Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DI DALAMNYA TERDAPAT FIGUR PALSU Hastu Nuring Yudanti; Eva Achjani Zulfa
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.644 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3153-3164

Abstract

Banyaknya kasus yang terjadi belakangan ini akibat dari perbuatan tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh para penghadap demi tujuan tertentu. Permasalahan yang akan dibahas disini adalah peran notaris dan keabsahan dalam pembuatan akta otentik yang didalamnya mengandung figur palsu. Metode penelitian yang digunakan disini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu terhadap penerapan aturan dan norma hukum yang berlaku di masyarakat luas, data yang digunakan yaitu studi dokumen. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tanggung jawab Notaris sebatas kebenaran formal yang meliputi, kondisi-kondisi dan ketertiban umum menurut pembuatan akta otentik oleh notaris saja. Notaris tidak memiliki pertanggungjawaban atas kebenaran materiil yang disampaikan oleh penghadap. Keabsahan akta otentik yang memuat figur palsu sama dengan keabsahan akta otentik pada umumnya. Sehingga dapat meminta hakim untuk pembatalan akta. Namun, jika notaris melanggar persyaratan subjektif, akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan.
Pardon's Judicial Urgency in Renewing Criminal Law in Indonesia Satria Fajar Putra Dipayana; Eva Achjani Zulfa
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 2 (2022): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (925.857 KB) | DOI: 10.35335/legal.v11i2.342

Abstract

This paper will examine the concept of judicial pardon (forgiving judges) as a solution to the existing legal problems, which are perceived as an attempt to avoid incarceration. The law gives the judge the authority to forgive or pardon the convict without imposing a crime or action if they are influenced by certain factors. This article aims to convey the importance of the RKUHP's concept of judicial pardon to the future renewal of the criminal justice system. This article's research employs a normative, statutory, and conceptual approach to the law. The findings of this study indicate that the concept of judicial pardon can be viewed as the final gatekeeper for a case that disrupts social justice, or as a guide for the forgiveness of judges that functions as a safety valve or emergency door. Then in accordance with the noble values that exist in Indonesian society, such as those of the people of Jambi province, the Batak Karo, the Balinese, and many others. In order for future generations of Indonesians to realize the welfare and protection of the community, as a form of legal certainty in sentence execution.
Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia Anisya Ramdlonaning; Eva Achjani Zulfa
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i1.6119

Abstract

This study aims to analyze the problem of narcotics rehabilitation policies in Indonesia. The number of abusers who should get rehabilitation but imprisoned causes social reintegration of abusers not to be achieved. Because in prison the negative effects are greater than the effects of narcotics itself. In addition, the imprisonment causes the prison and detention capacity that occurs in almost all regions of Indonesia. Research uses the method of formulation of multiple perspective analysis that sees from three aspects of the problem, namely from the personal aspect (narcotics abusers), organizational aspects (institutions that carry out rehabilitation) and technical aspects (law enforcement officials). The source of the data studies and semi -structured literature studies. The results that the basis of resistant abusers' problems for treatment, there is no national standard for rehabilitation services from input s.d output/outcome, it is difficult for narcotics abusers to meet the requirements to be rehabilitated cumulative Not proven in the network, the lack of clear subjects of narcotics abusers regulated in regulations that regulate so that there are differences in APH interpretation. The novelty in this study uses different research methods that aim to see problems from three different points of view. So that a source of rehabilitation policy problems can be found for narcotics abusers.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kebijakan rehabilitasi narkotika di Indonesia. Banyaknya penyalahguna yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi akan tetapi dipenjara menyebabkan reintegrasi sosial penyalahguna tidak tercapai. Karena didalam penjara efek negatifnya lebih besar daripada efek narkotika itu sendiri. Selain itu pemenjaraan tersebut menyebabkan over kapasitas Lapas dan Rutan yang terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia. Penelitian menggunakan metode perumusan masalah analisis perspektif berganda yang melihat dari tiga aspek permasalahan yaitu dari aspek personal (penyalahguna narkotika), aspek organisasional (lembaga yang melaksanakan rehabilitasi) dan aspek teknis (aparat penegak hukum). Sumber datanya studi kepustakaan dan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian bahwa dasar permasalahan Penyalahguna resisten untuk berobat, belum ada standar nasional layanan rehabilitasi dari input s.d output/outcome, Sulit bagi penyalahguna narkotika memenuhi persyaratan untuk dapat direhabilitasi secara kumulatif yaitu tertangkap tangan, urin positif, barang bukti dibawah gramatur, ada hasil asesmen dan tidak terbukti dalam jaringan, Kurang jelasnya subyek penyalahguna narkotika yang diatur dalam peraturan yang mengatur sehingga terjadi perbedaan penafsiran APH. Kebaruan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbeda yang bertujuan untuk melihat permasalahan dari tiga sudut pandang yang berbeda. Sehingga dapat ditemukan sumber permasalahan kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.          
Optimizing the Role of Correctional Institution in Resolving Cases Through Diversion at the Class I Correctional Institution of Tangerang Khusnus Sa'bani; Eva Achjani Zulfa
LEGAL BRIEF Vol. 12 No. 1 (2023): April: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v12i1.722

