Garuda - Garba Rujukan Digital

Hukum Ekonomi Berkeadilan Substantif Menciptakan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) Rizhan, Afrinald
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.405 KB)

AbstrackThe state of a country's economy is strongly influenced by the laws of that country. This becomes an interrelated matter and can not be separated from each other. Given that economic growth requires a limit in the movement. In order for the economy to be equitable for the welfare of the community or the nation, it is expected that the regulations made by the Authorized Officials capable of giving birth to rules that are fair. This is where we need a science of economic law in order to realize the vision of the Indonesian nation embodied in the preamble of the 1945 Constitution, namely "Promoting Public Welfare". Its mission is the task that is carried out to create an ideal life both in the spiritual and physical sense of the material. Keywords: law, state, sustainable economy, substantive justice AbstrakKeadaan perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh hukum yang ada di negara tersebut. Hal ini menjadi suatu hal yang saling terkait dan tidak dapat di pisahkan satu sama lain. Mengingat pertumbuhan ekonomi tersebut membutuhkan suatu batasan-batasan dalam pergerakkannya. Agar perekonomian itu dapat merata untuk kesejahteraan masyarakat atau bangsa, maka diharapkan peraturan-peraturan yang di buat oleh Pejabat yang berwenang mampu melahirkan peraturan-peraturan yang bersikap adil. Di sinilah kita membutuhkan suatu ilmu hukum ekonomi guna mewujudkan visi bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Memajukan Kesejahteraan Umum”. Misinya adalah tugas yang diemban untuk menciptakan kehidupan yang ideal baik dalam arti spiritual maupun fisik materil.Kata Kunci: hukum, negara, perekonomian berkelanjutan, keadilan substantif

Studi Komparatif (Comparative Constitutional Law) Antara Negara Demokrasi dan Negara Islam di Tinjau dari Persfektif Politik dan Keadilan Rizhan, Afrinald
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.213 KB)

Abstract The law is always identified with justice, because the law must reflect justice and at the same time maintain justice. Law as a moral category is similar to justice. The word "justice" is of course also used in the legal sense, in terms of compatibility with positive law, especially in conformity with the Act. The only thing that is always demanded by the community is justice, not the law. Because justice is an irrational ideal, and justice is not the goal of knowledge, so what is learned in science is law, even though justice itself is indispensable to human will and action. Justice is something that is difficult to reach. Seeing the number of elements that affect or the parties related to justice itself. Justice that tends to be relatively large influenced by political elements. Legal politics is a legal policy or legal (policy) line of law that will be enforced either by the creation of a new law or by the replacement of the old law, in order to achieve the objectives of the State. In other words Political law is a series of concepts and principles that outline and basic plan in the implementation of a job, leadership, and how to act in the field of law. The purpose of this study is to determine the comparison between the State of Democracy and Islamic State when viewed from Politics and Justice. Type of research conducted is normative legal research, namely research conducted on legal principles and legal synchronization level. The analysis conducted in this research is qualitative analysis by drawing deductive conclusions that is drawing conclusions from things that are general to things that are special. The result of this research is Democracy State and Islamic State both using politics. Because, in simple terms politics is a strategy, a technique of governing. Politics has also been used in Islam since the time of Prophet Muhammad SAW. He as a person who spread the religion of Islam and in the spread of religion is using the same strategy as with politics. Justice is a thing that has always been the basis of the ideals of each State, whatever form the State certainly has a vision and mission that did not escape the desire of achieving justice. So also with the State of Democracy and Islamic State. In addition to the equality of vision and mission of justice, another apparent equation concerns the thought of the political system of the relationship between the people and the rulers and the responsibilities of government. Keywords: state, politics, justice, democracy AbstrakHukum selalu diidentikkan dengan keadilan, karena hukum harus mencerminkan keadilan dan sekaligus dapat menjaga keadilan. Hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan. Kata “keadilan” tentu saja juga digunakan dalam pengertian hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif, terutama kecocokan dengan Undang-Undang. Hanya saja yang selalu dituntut oleh masyarakat adalah keadilan, bukan hukum. Karena keadilan adalah suatu cita-cita yang irasional, dan keadilan bukan sasaran dari pengetahuan, maka yang dipelajari dalam suatu ilmu pengetahuan adalah hukum, meskipun keadilan itu sendiri sangat diperlukan bagi kemauan dan tindakan manusia. Keadilan adalah sesuatu hal yang sulit di gapai. Melihat banyaknya unsur-unsur yang mempengaruhi atau pihak-pihak yang terkait dengan keadilan itu sendiri. Keadilan yang cenderung bersifat relatif banyak di pengaruhi oleh unsur-unsur politik. Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara. Dengan kata lain Politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara Negara Demokrasi dan Negara Islam apabila di tinjau dari Politik dan Keadilan. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Negara Demokrasi maupun Negara Islam sama-sama menggunakan politik. Karena, dalam permaknaan yang sederhana politik adalah strategi, teknik mengatur. Politik juga sudah digunakan dalam islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau selaku orang yang menyebarkan agama islam dan dalam penyebaran agama tersebut menggunakan strategi yang sama halnya dengan politik. Keadilan adalah suatu hal yang selalu menjadi dasar cita-cita setiap Negara, apapun bentuk Negara tersebut tentu mempunyai visi dan misi yang tak luput dari keinginan pencapaian keadilan. Begitu juga dengan Negara Demokrasi maupun Negara Islam. Selain persamaan terhadap visi dan misi keadilan tersebut, persamaan lain yang tampak adalah menyangkut pemikiran sistem politik tentang hubungan antara umat dan penguasa serta tanggung jawab pemerintahan. Kata Kunci: negara, politik, keadilan, demokrasi

