Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

IMPLEMENTASI PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS ACCESS TO JUSTICE PADA LEMBAGA BANTUAN HUKUM KAMPUS NEGERI PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM Fachrizal Afandi
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 2, No 1 (2013): April 2013
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.121 KB) | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v2i1.80

Abstract

Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Negeri (LBH PTN) selama beberapa dekade turut mewarnai proses penegakan hukum di Indonesia. Sejak diundangkannya Undang-Undang (UU) Advokat, mewajibkan pemberi bantuan hukum memiliki lisensi kepengacaraan, sehingga LBH PTN tidak bisa lagi leluasa bergerak, meski kemudian terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal pemidanaan dalam UU Advokat tersebut. Secara praktis, posisi LBH PTN harus dipahami sebagai bagian upaya dari para civitas akademika dalam melakukan pengabdian masyarakat dan pengembangan keilmuan hukum. Lahirnya UU No. 16 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum, memberikan angin segar dalam mereposisi LBH PTN dalam melakukan pemberian bantuan hukum yang menjamin akses keadilan. Dengan menggunakan pendekatan sosio legal ditemukan bahwa UU Bantuan Hukum mereposisi peran pengabdian masyarakat LBH PTN setelah vacuum akibat tidak adanya aturan yang jelas dan tegas yang mengakomodir peran mereka selama puluhan tahun bergerak di bidang bantuan hukum pro masyarakat miskin . UU Bantuan Hukum memperluas de fi nisi Pemberi Bantuan Hukum, sehingga memberikan peluang bagi para dosen PTN, paralegal dan mahasiswa hukum yang tergabung dalam LBH untuk melakukan pengabdian masyarakat sekaligus pengembangan keilmuan hukum. Implementasi jaminan access to justice yang dilakukan LBH PTN dapat dilakukan secara lebih optimal pasca diberlakukannya UU Bantuan Hukum. Proses pemberian pelayanan bantuan hukum dapat dilakukan dengan cara melakukan pendampingan secara litigasi maupun non litigasi, dengan bantuan pendanaan dari negara.Access to Jus tice Abstract Legal Aid Institution of State Universities (LBH PTN) in fl uence process of law enforcement in Indonesia for several decade. Since the enactment of law on advocate which requires advocate license for legal aid provider, so that LBH PTN could not more move freely, even then there is the Constitutional Court (MK) decision who cancel article punishment in the Advocates ActIn practically, posi Ɵ on of LBH PTN should be understood as part of academic community e ff ort to perform community service and legal science development. The enactment of law number 16 year 2012 on legal assistance has given a fresh breeze in repositioning LBH-PTN to do some legal assistance that guaranteed access to justice. By using socio legal approach founded that law on legal assistance has been repositioning the role of community service in LBH-PTN aer vacuum caused by the lack of obvious and assertive rules that accommodates their roles for decades to legal assistance which is pro poor society. The expansion of definition legal aid provider in the law on legal aid have been giving an opportunity for state university, paralegals and students who are members of legal aid institution to perform community service together with development of legal science. Implementation of guaranteed access to justice is doing by LBH-PTN could be made optimally post enactment the law on legal aid.Awarding process of legal assistance could be done by accompaniment litigation and non-litigation, dissemination, legal consultation, and other program which related to the implementation of legal assistance with the help of state funds.
PERBANDINGAN PRAKTIK PRAPERADILAN DAN PEMBENTUKAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM PERADILAN PIDANA INDONESIA Fachrizal Afandi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.949 KB) | DOI: 10.22146/jmh.15868

Abstract

This article aims to identify and analyze the conception and practice of the object pre-trial expansion in Indonesia based on several court verdicts and the second is to compare pretrial in the Code of Criminal Procedure Law that prevail and Preliminary Examining Judge in the draft of Criminal Procedure Code. The research shows that pre-trial authority expansion can be understood as a judicial authority effort to check the investigator or prosecutor in upholding the code of criminal procedure. Hence, when comparing the pretrial procedure and the Preliminary Examining Judge. Tulisan bertujuan untuk melakukan analisis praktik perluasan obyek praperadilan di Indonesia dan melakukan perbandingan praperadilan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan HPP dalam rancangan KUHAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perluasan kewenangan praperadilan dapat dipahami sebagai upaya kekuasaan yudisial menguji keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Meskipun demikian, dengan kewenangan yang masih terbatas dan sifatnya yang pasif, praperadilan dipandang kurang efektif dalam mengawasi upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum.
The Urgency of Gender-Based Counterterrorism Policy Regulation in Indonesia Milda Istiqomah; Fachrizal Afandi
Sriwijaya Law Review Volume 6 Issue 2, July 2022
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol6.Iss2.1628.pp205-223

