Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Innovative: Journal Of Social Science Research
Muhammad Iqbal
Universitas Islam Kuantan Singingi
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PEMBUATAN PERATURAN DESA TERKAIT DENGAN RETRIBUSI DESA DI SIBAROBAH KECAMATAN GUNUNG TOAR Muhammad Iqbal; Afrinald Rizhan; Aprinelita Aprinelita; Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti; Ita Irianti; Halmadi Asmara
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol 1 No 2 (2021): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat), Desember 2021
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.852 KB) | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v1i2.1846

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Negara memberikan kewenangan Desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat Desa. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (general principles of good administration). Dalam Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011 menegaskan tentang asas pembentukan peraturan daerah termasuk di dalamnya adalah Perdes. Memilih subyek dampingan ditunjuk secara langsung oleh LPMP Universitas Islam Kuanstan Singingi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan mencapai tingkat optimal jika mampu memenuhi sasaran, target dan manfaat yang sudah ditetapkan oleh Tim Pengabdain Kepada Masyarakat, sehingga dapat disimpulkan hasil kegiatan yang diperoleh sebagai berikut: jadwal yang sudah ditetapkan dan diikuti oleh perangkat desa, masyarakat, dosen dan mahasiswa, disampaikan oleh narasumber sudah cukup memadai dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, dilakukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh Desa untuk meyusun Peraturan Desa, Peserta seminar memperlihatkan minat dan kemauan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh selama pelaksanaan acara Pengabdian Kepada Masyarakat, Mempererat kerjasama dan saling memberikan informasi serta pengalaman antara pihak Universitas Islam Kuantan Singingi, Perangkat Desa, Perangkat Hukum, masyarakat, dosen dan mahasiswa selama pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan.
PENYULUHAN HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MUSHALA AL HIJRAH DESA BERINGIN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Aprinelita Aprinelita; Muhammad Iqbal; Afrinald Rizhan; Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti; Ita Iryanti; Halmadi Asmara
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol 2 No 1 (2022): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2022
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (998.863 KB) | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v2i1.2237

Abstract

Secara filosofis pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk melindungi wanita atau ibu rumah tangga dari kekerasan dalam rumah tangga. Yang tertuang dalam undang-undang No 23 Tahun 2004 yang berbunyi “ Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dengan falsafah pancasila dan undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945”
PENYULUHAN HUKUM PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES)DI DESA MUARO SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Shilvi Richiyanti; Aprinelita Aprinelita; Afrinald Rizhan; Muhammad Iqbal; Risma Hayani; Ita Iryanti; Halmadi Asmara
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol 2 No 2 (2022): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2022
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v2i2.2699

Abstract

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang secara hukum berwenang untuk mengatur maupun mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa. Dalam hal ini pemerintahan desa berhubungan erat dengan masyarakat. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, membuat masyarakat berwenang untuk mengatur dan mengurus tatacara pemerintahannya sendiri dan mengatur maupun mengurus segala urusan desa maupun kepentingan masyarakat desa setempat sesuai dengan upaya atau inisiatif dari masyarakat desa setempat. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan susunan rencana atau tatanan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sangat penting perannya bagi pemerintah desa karena Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan komponen utama dalam pembangunan desa, serta menjadi arah pembangunan desa secara utuh, baik pembangunan sosial ekonomi, membangun kebersamaan, dan meningkatkan kesejahteraan maupun meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang hidup dengan sumber daya yang terbatas, dan merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap kehidupan masyarakat desa.
Pengaruh Pengetahuan terhadap Minat Masyarakat Desa Air Molek II pada Produk Simpanan Wadi’ah di BMT Amanah Air Molek Eka Rahma Sarita; Alek Saputra; Emilia Emharis; Rika Ramadhanti; Muhammad Iqbal
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling: Special Issue (General)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.9765

