Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI DKI JAKARTA Ana Maisyaroh Indrayanti; Amy Yayuk Sri Rahayu
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.987 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2710

Abstract

Pemungutan pajak di Indonesia tidak hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, tetapi juga Pemerintah Daerah. Kewenangan yang besar dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melayani kepentingan masyarakat idealnya juga disertai dengan semakin besarnya kewenangan dalam menetapkan pajak dan retribusi. Akan tetapi kenyataanya daerah tidak memiliki keleluasaan dalam menetapkan tarif pajak dan retribusi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, usaha yang dilakukan, serta tantangan yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi Pustaka. Sebagai Ibu Kota Negara Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki mobilitas yang sangat tinggi sehingga menyebabkan tingginya tingat kemacetan lalu lintas. Hal ini menyebabkan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi sumber pendapatan terbesar Provinsi DKI Jakarta. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Provinsi DKI Jakarta menetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dengan diberlakukannya tarif pajak progresif kendaraan bermotor pribadi. Tarif yang dikenakan pada kendaraan bermotor pertama sebesar 1,50% (satu koma lima nol persen), kedua sebesar 2% (dua persen), ketiga sebesar 2,50% (dua koma lima nol persen), keempat dan seterusnya sebesar 4% (empat persen). Hal ini membawa keuntungan bagi Provinsi DKI Jakarta, yaitu pada tahun 2018 melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah memperoleh penerimaan sebesar 5,69 triliun.
ANALISIS AKTOR DAN FAKTOR KONDISI AWAL YANG MEMPENGARUHI COLLABORATIVE GOVERNANCE PROGRAM BELI KREATIF LOKAL JABODETABEK Veni Robiatal Adawiyah; Amy Yayuk Sri Rahayu
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.201 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2856

Abstract

UMKM memiliki peran yang strategis sebagai penggerek perekonomian negara. Di masa pandemi covid-19 sebagian besar UMKM mengalami penurunan pendapatan disebabkan permasalahan yang semakin kompleks. Walaupun demikian terdapat sebagian kecil UMKM yang justru memiliki pendapatan yang tetap bahkan meningkat. Hal ini menarik berbagai penelitian untuk mengkaji bagaimana UMKM dapat bertahan dalam menjalankan usahanya di masa pandemi covid-19. Apakah UMKM tersebut bergerak sendiri-sendiri atau dengan bantuan pemerintah atau ada aktor lainnya yang dapat membantu UMKM? Melalui studi ini peneliti akan mengkaji bagaimana program Beli Kreatif Lokal sebagai bagian dari strategi untuk membantu UMKM di masa pandemi covid-19. Tujuan dari studi adalah untuk memetakan siapa saja aktor yang dapat berperan dan bagaimana kondisi awal yang dapat dijadikan modal sosial untuk membantu UMKM tersebut. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripstif kualitatif dengan studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan menggambarkan bahwa collaborative governance yang dilakukan aktor state dan non state dapat membantu kesulitan UMKM di masa pandemi covid-19. Perbedaan sumber daya atau kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing aktor dan insentif untuk berpartisipasi berperan sebagai modal sosial untuk melakukan kolaborasi.