Abstract

Gender-based counterterrorism in Indonesia still has not yet obtained greater attention from policy stakeholders. The role of women in handling terrorism cases is still lacking and results in the absence of gender sensitivity. This research aims to analyse regulations regarding policies on terrorism that are spread out not only at the level of laws but also at a more technical level of regulations. This research also involves the analysis on the urgency for policy regulation for gender-based counterterrorism. This research combines both legal/juridical-normative research and juridical-empirical/socio-legal research. The results of this research indicate that counterterrorism regulation in Indonesia is still general or gender-neutral. From an institutional perspective, the institutions that handle the criminal act of terrorism, which are the National Counter-Terrorism Agency (BNPT) and Special Detachment 88 for Anti-Terrorism (Densus 88 AT), have not accommodated a gender perspective. Consequently, the involvement of female law enforcement officials is still limited. Further, the issue of “silo mentalities" among these institutions has resulted in partial counterterrorism policies that are issued by each institution. Policy stakeholders should cooperate with other government institutions and increase the involvement of women in counterterrorism strategies to ensure that counterterrorism policies integrate a gender perspective.
Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-legal Fachrizal Afandi
Undang: Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.5.1.231-255

Abstract

How to position the socio-legal studies concept within legal research is to cause heated debate in Indonesia and other countries. One of the leading scholars in the field who is widely recognised as a socio-legal theorist and has dedicated his time to answering this inquiry is Professor Reza Banakar. He is a scholar and researcher who has intensively published his works on socio-legal theory and methodology. As Banakar believed, at the theoretical level, it is necessary to emphasise the need to consider and integrate internal legal views with external legal views where the lawyers’ perspective must be integrated with the social environment. Besides, the need for a more reflective perspective of legal scholars on the law. Both of which must be able to transcend the dichotomy between law and society. Considering that only a few legal scholars understand how to conduct empirical research, Banakar offers eight-point guidelines for designing socio-legal research. Starting from how to determine research topics, write the literature review, formulate problems, write theoretical frameworks, research methods, research ethics, collect and analyse data and draw conclusions. Abstrak Pertanyaan tentang bagaimana seharusnya memosisikan konsep dasar studi sosio-legal di antara aras penelitian hukum telah menjadi perdebatan yang telah lama terjadi baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Salah satu nama besar dalam dunia akademik hukum yang dikenal luas sebagai akademisi dan teoretisi terkemuka yang mendedikasikan waktunya untuk menekuni perdebatan ini adalah Profesor Reza Banakar. Dia dikenal sebagai penulis dan peneliti yang secara intensif memublikasikan karya-karyanya yang fokus pada metodologi dan teori sosio-legal. Dalam tataran teoretis, menurutnya perlu ditekankan pentingnya mempertimbangkan dan memadukan pandangan hukum internal dengan pandangan hukum eksternal di mana perspektif praktisi hukum harus terintegrasi dengan lingkungan sosial selain juga perlunya sudut pandang ilmuwan tentang hukum yang lebih reflektif yang keduanya harus mampu melampaui batasan dikotomi antara hukum dan masyarakat. Menyadari bahwa tidak banyak penstudi hukum yang memahami bagaimana melakukan penelitian empiris, Banakar menawarkan delapan poin panduan untuk merancang penelitian sosio-legal. Dimulai dari bagaimana menentukan topik penelitian, tinjauan pustaka, merumuskan permasalahan, menulis kerangka teori, menulis metode penelitian, pentingnya etika penelitian, data serta menulis analisis dan kesimpulan yang baik.
DISKRESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA RESORT MALANG KOTA DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS Fachrizal Afandi
Arena Hukum Vol. 6 No. 3 (2013)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (834.521 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.5

Abstract

AbstractArticle 16 (2) and 18 Act. No. 2/2002 of Indonesia Police Officer gives an authority to police officer doing legal actions based on their interpretation. Furthermore Act No 22/2009 of Traffic and Vehicle should can solve impacts problems from traffic accident. This article will focus on the discretional police background and its mechanism in enforcing traffic law.Key words: discretion, traffic aciident, alternative dispute resolutions AbstrakUndang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) diharapkan dapat menyelesaikan masalah turunan akibat adanya kecelakaan lalu lintas. Pasal 16 ayat (2) dan 18 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan penuh kepada pejabat kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam kata lain aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi.  Fokus tulisan ini berkaitan dengan faktor yang melatarbelakangi Kepolisian Resort Malang Kota menerapkan diskresi dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dan mekanisme penggunaan diskresi yang diterapkan Kepolisian Resort Malang Kota dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.Kata kunci: diskresi, kecelakaan lalu lintas, mediasi penal
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYIDIKAN PIDANA DENGAN PELAKU ANAK DI KEPOLISIAN RESORT MALANG Fachrizal Afandi
Arena Hukum Vol. 8 No. 1 (2015)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (917.712 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.2