KORELASI ANTARA HUKUM ADAT DENGAN ALIRAN POSITIVISME HUKUM DI INDONESIA Rizhan, Afrinald
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.476 KB)

The Republic of Indonesia, which is a recht state, we recognize the existence of various laws, both written laws are regulations relic of the Dutch East Indies, as well as unwritten law which is customary law that diverse. It's just the problems that arise at this time, when we see that the trend of Indonesia that follows the flow of Positivism will affect the customary law which is an unwritten law that is recognized and developed within the indigenous peoples of Indonesia.Key words: recht state, unwritten law, and legal positivism Negara Republik Indonesia, yang merupakan negara hukum, kita mengenal adanya bermacam-macam hukum, baik hukum tertulis yang merupakan peraturan-peraturan peninggalan zaman Hindia Belanda, maupun hukum tidak tertulis yang merupakan hukum adat yang beraneka ragam. Hanya saja permasalahan yang timbul saat ini, ketika kita melihat bahwa kecenderungan Indonesia yang mengikuti aliran Positivisme akan berpengaruh pada hukum adat yang merupakan hukum tidak tertulis yang diakui dan berkembang di lingkungan masyarakat adat IndonesiaKata Kunci: negara hukum, hukum adat, dan positivisme hokum

Hukum Ekonomi Berkeadilan Substantif Menciptakan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) Afrinald Rizhan
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Keadaan perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh hukum yang ada di negara tersebut. Hal ini menjadi suatu hal yang saling terkait dan tidak dapat di pisahkan satu sama lain. Mengingat pertumbuhan ekonomi tersebut membutuhkan suatu batasan-batasan dalam pergerakkannya. Agar perekonomian itu dapat merata untuk kesejahteraan masyarakat atau bangsa, maka diharapkan peraturan-peraturan yang di buat oleh Pejabat yang berwenang mampu melahirkan peraturan-peraturan yang bersikap adil. Di sinilah kita membutuhkan suatu ilmu hukum ekonomi guna mewujudkan visi bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Memajukan Kesejahteraan Umum”. Misinya adalah tugas yang diemban untuk menciptakan kehidupan yang ideal baik dalam arti spiritual maupun fisik materil.

KORELASI ANTARA HUKUM ADAT DENGAN ALIRAN POSITIVISME HUKUM DI INDONESIA Afrinald Rizhan
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

The Republic of Indonesia, which is a recht state, we recognize the existence of various laws, both written laws are regulations relic of the Dutch East Indies, as well as unwritten law which is customary law that diverse. It's just the problems that arise at this time, when we see that the trend of Indonesia that follows the flow of Positivism will affect the customary law which is an unwritten law that is recognized and developed within the indigenous peoples of Indonesia.Key words: recht state, unwritten law, and legal positivism Negara Republik Indonesia, yang merupakan negara hukum, kita mengenal adanya bermacam-macam hukum, baik hukum tertulis yang merupakan peraturan-peraturan peninggalan zaman Hindia Belanda, maupun hukum tidak tertulis yang merupakan hukum adat yang beraneka ragam. Hanya saja permasalahan yang timbul saat ini, ketika kita melihat bahwa kecenderungan Indonesia yang mengikuti aliran Positivisme akan berpengaruh pada hukum adat yang merupakan hukum tidak tertulis yang diakui dan berkembang di lingkungan masyarakat adat IndonesiaKata Kunci: negara hukum, hukum adat, dan positivisme hokum

Studi Komparatif (Comparative Constitutional Law) Antara Negara Demokrasi dan Negara Islam di Tinjau dari Persfektif Politik dan Keadilan Afrinald Rizhan
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Abstract The law is always identified with justice, because the law must reflect justice and at the same time maintain justice. Law as a moral category is similar to justice. The word "justice" is of course also used in the legal sense, in terms of compatibility with positive law, especially in conformity with the Act. The only thing that is always demanded by the community is justice, not the law. Because justice is an irrational ideal, and justice is not the goal of knowledge, so what is learned in science is law, even though justice itself is indispensable to human will and action. Justice is something that is difficult to reach. Seeing the number of elements that affect or the parties related to justice itself. Justice that tends to be relatively large influenced by political elements. Legal politics is a legal policy or legal (policy) line of law that will be enforced either by the creation of a new law or by the replacement of the old law, in order to achieve the objectives of the State. In other words Political law is a series of concepts and principles that outline and basic plan in the implementation of a job, leadership, and how to act in the field of law. The purpose of this study is to determine the comparison between the State of Democracy and Islamic State when viewed from Politics and Justice. Type of research conducted is normative legal research, namely research conducted on legal principles and legal synchronization level. The analysis conducted in this research is qualitative analysis by drawing deductive conclusions that is drawing conclusions from things that are general to things that are special. The result of this research is Democracy State and Islamic State both using politics. Because, in simple terms politics is a strategy, a technique of governing. Politics has also been used in Islam since the time of Prophet Muhammad SAW. He as a person who spread the religion of Islam and in the spread of religion is using the same strategy as with politics. Justice is a thing that has always been the basis of the ideals of each State, whatever form the State certainly has a vision and mission that did not escape the desire of achieving justice. So also with the State of Democracy and Islamic State. In addition to the equality of vision and mission of justice, another apparent equation concerns the thought of the political system of the relationship between the people and the rulers and the responsibilities of government. Keywords: state, politics, justice, democracy AbstrakHukum selalu diidentikkan dengan keadilan, karena hukum harus mencerminkan keadilan dan sekaligus dapat menjaga keadilan. Hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan. Kata “keadilan” tentu saja juga digunakan dalam pengertian hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif, terutama kecocokan dengan Undang-Undang. Hanya saja yang selalu dituntut oleh masyarakat adalah keadilan, bukan hukum. Karena keadilan adalah suatu cita-cita yang irasional, dan keadilan bukan sasaran dari pengetahuan, maka yang dipelajari dalam suatu ilmu pengetahuan adalah hukum, meskipun keadilan itu sendiri sangat diperlukan bagi kemauan dan tindakan manusia. Keadilan adalah sesuatu hal yang sulit di gapai. Melihat banyaknya unsur-unsur yang mempengaruhi atau pihak-pihak yang terkait dengan keadilan itu sendiri. Keadilan yang cenderung bersifat relatif banyak di pengaruhi oleh unsur-unsur politik. Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara. Dengan kata lain Politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara Negara Demokrasi dan Negara Islam apabila di tinjau dari Politik dan Keadilan. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Negara Demokrasi maupun Negara Islam sama-sama menggunakan politik. Karena, dalam permaknaan yang sederhana politik adalah strategi, teknik mengatur. Politik juga sudah digunakan dalam islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau selaku orang yang menyebarkan agama islam dan dalam penyebaran agama tersebut menggunakan strategi yang sama halnya dengan politik. Keadilan adalah suatu hal yang selalu menjadi dasar cita-cita setiap Negara, apapun bentuk Negara tersebut tentu mempunyai visi dan misi yang tak luput dari keinginan pencapaian keadilan. Begitu juga dengan Negara Demokrasi maupun Negara Islam. Selain persamaan terhadap visi dan misi keadilan tersebut, persamaan lain yang tampak adalah menyangkut pemikiran sistem politik tentang hubungan antara umat dan penguasa serta tanggung jawab pemerintahan. Kata Kunci: negara, politik, keadilan, demokrasi

Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi afrinald rizhan; Halmadi Asmara; Aprinelita Aprinelita
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol 1 No 1 (2021): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat), Juni 2021
Publisher : LPPM UNIKS

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah dengan segala perangkatnya yang tersendiri berdasarkan Undang-Undang. Daerah provinsi disamping memiliki status sebagai daerah otonom, juga berkedudukan sebagai wilayah administrasi. Dalam paradigma baru tersebut, desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Desa tidak lagi merupakan level Pemerintahan dan menjadi bawahan Daerah, melainkan menjadi independent community, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Desa yang selama ini diperankan sebagai figuran dan objek, sekarang beperan sebagai aktor.

