadi kekhawatirantersendiri bagi suatu Negara, apalagi dengan arus globalisasi yang intinya bangsa akan mencaripengembangan teknologi dan pemanfaatan wilayah tanpa menyadari yurisdiksionalnya seperti yangditentukan dalam pengesahan United Nations Convention of the law of sea dan peraturan wilayahbersangkutan/kedaulatan negara.Wilayah perbatasan merupakan kawasan tertentu yang mempuyai dampakpenting dan memiliki peranan strategis bagi peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pertahanankesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat di dalam maupun diluar wilayah yang memiliki keterkaitan yangkuat dengan kegiatan-kegiatan diwilayah lain yang berbatasan, baik dalam lingkungan nasional maupuninternasional yang pastinya mempunyai dampak positif dan negatif, dampak terhadap fungsi pertahanankeamanan nasional. Setiap wilayah perbatasan Negara Indonesia memiliki karakteristik dan ciri hasmasyarakat masing-masing dipengaruhi kultur budaya, etnis, kearifan local dan potensi alam yang adadikawasan tersebut. Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas, namun keadaan laut dan Negarakita sangat kurang terjaga, sehingga banyak ancaman sengketa mengenai batas wilayah perairan lautIndonesia dengan Negara-negara tetangga.
TINJAUAN YURIDIS KAVLING SIAP BANGUN DI KOTA BATAM Padrisan Jamba, Irene Svinarky
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (512.231 KB) | DOI: 10.33884/jck.v6i2.1056

Abstract

Kota Batam yang merupakan salah satu kota yang aturannya sedikit berbeda dengan Kota yanglain di Indonesia tentang prosedur permohonan administratif pendaftaran kepemilikan lahan,namun untuk izin pengalokasian lahan masih dipegang oleh Badan Pengusaha Batam yangdisingkat dengan BP Batam. Di Kota Batam pemberian KSB sebenarnya diberikan kepadawarga dikarenakan berbagai hal. Untuk mendapatkan KSB masyarakat perlu memenuhiprosedurnya terlebih dahulu. Hal inilah yang membuat penulis tertarik mengambil judulTinjauan Yuridis Kaveling Siap Bangun di Kota Batam. Tujuan dari penulisan ini adalah untukmengetahui Kaveling Siap Bangun boleh dimiliki oleh pengguna lahan (masyarakat umum) diKota Batam. Metode Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitianhukum normatif. Penelitian normatif di dalamnya juga diperbolehkan penggunaan analisisilmiah ilmu-ilmu lain (termasuk ilmu empiris) untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yangditeliti dengan cara kerja ilmiah serta cara berfikir yuridis (yuridis danken). Pengambilan Datayang digunakan adalah dengan menggunakan data sekunder, dimana teknik dokumentasi danpencatatan dengan melalui sistem file. Adapun Hasil Penelitian Kaveling Siap Bangun di KotaBatam boleh dimiliki oleh orang pribadi, tetapi pemberian KSB tersebut dapat diberikan kepadamasyarakat. Masyarakat yang mendapatkannya sedangkan masyarakat yang mendapatkankaveling tersebut masih ada yang belum membangun kaveling padahal ketentuannya dalamperjanjian sementara yang disepakati oleh pemohon dengan Badan Pengusaha Batam sipemohon harus segera membangun bangunan di atas tanah tersebut.
ANALISI YURIDIS PENGATURAN JANGKA WAKTU NOTARIS DALAM MENERIMA DAN MENYIMPAN PROTOKOL NOTARIS DI INDONESIA Diki Zukriadi; Padrisan Jamba; Zuhdi Arman
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 9 No 1 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 1 April 2021
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v9i1.3700

Abstract

Notary Public is a public official who is authorized to make credential deeds as a means of proof. Besides being given a notary protokol, it is also obliged to save the notary protokol, both its own and other notary protokols. Regulations related to depository of notary protokol in article 65 paragraph (5) of the UUJN only state that the time for submission was issued 25 (twenty-five) years or more sent by the Notary recipient of the Notary Protokol to the Regional Supervisory Council. This can lead to legal considerations of the notary who will accept the protokol responsible for the notary protokol which is of great concern, which causes rejection of other notaries who will accept the protokol. This study uses a normative method with steps of description, systematization, and explanation of the content of positive law related to using laws and regulations, accessing history and obtaining concepts. Based on the results of the assessment and analysis, the notary protokol is not regulated by the exploitation in UUJN so as to make an agreement on the law so that it can keep documents on the notary protokol while he is still working and also open the work agreement by getting permission from the Notary Association Regional Supervisory Board. Indonesia. While it was agreed that there was a refusal to accept the notary protokol, legal considerations would be given to the notary recipient of the protokol. Tackling these responsibilities can be incorporated into codes of ethics, the notary profession, and approved by the government regarding sanctions for reprimands and compensation from membership.
PERLINDUNGAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Zuhdi Arman; Padrisan Jamba
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 9 No 2 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 2 Oktober 2021
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v9i2.4521