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah nasabah pada produk simpanan wadi’ah di BMT Amanah sebanyak 1.640 nasabah, sehingga menjadikan produk ini menjadi produk yang paling banyak diminati oleh Masyarakat Desa Air Molek II. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pengetahuan masyarakat Desa Air Molek II pada produk simpanan wadi’ah dan Bagaimana minat masyarakat Desa air Molek II pada produk simpanan wadi’ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Desa Air Molek II pada Produk Simpanan Wadi’ah dan Minat Masyarakat Desa Air Molek II pada Produk Simpanan Wadi’ah. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Air Molek II yang berjumlah 6.032 orang, dan penulis hanya mengambil 44 orang sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan rumus Slovin. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan program Statistical Product and Service for windows version 20.00 (SPSS versi 20). Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Pengetahuan Masyarakat Desa Air Molek II berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Pada Produk Simpanan Wadi’ah di BMT Amanah Air Molek. Dengan demikian dapat diketahui t hitung (3,679) > t tabel (2,018) dan P value (0,001) < (0,05) Taraf signifikansi á = 5%. Hasil uji signifikansi t terhadap variabel penelitian dengan menggunakan Software SPSS 20.0 for Windows. Hal ini menunjukan bahwa semakin meningkat pengetahuan Masyarakat Desa Air Molek II pada Produk Simpanan Wadiah, maka akan semakin meningkat pula Minat Masyarakat Desa Air Molek II pada Produk Simpanan Wadi’ah. Minat Masyarakat Desa Air Molek II pada Produk Simpanan Wadiah ini dapat dilihat dengan besarnya data keseluruhan rata-rata responden sebesar 4.40, bahwa variabel Minat Masyarakat Desa Air Molek II pada Produk Simpanan Wadi’ah dalam kategori sangat baik.
Penerapan Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Muhammad Iqbal; Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti; Aprinelita Aprinelita; Rika Ramadhanti; Sarjan M
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan bangsa Indonesia saat ini adalah masih banyak nya permasalahan yang berkaitan dengan hukum, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah satu permasalahan bangsa Indonesia yang berkaitan dengan hukum,salah satu nya adalah tindak pidana korupsi. Korupsi yang dari sejak berdiri nya Negara Indonesia ini telah mengerogoti sendi-sendi kehidupan bangsan dan Negara yang sangat berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen yang khusus menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan pihak-pihak lain melakukan upaya kuratif tindak pidana korupsi. Upaya membertantas korupsi yang paling murah dan efektif adalah dengan tindakan pencegahan (Preventif), seperti pendidikan anti korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas kepada anak-anak sejak dini. Dalam penerapan pendidikan anti korupsi ini adanya kendala yaitu faktor penghambatnya dari segi sumber daya manusia dan beban satuan kredit semester dan dalam pelaksanaan nya penerapan mata kuliah pendidikan anti korupsi ini harus adanya dasar hukum dari pimpinan pendidikan tinggi untuk terlaksana nya mata kuliah pendidikan anti korupsi, serta harus adanya Rencana Pembelajaran Semeseter yang di sesuaikan dengan ketentuan dari peraturan yang di keluarkan oleh intansi terkait.
Penerapan Restoractive Justice Pada Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi Muhammad Iqbal; Aprinelita Aprinelita; Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti; Afrinald Rizhan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11421

Abstract

Hukum pidana ini merupakan salah satu hukum yang penerapan dilakukan secara paksa oleh Negara dan sanksinya di kenakan kepada orang dan badan hukum yang pertangung jawaban pidana nya tidak boleh di wakili. Penegakan Hukum di Indonesia kurang efektif bekerja dan seringkali terdapat masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian metode pendekatan Sosiologis. Metode pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara. Jenis penelitian ini adalah Observational research yakni dengan cara survey dimana peneliti turun langsung ke lapangan mengadakan pengamatan korelasi antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan untuk keabsahan data dilaksanakan studi wawancara (interview) Dalam penelitian didapatkan hasil penelitian sebagai berikut tindak pidana pencurian di sebabkan oleh faktor-faktor yang antara lain adalah ekonomi, Pendidikan dan lingkungan.penerapan Restoractive Justice Pada tindak pidana pencurian di wilayah hukum resort kuantan singingi : Tersangka melalui kuasa hukum atau melalui dan bersama keluarga mengajukan Surat permohonan Restoractive Justice, melampirkan surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, adanya pemulihan hak-hak korban, Jika syarat materiil dan formil di atas terpenuhi maka, pihak kepolisian (satuan terkait) melakukan klarifikasi terhadap berkas dan pihak terkait, antara lain tersangka, keluarga tersangka, korban/ keluarga korban dan pihak terkait, klarifikasi terhadap para pihak dan telah terpenuhi,Jika hasil musyawarah oleh pihak kepolisian terpenuhi maka akan menerbitkann surat penghentian penyidikan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana,Setelah terbitnya surat penghentian penyidikan di hentikan atas dasar restoractive justice terpenuhi maka tersangka akan di bebaskan/ di lepaskan.
Co-Authors Afrinald Rizhan Alek Saputra Aprinelita Aprinelita Eka Rahma Sarita Emharis, Emilia Halmadi Asmara Ita Irianti Ita Iryanti Rika Ramadhanti risma hayani Sarjan M shilvi richiyanti Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti