Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Keadilan
Diki Zukriadi
Unknown Affiliation
Humanities

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISI YURIDIS PENGATURAN JANGKA WAKTU NOTARIS DALAM MENERIMA DAN MENYIMPAN PROTOKOL NOTARIS DI INDONESIA Diki Zukriadi; Padrisan Jamba; Zuhdi Arman
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 9 No 1 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 1 April 2021
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v9i1.3700

Abstract

Notary Public is a public official who is authorized to make credential deeds as a means of proof. Besides being given a notary protokol, it is also obliged to save the notary protokol, both its own and other notary protokols. Regulations related to depository of notary protokol in article 65 paragraph (5) of the UUJN only state that the time for submission was issued 25 (twenty-five) years or more sent by the Notary recipient of the Notary Protokol to the Regional Supervisory Council. This can lead to legal considerations of the notary who will accept the protokol responsible for the notary protokol which is of great concern, which causes rejection of other notaries who will accept the protokol. This study uses a normative method with steps of description, systematization, and explanation of the content of positive law related to using laws and regulations, accessing history and obtaining concepts. Based on the results of the assessment and analysis, the notary protokol is not regulated by the exploitation in UUJN so as to make an agreement on the law so that it can keep documents on the notary protokol while he is still working and also open the work agreement by getting permission from the Notary Association Regional Supervisory Board. Indonesia. While it was agreed that there was a refusal to accept the notary protokol, legal considerations would be given to the notary recipient of the protokol. Tackling these responsibilities can be incorporated into codes of ethics, the notary profession, and approved by the government regarding sanctions for reprimands and compensation from membership.
JCK QUO VADIS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Diki Zukriadi
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 2 Oktober 2022
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v10i2.6461

Abstract

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk sebagai tindak lanjut amanat pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dihadirkan sebagai jawaban atas keraguan masyarakat dengan status Lembaga independent yang tidak terikat dengan kekuasaan manapun. KPK dibentuk sebagai lembaga Negara yang mulanya merupakan lembaga non pemerintah dan independen kini didudukan kedalam rumpun cabang kekuasaan pemerintah (Auxiliary State Organ) pasca direvisinya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut membawa dampak yang sangat besar bagi kelembagaan KPK baik dari fungsi dan kewenangan maupun dalam kedudukan lembaga Negara independen non permanen yang bertugas sebagai Trigger Mechanism dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan pendekaatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan Sejarah (Historical Approach). Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kewenangan, kedudukan dan implikasi yuridis terhadapa KPK pasca dilakukannya  revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.
JCK EKSISTENSI ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE TERKAIT TINDAKAN TRIAL BY THE PRESS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Diki Zukriadi; Moh. Andika Surya Lebang
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 02 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 02 Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v11i02.8172

Abstract

Tindakan "trial by the press" dalam sistem hukum merupakan kaedah yangbertentangan. Asas presumption of innocence sebagai fundamental principlemenegaskan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknyaoleh proses hukum yang adil dan berkeadilan yang dalam praktiknya, tindakantrial by the press cenderung memengaruhi opini publik dan mengkondisikanmasyarakat untuk menganggap seseorang bersalah sebelum proses peradilanselesai. Dampak tindakan trial by the press terhadap pelaku tindak pidana korupsidalam perspektif hukum berupaya mengevaluasi bagaimana pemberitaan mediamassa yang tidak berimbang dapat mempengaruhi hak-hak pelaku tindak pidanakorupsi untuk mendapatkan proses peradilan yang adil sedangkan dari perspektifsosial, penelitian ini mengkaji bagaimana stigmatisasi dan tekanan publik dapatmempengaruhi kehidupan pribadi dan profesional pelaku tindak pidana korupsi,bahkan sebelum terbukti bersalah. Hasil penelitian ini mempertimbangkanberbagai upaya yang dapat dilakukan oleh sistem hukum dan media massa untukmemastikan bahwa asas presumption of innocence tetap terjaga, sementara tetapmenjaga transparansi dan akuntabilitas dalam kasus-kasus korupsi denganmenggarisbawahi pentingnya pendekatan yang berimbang dan profesional dalammeliput setiap kasus.
Co-Authors Moh. Andika Surya Lebang Ukas Padrisan Jamba - Zuhdi Arman