Kegiatan Bakti Sosial dan Sosialisasi Pengenalan Kampus di Desa Pulau Baru Kopah Kec. Kuantan Tengah Desriadi Desriadi; Rika Ramadhanti; Sarjan M; Zul Ammar; Afrinald Rizhan
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol 1 No 1 (2021): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat), Juni 2021
Publisher : LPPM UNIKS

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung atau pun tidak langsung kepada masyarakat Kegiatan ini akan diikuti oleh masyarakat Desa Pulau Baru Kopah Kec. Kuantan Tengah , Perangkat Desa, Dosen pada Program Studi Administrasi Negara, dan Mahasiswa Orientasi yang menjadi target pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi lebih banyak diarahkan kepada perubahan pola pikir (mindset) masyarakat dan mensinergikan Lembaga Pendidikan dengan masyarakat sebagai suatu kesatuan Dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat dan kemampuan intelektualitas sivitas akademika Universitas Islam Kuantan Singingi dalam menjadikan program kegiatan dapat bermanfaat serta berkesinambungan Secara garis besar kegiatan pada tahap persiapan lebih banyak berhubungan dengan masalah administrasi. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mengurus izin kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Kuantan Singingi. Pelaksanaan kegiatan ini diiringi dengan persiapan pembentukan tim pengabdian kepada masyarakat Program Studi Administrasi. Setelah tim pengabdian kepada masyarakat Program Studi Administrasi Negara terbentuk, maka panitia melakukan rapat secara berkala pada bulan Desember dan Januari

Sosialisasi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Kepada Siswa SMAN 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi shilvi richiyanti; Muhammad Iqbal; Afrinald Rizhan; Aprinelita Aprinelita; Ita Iryanti; Halmadi Asmara; sahri muharam
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol 1 No 1 (2021): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat), Juni 2021
Publisher : LPPM UNIKS

Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information is a regulation that is often in direct contact with various groups of people in this advanced technology era. In general, the ITE Law has not been well socialized among high school students, especially SMAN 1 Gunung Toar, due to various factors, one of which is the lack of student understanding of the existing laws and regulations. As for the material in the Community Service material at SMAN 1 Gunung Toar, among others: What is the ITE Law, Am I covering the actions regulated in the ITE Law, what actions and sanctions are given to the perpetrators ITE Law criminal

PEMBUATAN PERATURAN DESA TERKAIT DENGAN RETRIBUSI DESA DI SIBAROBAH KECAMATAN GUNUNG TOAR Muhammad Iqbal; Afrinald Rizhan; Aprinelita Aprinelita; Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti; Ita Irianti; Halmadi Asmara
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol 1 No 2 (2021): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat), Desember 2021
Publisher : LPPM UNIKS

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Negara memberikan kewenangan Desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat Desa. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (general principles of good administration). Dalam Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011 menegaskan tentang asas pembentukan peraturan daerah termasuk di dalamnya adalah Perdes. Memilih subyek dampingan ditunjuk secara langsung oleh LPMP Universitas Islam Kuanstan Singingi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan mencapai tingkat optimal jika mampu memenuhi sasaran, target dan manfaat yang sudah ditetapkan oleh Tim Pengabdain Kepada Masyarakat, sehingga dapat disimpulkan hasil kegiatan yang diperoleh sebagai berikut: jadwal yang sudah ditetapkan dan diikuti oleh perangkat desa, masyarakat, dosen dan mahasiswa, disampaikan oleh narasumber sudah cukup memadai dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, dilakukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh Desa untuk meyusun Peraturan Desa, Peserta seminar memperlihatkan minat dan kemauan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh selama pelaksanaan acara Pengabdian Kepada Masyarakat, Mempererat kerjasama dan saling memberikan informasi serta pengalaman antara pihak Universitas Islam Kuantan Singingi, Perangkat Desa, Perangkat Hukum, masyarakat, dosen dan mahasiswa selama pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search