Abstract

Manajemen Pegawai Negeri Sipil menurut UU Nomor 43 tahun 1999 pasal 1 angka (8) adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Tujuan manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan dukungan PNS yang profesional, bertanggungjawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.
JCK PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI OLEH KONSUMEN PENGGUNA JASA PERBAIKAN KAPAL padrisan - jamba; Rizki Tri Anugrah Bhakti Rizki Tri Anugrah Bhakti
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 1 April 2022
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v10i1.5517

Abstract

Peran masyarakat sangat penting dalam pembangunan nasional, adapun hal yang dapat dilakukan dalam membantu pembangunan dapat diwujudkan dengan mendirikan berbagai macam usaha. Banyak bidang usaha yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia bukan hanya dalam bentuk barang emlainkan juga jasa. Di dunia usaha jasa, persaingan akan selalu ada dan semakin hari semakin ketat. Hal tersebut merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup sebuah perusahaan, tetapi disisi lain justru memberikan peluang bagi para pengusaha dan terpacu untuk mengembangkan bisnisnya. Namun ternyata dalam perjalanan bisnis, seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan oleh pengguna jasa, sebagai contoh adalah jasa perbaikan kapal yang juga tidak lepas dari potensi wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna jasa perbaikannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative yaitu dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan perjanjian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.
Legal protection for parking services in the event of a motor vehicle loss Zernis Cendramata Reessena; Padrisan Jamba
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 13, No 2 (2022): August 2022
Publisher : Faculty of Law, University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v13i2.7874

Abstract

Consumer protection is a business that contains principles, rules, or rules used to provide protection and protect consumer rights. Problems regarding the safety of vehicles parked in public places often occur. These problems include the loss of helmets, vehicle parts, and even frequent loss of parked cars. What is the responsibility of parking managers to consumers who use roadside parking services in Batam City if they experience a vehicle loss? Researchers carried out the data interview technique by interacting and communicating directly at the research location with the interviewees. For the loss of motorized vehicles using parking services, the responsibility lies with the parking operator, which organizes the parking service business that has obtained a permit from the Regional Government. If t the parking operator does not carry out the responsibility, then legal action can be taken, both litigation and non-litigation. As one of the essential elements in the transportation system, parking arrangements are necessary and a concern for local governments to create a sense of security and comfort in using public facilities.How to cite item: Reessena, Z., Jamba, P. (2022). Legal protection for parking services in the event of a motor vehicle loss. Jurnal Cakrawala Hukum, 13(2), 224-230. DOI:https://doi.org/10.26905/idjch.v13i2.7874.
Peran Negara Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Kampung Tua/Nelayan di Atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam) Agus Riyanto; Padrisan Jamba
Jurnal Selat Vol. 5 No. 1 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.24 KB)

Abstract

Indonesian Constitution contained in the 1945 Constitution mandates that the Earth, Water, and Natural Wealth contained in it controlled the state and used for the greatest prosperity of the people. In the field, the mandate has not gone properly. For example in the city of Batam, agrarian conflicts, especially on land and land in Kampung Tua / Nelayan become one of the main problems. This study aim to analyze the role of the state in the settlement of agrarian conflicts (Case Study of Kampung Tua/Fisherman on Right of Management of Badan Pengusahaan Batam). The method used in this paper is the empirical juridical approach method. This legal research uses data from literature and interviews the community. The result show that various state institutions have sought with various meetings and activities to resolve agrarian conflicts, but up to now have not been able to solve the problem completely. Keywords: Agrarian Conflict, Kampung Tua/Nelayan, Right of Management. Konstitusi Indonesia yang termuat dalam UUD 1945 mengamanatkan agar Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di lapangan, amanat tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya di Kota Batam, konflik agraria khususnya atas tanah dan lahan di Kampung Tua/Nelayan menjadi salah satu permasalahan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam penyelesaian konflik agraria (Studi Kasus Kampung Tua/Nelayan di Atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam). Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum ini menggunakan data dari bahan pustaka dan wawancara dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai institusi negara telah berupaya dengan berbagai pertemuan dan kegiatan untuk menyelesaikan konflik agraria, akan tetapi sampai dengan sekarang belum bisa menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Kata kunci: Konflik Agraria, Kampung Tua/Nelayan, Hak Pengelolaan.
PERAN KEPOLISIAN SEKTOR BATU AJI TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI KOTA BATAM Muhammad Setyawan Susanto; Padrisan Jamba
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.686 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v6i1.177-182

