<![CDATA[ABSTRAKMasalah penyalahgunaan narkoba masih menjadi beban besar dalam penanganan kasus kriminal di Indonesia, terutama dengan adanya tuduhan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana diskresi digunakan oleh Penyidik Polri dalam kasus penyalahgunaan narkotika, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan upaya penataan ulang yang diperlukan agar penggunaan diskresi menjadi lebih baik. Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian hukum empiris dan normatif, sementara analisis datanya menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif. Kajian empiris dilakukan dengan mewawancarai Penyidik Polri, Klien Rehabilitasi Wajib, dan Anggota Tim Asesmen Terpadu. Sedangkan kajian normatif mengacu pada norma dan tolok ukur batasan diskresi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Kepolisian, konsep teoritis tentang diskresi dan pendapat ahli hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa penggunaan diskresi masih kurang tepat karena belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian, kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan rekonfigurasi yang menyeluruh agar penggunaan diskresi oleh Penyidik POLRI lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kunci yang menyebabkan kesalahan dalam penggunaan diskresi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan praktik tersebut. ABSTRACTThe issue of drug abuse remains a significant challenge in handling criminal cases in Indonesia, exacerbated by alleged irregularities among police officers during investigations. This study investigates the discretion exercised by Police Investigators in drug abuse cases, examining influencing factors and proposing reconfiguration efforts for improved discretion usage. Employing a combination of empirical and normative legal research methods, data analysis involves both qualitative and quantitative approaches. Empirical research involves interviews with Police Investigators, Mandatory Rehabilitation Clients, and Integrated Assessment Team Members, while normative analysis refers to legal frameworks such as the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Police Act, alongside theoretical concepts and legal expert opinions on discretion. Findings reveal inadequate discretion in employment, diverging from legal provisions, influenced by internal and external factors. Addressing this, a comprehensive reconfiguration is essential to enhance Police Investigators' discretion usage. The study aims to pinpoint key factors contributing to discretion misuse and offer recommendations for its improvement, emphasizing alignment with legal norms and procedural requirements.]]>
