Garuda - Garba Rujukan Digital

Pergeseran Prilaku Politik Elit dalam proses dan pasca pemilukada kota tasikmalaya 2012 Subhan Agung
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 3 (2013): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Fenomena terjadinya pergeseran perilaku politik dalam proses dan pasca kontestasi elektoral selalu menarik untuk dikaji secara ilmiah. Faktor apa yang menyebabkan, kepentingan yang saling berbenturan sangat pekat mewarnai dan paling menarik untuk diketahui dengan pasti dan jelas. Hal itulah yang mengilhami penelitian pergeseran perilaku politik dalam proses dan Pasca Pemilukada. Jika proses Pemilukada lebihcenderung merekam dinamika kontestasi tersebut, maka pasca pemilukada lebih cenderung melihat bagaimana kekuatan politik mengalami dinamisasi sesuai dengan kepentingan elit-elit tersebut

RELASI KUASA DALAM KEPEMIMPINAN ADAT : Studi Relasi Kuasa dalam Model Kepemimpinan Adat di Kampung Kuta, Ciamis, Jawa Barat Subhan Agung
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 3, No 1 (2011): (Januari) : Aliansi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

This paper is the theme of power relation in the model of Traditional Leadership in the village of Kuta, Ciamis West Java. This article tries to reveal how indegious leaders in the village of Kuta problems does play a political role in their leadership rolesrespectively. It is realize or not, each leader tried to strengthen his control over the roles and communication esthablisd between them. In addition, how these leaders scramble influence in the eyes of the people with legitimate power through what they call amandate ancestor. By using ethnographic qualitative research methods, the authorstied to describe as well as exploring the issues listed above. This is important because basically all the processes taking placein communications and community leaders is the knowledge that will be able answer the problems which appear above. Amanah ansector which they use as jargon to keep the power of a leader is basically something that is planned (by design) in the context of power relations that shaped their respective leaders.

NEGARA VIS A VIS CIVIL SOCIETY MASA TRANSISI: Studi Counter Hegemony Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) terhadap Rezim Habibie Subhan Agung
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2009): (Juli) : Aliansi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Target of this research are : first, to know the perception of HMI MPO to Habibie transition regime in its relation with people. Second, to know strategy and movement manifestation of HMI MPO in conducting counter hegemony to Habibie transition regime. This Research uses descriptive qualitative method. Informan technique intake use purposive sampling. Process selection use snowball sampling. Where all informan are collegiate, cadre which have been involved active, and outsider HMI which the history eyewitness personating Analysis methods use interaktif analysis method, and also the validity data with triangulation data. The Perception of HMI MPO to Habibie transition regime in its relation with people is that Habibie regime is regime which nonalignment at people (dhalim), hegemonic like Soeharto regime and have to be fought against. Hegemonization Habibie regime toward people strength element conducted by: policy intake process which do not populis, represif and militeristic, existence of society strength element polarization effort, its low respect to women political aspiration and existence of leting to uncertainty law to the a number of big case, especially the heavy HAM collition in Trisakti and Semanggi case.

NEGARA DAN LEMAHNYA GOVERNABILITY Studi Eksploitasi Pasir Galunggung di Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya Subhan Agung
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 4, No 1 (2012): (Januari) : 2012
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Weak government control of sand mining business people showed weak governability Galunggung government. The government should be able memoderatori private competition that harm the public interest. Based on the realities on the ground, people are "fed up" with the exploitation of sand Galunggung who reap the negative effects, even in the long run fear it would remove the potential for community livelihoods.The government should immediately be able to control the business include reclaiming land that was unused. Data collection methods used in this field study using observation and documentation media. Analyses were performed by using descriptive method-interactive between one datum to another datum, and between the data with theory.