Abstract

Hidup di era yang super canggih seperti saat ini, ada dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Batam. Teknologi memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain yang jaraknya berjauhan dengan kita. Akan tetapi hal demikian disalah gunakan oleh Sebagian masyarakat Kota Batam, mereka menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menjajakan atau mempromosikan diri mereka di jual ke orang yang membutuhkan jasa mereka (prostitusi). Untuk mengetahui peran Kepolisian Sektor Batu Aji dalamnmenanggulangi tindakkpidana prostitusi online dikKota Batam, penelitiannini dilakukan di Kepolisian Sektor Batu Aji, dengan melakukan observasi dan mewawancarai narasumber. Hasil dari penelitian tersebut adalah pihak Kepolisian Sektor Batu Aji telah melakukan upaya Preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pihak Kepolisian menemukan kendala yang mana kala tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat kadang tidak terdeteksi oleh sistem cyberpatrol dan enggannya masyarakat Kota Batam yang bekerja sama dengan pihakkKepolisian dalam usaha untuk meminimalisir tindak pidanaaprostitusi online tersebut. Kata Kunci: Prostitusi, Kepolisian Sektor Batu Aji.
Outreach and Assistance to Students regarding Fair and Humane Law Enforcement Ifahda Pratama Hapsari; Hardian Iskandar; Padrisan Jamba
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i1.28511

Abstract

Law enforcement in the midst of society essentially has clear legal rules, even though they cannot be calculated mathematically (certainly), but regarding their actions, the process of proving them and solving them, and the sanctions there are clear and firm rules. If these regulations can be implemented, of course the legal problems that occur in society can be resolved and run well. However, the reality of law enforcement that exists today is that there are too many anomalies that have arisen. As a result, law enforcement does not run as it should. Responding to the problem of legal inequality in law enforcement, one should not be trapped in a negative perception of the law related to the existing law enforcement process. In other words, the perception of the law must remain neutral.   Abstrak Sosialisasi dan Pendampingan Terhadap Mahasiswa tentang Penegakan Hukum yang Adil dan Humanis. Penegakan hukum di tengah masyarakat hakikatnya telah memiliki aturan hukum yang jelas, meskipun tidak dapat diperhitungkan secara matematis (pasti), tetapi mengenai perbuatannya, prosesnya pembuktiannya dan penyelesaiannya, dan sanksinya telah terdapat aturan yang jelas dan tegas. Apabila peraturan-peraturan tersebut dapat diterapkan, tentunya problemahukum yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dan berjalan dengan baik. Namun, realita penegakan hukum yang ada saat ini terlalu banyak anomali-anomali yang muncul. Akibatnya penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.Menyikapi persoalan ketimpangan hukum dalam penegakan hukum, maka tidaklah boleh terjebak pada persepsi negatif terhadap hukum terkait dengan proses penegakan hukum yang ada. Dengan kata lain, persepsi terhadap hukum harus tetap netral. Sebab hukum memiliki tujuan yang mulia, yakni mewujudkankeadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat, namun pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga hukum tidak mencapai tujuannya yang hakiki, yakni memberikan keadilan bagi masyarakat.    
JCK UPAYA KEJAKSAAN MEMBERIKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA Irene Svinarky; padrisan - jamba
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 02 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 02 Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v11i02.8171

Abstract

Di dalam kehidupan manusia pasti ditemui kegiatan yang berkaitan denganhukum baik yang sengaja dilakukan maupun yang tidak sengaja dilakukan.Apabila terjadi masalah hukum pidana, tidak semua yang diselesaikan sampai ketahapan pengadilan, karena ada upaya hukum lain yang disebut denganRestorative Justice (RJ), baik di tingkat kepolisian ataupun kejaksaan. RJ inidisepakati untuk dilaksanakan, agar membantu masyarakat yang tersangkutmasalah pidana dapat menyelesaiakan masalahnya tanpa harus menempuh prosespanjang, tetapi yang perlu diingat tidak semua perkara pidana yang dapatdiberikan rj. Oleh sebab itu, dengan keluarnya Perja No 15/2020, maka rj untukperkara tertentu dapat membantu JPU dalam menghentikan penuntutan terhadapterdakwa. Tujuannya penelitian ini adalah: Untuk mengetahui upaya yangdilakukan oleh kejaksaan dalam memberikan rj terhadap tindak pidana yangdilakukan oleh masyarakat bermasalah. Penelitian ini dilakukan di KejaksaanKota Batam; Hasil penelitian yang penulis dapat bahas dalam upaya kejaksaanmemberikan rj adalah: Kejaksaan memberikan rj kepada masyarakat denganbeberapa perkara saja yang sesuai dengan Perja Nomor 15/2020, karena tidaksemua perkara yang dapat diberikan rj, namun pemberian rj ini juga menelaahbeberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan sesuai dengan aturankejaksaan yang berlaku.
Co-Authors Agus Riyanto Diki Zukriadi Hardian Iskandar Ifahda Pratama Hapsari Irene Svinarky Muhammad Setyawan Susanto Rizki Tri Anugrah Bhakti Zernis Cendramata Reessena Zuhdi Arman