Darmawan Salman
Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Potensi Ekonomi dan Manfaat Hidrologis Pertambangan Pasir Sungai Sadang di Pinrang Sulawesi Selatan Arsyad Arsyad; Didi Rukmana; Darmawan Salman; Ilham Alimuddin
Jurnal Ilmu Alam dan Lingkungan Vol. 11 No. 2 (2020): Jurnal Ilmu Alam dan Lingkungan
Publisher : Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (639.066 KB) | DOI: 10.20956/jal.v11i2.10374

Abstract

Sand is a material needed for various purposes such as construction materials and backfill materials so that the need for sand continues to increase. The economic potential in the form of increasing sand demand has triggered increased sand mining activities in the Sadang River in Pinrang Regency. The research took place between September and November 2019 which aimed to determine the economic potential and hydrological benefits of the Sadang River sand mining in Pinrang Regency. The research area covers three districts included in the Sadang River sand mining area of Pinrang Regency namely Patampanua, Duampanua and Cempa Districts. A field survey was conducted to find out the amount of production volume, production costs, mining and transportation activities. The results showed that the Sadang River sand mining has considerable economic potential. In addition to direct economic benefits, it also provides indirect economic benefits for the community around the mining area. If the river sand mining has been deemed damaging to the environment and disrupting the function of the river, then the passive river of Sadang River shows the opposite fact, namely that the Sadang River sand mining can help restore the hydrological function of the Sadang River to prevent siltation of the Sadang River due to sedimentation so as not to cause overflow and floods that can damage residents' settlements and agricultural land in three districts.
Keterkaitan Peran Antar Lembaga dalam Pembangunan Pertanian di Wilayah Perbatasan Indonesia Muhammad Arsyad; Andi Nuddin; Imam Mujahidin Fahmid; Darmawan Salman; Dwia Aries Tina Pulubuhu; Andi Alimuddin Unde; Abd Rasyid J; Achmad Amiruddin
Agroland: Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian Vol 28 No 1 (2021): April
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/agrolandnasional.v27i3.619

Abstract

Salah satu persoalan fundamental yang dihadapi pembangunan pertanian di wilayah perbatasan Indonesia adalah peran masing-masing lembaga terkait dengan pembangunan pertanian belum terpetakan dengan jelas menyebabkan pembangunan menjadi ego-sektoral. Penelitian ini menganalisis keterkaitan peran antar lembaga dalam pembangunan pertanian di perbatasan dengan Metode Interpretative Structural Modeling (ISM) dan berlokasi di tiga provinsi perbatasan dengan negara lain, yaitu: (1) Kalimatan Utara-Malaysia, (2) Papua-Papua Nugini, dan (3) Nusa Tenggara Timur-Timor Leste. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, dari sisi keterkaitan peran antar lembaga pemeran yang beroperasi dalam pembangunan pertanian, ditemukan bahwa salah satu aspek penentu penguatan kelembagaan pertanian di perbatasan adalah fungsi koordinasi antar lembaga (interkoneksitas). Kedua, lembaga-lembaga pemeran prioritas terdistribusi ke dalam sektor independent dan linkage (koefisien rata-rata DP = 0,79) dan dependent (D=0,37) yaitu: (1) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi, (2) Kementerian Kelautan dan Perikanan, (3) Kementerian Pertanian/Ditjen Perkebunan, (4) Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, (5) Kementerian Kelautan dan Perikanan. (6) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) provinsi/kabupaten, (7) Dinas Perindustrian & Perdagangan (Provinsi), (8) Dinas Kelautan dan Perikanan (provinsi/kabupaten), (9) Dinas Perhubungan (Provinsi/Kabupaten) (10) Dinas Pertanian/perkebunan (Provinsi/Kabupaten), (11) Lembaga Pemasaran/Koperasi Pertanian, (12) Lembaga Perbankan, (13) Dinas Koperasi/UKM (Kabupaten), (14) Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan (15) Badan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan (Kabupaten). Empat lembaga di antaranya merupakan lembaga pemeran kunci, yaitu: (1) Dinas Pertanian/Perkebunan (Provinsi/Kabupaten), (2) Badan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan (Kabupaten), dan (3) Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Jika dipilah berdasarlkan tingkatannya, maka lembaga tingkat pusat yang memiliki peranan sangat penting dalam penguatan kelembagaan pertanian di perbatasan yaitu: (1) Kementerian Pertanian/Ditjen Perkebunan, (2) Pusat Penelitian Pertanian/Perkebunan (Balitbang Pertanian), dan (3) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.