Sengketa Aset Pasca Pemekaran WIlayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya Fitriyani Yuliawati; Subhan Agung
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Keragaman dinamika proses pemekaran dan pasca pemekaran melahirkan model variatif di setiap daerah yang menarik dan produktif, namun tidak sedikit juga dampak pasca pemekaran yang melahirkan gejala kontraproduktif bagi tujuan pemekaran itu sendiri yakni akses dan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Tidak sedikit konflik perebutan aset yang berujung pada konflik berkepanjangan antar pemerintah otonom dan induknya. Sehingga tidak sedikit juga yang kontraproduktif pada kinerja pemerintahan, karenasibuk mengurusi konflik dan sengketa aset yang tidak ada ujungnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan tekhik analisis menggunakan metode interaktif dan data digali secara mendalam lewat syarat utama pengetahuan informan akan fokus penelitian (purpose methode). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa aset terjadi karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam sengketa tersebut. Solusi dalam mengatasi sengketaini harus melibatkan pihak ketiga, semisal pemerintah pusat dengan memegang prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak atau solusi “jalan tengah”.

SURVEY PERILAKU PEMILIH PILKADA BANJAR 2008 Edi Kusmayadi; Akhmad Satori; Mohammad Ali Andrias; Subhan Agung; Taufik Nurohman; Wiwi Widiastuti
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2009): (Juli) : Aliansi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Competition of election mayor of banjar city very tight and the results is no easy to guess. There are too many variable who affected of the candidates victory, which is, political party sponsored, solid campaign team, big budget, campaign central messages, campaign method, candidate imageand constituent treatment can become an significant variable to get the victory. Scientific method who accurate and trusted to understood the voters with make a survey. Survey can show strength and weakness the candidates infront of the voters..Specifically, the information who get from survey are, first popularization measure, second, election level possibility, third, votes reason mapping, forth, significant issued identification, Fifth, campaign strategy identification. Concerned with that, behavior voters survey would become considerable value political mapping for the candidate to get a victory.Research result indicate people animo about election mayor of banjar city are very huge. People aspiration include individual characteristic figure, which is, integrity, economic capability, drummed up region commitment, leadership provisionally put a finger on abig attention accordingly the heftiest candidate mayor of banjar city hold on incumbent mayor dr. Herman Sutrisno.

Representasi Perempuan dalam lembaga politik di Kota Tasikmalaya Subhan Agung; Fitriyani Yuliwati
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 4 (2014): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana Representasi Perempuan dalam Lembaga Politik di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini dasari dari berbagai problem lemahnya peran perempuan di hampir semua lembaga politik di Indonesia. Penelitian yang akan dilakukan di Kota Tasikmalaya ini diharapkan mampu menggambarkan representasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik, baik bentukan Negara maupun yang muncul karena desakan dari masyarakat. Diharapkan nantinya muncul modelrepresentasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik yang efektif menyuarakan suara perempuan dan mampu merevitalisasi peran-peran perempuan dalam ranah publik. Model model representasi yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah model representasi formal dalam lembaga-lembaga politik terkemuka, semisal partai politik, anggota legislatif (parlemen), keanggotaan dan kepengurusan Ormas, LSM, eksekutif dan lembaga lainnya di Kota Tasikmalaya. Representasi yang dimaksudkanjuga tidak hanya sekedar bagaimana memenuhi kuantitas, namun juga keterwakilan ide, gagasan dan emosional yang mampu merubah dan memberdayakan perempuan dalam lembaga-lembaga politik yang bersangkutan. Paradigma ilmu politik yang digunakan menggunakan gabungan normatifisme dan institusionalisme. Sedangkan tekhik analisis menggunakan metode interaktif dan data digali secara mendalam lewat syarat utama pengetahuan informan akan fokus penelitian (purpose methode). Hasilpenelitian sementara dapat disimpulkan bahwa representasi politik perempuan secara kuantitas relative cukup baik, dengan terdapatnya perempuan dalam lembaga politik seperti parlemen daerah. Namun secara umum keterlibatan tersebut belum memberikan kontribusi secara maksimal terhadap isu-isu keperempuanan di Kota Tasikmalaya.

