Garuda - Garba Rujukan Digital

Sri Yunarti

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Author-ID : 4074752

Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG ITSBAT NIKAH PERKARA NOMOR 2/Pdt.P/2019 DI PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT Burhanuddin Burhanuddin; Sri Yunarti
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Studi ini mengkaji tentang putusan hakim tentang isbat nikah perkara No. 2/Pdt.P/2019 di Pengadilan Agama Sawahlunto dalam perspektif fikih munakahat. Adapun latar belakang dalam penelitian ini adalah terkait mengenai Putusan Perkara No. 2/Pdt.P/2019/PA SWL, yang mana hakim dalam memutuskan perkara ini dengan status wali yang menikahkan seorang perempuan dengan status wali di luar ketentuan Undang-undang. Jadi timbul persoalan apa pertimbangan hakim dalam memutuskan isbat nikah dengan status wali yang menikahkan perempuan di luar ketentuan undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan hakim tentang isbat nikah perkara No. 2/Pdt.P/2019 di Pengadilan Agama Sawahlunto dalam perspektif fikih munakahat. Jenis penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan skunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan majelis hakim sekaligus Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto dan data skunder adalah direktori jendral Putusan Agama Sawahlunto kelas IIB, rekaman dan dokumentasi lainnya. Kesimpulan yang didapatkan bahwa hakim dalam mengabulkan isbat nikah dengan status wali di luar ketentuan undang-undang disebabkan karena situasi dan keadaan yang mendesak. Laki-laki dan perempuan dalam perkara tersebut disegerakan untuk dinikahkan karena membuat resah masyarakat sekitar karna sering berdua tanpa ikatan pernikahan, maka dengan alasan demikian hakim membolehkan pernikahan dilakukan oleh wali seorang tokoh agama dengan ketentuan rukun dan syarat pernikahan terpenuhi dan wali tersebut memahami tentang agama Islam, terkhusus tentang fikih munakahat, dan berwawasan luas, berwibawa, laki-laki.

SISTEM PEMBAYARAN UPAH BAGI KULI BARANG DI PASAR SAYUR BLOK A PADANG PANJANG MENURUT FIKIH MUAMALAH Zulkifli Zulkifli; Sri Yunarti
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sitem pembayaran upah yang terjadi bagi kuli di pasar sayur Padang Panjang, bagaimana pemilik kios memberikan upah kepada kuli dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah dalam pembayaran upah bagi kuli.. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research), teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Sumber data primer terdiri dari 2 orang penjual sayuran dan 3 orang kuli, sumber data sekunder terdiri dari bentuk dokumentasi dan angket sebagai tambahan dan pendukung dari penulisan skripsi ini. Adapun data yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data dan selanjutnya dianalisa untuk mencari kesimpulan terhadap sistem pembayaran upah kuli yang terjadi di pasar sayur Padang Panjang. Pelaksanaan sistem pembayaran upah bagi kuli terdapat ketidakadilan bagi kuli dalam transaksinya, dikarenakan dia tidak lagsung menerima upah setelah pekerjaan nya telah selesai, melainkan dibayarkan setelah habis barang dagangan si pejual sayuran. Pertama sistem pembayaran upah bagi kuli di pasar sayur Padang Panjang tidak dibenarkan, kuli merasa dirugikan dalam transaksi tersebut. Kedua mengenai tinjauan fiqh muamalah dalam sistem pembayaran upah, terdapat unsur ketidak jelasan dalam pembayaran upah bagi kuli tersebut, karena menurut fiqh muamalah Upah hendaknya segera dibayarkan sebelum keringat si pekerja kering.

ANALISIS SULTHAH QADHAIYYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 36/PUU-XV/2017 TERKAIT KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Asmarianti Asmarianti; Sri Yunarti
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

This study examines the analysis of Sultah Qadhaiyyah against the Constitutional Court Decision No. 36/PUU-XV/2017 concerning the Position of the Corruption Eradication Commission. This study wants to find answers about the position of the Corruption Eradication Commission in the Indonesian government system and how Sulthah Qadhaiyyah's perspective on the decision of the Constitutional Court No. 36/ PUU-XV/2017 regarding the position of the Corruption Eradication Commission. This research is a library research, namely literature research which is excavated based on the main sources (data) systematically and analyzed from the collected material which is carried out qualitatively, which means identifying, compiling, managing and describing systematically, then analysis is carried out. by describing a systematic interpretation. The results of this study found that the position of the KPK in the Indonesian government system is an institution that is in the realm of the executive, as stated in Article 1 paragraph (3) of Law No. 19 of 2019 concerning the second amendment to Law no. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. Sulthah Qadhaiyyah's perspective on the decision of the Constitutional Court no. 36/ PUU-XV/2017 regarding the position of the Corruption Eradication Commission that the KPK institution is in the wilayatul mazalim judiciary which is under the auspices of Sulthah Qadhaiyyah (judicial institution).

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search