Abstract

The implementation of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System depends heavily on the effective functioning of Correctional Institutions (BAPAS) in carrying out their duties as correctional technical implementing units. In the judicial process, BAPAS plays a crucial role in conducting research, providing guidance, supervision, and assistance to criminal children. However, the failure of BAPAS to fulfill its responsibilities could result in the failure to achieve the objectives of the law. This study aims to address the role of BAPAS in optimizing diversion efforts for the settlement of cases involving children facing the law, with a focus on the Class I Correctional Institution of Tangerang from 2019-2021. Specifically, the study investigates the extent to which BAPAS is successful in implementing diversion as a means of addressing cases involving juvenile offenders, and identifies the challenges that BAPAS faces in effectively carrying out its diversion duties. This study utilizes socio-legal research, specifically descriptive analytical research, to thoroughly describe and categorize the object of the subject matter. Primary and secondary legal materials, as well as qualitative analysis, are used to gather and analyze data. The study draws inductive conclusions from the data obtained to provide clarity in problem-solving. The findings of the study reveal that the role of BAPAS is significant in the success of diversion efforts to solve cases involving juvenile offenders. However, the study also identifies several challenges that hinder the effective implementation of diversion in the Class I Correctional Institution of Tangerang, as evidenced by the low number of cases that were effectively addressed through diversion compared to the total number of cases handled
Criminal Responsibility for Child Exploitation in the Form of Human Trafficking Using Overseas Exchange Programs Aditya Budi Cahyono; Eva Achjani Zulfa
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5618

Abstract

Dewasa ini diperkirakan jumlah anak Indonesia usia di bawah 14 (empat belas) tahun yang secara ekonomis aktif adalah sekitar 2 (dua) sampai 4 (empat) juta anak. Tetapi sekadar angka saja, tidak dapat menggambarkan penderitaan fisik, intelektual, emosional dan moral yang harus ditanggung pekerja anak. Angka itu tidak mengungkapkan bagaimana hari depan seseorang anak yang tidak berpendidikan, hari depan seseorang tanpa harapan akan perbaikan. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan anak terdapat di dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pemerintah diharapkan dapat membuat Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang lebih komperhensif. Adanya sanksi hukum yang lebih berat terhadap semua pihak yang terlibat didalam praktek Perdagangan Manusia.
PENERAPAN VICARIOUS LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT DENGAN DISKRESI PENYELENGGARAAN ADMINISITRASI PEMERINTAHAN Eva Achjani Zulfa; Audaraziq Ismail
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v2i1.2300

Abstract

Discretion is used as a solution to deal with the problem of the principle of legality in terms of governance that is not regulated by law. On the other hand, discretion is relevant to corruption where the actions of state officials and corrupt government will hinder the achievement of state goals. Therefore, it is necessary to identify who is responsible for the misuse of discretion. In this article, we will discuss the implementation of vicarious liability in corruption related to the administration of regional government administration in order to effectively impose criminal sanctions on corruptors in the misuse of discretion in the context of administering government administration. Keywords: Criminal Liability, Corporations, Government Institutions
KETIMPANGAN ANTARA REHABILITASI DAN PEMENJARAAN DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA: TINJAUAN DISKRESI Sulistiandriatmoko Sulistiandriatmoko; Eva Achjani Zulfa; Jelang Ramadhan
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 4, No 01 (2024): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v4i01.3943

Abstract

ABSTRAKMasalah penyalahgunaan narkoba masih menjadi beban besar dalam penanganan kasus kriminal di Indonesia, terutama dengan adanya tuduhan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana diskresi digunakan oleh Penyidik Polri dalam kasus penyalahgunaan narkotika, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan upaya penataan ulang yang diperlukan agar penggunaan diskresi menjadi lebih baik. Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian hukum empiris dan normatif, sementara analisis datanya menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif. Kajian empiris dilakukan dengan mewawancarai Penyidik Polri, Klien Rehabilitasi Wajib, dan Anggota Tim Asesmen Terpadu. Sedangkan kajian normatif mengacu pada norma dan tolok ukur batasan diskresi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Kepolisian, konsep teoritis tentang diskresi dan pendapat ahli hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa penggunaan diskresi masih kurang tepat karena belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian, kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan rekonfigurasi yang menyeluruh agar penggunaan diskresi oleh Penyidik POLRI lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kunci yang menyebabkan kesalahan dalam penggunaan diskresi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan praktik tersebut. ABSTRACTThe issue of drug abuse remains a significant challenge in handling criminal cases in Indonesia, exacerbated by alleged irregularities among police officers during investigations. This study investigates the discretion exercised by Police Investigators in drug abuse cases, examining influencing factors and proposing reconfiguration efforts for improved discretion usage. Employing a combination of empirical and normative legal research methods, data analysis involves both qualitative and quantitative approaches. Empirical research involves interviews with Police Investigators, Mandatory Rehabilitation Clients, and Integrated Assessment Team Members, while normative analysis refers to legal frameworks such as the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Police Act, alongside theoretical concepts and legal expert opinions on discretion. Findings reveal inadequate discretion in employment, diverging from legal provisions, influenced by internal and external factors. Addressing this, a comprehensive reconfiguration is essential to enhance Police Investigators' discretion usage. The study aims to pinpoint key factors contributing to discretion misuse and offer recommendations for its improvement, emphasizing alignment with legal norms and procedural requirements.