PERTAUTAN KEPENTINGAN ANTAR ELIT : STUDI TARIK ULUR KEPENTINGAN POLITIK ANTAR ELIT DALAM PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN Fitriyani Yuliawati; Subhan Agung
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 3, No 2 (2011): (Juli) : Aliansi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Society certainly crave a more prosperous life, safe, peaceful, able to feed their family properly and wants other ideal. In today's the countries in the world of hopes and ideals via a mechanism known system and democracy. New mechanisms are emerging as the insistence of the Reformation is the insistence of Indonesia's regions to secede from the parent that we often refer to as autonomy. Insistence that gave birth to hundreds of new areas, both at the provincial and district / city emerged in Indonesia today. On one hand if we look at it positively, it is possible as the manifesto of a high sense of community ownership of their respective regions as well as the willingness to self-determination. On the other hand new problems arise as well as political risk, which appears sectarianism "sons of the soil" who gave birth to tribalism and excessive primordialism, resource conflict, conflict of interest, rampant corruption among local officials and that no harm is less conflict among local political elites in a fight over power and the existence of self and group interests in the name of the people. Risks in above which we discuss in this research study, with a focus study on the tug between the interests of local political elites in the division of the district of Pangandaran. With purposive sampling method of data collection and methods of interactive analysis, the study seeks to illustrate how the actual role, political intrigues and interests the desired political elites in the expansion of Pangandaran. How well conflict of interest occurs in the process of expansion of this district of Pangandaran. Hopefully this research is useful for those who want to further examine the processes and dynamics that occur, and how political elites play political roles.

Welfare Comunity : Survivalitas Masyarakat adat Kuta terhadap intervensi negara Subhan Agung
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 1 (2012): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Topik penelitian ini mengangkat tentang Survivalitas Masyarakat Adat terhadap Intervensi Negara : Studi di kampung Kuta, Ciamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mereka dalam mengelola pemerintahan asli (pemerintahan adat) dapat disederhanakan dalam peran mengatur, melayani dan memberdayakan masyarakatnya. Peran-peran tersebut diantaranya pengaturan pendirian rumah, penentuan matapencaharian, pembatasan ekplorasi hasil alam, penyelesaian konflik. Dalam bidang pemberdayaan, pemimpin adat Kuta berupaya menstimulan generasi penerus kehidupan adat mereka, ketangkasan atau kegagahan, kemampuan seni. Di bidang pelayanan pemimpin adat berperan dalam menjaga kesehatan warganya, fasilitator dalam berbagai ritual adat, pelayanan lainnya dalam berbagai lini kehidupan. Keseluruhan peran yang terbentuk ini menjadikan mereka sebagai pemimpin yang kredibel dan responsif,disegani dan memiliki kharisma tersendiri yang membedakannya dengan masyarakat adat biasa. Hal tersebut secara tidak langsung melahirkan masyarakat yang sejahtera (welfare community) dengan tercukupinya segala kebutuhan.

studi dimensi systemness dan reification dalam pelembagaan partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya pasca reformasi Subhan Agung; Rino Sundawa Putra
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana institusionalisasi kepartaian yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya pasca Reformasi. Penelitian ini dasari dari realitas politik di mana terdapat dominasi yang signifikan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baik dalam eksekutif maupun legislatif dalam politik lokal di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini akan berusahamengungkap upaya institusionalisasi tersebut lewat kajian penelitian secara kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini di cover dengan pendekatan ilmu politik institusionalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi systemness PPP cukup mapan dengan menjadikan peraturan-peraturan internal partai sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai problem internal kepartaian. Selama ini PPP cukup berhasil membentuk dan menginternalisasi aturan-aturan tersebut dalam tingkah laku dan sikaf kepartaian. Fungsi-fungsi kepartaian relatif berjalan walaupun belum cukupideal. Sedangkan tentang Reifikasi kepartaian PPP menggunakan strategi pencitraan lewat pesantren, identifikasi partainya Nahdiyyin, pencitraan lewat lembaga politik dan mencitrakan diri sebagai partainya para ulama. Kedua dimensi tersebut secara akseleratif melahirkan PPP sebagai penguasa politik lokal di Kabupaten Tasikmalaya.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search