Abstract

AbstractDiversion as a new concept in Law 11/2012 on the Juvenile Justice System is becoming problematic in its practices. Several regulations and infrastructures, which obligatoryfor supporting diversionhave not been provideduntil now. This article attempted to see how diversion implementations and its problems during the police investigation.The research has found that the lack of infrastructures and technical regulations on the Law 11/2012 resulted the inefficiency of the diversion implementation. AbstrakSebagai konsep yang sama sekali baru, konsep Diversi dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak tidak lepas dari berbagai macam masalah. Berbagai macam aturan pelaksana yang harusnya disiapkan beserta infrastruktur penunjang system diversi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkan ternyata belum semuanya terbangun dengan baik. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana praktik pelaksanaan diversi di tahapan penyidikan dengan mengambil focus di Kepolisian Resort Kabupaten Malang (Polres Malang). Penelitian yuridis empiris ini menggunakan metode socio-legal dengan mengkombinasikan isu hukum dan praktik di lapangan ditinjau dari ilmu sosial. Hasil penelitian menunjukkan ketiadaan infrastruktur dan peraturan pelaksana UU SPPA yang mengatur proses diversi mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan diversi.
Multiethnic Society in the Concept of Transformational Justice: Case Study of Salatiga City Martri Sonny; I Nyoman Nurjaya; Lucky Endrawati; Fachrizal Afandi
Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Vol. 4 No. 1 (2023): January 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/aclj.v4i1.23819

Abstract

This study aims to see the harmony of diversity in Salatiga City using the concept of transformational justice. Transformational justice is a proposed type of justice model from F. Budi Hardiman, based on Derrida's theory of deconstructivism and Juergen Habermas's discourse theory. This is socio-legal research, studying law empirically by elaborating law with data in the form of observations, interviews, and documentation. The results of the study present what things make Salatiga City a Tolerant City. With the various results presented, the researcher then discussed them with Hardiman's perspective regarding the concept of transformational justice. The results of the study show that the transformative features of various elements in the society of Salatiga City in terms of pre-political social existence are not eliminated in public dialogue.
Researching the Legal Culture of the Bureaucracy: An Introduction to Ethnographic Study of Procedural Criminal Law (Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar tentang Etnografi dalam Studi Hukum Acara Pidana) Afandi, Fachrizal
The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article presents the development of ethnographic research to understand the culture and performance of criminal justice actors (i.e. police, prosecutors, judges, probation officers). This article begins by outlining the lack of socio-legal research in Indonesian criminal justice research, which results in a scarcity of academic contributions to criminal justice reform. This article then provides an introduction to how the socio-legal approach influences criminal law research and how the ethnographic approach contributes to the study of criminal justice. Before the final section of this article, I discuss the challenges of conducting ethnographic research and suggestions based on my experience as an ethnographer.
Penggunaan Bukti Ilmiah dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Putusan Perkara Pidana Materiil Lingkungan Hidup di Indonesia Tahun 2009–2020 Fachrizal Afandi; Daru Adianto; Prischa Listiningrum; Monnachu Wemonicha Lovina
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 1 (2022): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i1.500

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potret penggunaan bukti ilmiah (scientific evidence) dalam putusan perkara pidana lingkungan hidup di Indonesia dan kesesuaian penggunaan bukti ilmiah dengan prinsip kehati-hatian pada pertimbangan Hakim dalam putusan perkara pidana lingkungan hidup. Permasalahan tersebut didasari pada pentingnya keberadaan bukti ilmiah serta pengaruhnya terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara, khususnya berkaitan dengan kekuatan alat bukti ilmiah yang dihadirkan di persidangan. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum interdisipliner dengan pendekatan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan studi kasus analisa putusan pengadilan (case law approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuat lemahnya bukti ilmiah sangat dipengaruhi oleh keabsahan atau validitas dari masing-masing isi dan bentuk dari bukti ilmiah itu sendiri. Penggunaan bukti ilmiah pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara juga erat kaitannya dengan penerapan prinsip kehati-hatian sebagai salah satu substantive legal principles dalam penanganan perkara pidana lingkungan hidup.