Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PASAL 67 QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Azharuddin Azharuddin
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 6 No 1 (2021): Januari-Juni 2021
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v6i1.2921

Permasalahan kejahatan/kriminal pada dasarnya selalu beriringan dengan kehidupan manusia, hal ini bisa dilakukan oleh orang dewasa dan juga anak-anak. Semua jenis kejahatan biasanya sudah diberikan aturan untuk mencegah dan memberikan sanksi bagi pelakunya tidak terkecuali juga terhadap anak-anak. Pemerintah Aceh yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur daerahnya salah satunya dalam bidang pidana, telah menetapkan peraturan pidana terhadap anak sebagaimana tertuang pada Pasal 66 dan 67 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Namun yang menjadi masalah dalam ketentuan Pasal tersebut tidak terimplementasikannya perintah yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (2), di mana pasal tersebut memerintahkan supaya dibuat aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Gubernur agar tata cara pelaksanaan uqubat terhadap jarimah yang dilakukan oleh anak bisa terselenggara sebagaimana yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengungkapkan sejauh mana implementasi Pasal 67 yang sudah ada sejak Tahun 2014, dan menjelaskan kebijakan apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam melaksanakan perintah Pasal 67 dalam qanun jinayat. Untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang diangkat, maka digunakanlah penelitian kualitatif berdasarkan deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder karena penelitian ditempuh melalui metode penelitian kepustakaan. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksiapan Pemerintah Aceh dalam menetapkan Peraturan Gubernur terkait permasalahan mekanisme uqubat bagi anak pelaku jarimah, membuat tidak komplitnya perjalanan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 khususnya dalam bidang pidana anak. Sehingga membuat banyak lembaga yang kebingungan untuk melaksanakan perintah hukum pada Pasal 67 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut.

DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANTEN TERKAIT ANAK HASIL ZINA DENGAN FATWA MUI NOMOR 11 TAHUN 2012 Dhiauddin Tanjung; azharuddin
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 7 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas tentang perbedaan hasil putusan pengadilan tingkat banding dan Fatwa MUI, Putusan Tinggi Negeri Banten (PTN B) mengabulkan gugatan bahwa tergugat adalah anak dari penggugat berdasarkan hasil tes DNA walaupun tanpa didasari pernikahan, begitu juga halnya menolak gugatan supaya tergugat membayar 17 Miliar sebagai ganti rugi materiil dan immaterial kepada tergugat. Hasil PTN B tersebut akan disandingkan dengan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, karena sama-sama membahas kasusnya terhadap orang Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengambilan data secara sekunder, karena penelitian ini murni penelitian hukum maka data-datanya akan dibahas melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan jika perlu juga memakai bahan hukum tersier. Pendekatan hukum yang digunakan pastinya pendekatan konseptual dan perbandingan hukum, mengingat kasus yang diangkat memang butuh penggalian konsep-konsep dasar dalam setiap norma, serta harus membandingkan antara norma yang satu dengan norma lainnya. Hasil putusan menunjukkan bahwa terjadi perbedaan mendasar antara PTN B dengan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, di mana PTN B memutuskan anak hasil zina memliki hubungan keperdataan dengan bapaknya dengan didasari Putusan MK, serta menolak gugatan penggugat supaya bapak zina membayar ganti rugi sebesar 17 Miliar dalam membesarkan anak hasil zina dan juga kerugian immateriil yang didapatkan pihak penggungat. Sedangkan Fatwa MUI sendiri menghendaki supaya anak zina tidak boleh dinasabkan kepada bapak zinanya, walau dengan alasan apapun karena memang sudah seperti ini aturannya dalam Islam, dan Fatwa MUI menghendaki agar bapak zina selalu memberikan nafkah kepada anak hasil zina, supaya kehidupan anak hasil zina lebih terjamin dan terpenuhi segala hak-hak materiilnya.

Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia : Studi Pemikiran Hazairin Azharuddin Azharuddin; Dhiauddin Tanjung
Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Syakhsiyyah Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : STAI SYEKH ABDUR RAUF ACEH SINGKIL

Research The problem of inheritance seems to never end to be discussed, although the rules regarding Islamic inheritance have been very detailed and regulated in the Qur’an, but there are still problems caused in social life. This paper wants to explain how the development of inheritance law in Indonesia, this paper itself directs Hazairin's thoughts in bringing about the renewal of the concept of Islamic inheritance in Indonesia. This research is literature research or often referred to as normative juridical, because this research does not use primary data sources, but only uses secondary data sources in the form of primary legal materials and secondary legal materials and if necessary also uses tertiary legal materials. The research shows that Hazairin believes the inheritance law system desired by the Qur’an is bilateral, this belief is extracted from the interpretation of the inheritance verses contained in the Qur’an itself. The influence of Hazairin's thought has very implications for the national legal system, this can be marked by the application of successor heirs in the Compilation of Islamic Law which is the main reference of religious courts in Indonesia (;).Permasalahan waris seperti tidak pernah habis untuk dibahas, walaupun aturan tentang waris Islam sudah sangat detail diatur dalam Alquran namun tetap saja ada permasalahan yang ditimbulkan dalam kehidupan sosial. Tulisan ini ingin menjelaskan bagaimana perkembangan hukum waris di Indonesia, tulisan ini sendiri mengarahkan pemikiran Hazairin dalam membawa pembaharuan konsep waris Islam di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau sering disebut dengan yuridis normatif, karena penelitian ini tidak memakai sumber data primer, melainkan hanya memakai sumber data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta jika diperlukan juga memakai bahan hukum tersier. Hasli penelitian menunjukkan bahwa Hazairin berkeyakinan sistem hukum waris yang diinginkan oleh Alquran adalah sistem bilateral, keyakinan ini digali dari penafsiran ayat-ayat waris yang terdapat dalam Alquran sendiri. Pengaruh dari pemikiran Hazairin tersebut sangat berimplikasi dalam tata hukum nasional, hal ini bisa ditandai diterapannya ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rujukan utama Pengadilan Agama di Indonesia

Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia : Studi Pemikiran Hazairin Azharuddin Azharuddin; Dhiauddin Tanjung
Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Syakhsiyyah Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : STAI SYEKH ABDUR RAUF ACEH SINGKIL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v5i2.495

Research The problem of inheritance seems to never end to be discussed, although the rules regarding Islamic inheritance have been very detailed and regulated in the Qur’an, but there are still problems caused in social life. This paper wants to explain how the development of inheritance law in Indonesia, this paper itself directs Hazairin's thoughts in bringing about the renewal of the concept of Islamic inheritance in Indonesia. This research is literature research or often referred to as normative juridical, because this research does not use primary data sources, but only uses secondary data sources in the form of primary legal materials and secondary legal materials and if necessary also uses tertiary legal materials. The research shows that Hazairin believes the inheritance law system desired by the Qur’an is bilateral, this belief is extracted from the interpretation of the inheritance verses contained in the Qur’an itself. The influence of Hazairin's thought has very implications for the national legal system, this can be marked by the application of successor heirs in the Compilation of Islamic Law which is the main reference of religious courts in Indonesia (;).Permasalahan waris seperti tidak pernah habis untuk dibahas, walaupun aturan tentang waris Islam sudah sangat detail diatur dalam Alquran namun tetap saja ada permasalahan yang ditimbulkan dalam kehidupan sosial. Tulisan ini ingin menjelaskan bagaimana perkembangan hukum waris di Indonesia, tulisan ini sendiri mengarahkan pemikiran Hazairin dalam membawa pembaharuan konsep waris Islam di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau sering disebut dengan yuridis normatif, karena penelitian ini tidak memakai sumber data primer, melainkan hanya memakai sumber data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta jika diperlukan juga memakai bahan hukum tersier. Hasli penelitian menunjukkan bahwa Hazairin berkeyakinan sistem hukum waris yang diinginkan oleh Alquran adalah sistem bilateral, keyakinan ini digali dari penafsiran ayat-ayat waris yang terdapat dalam Alquran sendiri. Pengaruh dari pemikiran Hazairin tersebut sangat berimplikasi dalam tata hukum nasional, hal ini bisa ditandai diterapannya ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rujukan utama Pengadilan Agama di Indonesia

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search